Wakil Kepala Sekolah SMK 3 Kota Malang Bidang Kurikulum, Tholiah MPd, menjelaskan bahwa para siswa dinyatakan lulus ketika menerima sertifikat bertuliskan ‘kompeten’ usai lakukan ujian ini.

“Ini adalah prasyarat lulus karena tidak ada UN. Kalau SMK, ujian sekolah untuk pengetahuannya kognitif, lalu yang kedua keterampilannya diuji dengan uji kompetensi. Siswa baru, dinyatakan lulus ketika berhasil dapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1,” ungkapnya, Jumat (26/02) tadi.

Para siswa-siswi jurusan Tata Boga SMKN 3 Kota Malang ini, melakukan ujian secara langsung di sekolah. Menurut Tholiah, meski dalam situasi pandemi para siswa harus tetap tunjukkan hasil kerja dan karya yang bisa dinilai asesor.

“Kenapa diadakan di sekolah secara langsung? Karena tidak semua siswa memiliki alat masak dengan standar Industri. Kemudian perihal hasil akhirnya, kalau tampilan mungkin bisa dikelabui, namun masalah rasa tidak bisa. Jadi harus dihadirkan di sekolah,” terangnya.

Meski begitu pihaknya tetap terapkan protokol kesehatan ketat. Salah satunya dengan membagi ujin menjadi beberapa sesi.

Baca Juga : Dikbud Rencanakan Diklat Pembelajaran Untuk K2 Hadapi CAT

“Karena ini masih pandemi, kita bagi-bagi per hari. Jadi 1 hari maksimal 50 siswa dengan diuji oleh 7 asesor,” terangnya.

Tidak hanya itu, usai penilaian, berbagai jenis cake yang tersaji akan dijual secara online oleh para siswa.

“Kalau dulu kita gelar pameran, banyak tamu. Yang datang langsung beli hasil ujian anak-anak. Tapi sekarang sistemnya dijual online ya,” paparnya.

Uji kompetensi ini dilakukan dua kali, selain di Februari ini, dihelat juga pada bulan November lalu. Produk makanan yang dihasilkan juga berstandar skema ASEAN. (cw1/sit)

Hal itu dilakukan, menyusul telah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah, dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dimana, memuat bahwa Ujian Nasional (UN) resmi dihapuskan.

Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa terdapat tiga tolak ukur penilaian setelah dihapuskannya UN.

Baca: UN Dihapus, Disdikbud Kota Malang Upayakan Kriteria Kelulusan Siswa

“Pertama, siswa harus menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19, yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kedua, siswa memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Ketiga, siswa harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah,” terangnya, Sabtu (20/02) tadi.

Berkaitan dengan penilaian sikap keseharian, dirinya menuturkan, bahwa saat pandemi seperti ini akan menjadi tantangan untuk sejumlah guru.

Pasalnya, saat ini pembelajaran sedang daring. Sehingga, guru harus lebih teliti mengawasi perilaku muridnya secara virtual.

“Kalau tatap muka (pembelajaran, red), lebih mudah guru menilai. Karena bisa melihat dan menerjemahkan langsung. Tetapi karena adik-adik kita sekarang daring, itu guru harus memang hati-hati untuk menentukan,” tambahnya.

Dicontohkan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah itu, penilaian keseharian saat pembelajaran daring, bisa dilihat dari disiplinnya murid memasuki kanal pembelajaran daring.

Selain itu, juga kepatuhan mereka dalam berpakaian meski sedang melakukan pembelajaran jarak jauh.

“Contoh, siswa dilihat dari setiap hari pembelajaran daring. Jam 07.00 dimulai, apakah tertib semua sudah bangun dan mengikuti. Lalu, tidak boleh juga mengenakan baju sesuka hati. Harus pakai seragam. Terpenting juga adalah, menghargai guru yang atau saat berbicara,” paparnya.

Menurut Suwarjana, siswa SD dan SMP juga menjadi dasar pembentukan karakter. Nantinya, pun penilaian keseharian itu juga dihubungkan dengan pengembangan kurikulum budi pekerti pendidikan karakter.

“Saya kira sudah tepat UN dihapuskan. Karena tidak adil, bagi siswa yang dalam keseharian mempunyai nilai bagus, namun harus diadili dalam 3 atau 4 hari (ujian, red). Kita tidak tahu kondisi siswa, kalau di saat ujian drop atau sakit pasti akan berpengaruh ke nilainya,” imbuh Suwarjana.

Baca Juga: Bina Kesenian Tradisional Malang, Dikbud Gelar Malang Got Culture Talent

Lebih lanjut, pihaknya juga menuturkan, ke depan akan ada standar nilai sekolah melalui ujian. Dimana dari hasil ujian terakhir akan dirata-rata untuk menjadi indeks penilaian.

Namun, tentunya perlu ada koordinasi lanjutan dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah.

“Kami selalu berkoordinasi dengan semua kepala sekolah, pengawas, maupun waka kesiswaan. Semata-mata untuk kemajuan dan juga demi keadilan di ranah pendidikan,” tuturnya. (cw1/sit)

Berkaitan dengan SE yang menegaskan bahwa UN (Ujian Nasional) resmi ditiadakan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Siti Ratnawati SH MPd, mengatakan akan membuat kriteria untuk kelulusan siswa.

“UN memang sudah tidak ada dari tahun kemarin dan ditahun ini, resmi dari Pak Menteri dihapuskan. Kalau dari Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) sendiri, kita tetap upayakan peningkatan kriteria kelulusan,” jelasnya, Jumat (05/02) tadi.

Peningkatan itu, tambahnya, terus dikomunikasikan dan dirancang bersama gugus sekolah di tingkat SD (Sekolah Dasar) dan dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama).

“Peningkatan itu terus didorong oleh pengawas sekolah. Jadinya, kita melatih para guru bersama-sama, bagaimana membuat soal untuk ujian. Tujuannya, supaya nanti kualitas soal sekolah se-Kota Malang, sama dan secara tidak langsung mampu mendorong peningkatan kriteria,” papar wanita yang akrab disapa Ratna ini.

Baca Juga: Wawali Malang Resmikan IPAL SDN Purwantoro 6, Air Bekas Wudhu Diolah Dialirkan ke Budidaya Ikan

Guru Besar Universitas Negeri Malang, Prof Dr Waras Kamdi MPd, mengatakan bahwa dihapusnya UN, tidak akan menurunkan mutu pendidikan.

“Ujian bukan penentu utama kualitas pendidikan. Penentu utama kualitas pendidikan adalah proses belajar. Dihapuskannya UN, tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan akan menurunkan mutu pendidikan,” terangnya.

Meski begitu, dirinya berpendapat dengan dihapuskannya UN, maka tidak bisa melakukan pemetaan hasil belajar secara nasional yang didasarkan atas standar nasional pendidikan.

Dengan kata lain, tidak memiliki benchmark ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional.

“Selain itu, akan ada masalah keberterimaan anak-anak oleh lembaga pendidikan internasional. Karena selama ini nilai UN menjadi tiket keberterimaan mereka di lembaga-lembaga pendidikan internasional,” imbuhnya. (cw1/sit)

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, di Jatim saat ini sudah siap untuk mengatur penilaian kelulusan siswa. Presentase tersebut didapat dari nilai rapor selama 3 tahun dan ujian sekolah secara tertulis maupun praktek.

“Saya rasa kelulusan sudah selesai tidak ada masalah. Karena kelulusan itu ditentukan dari 6 semester selama 3 tahun, rata-ratanya 60 persen. Kemudian ujian sekolah atau satuan pendidikan ditambah dengan praktek laboratorium nilainya 40 persen itu sudah cukup menentukan kelulusan,” jelasnya Selasa (24/3/2020).

“Beberapa waktu yang lalu gubernur kita menunda UN SMA yang semula tanggal 30 maret menjadi 6 April. Dengan kebijakan baru dari menteri pendidikan dan kebudayaan ya kita menyesuaikan tetapi kami msh nunggu surat resmi untuk menindak lanjuti secara operasional,” ucapnya

Di kesempatan itu, ia menjelaskan manfaat UN. Pertama untuk melihat disparitas mutu pendidikan di masing-masing wilayah, kedua dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

“Jalur ini kan masih berlaku, pendidikan-pendidikan tertentu misalnya akademi militer tahun kemarin melihat dari hasil ini. Maka dari peniadaan ini di tingkat perguruan tinggi mustinya juga harus segera menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara yang dapat menyesuaikan syarat tersebut adalah menteri pendidikan. “Nunggu hasil dari menteri pendidikan ya,” katanya.

Saat disinggung proses belajar saat pandemi corona, Mantan Staf Bappeda ini memastikan proses pembelajaran secara daring pun berjalan maksimal.

“Alhamdulillah hasil pantauan semua kepala dinas di Jatim semua berjalan dengan baik dan para guru bisa memonitor mana siswa yang tidak online. Jadi untuk siswa yang tidak menjaga kontak dengan guru, pasti langsung dihubungi orang tuanya,” pungkasnya. (Ace/yan)

“Bersegeralah anak anakku untuk mohon maaf kepada ke dua orang tuamu, kepada Bapak Ibu gurumu, dan juga saling bermaafan dengan teman temanmu. Itu akan jadi jalan memudahkan kalian semua dalam menggapai cita, pada khususnya menyambut ujian akhir nantinya, ” pesan ustadz Sutiaji, demikian Walikota Malang tak jarang disapa warganya.

Secara khusus, Walikota Malang juga meminta Dikbud kota Malang untuk meneruskan dan mentradisikan kegiatan doa bersama seperti itu. Ini positif, dan seyogyanya pula, penanaman nilai nilai ruhani terus digalakkan. Secara khusus memang kepada siswa siswi yang akan menempuh ujian akhir sekolah, namun lebih daripada itu, santapan ruhani seperti ini juga dibudayakan dan dihidupkan dalam proses belajar mengajar. Pesan Walikota yang juga alumni IAIN malang tersebut.

Zubaidah, Kadindikbud Kota Malang menginformasikan, giat doa bersama, bermunajat dan beristighotsah sebelumnya juga telah dilakukan dan menyasar pejabat dan ASN di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan kota Malang. “Ini kami gelar, karena kami sadar, bahwa kami tidaklah sempurna, masih ada kekurangan. Maka kami sandarkan pada muaranya kepada Sang Pencipta, agar dalam setiap langkah bahkan permasalahan yang muncul senantiasa melahirkan hikmah terbaik,” ujar Zubaidah.

Acara istighotsah menghantarkan siswa siswi kelas 9 se kota Malang, yang juga menghadirkan para orang tuanya, menjadikan masjid Agung Jami dan alun alun Merdeka Malang, dipenuhi rona baju putih. (*/yan)

“Beberapa hari lalu, kami kepala dinas (kadindik) se indonesia di undang menteri pendidikan ke Jakarta dalam rangka mendengarkan kebijakan mas menteri itu,” terang Agus Salim.

Dijelaskannya, penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

“Selama ini UN dipandang oleh menteri bahwa UN itu baru sebatas ngukur pengetahuan saja. hal yang penting tentang karakter belum masuk dalam tataran UN. Intinya adalah bagaimana siswa itu lulusannya bisa pinter lan bener. Jadi ini, bagaimana teknisnya tentunya nanti ada petunjuk dari pihak pusat,” jelasnya.

Menurut Agus Salim, pihaknya menyambut baik kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim itu.

“Kita selaku di daerah, dinas pendidikan menyambut baik hal ini dan disepakati oleh kadindik di seluruh indonesia. Khusus lumajang apa yang kita lakukan, kita harus mensosialisasikan hal ini pada masyarakat, kita sampaikan secara jelas bagaimana kebijakan menteri itu terkait 4 hal tadi,” ujarnya.

Walaupun Ujian Nasional akan dihapus, Agus Salim mengharapkan sekolah masih konsentrasi pada UN tahun ini.

“Saya berharap semua sekolah masih konsentrasi pada ujian nasional. Jangan mikir yang kedepan dulu, saya khawatir sekarang gridu soal UN dirubah ngak mikiri yang sekarang, mikiri yang akan datang. Secara resmi kita belum mensosialisasikan, tapi insya alloh segera,” pungkasnya. (adi/yan)

Supriyono mengatakan, sistem UN memang perlu diubah, karena menjadi sesuatu hal yang sakral dan menakutkan, sehingga murid dan guru mensugesti diri mereka dengan melakukan berbagai cara, metode penilaian UN sudah usang dan hanya berdampak berat secara psikologis.

Kata Supriyono, banyak yang menganggap penghapusan Ujian Nasional adalah hal yang benar, karena UN tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan siswa.

“Selama ini UN sudah menjadi beban psikologis antara murid dan guru di sekolah. Karena sebenarnya ini bukan menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu,” katanya.

Selama ini, lanjut dia, UN menjadi tolok ukur penentuan ranking sekolah dari tingkat kabupaten hingga nasional. Sehingga, sekolah berlomba-lomba untuk mendapat nilai ujian terbaik. Disisi lain, PGRI Jember menemukan sekolah merasa terbebani karena harus meluluskan siswa menggunakan berbagai cara.

“Semangat UN harusnya mengasesmen sistem pendidikan, baik itu sekolahnya, geografinya, maupun sistem pendidikan secara nasional,” imbuhnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan UN tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan kegiatan belajar mengajar di setiap daerah, tidak bisa dijadikan referensi sejauh mana pembentukan karakter dan akhlak murid, perlu kajian untuk mengukur tingkat kecerdasan dan perilaku seorang murid.

“Tidak ada istilah lulus dan tidak lulus, yang ada hanyalah apakah nilai ujiannya sudah mencapai nilai kompetensi yang sudah diharapkan siswa atau belum, itu saja,” jelasnya.

Tak hanya itu, sangat disayangkan jika murid mendapat nilai tinggi dalam ujian nasional. Namun perilaku dan karakternya tidak baik. Tugas guru tidak hanya mencerdaskan murid, namun juga membentuk karakter murid.

“Sebuah sistem dan metode pendidikan itu yang bisa mewujudkan proses belajar mengajar yang baik, bisa kreatif dan merangsang keinginan siswa untuk mencintai proses pembelajaran itu sendiri,” pungkasnya. (Kj1/Yud/oso)

Lembaganya dalam mempersiapkan anak didiknya dengan membagi dua kelompok yakni kelompok kelas uper dengan diisi siswa-siswi nilai rangking teratas dan ranking bawah atau disebut kelas lower dengan nilai-nilai rendah yang memerlukan pembinaan khusus dan kelas reguler dengan metode klasikal.

Peserta ujian Tryout Kabupaten Malang ini SMPN Ngantang 01 diikuti kelas 243 peserta yang terbagi dalam sebelas rombongan belajar. SMPN Ngantang 01 dalam ujian nasional berbasis komputer akan membagi tiga sesi dimulai dengan sesi pertama pukul 08.00-10.00 , sesi kedua 11.00-13.00 dan sesi tiga pukul 14.00 – 16.00 dimana sebagai simulasi besok ada tryout kabupaten yang akan berlangsung.

Saat ini lembaganya belum menemukan soal pilihan. Tetapi soal esai masih ada kendala sedikit di pemahaman. Karena minimnya membaca literatur.

“Tryout Kabupaten Malang masih obyektif. Nanti di USBN rencananya banyak soal essai,” ujarnya.

Harapannya, masyarakat Kecamatan Ngantang yang mempunyai potensi sebagai sekolah tua bisa meningkatkan prestasi ke depan dan bisa menambah kesadaran akan pentingnya dan perlunya pendidikan untuk kemajuan Kecamatan Ngantang.

Sedangkan, Suroso, Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumberkerto 02 Pagak menambahkan, dalam mempersiapkan peserta didiknya dengan menambah pelajaran atau les. Setelah proses belajar mengajar mulai pagi 06.00-07.00 sedangkan siang mulai 12.30-14.00 setiap hari dengan materi soal kisi kisah dan essai.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan dan nilai di SDN Sumberkerto 2 dengan drill kisi-kisi soal dengan peserta les kelas enam ada 25 siswa. Hasil evaluasi di beberapa tryout, target yang diharapkan dengan nilai yang baik dan kendala persoalan bahasa ibu sebagai kendala para guru dalam menyampaikan materi soal pelajaran. (met/nay)