Adalah Wakil Rektor II UMSurabaya sekaligus Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya, M. Ridwan yang melontarkan usulan tersebut.

“Memang habisnya periodeisasi kedua Ustadz Suko (Sukadiono, red) masih sekitar setahun lagi. Namun internal UMSurabaya akan mengusulkan beliau untuk periode ketiga sebagai rektor,” kata Ridwan, Selasa (26/2/2019).

Menurut Ridwan, dalam usulan nantinya, Sukadiono menjadi calon tunggal. Tidak ada calon lainnya. “Ini sebagai bentuk apresiasi karena ustadz Suko dinilai berhasil membuka Fakultas Kedokteran yang itu tidak mudah, membangun At Tauhid Tower 13 lantai, dan sekarang proses membangun tower lagi setinggi 31 lantai,” rinci Ridwan. Periode ketiga untuk jabatan rektor di Universitas Muhammadiyah, kata Ridwan, menjadi biasa karena sebagai penghargaan.

“Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, semua rektornya itu periodeisasinya hingga tiga kali,” tandasnya.

Masih menurut Ridwan, pasca habisnya periodeisasi ketiga, proses pemilihan rektor dipastikan akan diikuti banyak calon dari internal kampus. Pemilihan rektor selain berdasar usulan dan hasil keputusan internal, penetapan dari calon yang diusung juga ditetapkan oleh PWM serta Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Sementara itu, Sukadiono saat dikonfirmasi enggan banyak berkomentar.

“Habisnya periode kedua masih lama. Saya tidak enak sama PWM dan PP kalau ini dibahas,” singkat Sukadiono.

Sekadar diketahui, Sukadiono terpilih untuk periode kedua rektor UMSurabaya secara aklamasi, kurang dari satu menit. Sukadiono dilantik kedua kali sebagai rektor pada 10 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 rabiul awal 1438 H. Pelantikan Sukadiono untuk masa jabatan 2016-2020 langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dr. KH. Saad Ibrahim, MA. (ano/yan)

Mahasiswa-mahasiswa UMSurabaya tersebut berhasil menciptakan alat mempecepat pertumbuhan tanaman, yang mereka beri nama Lentera Fotositesis. Keberhasilan inovasi ini berkat kolaborasi antara mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika (FT) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK). Para mahasiswa tersebut yakni, Ghois Qurniawan, Martha Kusuma Putri, Judith Syifa, Fatma Aulia, Dikrie Vajri dan Kartono.

“Jadi karya inovasi mahasiswa ini tahun kemarin sudah dilombakan ditingkat universitas dengan nama yang sama lentera fotosintesis. Tujuan utamanya adalah memberikan sinar yang mengandung zat khusus dan nantinya berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman,” urai Rektor UMSurabaya Sukadiono, Senin (11/2/2019).

Jika biasanya, kata dia, proses fotosintesis tanaman adalah pada pagi hingga siang hari. Sedangkan Lentera Fotosintesis bisa dilakukan pada malam hari dengan menggunakan lampu LED. Sehingga kalau dibandingkan dengan proses fotosintesis pada siang hari dengan fotosintesis buatan yang malam maka akan terjadi perbedaan pertumbuhan yang signifikan.”

Ia beralasan kenapa institusi yang ia pimpin ini berani bertarung dikancah internasional. Karena Sukadiono menganggap ini sebuah karya yang original. Bahkan ketika dilihat diberbagai jurnal belum ada karya seperti ciptaan mahasiswanya itu. Hal itu diperjelas berdasarkan pengakuan para juri di Bangkok, karya inovasi mahasiswanya ini memang belum ada yang membuat di seluruh dunia.

“Dan Alhamdulilah oleh panitia seleksi awal di Jakarta kita dinyatakan lolos dan kemudian dilombakan di Bangkok, Thailand. Memang dari juri banyak yang mengatakan ini adalah karya original yang belum pernah ada di tempat lain,” akunya.

Disusul dengan yang lain seperti, Gerindra 14,30 persen, Golkar 7,10 persen, Demokrat 4,5 persen. Sementara itu, ada beberapa partai yang diambang batas perliementary tresshold (PT). Seperti PAN 2,70 persen, Nasdem 1,90 persen, 1,90 persen, PPP 1,60 persen, Perindo 1,3 persen dan Hanura 1,2 persen. Serta ada juga beberapa parpol dengan tingkat keterpilihannya dibawah 1 persen, seperti PSI, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB dan PKPI.

Satria menegaskan, hal ini diperkuat karena masyarakat Jatim dikenal dengan masyarakat nasionalis abangan dan santri. Selain faktor sosiologis, ada juga karena faktor pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

“Ini menjadi dasar dari mengereknya elektoral parpol seperti PDI Perjuangan dan PKB mendulang suara tertinggi di Jatim. Selain itu Gerindra juga terkatrol karena sosok Prabowo,” ungkap Satria di dalam acara Talkshow dan Rilis Hasil Riset di Gedung At-Tauhid Tower Lantai 13, UMSurabaya, Kamis (24/1/2019).

Sementara itu, ditilik dari potensi konflik terhadap masyarakat Jatim di pemilu 2019, ia memaparkan seruan atas nama agama kian meninggi dengan perolehan sebanyak 40,5 persen. “Selain itu masalah penyalahgunaan perizinan 24,5 persen, isu hoax dan black campaign 13,2 persen, isu SARA 11,8 persen dan netralitas ASN dan penyalahgunaan APBD dan APBN sebanyak 10 persen,” paparnya.

Tak kalah penting, selain kedua hasil penelitian itu, PUSAD juga merilis hasil tentang potensi money politic di daerah Jatim. Satria mengatakan, money politics menjadi tantangan besar untuk menciptakan luber (lugas dan bersih serta jurdil (jujur dan adil) dalam pemilu 2019.

Dekan FIK UM Surabaya Mundakir mengatakan, dalam setiap tahunnya DBD selalu menjadi masalah, karena sebagian besar kebijakan mengenai pemberantasan yang disebabkan nyamuk ini bersifat respon setelah kejadian. Maka dari itu, puluhan mahasiswa UM Surabaya yang terdiri dari Profesi Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Progam Studi Ners FIK, berinisiatif untuk melakukan pencegahan dini dalam menanggapi permasalahan tersebut.

Mundakir menjelaskan, caranya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum kejadian. Namun sejatinya, pemberatasan DBD harus dilakukan secara dini dan berkesinambungan.

“SAGA merupakan program pengabdian terhadap masyarakat dalam bentuk pendampingan terhadap keluarga yang rutin digalakkan FIK UM Surabaya,” kata Mundakir disela-sela acara di Kantor Kelurahan Wonorejo.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap tahunnya kasus penyakit DBD mengalami peningkatan, apalagi disaat musim penghujan. Dimana banyak genangan air yang membuat nyamuk Aedes Aegypti berkembang biak lebih banyak.

“Tadi pagi saya mendengar radio, tahun ini penyakit DBD semakin meningkat dan setiap tahun pun meningkat. Untuk itu saya rasa apa yang digagas para mahasiswa ini sangat relevan dengan keadaan lingkungan sekarang,” ungkap Mundakir.

Sementara itu, Camat Rungkut, Muhammad Syafik, mengapresiasi upaya mahasiswa program studi Ners FIK UM Surabaya. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat, mengingat kelurahan Wonorejo dan Medokan Ayu adalah daerah nomor satu yang paling sering terjangkit DBD di Kota Surabaya.

“Kelurahan Wonorejo dan Medokan Ayu angkanya paling tinggi di Surabaya untuk penyakit DBD, ada masyarakat yang peduli tapi masih banyak juga yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi saya rasa ini sangat pas,” ujar Syafik.

Sekadar diketahui, 50 mahasiwa terbagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok membawa 15 bunga lavender menyebar ke rumah-rumah warga. Total ada 100 bunga lavender yang di tanam di pekarangan rumah-rumah warga.

Hendri Susilo Wanto, ketua panitia penyelenggara sekaligus mahasiswa yang ikut berpartisipasi menuturkan, acara penanaman lavender berjalan dengan baik dan diterima dengan baik pula oleh warga Keluharan Wonorejo dan Medokan Ayu

“Saya dan teman-teman berharap tanaman ini bisa dirawat dan setiap hari diperhatikan, agar bisa bermanfaat minimal untuk orang yang tinggal di rumah tersebut,” harap Hendri Susilo

Selain acara penanaman bunga lavender di rumah-rumah warga, mahasiswa program Ners FIK UM Surabaga juga membuat produk inovasi NABTI (Natural Body Lotion) dan NAPYTI (Natural Sleepy Body Lotion) yaitu pengganti anti nyamuk yang dibuat dengan bahan dapur yang ada di rumah. (sur/ano/yan)

Sebagai bagian paritisipasi upaya pencegahan korupsi berbasis kampus, KPK dan UM Surabaya melakukan penandatanganan bersama Memory of Understanding (MoU) pada Senin, (27/8/2018). Penandatangan MoU ini lansung dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo yang sekaligus memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa UM Surabaya.

MoU antara UM Surabaya dengan KPK diharapkan mampu memperkuat lembaga anti korupsi di negeri ini pada bidang akademik. Selain itu, juga bisa dilakukan dilakukan upaya bersama dalam hal pendidikan anti korupsi, penelitian, pengabdian masyarakat. Bahkan, UM Surabaya bersedia menyediakan saksi ahli jika diperlukan dalam upaya penindakan kasus korupsi.

“Kamipun banyak dosen dan peneliti yang bisa diperbantukan pada KPK untuk menjadi saksi ahli baik dibidang kedokteran, tehnologi, kesehatan, pendidikan, hukum, hingga ekonomi dan bisnis” terang Rektor UM Surabaya, Dr dr Sukadiono., MM.

Pada kuliah tamu, Ketua KPK Agus menyampaikan, dari tahun 2004 hingga 2008 sudah menangani kasus kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi. Menurut KPK. ada sekitar 22 kepala daerah level provinsi yang berkasus saat ini. kepala daerah dari 22 Provinsi sudah terjerat korupsi. Sedangkan ketika berbicara mengenai kepala dinas yang diduga terkena kasus korupsi tidak bisa diproses KPK, karena di dalam peraturan perundangan yang dibisa dijerat hanya aparatur Negara minimal hanya setingkat bupati meskipun itu merugikan keuangan negara.

Saat ini, imbuh Agus, KPK berusaha mendorong revisi peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memperlebar unsur subyek yang bisa dijerat perkara korupsi. Jadi untuk swasta yang melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian Negara bisa dipidana. Selain itu KPK juga membuat aplikasi “Media Jaga”, yang isinya mengenai memonitoring dalam bidang pendidikan, kesehatan, dana desa dan perizinan.

Pada momen penandatanganan Mou kali ini, Agus berharap agar kedua pihak saling melakukan monitoring. Menururtnya, penandatanganan MoU dengan perguruan tinggi sangatlah penting untu perjalanan bangsa ini. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi untuk mendorong pendidikan anti korupsi kepada mahasiswanya.

“Perguruan Tinggi bisa mendorong pendidikan anti korupsi mulai dari hal terkecil seperti penindakan terhadap mahasiswa yang mencontek, titip absen. Selain itu juga bisa membentuk lembaga untuk mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat mengenai korupsi,” jelasnya. (ace/abg/yan)