Pemilih Dikarantina, Harus Bisa Memilih

Pilkada 2020 sedikit memiliki tantangan. Salah satunya mengenai hak pilih. Pandemi Covid-19, membuat banyak orang dikarantina. Masuk perawatan di rumah sakit dan sebagainya. Belum lagi soal tenaga medis yang bekerja di rumah sakit.

Ada sedikit tantangan terhadap akses pemilih, terutama untuk ODP dan PDP di karantina. Kemudian tenaga medis tidak bisa pulang ke rumah dan tetap memilih. Dan lain-lain. Jadi akan ada banyak problem terkait akses hak pilih.

Hak pilih ini merupakan sesuatu yang paling esensial dalam pemilu sehingga pihak penyelenggara bisa memastikan semua orang yang mempunyai hak pilih berpartisipasi. Sebagai gambaran, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia memberikan solusi salah satunya lewat home voters.

Home voters ini hanya ditunjukan mereka yang pasien. Jadi PDP yang sudah positif, mereka tidak disarankan ke TPS. PDP ini menggunakan mekanisme pos.

Kemudian yang melakukan karantina, akan didatangi petugas lengkap dengan APD. “Yang karantina, itu didatangi petugas, dengan APD lengkap standard WHO dengan saksi-saksi, dan mereka memberikan hak pilihnya,” jelas dr Umar.

Untuk pemilih yang lain bisa tetap datang ke TPS. “Sedangkan untuk general voters di luar PDP dan karantina, tetap harus datang ke tempat pemilihan suara ke TPS dengan protokol-protokol,” tutur pria yang turut meramaikan kontestasi Pilbup Malang ini.

Demokrasi Sehat

Sebanyak 30 negara tetap menyelenggarakan pemilu di tahun 2020, misalnya Jerman, Perancis, Korea Selatan dan yang menunda tahun depan yakni Paraguay, Inggris, Kanada. Ada yang menggeser jadwal pelaksanaan tapi tetap di tahun 2020 misalnya Afrika Selatan, Austria, Polandia.

Indonesia tetap menjalankan pilkada karena ingin menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam sistem presidensiil, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fix term alias telah ditetapkan masa jabatannya.

Menunda pilkada dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan Covid-19. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan menggugat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi.

Penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi memasung demokrasi, berdampak pada instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan, kecurigaan, bahkan distrust pada pemerintah akan meningkat.

“Menariknya, dari hasil survei Litbang Kompas yang terbaru pada 5 Juni 2020, 64,8 persen publik tetap bersedia ikut serta saat pencoblosan jika pilkada tetap digelar saat pandemi,” terang pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Fokus Covid–19

Bila Pilkada harus ditunda, pemerintah harus mengangkat 270 penjabat kepala daerah. Ini tentu nya menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah yang konsentrasi semua SDM dialokasikan untuk perang total melawan pandemi Covid-19. Warga dipastikan lebih banyak yang ingin dipimpin sosok gubernur, walikota, atau bupati definitif.

“Artinya skedul politik ini harus on the track dijalankan. Agar kesinambungan tata negara dan demokrasi terjaga,” urai pria asli Kepanjen ini

Saat ini, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan kepemiluan baik penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, pemerintah, partai politik, dan peserta pilkada bersinergi total melindungi kesehatan publik sekaligus menjaga demokrasi.

Keyakinan bahwa pemilu adalah instrumen penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus menegakkan kepastian hukum perlu diviralkan.

“Pilkada yang demokratis, aman dan sehat harus diwujudkan bersama-sama. Kesetaraan kompetisi antar kandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggara pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus dijaga bersama,” pungkas dr Umar Usman. (*/yan)

“Saya prihatin, kurva Covid–19 tidak melandai malah mendaki (naik) di bulan Juli di Kota Malang. Solusinya salah satunya adalah penyiapan dan penyediaan Rumah Isolasi baru di tengah kondisi RS yang sudah full pasien,” tandas dr Umar Usman Senin (6/7/2020).

Umar menjelaskan, ramalan riset kurva Covid–19 di Juli melandai ternyata meleset. Dia mengungkapkan, sekarang tidak melandai malah mendaki (naik). Penyebabnya adalah kurangnya sanksi tegas dalam pembatasan sosial dan tidak adanya lockdown.

Hal ini mengakibatkan berkerumun lebih banyak dan itu konsekuensinya penularan makin luas. Kurva yang meningkat ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi

Solusi tetap diupayakan peningkatan tidak tinggi beberapa usaha dijalankan agar mata rantai penularan agak menurun, yaitu jaga jarak, bermasker, cuci tangan, dan jaga imun.

“Jaga jarak ini orang sering lupa dan mengabaikan. Dan itu jangkauan virus menjadi dekat menyebabkan virus terlontar dan penularan tinggi,” terang pria yang turut meramaikan bursa Pilbup Malang ini.

Umar mengungkapkan, jika RS full maka keadaan pasien sangat berbahaya. Karena jika ada pasien berat tertunda penanganan karena bed full, otomatis menambah jumlah angka kematian. Secara psikologis jika RS full pasien, menjadikan banyak tenaga medis panik, penanganan tidak maksimal, prosedur terabaikan dan secara individual tenaga medis stres sehingga imun turun.

“Solusi adalah pemerintah menyiapkan dan menambah rumah penampungan isolasi seperti di jalan Kawi, untuk mengurangi pasien positif Covid–19. Yang kondisi sehat bisa merawat diri sendiri. Ada kaplingisasi, yang berat di RS ada alat lengkap dan yang ringan di rumah isolasi,” jelas pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Pria asli Kepanjen ini menuturkan, lebih efektif penanganan dilakukan di rumah isolasi dibanding isolasi di rumah masing-masing.

“Karena standar jarak dan standar alur itu sudah tertata. Hanya tidak semua masyarakat Kita enjoy ketika berpisah dengan keluarga. Bahkan ada yang sudah menginap saja minta pulang paksa,” ujar pria yang juga Ketua PC NU Kabupaten Malang ini.

Umar memaparkan, keberadaan Kampung Tangguh cukup efektif mencegah penyebarluasan Covid–19. Karena di dalamnya sudah ada ikhtiar untuk menangani dan antisipasi dampak Covid–19.

“Kesadaran masyarakat dibarengi kontrol sosial, sangat membantu mengingatkan bersama untuk menjaga kesehatan. Disamping di Kampung Tangguh juga dilakukan penanganan dari aspek sosial ekonomi,” pungkas dr Umar Usman. (*/yan)

“Bismillah meski pandemi, pilkada dan pilbup Malang akan bisa berjalan sukses. Dua point’ penting adalah menjalankan mini-maksi. Yakni meminimalkan pelanggaran dan memaksimalkan sosialisasi,” tandas dr Umar.

Minimalisir pelanggaran, yang dimaksud adalah praktik politik uang. Dalam Pilkada 2020 diperkirakan meningkat, lantaran ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi virus Corona.

Dikatakannya, pandemi Covid-19 membuat banyak pendapatan masyarakat berkurang. Bahkan tidak sedikit pula yang harus kehilangan pekerjaan.

“Politik uang itu selalu ada dan akan meningkat dari pilkada atau pilpres. Hari ini terjadi turbulensi krisis ekonomi, masyarakat butuh uang. Mau tidak mau, salah satunya sumber adalah politik uang,” kata pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 7 Juni lalu, telah ada 3 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak pandemi virus Corona. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bakal ada 4,2 juta orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.

Politik uang bisa berupa membagikan uang atau sembako kepada calon pemilih, bisa pula dalam bentuk lainnya.

“Pola penerapannya dalam bentuk lain, bisa jadi mungkin digital bentuknya seperti pulsa. Kandidat mewujudkan politik uangnya dalam bentuk pulsa. Bisa jadi dalam bentuk lain sesuai kebutuhan pemilih,” kata pria yang ikut meramaikan bursa Pilbup Malang 2020 ini.

Selanjutnya adalah maksimal sosialisasi. Bahwa, angka partisipasi pemilih menjadi parameter sukses tidaknya pemilihan umum (pemilu). Namun, kualitas pilkada tak bisa diabaikan. Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menjadi penting karena digelar di tengah pandemi (covid-19). Artinya, pesta demokrasi itu akan menjadi acuan.

Keberhasilan Pilkada 2020 juga dilihat dari tahapan menuju pemungutan suara pada Desember 2020. Sebab, beberapa kegiatan seperti kampanye tatap muka diminimalisir. Peserta Pilkada 2020, harus berpikir keras untuk sosialisasi visi dan misi kepada calon pemilih. Cara-cara tersebut juga menjadi penentu kampanye berlangsung sukses tanpa tatap muka.

Selain itu, calon pemilih berhak mengetahui program kerja masing-masing calon. Pengetahuan masyarakat soal rekam jejak calon pemimpinnya juga menjadi acuan keberhasilan. Hal ini kompleks, tapi harus memahami karena masing-masing daerah punya isu dan faktor memilih yang spesifik.

“Kesuksesan itu membutuhkan kerja sama agar target partisipasi Pilkada Nasional sebesar 77,5 persen dan kualitas berjalan beriringan. Butuh keterlibatan semua pihak,” urai dr. Umar. (*/yan)