Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), M Afif Hasbullah, dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakannya sosialisasi ini pihaknya akan mengenalkan tentang kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada masyarakat. “Salah satu peran KPPU RI, yakni sebagai pengawas kemitraan pelaku usaha besar dengan pelaku Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM). Kita ingin, UMKM terliterasi dengan pengetahuan bahwa kemitraan yang sehat itu, yakni kemitraan yang didasari prinsip kesetaraan dalam berbisnis. Sehingga, para pelaku UMKM ini tidak dikuasai, dikendalikan dan atau diatur oleh para pengusaha besar,” jelas M Afif Hasbullah.

Lebih lanjut disampaikan, apabila para pelaku UMKM mau bekerjasama dengan para pelaku usaha besar, jangan sampai mau dirugikan oleh pengusaha besar tersebut. “Dengan sosialisasi ini, kita akan mengedukasi masyarakat UMKM agar mengetahui tentang etika berbisnis yang baik. Jadi, kita mendorong para pelaku UMKM supaya berinovatif, mandiri, percaya diri dalam memasarkan barang maupun jasanya,” tutur Gus Afif.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain itu, sambung Gus Afif, jangan sampai ketika barang-barang atau jasa UMKM masuk pasar, terus terjadi diskriminasi atau pembatasan sesama pelaku usaha dan konsumennya. “Kita juga mendorong agar para pelaku usaha UMKM melakukan usaha yang sehat dan terus meningkatkan kreatifitas di bidang usahanya masing-masing. Sehingga, mampu bersaing secara sehat dalam memasarkan produk-produknya,” papar KPPU RI.

Sementara itu, HM Nasim Khan dalam sambutannya mengatakan bahwa di era digitalisasi seperti sekarang ini masyarakat dituntut lebih cerdas. Cerdas dalam berusaha, cerdas dalam berkarier, cerdas dalam bekerja dan yang paling penting cerdas dalam menentukan calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

“Di era digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sebab, kecanggihan digitalisasi pada era sekarang juga sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk, kepentingan masyarakat UMKM dalam memasarkan produknya agar ekonominya berkembang,” jelas Nasim Khan dihadapan 200 peserta UMKM. (her/sit)

“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo terus tumbuh dan berkembang. Pada awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo mencapai 2,36 persen. Tahun selanjutnya yakni tahun 2022, perekonomian di Situbondo kembali tumbuh mencapai 4,39 persen. Ini merupakan hal yang luar biasa dan patut kita syukuri bersama,” kata Bupati Karna, Senin (20/3/2023) malam.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, sambung Bung Karna, maka secara otomatis pendapatan perkapita Kabupaten Situbondo, akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. “Saya berharap, perputaran uang di Car Free Nigth malam ini dan seterusnya bisa berkembang pesat. Sebab, Car Free Nigth akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Situbondo. Semakin banyak perputaran uang di Car Free Nigth, maka pertumbuhan ekonomi Situbondo akan semakin bagus,” harapnya.

Oleh Karena itu, lanjut Bung Karna, Car Free Nigth ini harus mendapat dukungan dari semua pihak agar bisa berkembang pesat perputaran uang disini. “Area Car Free Nigth di Jalan Irian Jaya, ini jangan sampai mati. Karenanya, mari kita berjuang bersama-sama dengan seluruh UMKM untuk menjadikan Jalan Irian Jaya sebagai pusat keramain baru. Sehingga, toko-toko yang ada di Jalan Irian Jaya juga ikut ramai pembeli,” jelas Bung Karna.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tidak hanya itu, bupati kelahiran desa terpencil Curahtatal ini, juga yakin dengan adanya kebersamaan pelaku UMKM dengan pengusaha toko-toko di Jalan Irian Jaya, maka perekonomian Situbondo akan tumbuh dan berkembang dengan baik. “Saya juga berharap, semua dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, memberikan kontribusi postif dalam mendukung pelaksanaan Car Free Nigth. Jangan sampai, setiap malam tidak ada hiburannya di area Car Free Nigth,” tegas Bupati Karna.

Semoga, tambahnya, dengan pelaksanaan Car Free Nigth ini perekonomian Situbondo pada tahun 2023, akan terus tumbuh dan berkembang pesat. Untuk itu, kontribusi dari seluruh Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, diharapkan pro aktif dalam mendukung para pelaku UMKM di area Car Free Nigth ini.

“Kalau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 lalu tumbuh sebesar 4,39 persen, kita harapkan di tahun 2023 sekarang ini, bisa tumbuh di atas 5 persen. Oleh karena itu, perlu keseriusan dari kita semua dan perlu etos kerja dari kita semua agar ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonimi,” terangnya. (her/sit)

Sejumlah peserta yang sejak pagi sudah antusias itu, nantinya akan menempuh jalan santai berjarak sekitar 1 kilometer. Dimana, start dimulai dari depan Kantor Pegadaian Situbondo kemudian melintas di Jalan Merak – Jalan Sepudi – Jalan PB Sudirman dan Finish di Alun-Alun Situbondo.

Dalam sambutannya, Bupati Situbondo mengatakan bahwa di momentum HUT Ke-6 CFD tersebut, dirinya berharap kondisi kesehatan warga senantiasa terjaga. Termasuk, dampak dari pelaksanaan ini bisa membuat omset pelaku UMKM semakin meningkat.

“Di CFD Situbondo ini, tiap harinya mampu menghasilkan omset mencapai Rp 150 juta. Itu artinya, perputaran uangnya sangat bagus bagi upaya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo. Tentu, ini terus kita kembangkan,” kata Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo.

Oleh karena itu, mantan Kadis PUPP Bondowoso ini meminta, agar jumlah pelaku UMKM yang berjualan di CFD terus ditingkatkan. “Sekarang jumlahnya sekitar 400 pedagang. Ini sangat baik, untuk kita tumbuh kembangkan. Sehingga, kita terus aktif mengadakan CFD ini. Dengan begitu, para pedagang dan pelaku UMKM bisa terfasilitasi dengan baik untuk terus buka setiap hari,” tambahnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut orang nomor satu di pemerintahan Kota Satri Pancasila ini optimis dengan adanya CFD tersebut, bisa menjadi pusat ekonomi baru, khususnya di kawasan perkotaan. Sehingga, akan berdampak terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Situbondo.

“Nantinya kita pusatkan di Jalan Irian Jaya. Untuk di Kawasan Asembagus dan Besuki, juga akan kita tumbuh kembangkan. Tetapi, harus bisa mempertimbangkan agar arus lalu lintas bisa berjalan dengan baik, karena kita ini berada di Jalur Pantura. Semua harus dipikir dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan yang kita laksanakan tidak menggangu arus lalu lintas yang ada,” tambahnya. (her/gie)

Sosialisasi ini, menghadirkan nara sumber dari Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, M Irfan,

Direktur Standar Ukuran Makanika, Radiasi dan Biologi BSN RI, Wahyu Purbowasita Setyo Waskita.

Dalam sambutannya, disampaikan bahwa BSN RI hadir bersama HM Nasim Khan untuk menjembatani pelaku UMKM mendapatkan Standart Nasional Indonesia (SNI). “Kami berkolaborasi dengan HM Nasim Khan, untuk memajukan para pelaku usaha dan UMKM di daerah,” kata Wahyu Purbowasita.

BSN menginginkan, tambahnya, para pelaku usaha di daerah bisa semakin maju mengembangkan produknya. “Kami bersama Bang Nasim Khan akan menjembatani atau memfasilitasi bapak ibu sekalian para pelaku UMKM di Situbondo memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memiliki SNI UMKM. Hal ini dilaksanakan agar usaha bapak dan ibu bisa meningkat,” tuturnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga berharap, program-progam yang dicanangkan oleh pemerintah pusat benar-benar menyentuh kepada masyarakat dan bermanfaat juga untuk masyarakat. “Kehadiran BSN bertemu dengan bapak ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha yang ada di daerah Kabupaten Situbondo ini,” tambah Wahyu Purbowasita.   

Sementara itu, nara sumber sosialisasi dari BSN, M Irfan, menjelaskan bahwa tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian yakni untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha. Termasuk, dalam kemampuan inovasi teknologi.

“Saya bersama Pak Wahyu diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaan kesesuaian,” jelas M Irfan.

Kepada peserta sosialisasi, Irfan menerangkan tentang usaha-usaha yang bisa diberi SNI. Misalnya, usaha warung di kawasan obyek wisata bisa diberikan lebel SNI. Selain itu, jenis-jenis makanan seperti tape, kripik singkong dan lain sebagainya juga bisa di kasih lebel SNI.

“Pada dasarnya, standar merupakan referensi persyaratan minimal mutu atau kualitas suatu produk. Standar disusun dan diterapkan untuk dua tujuan, yaitu untuk perlindungan dan untuk daya saing. Sedangkan, penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan dan acuan,” ujar Irfan.

Standarisasi itu, sambung Irfan, kaitannya dengan SNI, tetapi untuk penilaian kesesuaian itu terkait dengan uji testing dan semacamnya dalam pemberian sertifikat. “Proses pembuatan NIB, akan di bantu oleh Bapak Nasim Khan dan Nasim Khan Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi seluruh peserta sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian ini,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, HM Nasim Khan mengatakan bahwa sosialisasi ini untuk membantu para pelaku UMKM agar memiliki NIB. Sehingga, produk-produknya akan mendapatkan SNI. “Pelaksanan standardisasi itu merupakan tindakan preventif dimana produsen akan tahu bagaimana cara membuat produk yang baik dan konsumen akan dijamin keamanannya melalui standar yang harus dipenuhi,” tutur Nasim Khan.

Nasim Khan mengatakan, dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa di pasar lokal, nasional maupun internasional bagi para pelaku UMKM. “Tujuan utama dari standardisasi ini untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan,” jelasnya. (her/gie)

Bupati Karna Suswandi dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa seratus lebih pelaku UMKM ini memang diprioritaskan untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis. Tujuannya, ini untuk memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha.

“Gunakan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha. Jadi, jangan gunakan untuk hal lainnya yang sifatnya konsumtif,” ujar Bupati Karna Suswandi.

Bung Karna-sapaan Bupati Situbondo juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo, yang selama ini telah membantu terbitnya sertifikat tanah masyarakat Situbondo dengan mudah. Bahkan, secara gratis diberikan kepada UMKM.

“Pemkab sangat terbantu dengan BPN Kabupaten Situbondo,” tambhnya.

Bung Karna juga menyinggung, soal ancaman resesi dunia, yang saat ini sudah melanda puluhan negara di belahan dunia. Sementara UMKM, menjadi salah satu benteng pertahanan perekonomian yang terbukti mampu bertahan dalam kondisi sesulit apapun.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Dengan kekuatan UMKM, Indonesia yakin mampu melewati ancaman resesi dunia. Oleh karena itu, kembangkan usaha dengan semaksimal mungkin,” pesan Bung Karna.

Bung Karna juga akan melakukan monitoring dari rumah ke rumah, untuk memastikan perkembangan usaha para pelaku UMKM. Sekaligus, juga memastikan keberadaan sertifikat tanah yang diterima secara gratis dari Pemkab Situbondo.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo, Nugroho, mengaku pemberian sertifikat tanah kepada para pelaku UMKM selama 2022, ada sebanyak 150 orang. “Seluruhnya ada 150 pelaku UMKM yang menerima sertifikat tanah gratis,” ujarnya.

Selain sertifikat tanah gratis, tambahnya, ada sekitar 20 orang yang telah mengikuti pelatihan menjahit menerima bantuan mesin jahit. Mereka diharapkan menjadi enterpreneur baru dan bisa meningkatkan penghasilannya. “Mesin jahit ini jangan sampai dijual. Gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan usaha,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penerima sertifikat tanah gratis asal Desa Kandang, Kecamatan Kapongan, Muhammad Amir, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi sertifikat tanah miliknya. “Sudah lama saya ingin tanah saya bersertifikat. Karena mau ngurus sendiri, itu tidak punya uang,” ujarnya.

Selain gratis, sambung Amir, syarat-syaratnya juga sangat mudah. Hanya KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta leter c sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah milik yang bersangkutan dan tidak sedang dalam sengketa. “Syaratnya mudah dan tidak ribet. Hanya memberikan KTP, KK dan Leter C tanah,” ujar Amir. (her/gie)

Pelatihan pelaku UMKM yang bertempat di Kampung Blekok, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, itu akan berlangsung selama empat hari. “Pelatihan ini langsung mengikuti praktek menjadi eksportir,” jelas panitia pelaksana pelatihan eksportir, Ranti Seta Ayu Pratiwi.

Lebih lanjut Seta-panggilan akrab Seta Ayu Pratiwi, mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Pelatihan ini juga didukung oleh CSR Paiton Energy dan POMI untuk memberdayakan pelaku UMKM termasuk mendukung promosi dan pemasarannya,” terangnya.

Dilain pihak, Staf Ahli Kemendes RI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Syamsul Widodo, menjelaskan sejak dua tahun terakhir ini Kemendes melatih pelaku UMKM menjadi eksportir berbasis komoditas desa. “Selama ini, hasil komoditas desa terlihat kurang memiliki daya saing karena para pelaku UMKM tidak memiliki akses pasar,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk itu, sambung Syamsul Widodo,, dengan dilaksanakan pelatihan ini, pihaknya akan merubah cara para pelaku UMKM dalam mengakses pasar lokal, nasional maupun pasar internasional. “Terus terang ini ide lama dan tidak banyak yang melakukan. Padahal, kalau sudah dilakukan hasilnya akan memuaskan. Kami sudah melakukan diklat semacam ini dibeberapa lokasi dan berhasil cukup cemerlang,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa selama para pelaku UMKM menjadi eksportir harus mampu bersaing dan mampu menunjukan kualitas produksinya. “Dengan memanfaatkan teknologi informasi, para pelaku UMKM tidak memerlukan modal besar dan bisa menjadi eksportir dengan skala kecil,” jelasnya.

Syamsul Widodo menjelaskan, bahwa pelatihan eksportir ini dipandu para ahli dan pelaku UMKM yang sudah berhasil menjadi eksportir. Selain dibekali materi, para peserta langsung melakukan praktek menjadi eksportir dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Pelatihan ini, setiap peserta kami minta untuk membawa laptop, karena mereka akan langsung praktek bagaimana caranya menjadi eksportir dengan tagline UMKM mendunia,” ujarnya. (her/gie)

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Situbondo, Drs Nugroho M.Si mengatakan bahwa sosialiasi e-commerce dilakukan dalam rangka memfasilitasi para pelaku UMKM di Kabupaten Situbondo, agar mampu bersaing memasarkan produknya melalui media online. Sebab, bisnis online tersebut tidak dibatasi dengan tempat ataupun waktu.

“Begitu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi online, siapapun bisa melihat dan bisa membeli secara online. Dengan demikian, kami mengundang beberapa nara sumber diantaranya, Bukalapak, atau pemateri lain yang ahli dibidang IT,” ujar mantan Kabag Humas Pemkab tersebut.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, untuk mengdukung sarana e-commerce, Dinas Koperasi dan UKM mengambil langkah inovasi pembuatan rumah digital UMKM. Tujuannya, adalah menyiapkan satu tempat, yang mana tempat tersebut digunakan untuk membantu memasarkan produk para pelaku UMKM secara digital.

Selain itu, tambahnya, juga menyiapkan tempat untuk menjual produk secara manual atau konvensional. Dengan e-commerce ini, diharapkan mereka bisa terus memasarkan produk, tanpa harus dibatasi oleh tempat.

“Jadi kalau kita buka toko, biasa jam 20.00, sudah tutup. Tetapi kalau online, waktunya bisa 24 jam,” ungkap Nugroho. (her/sit)