Ketua DPRD Jombang, mengatakan bahwa gelaran agenda paripurna menindaklanjuti Surat Kemendagri terkait surat perintah usulan Pj Bupati Jombang bersama semua Ketua Fraksi di DPRD Jombang. “Dalam pertemuan itu, atas hasil musyawarah mufakat menyepakati tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Jombang, sesuai dengan perundangan. Yaitu, berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, nama-nama itu diantaranya, pertama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo. Kedua, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Andik Fajar Cahyono serta ketiga adalah Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Jazuli.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Setelah paripurna, kita lakukan penetapan. Semua berkas persyaratan serta perlengkapannya secara administrasi sudah selesai, termasuk berita acaranya. Kemudian, kita kirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Artinya, kewenangan mutlak semuanya ada di Kemendagri. DPRD Kabupaten Jombang hanya menunggu, siapa nanti yang akan menjadi Pj Bupati Jombang. Harapannya, dari ketiga nama yang dikirim salah satunya menjadi Pj Bupati Jombang,” tuturnya.

Perlu diketahui, dalam surat Kemendagri kepada DPRD Jombang, bahwa pada 9 Agustus 2023, harus sudah selesai proses pengusulan nama Pj Bupati Jombang dan masuk ke Kemendagri. Artinya, kemungkinan setelah 9 Agustus 2023, akan turun surat Kemendagri terkait Pj Bupati Jombang. Dengan begitu, pada 24 September 2023 jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang selesai. Kemudian, akan dilakukan pelantikan Pj Bupati Jombang yang telah ditunjuk oleh Kemendagri. (azl/sit)

Pelaksanaan seremoni peletakan batu pertama tersebut, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang didampingi langsung Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Rabu (02/08/2023) sore. Sementara dalam prosesi itu, juga dilakukan peninjauan pembangunan perpanjangan Dermaga II Pelabuhan yang dikenal dengan nama Probolinggo New Port.

Menyampaikan sambutan selamat datang, Wali Kota Habib Hadi mengaku siap mendukung aktivitas pembangunan dan pengembangan kawasan pelabuhan di Kota Probolinggo. “Kota Probolinggo memiliki beberapa wilayah potensial untuk dijadikan sebagai area pergudangan dan siap bekerja sama lebih lanjut dalam pembangunan dan pengembangan area pergudangan tersebut. Nantinya (area pergudangan) itu dapat mendukung aktivitas di sekitar pelabuhan,” terang Habib Hadi, yang saat itu hadir bersama Forkopimda.

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Probolinggo, itu pun juga menitipkan permintaan agar DABN bisa melibatkan warga lokal sekitar sebagai bagian dari tenaga kerja di pelabuhan “Tentunya harapan kami, di dalam rekrutmen tenaga kerja yang ada di wilayah pelabuhan nantinya, harapannya bisa melibatkan warga Kota Probolinggo. Karena itu menjadi penting, sehingga warga Kota Probolinggo ikut serta menjaga dan terlibat di dalam pekerjaan yang ada itu,” paparnya kepada manajemen DABN.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun proyek ground breaking pembangunan gudang di kawasan DABN, ini memiliki luas sebesar 6 ribu meter persegi. Ini nantinya, memberi kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan untuk proses bongkar muat atau stuffing barang sebelum didistribusikan ke truk kontainer.

Sementara itu, proyek perpanjangan dermaga II DABN dibangun dengan ukuran panjang 92 meter dan lebar 31 meter. Diproyeksikan, akan menambah kapasitas kekuatan sandar pelabuhan dari 25.000 DWT (dead weight tonnage) menjadi 50.000 DWT. Sehingga, mampu untuk melayani kapal-kapal yang berasal dari Amerika maupun Eropa.

Melihat makin besarnya fasilitas yang dimiliki pelabuhan DABN ke depan, Gubernur Khofifah mengajak berbagai pihak agar dapat menghidupkan industri-industri sekitar untuk memanfaatkan layanan yang dimiliki. Sehingga, tidak hanya terbatas menerima kedatangan barang. Namun, juga dapat mengangkut barang-barang dari Pelabuhan Probolinggo.

“Maka kita mesti koordinasi awal yang terdekat sini. Industri-industri yang ada di Probolinggo, industri-industri yang ada di PIER, supaya bisa memberikan keseimbangan antara kapal datang dan kapal kembali. Kembalinya dia bermuatan apa,” kata Gubernur Jatim, yang menargetkan pembangunan gudang akan selesai Desember 2023.

Gubernur Jatim juga membuka peluang kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Pemkot Probolinggo, melalui kerja sama antar BUMD. Hal tersebut, untuk mendukung aktivitas yang ada pelabuhan sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo.

“Ada hal yang mungkin Pak Wali membutuhkan BUMD dari Kota Probolinggo. Kalau misalnya bagian dari bongkar muat itu kita kerjasamakan dengan Kota Probolinggo, maka perlu ada BUMD yang bisa memberikan support untuk itu. Sehingga, hadirnya pelabuhan ini manfaatnya juga dirasakan signifikan oleh masyarakat,” jelas Gubernur Khofifah.

Berikutnya, acara seremonial berlanjut dengan penekanan tombol virtual ground breaking pembangunan gudang DABN antara Gubernur Jatim, Wali Kota Probolinggo, Kepala Bea Cukai dan Direktur DABN. Serta, dilakukan peninjuan di lokasi pembangunan gudang dan Dermaga II DABN. (kom/pix/sit)

Kepala Kejari (Kajari) Kota Batu, Agus Rujito, mengatakan bahwa tujuan dimusnahkannya BB ini untuk menghindari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan, pelaksanaan pemusnahannya tersebut juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“Hari ini telah dimusnahkan 79 BB dari perkara tindak pidana umum yang terjadi selama satu tahun mulai Juli 2022 sampai Juli 2023,” terangnya.

Baca juga:

Dari keseluruhan BB yang dimusnahkan, tambahnya, antara lain terdapat BB Narkotika, seperti 119,66 gram sabu, 10.496 gram ganja, 13.737 butir Double L, 771 Pil Logo T, 3000 butir Pil Logo Y, Miras 27 botol berbagai merek, 30 buah handphone dan empat sajam. “Pemusnahan BB ini diantaranya dengan cara dibakar,” ujarnya.

Ditambahkannya, melalui pemusnahan ini, diharapkan masyarakat untuk bisa bersinergi secara terus-menerus agar tingkat kriminalitas terutama dalam penyalahgunaan Narkoba, tidak akan terulang lagi. “Yang jelas, pemusnahan barang bukti ini juga sebagai upaya mengantisipasi munculnya kembali tindak kriminalitas. Dan, kepada masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu jangan pernah menggunakan Narkoba,” jelasnya. (put/gie)

Seperti salah satunya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dibacakan oleh juru bicara Akhdiyat Syabril Ulum. Disampaikan, bahwa penyerapan anggaran yang rendah berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022 yang mencapai Rp 460 miliar.

“Adanya Silpa yang besar, akan mengakibatkan dana yang seharusnya bisa dipergunakan untuk belanja modal maupun belanja barang dan jasa demi kepentingan masyarakat, harus kembali ke kas daerah. Mohon Penjelasannya,” kata Ulum saat membacakan pandangan fraksi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika Silpa bukan karena anggaran yang tidak proporsional. Melainkan, adanya efisiensi. Pihaknya memberikan contoh, seperti di tahun 2023 ini ada di beberapa dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

“Di tahun 2023 ini efisiensinya dari tiga titik. Kalau di DPUPRPKP banyak dan Silpa, sudah disepakati. Uang Rp 400 miliar kita gunakan tinggal Rp 100 miliar sekian. Karena di pagunya uang Rp 400 miliar sudah kita prediksi menjadi pendapatan. Karena itu,.sudah diplotting untuk anggaran. Kalau tidak salah sudah Rp 175 sampai Rp 200 an miliar untuk dimasukkan APBD,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika di tahun 2023 ini, menguatkan potensi-potensi pendapatan yang ada di lapangan. Seperti, sektor retribusi parkir di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Malang. Itu menurutnya, dapat meningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga :

“Potensinya tinggi dan ini bisa dikuatkan. Kita banyak upaya seperti retribusi parkir saja, maunya menghilangkan di kanan kiri jalan atau on the street. Tapi, itu berkaitan dengan teman-teman yang sekarang ada di lapangan. Banyak hal yang harus disadari dan kita visinya harus sama,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, pesimis dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Malang. Pasalnya, di tahun 2022 Pemkot Malang menargetkan pendapatan sebesar Rp 550 miliar, namun hanya tercapai Rp 437 miliar.

“Yang kemarin di tahun 2022, revisinya adalah permintaan Bapenda diangka Rp 432 miliar. Tetapi , Pak Wali minta diangka Rp 550 miliar. Sehingga, tercapai diangka Rp 437 miliar. Nah, ini harus realistis dalam penentuan target pendapatan. Tapi tetap melakukan inovasi-inovasi baru,” ujar Made.

Jika di tahun 2023 ini, target PAD yang sebelumnya Rp 1,150 triliun menurut Made akan dilakukan revisi. Sebab, pihaknya meyakini bahwa Pemkot Malang tidak mungkin bisa mencapai angka tersebut. Karena, pendapatan dan belanja itu harus seimbang.

“Ini terbukti di PAK besok yang Rp 1,150 triliun sudah tidak mungkin tercapai dan akan direvisi di angka Rp 650 miliar menurut bapenda. Tapi, Pak Wali masih memaksa diangka Rp 850 miliar, ini yang untuk tahun 2023. Kita tidak menaikkan, malah yang kita ajukan itu menurunkan. Karena target PAD yang kelebihan diluar kemampuan menurut Banggar berimplikasi pada gagal bayar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Made juga mengatakan jika di tiap tahunnya harus ada peningkatan dari PAD. Namun, menurutnya peningkatan yang wajar itu, diangka Rp 100 sampai Rp 200 miliar.

“Kalau sampai di angka Rp 500 miliar, dirasa sulit untuk dicapai. Tetapi kalau Rp 100 sampai Rp 200 miliar, masih peningkatan yang wajar,” imbuh Made. (rsy/gie)

Dalam paripurna tersebut, terdapat enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum di paripurna yang dihadiri Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. Enam fraksi itu, yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKS dan PARI.

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPj Bupati Tahun 2022. Ada enam fraksi yang menyampaikan pandangan kali ini,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek sekaligus pimpinan rapat paripurna, Doding Rahmadi, Rabu (21/06/2023) tadi.

Secara garis besar, pandangan umum yang disampaikan kali ini berisi berbagai saran, tanggapan, masukan dan pertanyaan-pertanyaan kepada Bupati Trenggalek. “Adapun pertanyaan maupun saran yang disampaikan tadi akan dijawab oleh Bupati Trenggalek dalam rapat paripurna selanjutnya yakni pada 27 Juni 2023 mendatang,” imbuhnya.

Baca juga :

Disinggung soal viralnya kegiatan wisuda di sekolah-sekolah mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP hingga SMA, Politisi PDI-Perjuangan ini berharap agar kegiatan tersebut tidak membebani atau memberatkan para orang tua maupun wali murid. “Boleh melaksanakan, tapi paling tidak sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Agar, biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya tidak memberatkan. Bahkan kalau bisa, malah gratis untuk anggaran bisa melalui sponsor dan lain sebagainya,” kata Doding.

Karena antusias mereka (siswa-siswi, red) ini tinggi untuk kegiatan wisuda sekolah, maka ini tidak bisa serta merta dihilangkan begitu saja. Namun, harus secara perlahan ditiadakan, mengingat sebagian besar orang tua merasa keberatan.

“Misalnya, kegiatan itu dilakukan di area sekolah tanpa harus menyewa gedung maupun hotel yang memakan biaya berlebih,” tegasnya.

Masih terang Doding, kedepannya komisi yang membidangi akan melakukan rapat kerja, menindaklanjuti hal itu. Kalau untuk Pemerintah Daerah sepertinya juga sudah membuat imbauan untuk meniadakan kegiatan wisuda di sekolah-sekolah.

Bupati Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi seusai rapat dengan singkat menjawab semua fraksi DPRD sangat mengapresiasi Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih selama tujuh kali berturut-turut. “Pokok e, semua fraksi DPRD tadi sangat mengapresiasi opini WTP yang sudah kita raih selama 7 kali berturut-turut. Adapun pertanyaan lain yang disampaikan tadi, mengenai serapan anggaran dan belanja pemerintah daerah. Nanti akan kita jawab di paripurna berikutnya,” ujar Mas Ipin-sapaan akrabnya. (mil/gie)

Dalam paripurna itu, Bupati Hendy membacakan langsung Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi. “Terima kasih atas tanggapan semua fraksi yang sudah disampaikan. Kami akan selalu intropeksi dan ke depan untuk meminimalisir kesalahan. Dan tentunya, terus berbenah untuk yang lebih baik,” kata Bupati Jember.

Semua tahapan rapat paripurna ini, paparnya, semata-mata untuk memajukan dan mengembangkan Kabupaten Jember. Sehingga, dapat melangkah lebih jauh dalam mengharumkan nama Kabupaten Jember.

Baca juga:

Bupati Jember berharap dengan adanya kerja sama antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang ada di daerah, maka akselerasi semua sektor bisa berjalan. Sehingga nantinya, proyeksi ke depan lebih cerah dan tertata.

Ditegaskan Bupati Hendy, Kabupaten Jember harus bisa mempertahankan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP). Karena, setelah 5 Tahun baru pada 2023 ini Predikat WTP diperoleh lagi oleh Kabupaten Jember. (kom/rio/sit)

Sekedar diketahui, dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang, beberapa waktu lalu, secara umum memberikan masukan dan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2022. Termasuk, sorotan mengenai infrastuktur jalan.

“Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menuntaskan perbaikan jalan rusak. Dan, akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Termasuk, perbaikan jalan yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan, akses jalan menuju destinasi wisata dan jalan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujar Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang dalam Rapat Paripurna DPRD, di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Cak Thoriq juga menyampaikan, bahwa keterbatasan sumber pendanaan menyebabkan perbaikan jalan rusak belum dapat menjangkau secara keseluruhan. Namun, Pemkab Lumajang terus melakukan berbagai ikhtiar untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif untuk menyelesaikan perbaikan infrastruktur jalan sudah dilakukan.

Seperti, terangnya, upaya untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dari pemerintah provinsi. Termasuk, keputusan melakukan pinjaman PEN untuk perbaikan jalan pada tahun lalu.

“Upaya untuk mendapatkan sumber pendanaan dalam rangka perbaikan infrastruktur jalan melalui komunikasi dan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, akan terus dilakukan. Mengingat di dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah, red) tahun 2024- 2026, bidang infrasruktur jalan menjadi salah satu program prioritas yang harus diselesaikan,” terangnya.

Sementara itu, ujarnya, untuk jalan dengan kerusakan ringan, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki Program Ngapling atau Ngaspal Keliling yang menjadi solusinya. “Pelaksanaan Program Ngapling terus berlanjut dan akan terus dievaluasi serta ditingkatkan kualitas pelaksanannya dan diperluas jangkauannya. Terhadap masih adanya jalan yang belum sempat ditangani oleh Tim Ngapling akan segera ditangani,” terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Eko Adis Prayoga, menanggapi jawaban Bupati memberikan apresiasi positif. Menurutnya, infrastruktur tetap harus menjadi perhatian agar bisa dinikmati dan menunjang perekonomian warga masyarakat.

“Ketika jalan dalam kondisi bagus, maka masyarakat akan lebih mudah dalam menjalankan perekonomian. Karenanya, ini akan terus ditata,” ujarnya. (kom/adi/gie)