Meksi acara ini cukup sederhana dan diberi tema Silaturrahim Puspendik Kemendikbud RI, akan tetapi waktu pertemuan ini digunakan mengupas persoalan UN yang bakal dihadapi para siswa dan siswi setingkat SMA/SMK, SMP hingga SD. Puluhan peserta Sarasehan Sukses UNAS 2019 dengan Kepala Puspendik Kemendikbud RI ini mencapai puluhan guru. Mereka berasal dari SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, MTs Muhammadiyah 1 Taman, SMP Muhammadiyah 2 Taman, SMA Muhammadiyah 1 Taman, SMK Muhammadiyah 1 Taman (SMEA) serta dari SMK Muhammadiyah 2 Taman (STM).

“Kegiatan ini sangat penting, untuk meningkatkan kualitas guru. Terutama 5 guru yang mengajar mata pelajaran untuk UN,” terang Kepala Smamita, Zainal Arif Fakhrudi kepada Memontum.com, Jumat (15/02/2019) sore.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Arif ini memaparkan usai mendapatkan pencerahan dari Kepala Puspendik Kemendikbud RI membuat para guru dan Kasek semakin terbuka terutama untuk materi soal yang berkaitan dengan mata pelajaran UN. Misalnya terkait soal-soal penalaran yang mewajibkan siswa menggunakan nalar dan memperbanyak literasi serta kemampuan membacanya. Apalagi hal itu dikaitkan pada persoalan-persoalan penjabaran yang bersifat aktual dan faktual.

“Soal UN yang seperti ini, mendorong siswa menggalakkan budaya membaca dan literasi serta tidak membuat siswa terkotak pada jawaban yang sudah ada. Hal ini juga mendorong siswa berpikir enjoy dan aktual,” imbuhnya.

Menurut Erwan, karena hingga saat ini sekolah menengah pertama itu belum memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Dikarenakan ada beberapa syarat formal yang harusnya dipenuhi sebelum diberikannya izin operasional. Syarat tersebut diantaranya izin lembaga dari bupati, serta persetujuan sekolah swasta terdekat dan saat dilakukan survei yang dilakukan oleh Dispendik, ternyata ada beberapa komponen yang belum dilengkapi.

“Surat persetujuan dari SMP terdekat, di situ tidak ada yang dari swasta, hanya ada dari negeri, yakni SMPN 5, 8, 9, 11, dan SMPN Jenggawah. Kemudian mengenai lingkungan, jarak antara kelas atau ruang belajar, berhadapan dengan asrama. Sehingga ventilasi kurang memenuhi syarat, ” ujar Erwan.

Erwan menjelaskan dekatnya ruang belajar dengan asrama, dihawatirkan, peserta didik terlalu gaduh dan sering bolak-balik dari kelas ke asrama. “Mengenai unsur-unsur kurikulum, bangunan, visi misi (pendidikan), guru (pendidik) linier, raport, buku induk, dan jadwal pelajaran, termasuk ekstrakurikuler juga ada. MCK komplit, sarana prasarana sudah bagus. Tetapi tiang benderanya tidak permanen, itu saya suruh ganti, karena masih dari bambu, kan upacaranya setiap Aenin,” ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut Lanjut Erwan, siswa dan siswi di SMPI Imam Syafii itu tidak dapat mengikuti ujian nasional, karena belum terdaftar sebagai siswa peserta Unas. Selain itu, juga belum terdaftar dalam di Dapodik,

“Karena syarat tersebut belum dipenuhi, maka izin operasional otomatis juga belum dikeluarkan.” katanya. Terpisah dikonfirmasi, Koordinator Topi Bangsa Baiquni Purnomo mengaku heran, bagaimana mungkin belum melakukan proses belajar mengajar, tetapi sudah ada 2 tingkat kelas.

“Pertanyaan besarnya, apa yang menjadi dasar bagi SMP Imam Syafii menaikkan siswa dari kelas satu ke kelas dua? Jika pendidikan dan kurikulum belum dijalankan,” katanya bertanya tanya

Diketahui sebelumnya, Pihak Yayasan STDI sendiri membantah dilakukannya pendidikan belajar mengajar di SMP Islam Imam Syafii, karena memang izin operasional belum turun. Mereka mengaku hanya melakukan pendidikan mengaji, dan untuk mengisi waktu, sembari menampung calon siswa yang sudah terlanjur datang dari luar kota. (cw3/yan)

Sebenarnya sekolah hanya memiliki 40 unit komputer. Akhirnya berkat kepedulian para walimurid dan guru, dengan suka rela mereka meminjamkan kepada sekolah.

Lebih lanjut dikataan Netti, pemanfaatan komputer terus diupayakan disetiap pelaksanaan ujian, karena komuter dapat memacu siswa untuk belajar. Demikiaan para guru, dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan baik dalam membuat soal ujian maupun di bidang IT.

Pemanfaatan setiap ujian dengan fasilitas komputer disamping sangat efektif karena soal yang ditampilkan acak, biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat. ” Biaya yang dibutuhkan lebih hemat 50 % dibanding menggunakan kertas, hal itu terkait kertas itu sendiri dan tenaga pengawas, ” jelas Netti.

Pemanfaatan alat modern itu sangat diupayakan untuk prestasi siswa. Sehingga pada tahun ajaran 2018 /2019 pada PTS dan PAS ( penilaian tengah dan akhir semester) secara keseluruhan siswa SMP 2 akan menggunakan komputer. Demikian juga untuk ulangan harian.

Sementara itu, Nensy , siswi kelas IX A menyatakan lebih senang ujian menggunakan komputer.” Disamping tidak ribet, disitu banyak sekali pengalaman,”ungkapnya dengan percaya diri. (par/nay)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin mengatakan, empat SMP Negeri di Kota Blitar tahun ini dipastikan belum bisa melaksakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dari total sembilan lembaga SMP negeri di Kota Blitar, empat diantaranya masih harus melaksanakan UNBK di lembaga sekolah lain.

“Semua sudah melaksanakan UNBK, namun ada empat lembaga yang sampai sekarang belum bisa melaksanakan UNBK mandiri di sekolahnya sendiri, dan masih harus menumpang ke lembaga sekolah lain”, ungkap Dindin Alinurdin, Selasa (20/03/2018).

Menurut Dindin, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Blitar, SMP Negeri yang sudah siap melaksanakan UNBK secara mandiri tahun ini diantaranya SMPN 1, SMPN 2, SMPN 4, SMPN 8, dan SMPN 9. Sedangkan SMPN 3, SMPN 5, SMPN 6, dan SMPN 7, belum bisa menerapkan UNBK secara mandiri tahun ini. Untuk empat sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK mandiri Dinas Pendidikan, meminjam tempat di SMKN 3, SMK Katolik, dan SMK Islam.

“Kami sudah koordinasi dengan beberapa lembaga untuk pelaksanaan UNBK bagi lembaga SMP yang belum bisa melaksanakan UNBK secara mandiri”, tandasnya.

Meski begitu, lanjut Dindin, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jumlah SMP negeri yang sudah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri tahun ini bertambah. “Tahun sebelumnya hanya ada tiga SMP yang siap melaksanakan UNBK secara mandiri. Sedangkan tahun ini, jumlah SMP yang siap melaksanakan UNBK secara mandiri ada lima sekolah”, jelasnya.

Dindin mengakui, sejauh ini memang ada sejumlah kendala yang membuat belum semua SMP negeri bisa melaksanakan UNBK mandiri. Salah satu kendala utama adalah masalah infrastruktur. Dimana sebagian SMP Negeri di Kota Blitar memang belum memiliki fasilitas laboratorium komputer yang memadai untuk pelaksanaan UNBK.

“Kendala utama memang pada masalah infrastruktur. Sebagian sekolah belum memiliki laboratorium komputer”, pungkas Dindin. (jar/nay)