LKPD sendiri, wajib disampaikan oleh kepala daerah ke BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal itu, sebagaimana amanat dari UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebelum menyerahkan laporan keuangan, masing-masing kabupaten dan kota terlebih dahulu menandatangani Berita acara penyerahan LKPD.

Kepala BPK Perwakilan Jatim, Karyadi, dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, LKPD Unaudited yang telah diserahkan kepada BPK ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui kegiatan audit terinci yang akan dilakukan oleh tim audit BPK pada masing-masing daerah.

Baca juga:

“Hal tersebut tentunya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pada pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Usai menghadiri kegiatan tersebut, Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, menyampaikan jika pihaknya telah maksimal baik dalam penyusunan dan mereview LKPD Unaudited bersama Tim Inspektorat. Sehingga, laporan keuangan tersebut transparan, akuntabel mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pj Bupati Ugas berharap kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim dalam audit terperinci, khususnya dalam mengoreksi dan melakukan pembinaan terhadap laporan keuangan Kabupaten Probolinggo. “Manakala nantinya ditemukan kekurangan, masih ada waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut guna dilakukan perbaikan-perbaikan. Agar nantinya, Pemkab Probolinggo kembali meraih dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan LKPD tahun 2023 tersebut,” terangnya.

Turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, Plt Inspektur Kabupaten Probolinggo, Santiyono, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Kristiana Ruliani dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo. (kom/nun/gie)

Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, dalam kesempatan itu menjadi salah satu kepala daerah yang turut menyerahkan LKPD dan laporan hasil review Inspektorat, berharap semua berjalan dengan lancar hingga saat diumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Meski, penghargaan bukan sebuah tujuan dan pihaknya berharap bisa mempertahankan opini WTP yang diraih sebelumnya.

“Pemkot sudah melakukan upaya agar pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Contohnya, pendampingan dengan pihak kejaksaan, BPKP Jatim serta rutin review dengan Inspektorat. Hal ini mendorong kinerja pemerintah agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Bahkan mulai dari perencanaan awal hingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Pj Wali Kota Probolinggo.

Baca juga:

Sementara itu, Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih bagi kepala daerah beserta jajarannya atas kerja kerasnya. Karena, tidak mudah bisa menyerahkan LKPD unaudited secara serentak dan tepat waktu, sesuai dengan amanat undang-undang.

“Sudah waktunya bertekad ke depan, kita melangkah maju. Semua kepala daerah merupakan ujung tombak pembangunan sesuai dengan otonomi daerah. Wajah Indonesia ke depan dilukis oleh para bupati dan wali kota. Karena itu hilangkan egoisme sektoral, serentak saling berkomunikasi dan saling melihat, memahami laporan unaudited ini,” ujarnya.

Dirinya berharap, 39 daerah ini bisa meraih opini WTP. “Tentu saja selama tidak ada hal yang signifikan dan sangat mengganggu, saya kira doa ini akan dikabulkan Allah SWT. Karena, Jawa Timur bisa melakukan secara serentak, contoh paling baik ke seluruh daerah,” papar Ahmadi.

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, meminta semua daerah di bawah kepemimpinannya menyiapkan diri dengan baik ketika ada pemeriksaan secara terinci. “Kami yakin, dengan pengalaman tahun kemarin meraih opini WTP. Mari saling membantu, selaku pembina di provinsi akan memfasilitasi konsultasi atau yang lainnya jika diperlukan. Dengan harapan laporan yang disajikan akuntabel, sesuai dengan target sasaran dan dampaknya,” kata Pj Gubernur Jatim.

Laporan Keuangan unaudited yang diserahkan oleh entitas tersebut, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan beberapa lampiran.

Laporan keuangan akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK bukan sekedar opini WTP, namun value yang didapat untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. (kom/pix/sit)