Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang ini berkomitmen, agar rencana pembangunan underpass di daerah Blimbing, bisa segera direalisasikan ke tahap pembuatan Detail Engineering Desain (DED) dan bisa dikerjakan oleh dinas terkait. “Kami ucapkan terima kasih dari fakultas teknik dengan kerja keras, cerdas, cepat dan ikhlas. Tinggal penyempurnaan di lapangannya. Sehingga, asa dan realita tidak jauh-jauh. Harapan kami, di tahun 2023 sudah bisa dilaksanakan,” kata Wali Kota Sutiaji, Kamis (07/04/2022) tadi.

Tidak hanya mematangkan DED, namun dirinya juga mulai mematangkan existing pelebaran jalan di sebelah kanan dan kiri, rencana jalur Underpass Blimbing. Menurutnya, untuk idealnya existing kanan dan kiri memiliki lebar tujuh meter dengan lebar tengah untuk underpass sembilan meter dan total keseluruhan memiliki lebar 23 meter.

“Lebar existing kalau bisa, tidak terlalu memakan pelebaran jalan. Karena, itu memiliki proses yang cukup panjang dan rumit,” jelasnya.

Akan tetapi, tambahnya, hal itu masih akan terus di analisasi lagi. Untuk panjang underpass di kawasan Blimbing, memiliki panjang sekitar 520 meter dengan kedalaman sebesar 8,1 meter dan kemiringan 8 persen.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Untuk lokasi tepatnya, urainya, ada di Jalan Ahmad Yani. Nantinya, di lokasi itu bakal dibangun mulai dari titik setelah Flyover Arjosari hingga kawasan setelah Gedung Telkom, yakni pusat perbelanjaan Carrefour.

“Jadi mulai Flyover Arjosari sampai ke Masjid Sabilillah, ke selatan sedikit ke daerah Carrefour,” ujarnya.

Untuk anggaran underpass sendiri, diperkirakan mencapai Rp 152 miliar. Pihaknya, tidak mempermasalahkan panjang underpass, karena sudah sesuai dengan kajian tim. Hal ini, akan tetap disampaikan kepada pusat mengenai kondisi di lapangan supaya ada dukungan.

“Saya juga minta dukungan dari provinsi tentu, juga mengajukan. Kabupaten juga mendorong karena pintu masuk ke kabupaten juga. Insyaallah mudah-mudahan diinventarisir,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor UM, Prof Dr AH Rofi’uddin, mengatakan jika hal tersebut merupakan bentuk kontribusi UM dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Terlebih UM juga berada di wilayah Kota Malang dan juga ingin melihat Kota Malang bebas dari masalah kemacetan.

“UM sebagi bagian dari Kota Malang, yang mana nantinya Kota Malang bisa lebih baik. Ini wujudnya kita lakukan kajian teknis,” ungkap Prof Rofi’uddin. (cw2/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan untuk titik pertama yakni di Jalan Ahmad Yani dari utara sampai selatan Carrefour telkom, titik ke dua di Jalan MT Haryono dan di Jalan Mayjend Panjaitan. “Untuk sementara, yang kita utamakan itu. Tetapi, masih ada yang mengusulkan di wilayah Kecamatan Sukun,” ujarnya saat diwawancara di Balai Kota Malang (10/02/2022).

Terkait realisasi pembangunannya, Wali Kota Sutiaji masih tidak ingin terlalu menyampaikan. Namun, dirinya berharap bahwa rencana ini bisa segera terealisasi lebih cepat. Karena, untuk anggaran juga masih belum diprediksi.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

“Bisa jadi, tahun ini realisasi pembangunan underpass dengan mempercepat analisisnya. Setelah itu, kita lihat nanti anggaran kita. Kalau bisa, seleluasa mungkin akan kita bawa ke pusat,” katanya.

Sebelumnya, mengenai rencana pembangunan underpass di Kota Malang, tengah digodok bersama pihak perguruan tinggi. Salah satunya, Universitas Negeri Malang (UM) untuk membuat Design Engineering Detail (DED).

Tidak hanya itu, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Wali Kota Sutiaji meminta untuk melakukan koordinasi dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ). (cw2/sit)

Memontum Gresik – Molornya jadwal kapan akan dikerjakannya pembangunan underpass di Jalan Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Gresik menjadi tanda tanya berbagai kalangan, salah satunnya adalah DPRD Gresik.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan menyoroti selain menilai kurang tepat, pihaknya mengaku kaget ternyata pembangunan jalan underpass di Jalan Wahidin Sudirohusodo yang menelan anggaran Rp 5 M tersebut ternyata belum mengantongi izin dari Kemenhub RI.

“Jadi, bangun disitu urgensinya apa coba. Padahal itu jalan nasional dan bukan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Anggarannya juga besar, padahal masih banyak jalan kabupaten poros desa yang butuh disentuh seperti di wilayah selatan,” sindir Mujid, Rabu (5/8).

Mujid meminta, proyek tersebut sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, seharusnya pemerintah fokus melakukan penanganan yang bersifat krusial seperti covid serta pemulihan ekonomi.

Mujid pun menyayangkan rencana pembangunan underpass yang terkesan dipaksakan sehingga tak ada kajian terlebih dahulu sebelumnya.
“Lebih baik, stop dulu. Sambil nunggu surat Kemenhub aja, itu kan gak penting. Gak urgen. Jika serius bangun ya bangun RS di selatan. Banyak juga jalan penghubung antar kecamatan yang rusak,” imbuh dia.

Sementara itu salah satu warga BP Randuagung, Hambali selaku ketua RW mengaku adanya proyek underpass ini tak pernah ada sosialisasi ke warganya baik dari pemerintah daerah, yakni Dinas PUTR ataupun pemenang lelang proyek tersebut.

Padahal sesuai aturan, sebelum pengerjaan sudah seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sebab, pembangunan underpass tersebut juga tak menguntungkan warga sekitar. Apalagi, tidak ada kompensasi ketika Balai RW dirobohkan.

“Tidak pernah diberitahu, tidak ada sosialisasi, warga juga tidak sepakat karena kehilangan balai RW yang dirobohkan. Apalagi tak menguntungkan warga disini,” tambah dia.

Pantauan di lapangan, lahan yang akan dikerjakan itu sudah dipersiapkan. Sudah diberi garis pembatas. Bahkan sosialisasi pengalihan arus lalu lintas pun juga sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Namun sampai berita ini diturunkan tidak ada aktivitas pembongkaran di jalan tersebut. Diketahui, Dinas PUTR menjadwal pembangunan dimulai 1 Juli hingga 4 Desember nanti. (sgg/syn)