Wabup Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa PKKMB bertujuan untuk mahasiswa agar secepatnya beradaptasi dengan lingkungan kampus. Lebih khususnya akan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan pada perguruan tinggi.

“Dimana momen ini menjadi gerbang awal dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru untuk melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Juga mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi,” ujar Wabup Malang.

Baca juga :

Seperti diketahui, masa PKKMB merupakan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan. Serta, sebagai jembatan untuk menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri dan berintegritas.

“Dengan kata lain, melalui PKKMB, kita ingin memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak dapat menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, serta berdaya saing global,” jelas Wabup Didik.

Pria yang juga Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini berharap, agar mahasiswa mahasiswi baru dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, sehingga kelak akan menjadi insan intelektual berwawasan global yang berakhlak mulia. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia.

“Selamat mengikuti PKKMB bagi para mahasiswa baru Universitas Islam Raden Rahmat. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk melatih mental, kerja sama dan membangun relasi dengan teman, senior, maupun dosen. Dapat mengenal lebih dalam budaya kampus yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah ke depannya,” imbuh Wabup Malang. (pro/gie)

Ketua BEM Unira, Hendra, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi yang sebelumnya. Akan tetapi, pada aksi pertama, tidak ditemui oleh Bupati Pamekasan. Dan pada aksi tersebut, tujuannya untuk mengevaluasi lima program prioritas bupati, selama empat tahun memimpin Pamekasan.

“Kita sudah tahu, bahwa Bupati Pamekasan sudah empat tahun memimpin Pamekasan. Kemudian, ada lima program prioritas yang di gaung-gaungkan di media, bahwasanya itu sudah efektif dan seratus persen menyerap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa salah satu yang disorot ialah di sektor pendidikan. Dimana ditahun 2020-2022, bahwa beasiswa santri sudah terserap pada ribuan santri di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, pihaknya bingung santri yang mana dan di pondok yang mana yang mendapatkan.

“Kita tahu pada tahun 2020-2022, Bupati Pamekasan diberitakan bahwa beasiswa santri sudah 4 ribu yang mendapatkan. Tetapi, ada berapa jumlah pesantren di Kabupaten Pamekasan dan berapa pesantren yang mendapatkan beasiswa tersebut. Karena di Pamekasan, jumlah pesantren cukup banyak. Sehingga, harus ada pemerataan,” tambahnya.

Selain itu, Hendra menanyakan terkait beberapa sekolah di Kabupaten Pamekasan, yang status tanahnya masih sengketa. Tidak diproses oleh Pemkab Pamekasan, agar status tanah tersebut bukan lagi pribadi. Seperti di sekolah SDN 4 Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ada kurang lebih 20 sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, yang status tanahnya masih milik warga dan itu belum dialihkan. Kemudian, ada beberapa bulan yang lalu, di Kecamatan Palengaan, ada sekolah dasar yang disegel oleh pemiliknya. Karena, status tanahnya masih sengketa,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi masukan dan kritikan yang sudah disampaikan oleh BEM Unira kepadanya, selama empat tahun memimpin Kabupaten Pamekasan.

“Saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas pendapat atau kritik dan beberapa hal lain berkenaan dengan seluruh kebijakan, sistem serta beberapa outcame yang telah kita lakukan empat tahun terakhir,” ujarnya.

Bupati Baddrut Tamam menyampaikan, bahwa di Kabupaten Pamekasan, ada ratusan pondok pesantren. Akan tetapi, hanya sebagian yang menjadi mitra. Dan itu, sudah ada yang menerima bea siswa santri yang telah dicanangkan oleh Pemkab Pamekasan.

“Bahwa di Kabupaten Pamekasan ada 391 pondok pesantren dan ada 37 pesantren mitra. Di tahun pertama RPJMD berjalan, alhamdulillah sudah ada 1.650 beasiswa santri yang sudah kita kirim ke pesantren,” terangnya.

Bupati Baddrut Tamam menambahkan, bahwa selain beasiswa santri ada beasiswa kedokteran yang mana Pemkab Pamekasan, bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dan di tahun ini, sudah ada lima pelajar yang sudah dikirim ke Kampus Unair. (azm/gie)

Puluhan mahasiswa yang menggunakan baju kebesaran itu Long March menuju gedung DPRD. Sesampainya di lokasi aksi, koordinator lapangan mengomando mahasiswa untuk membentuk lingkaran.

Kurang lebih setengah jam mahasiswa melakukan orasi. Perwakilan mahasiswa menyuarakan Omnibus law RUU Cipta kerja tidak mencerminkan negara demokrasi. Indonsia menganut negara hukum bukan negara kekuasaan.

“Untuk itu, kami menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Apalagi ini bertentangan dengan UUD 1945,” teriak korlap aksi Affan Asy’ari.

Dalam orasinya, Affan menilai DPRD Pamekasan sejauh ini masih diam menyikapi persoalan hajat hidup buruh. Wakil rakyat pamekasan semestinya menyampaikan sikap penolakan karena akan merugikan rakyat kecil.

Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang tertuang dalam teks pembukaan UU 1945 maka Aliansi BEM Fakultas UNIRA menyatakan sikap:

“Dengan tegas, menolak pengesahan RUU Omnibus Law. Sebab dirasa bertentangan dengan UU No 15/2019 pasal 5 dan pasal 96 atas pembahasan No 12 tahun 2011,” pintanya

Aliansi BEM Fakultas Unira juga menolak sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab, diniali mencederai semangat demokasi. Massa aksi juga meminta DPRD Pamekasan secara kelembagaan menolak pengesahan RUU tersebut.

“Kami juga meminta secara kelembagaan, DPRD Pamekasan menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja agar dibatalkan,” pinta Affan mewakili teman-temannya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Pamekasan bersama wakil ketua saat menemui Demonstrasi juga ikut menolak omnibus LAW RUU Cipta Kerja. Namun, secara kelembagaan sebagai rumah aspirasi dari berbagai masyarakat, sementara ini masih dalam pembahasan menolak tidaknya RUU tersebut.

“Apapun tuntutan mahasiswa ini merupakan aski peduli untuk memikirkan masyarakat kecil. Kami ucapkan terimakasih karena menolak RUU,” kata Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman saat menemui demonstran.

Fathor mengajak semua lapisan untuk memberikan support, agar Ombibus Law tidak dilaksanakan atau disahkan oleh DPR RI. Baginya, RUU itu mencederai demokrasi Indonesia. “Kami tidak ingin mencederai demokrasi,” kata Mantan Kades Potoan Laok, Palengaan tersebut. (adi/yan)

Hal itu seperti disampaikan Rektor UNIRA Malang Dr Hasan Abadi MAP dalam sambutan acara sinergi Tripartit UNIRA Malang, Kemendes RI, dan Pemdes Palaan Ngajum Kabupaten Malang, Senin (2/12/2019) kemarin.

“Kami terpanggil menjalankan tri dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat, menjalin sinergi dengan Kemendes RI dan Pemdes membangun desa Mandiri,” tegas Hasan Abadi.

Dijelaskan Hasan Abadi menjelaskan, UNIRA Malang berkolaborasi dengan Kemendes RI, dan Pemdes Palaan Ngajum menjalankan proyek kemandirian desa. Proyek senilai Rp 1,4 M lebih dari Kemendes RI ini, fokus dalam penggarapan pengembangan tanaman buah Nanas.

Proyek prestisius ini terdiri dari beberapa jenis proyek cabang, yaitu penelitian varietas Nanas, pembangunan museum Nanas, cafe Nanas, dan tempat bermain bertema Nanas.

Adapun tujuan proyek adalah melakukan penelitian dan riset menemukan varietas unggulan Nanas, agar menjadi ikon baru kebanggan Desa Palaan Ngajum Kabupaten Malang.

Tujuan lain adalah menjalankan riset guna menemukan varietas Nanas yang unggul dan cepat dipanen.

Adapun keunggulan yang dimaksud meliputi : memiliki berat lebih dibanding jenis biasa, harum, berasa manis dan masa panen yang pendek.

“Disini ada Nanas dengan berat mencapai 2 kilogram, namun sayangnya masa panen panjang selama 8 bulan. Nah, Kami ingin agar selain unggul juga cepat menghasilkan,” tandas Hasan.

Guna melakukan riset, UNIRA Malang menerjunkan puluhan dosen dan peneliti untuk melahirkan varietas Nanas yang unggul dan berkualitas plus.

Terkait proyek ini pihak pemdes Palaan memberikan support berupa penyediaan lahan untuk cafe Nanas 3.500 M2 yaitu lahan yang berdekatan dengan Kampus Unira Malang, serta 5 HA untuk penanaman Nanas.

“Selama ini Desa Palaan menjadi desa binaan kami. Diharapkan LPM Unira Malang bersama Kemendes RI, pemdes dan warga, bisa menjadikan desa ini mandiri dalam hal ekonomi, pangan, energi, kapitasi pendapatan dan kehidupan sosial yang harmonis,” papar pria yang juga Ketua LP Ma’arif NU Kabupaten Malang tersebut.

Terlepas dari itu,Hasan juga berharap, proyek berhasil agar bisa direplikasi, duplikasi dan di adaptasi oleh pemerintahan Jokowi agar bisa diterapkan di desa lain di Indonesia.

“Doakan proyek ini bisa sukses, karena kami berniat menjariyahkan ide dan desain proyek untuk dijajagi diterapkan di desa lain oleh presiden Jokowi,” urai Hasan Abadi. (Sur/oso)