“Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh eksekutif untuk kepentingan masyarakat, harus dibahas dan disetujui DPRD. Alhamdulillah, DPRD dari awal sudah menyampaikan dan menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk UHC,” terang Dhafir-sapaannya.

Perlu diketahui, UHC membutuhkan anggaran dari APBD dan disetujui pada APBD Perubahan tahun 2022. “Kita tahu di masyarakat, bahwa tidak sedikit disaat sakit, masyarakat atau butuh menggunakan KIS (kartu Indonesia sehat), namun kondisinya terblokir. Sehingga, tidak bisa digunakan. Dengan UHC, ini secara otomatis KIS itu aktif,” tegasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditambahkannya, manfaat UHC, ketika masyarakat tidak punya KIS, namun masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka secara otomatis mereka mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Disamping itu, manfaat berikutnya, adalah kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif, sekarang sudah secara otomatis bisa digunakan.

Sedangkan, bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya memakai jalur mandiri dan kartunya saat ini tidak aktif, dengan diberlakukannya UHC, langsung bisa memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. “Kami meminta kepada Dinas Sosial dan Dispendukcapil, untuk aktif melakukan pendataan KTP,” terangnya.

Terpenting lagi, tambahnya, Dinsos dan Dispendukcapil, juga harus melakukan pendataan bagi masyarakat yang sudah meninggal. Dikhawatirkan, ada yang terdaftar program KIS, tapi sudah meninggal dunia. (zen/gie)

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, mengatakan dengan tercapainya UHC ini, akan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mempermudah akses dan mutu pelayanannya meningkat. “Penguatan fasilitas kesehatan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso, untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya saat peluncuran UHC di Pendopo Bondowoso, Selasa (11/10/2022) tadi.

Bupati Salwa-sapaannya menambahkan, untuk menjaga keberlangsungan UHC, peran dan fungsi pemangku kepentingan, pengusaha, pemerintah desa, kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus terus menjaga dan menjamin agar tidak terjadi penurunan jumlah kepesertaan. “Kerja sama dan kolaborasi yang baik, perlu kita tingkatkan sesuai dengan kewenangan masing-masing agar UHC ini bisa terus berlanjut,” tambahnya.

Menurutnya, kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah. Itu juga menjadi salah satu pilar pembangunan manusia untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Masyarakat Bondowoso harus menjadi lebih sehat, dapat bekerja dengan optimal dan produktivitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat bergotong royong membangun Bondowoso melesat lebih cepat,” ungkap Bupati Salwa.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditempat yang sama, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bondowoso yang sudah mencapai UHC di tahun 2022 ini. Dirinya juga mengapresiasi kolaborasi yang dibangun di Bondowoso, ini sangat apik.

“Sebelum UHC, apabila masyarakat ada yang belum terjamin lalu mendaftar saat ini, maka itu bisa terlayani bulan depan. Tapi dengan tercapainya UHC ini, maka penduduk itu bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu bulan depan lagi,” ucapnya.

Made mengungkapkan, saat ini BPJS Kesehatan sedang meningkatan kualitas layanan lewat digitalisasi. Salah satunya adalah aplikasi Mobile JKN. Lewat aplikasi tersebut, kemudahan layanan akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Kami sudah mengembangkan mobile JKN, yang pelayanannya ada dalam satu genggaman. Saya harap semua warga masyarakat Bondowoso meluangkan waktu untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN ini. Karena lewat aplikasi ini, kita bisa memanfaatkan atrian online di fasilitas kesehatan dan sangat memudahkan kita dalam mendapatkan pelayanan,” imbuhnya.

Made berpesan, kepada seluruh pemangku kepentingan supaya tetap solid dalam memberikan pelayanan dan mengejar kepesertaan Kabupaten Bondowoso menuju titik tertinggi. Agar predikat UHC bisa terus dipertahankan. (zen/gie)

Menurut Wali Kota, hampir seluruh masyarakat di Kota Batu, telah tertampung layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tepatnya, sekitar 96.71 persen warga Kota Batu. Pencapaian itu, adalah hadiah bagi Kota Batu, yang saat ini tengah merayakan ulang tahun ke-19.

“Ini hadiah ulang tahun ke-19. Di dalam program pemerintah, ada dua dinas yang memiliki urusan wajib, yakni Dinkes (Dinas Kesehatan) dan (Dinas) Pendidikan. Hari ini, setelah 19 tahun, baru bisa memberikan kesehatan gratis kepada warga Kota Batu,” ujar Dewanti.

Dengan memiliki BPJS Kesehatan, Wali Kota berharap, ada ketenangan di masyarakat. Apalagi, pemerintah yang telah membayarkan iuran BPJS kesehatan bagi kelas 3. Untuk itu, masyarakat agar bijak dalam penggunaannya.

“Ketika masyarakat merasa terlindungi, Insyallah, ayem hati dan pikirannya. Itulah yang menjadi kesehatan sejati, sehingga imunnya bertambah,” tambah Wali Kota.

Penyerahan Kartu Indonesia Sehat secara simbolis kepada salah satu warga di Kampung Lumbung resort di Jalan Ir Soekarno, Desa Beji, Kecamatan Junrejo-Kota Batu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, dr Dina Diana Permata, menambahkan bahwa dari 96.71 persen yang tercatat, tinggal sekitar 5 ribu jiwa yang belum terdaftar. Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Malang, menargetkan kenaikan angka pada November mendatang. Sehingga, akhir tahun ini bisa tercatat semua.

Ditambahkannya, untuk kendala yang dihadapi saat ini, adalah nomor induk kependudukan. Dari 5 ribu yang belum masuk, 3 ribu di antaranya sedang diproses di BPJS Kesehatan Cabang Malang. Sedangkan 2 ribu lainnya, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu. “Insyallah November ada penambahan lagi. Sehingga, jumlahnya hampir mendekati 100 persen,” ungkapnya.

Masih menurut Dina, meski secara fisik peserta BPJS belum menerima kartu, namun warga Kota Batu bisa mengakses layanan kesehatannya. Jika telah terdaftar, maka datanya sudah masuk sehingga bisa diketahui keanggotaannya.

“Jadi, masih ada sekitar 58 ribu, yang dalam proses cetak. Sehingga, bagi penduduk yang merasa terdaftar, tapi belum punya kartu, tinggal bawa KTP untuk pencocokan dengan NIK,” imbuhnya.

Setelah menyelesaikan BPJS Kesehatan, selanjutnya Pemkot Batu berencana akan memberikan layanan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun depan. Warga Kota Batu, diharapkan bisa dinaungi layanan asuransi sehingga bisa menjaga produktivitas. (bir/adv)

“Tahun 2020 mendatang kita sudah siapkan sekitar Rp 45 miliar untuk program UHC dan tahun 2021 akan lebih kami tingkatkan lagu,” kata Wali Kota Malang, Sutiaji saat memberi sambutan dalam Peringatan 90 Tahun Rumah Sakit Panti Nirmala “Tribute To Out Founder” di Rumah Makan KDS, Araya pada Minggu (20/10/2019) malam.

Dalam kesempatan itu H. Sutiaji menjelaskan, permasalahan kesehatan adalah hal vital yang kini menjadi konsentrasi pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana pada bidang kesehatan terus dilakukan termasuk di dalamnya menjalankan program UHC.

“Kita cukup bersyukur karena berdasarkan laporan, angka harapan hidup di Kota Malang makin meningkat tiap tahunnya, hal ini tak lepas dari kerjasama antara pemerintah beserta elemen lainnya termasuk RS Panti Nirmala,” tandasnya.

Bukan itu saja, Wali Kota Malang juga menekankan, upaya membangun pola hidup sehat di masyarakat juga sedang digencarkan oleh Pemkot Malang. Karenanya, bekerjasama dengan pihak rumah sakit akan terus digencarkan dan disinergikan dalam merealisasi hal tersebut.

“Tugas pemerintah daerah yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat salah satunya adalah bidang kesehatan. Dan tugas tersebut sudah dibantu oleh beberapa kalangan termasuk Yayasan RS Panti Nirmala. Karena itu kerjasama dan sinergitas ini akan kami perkuat,” bebernya.

Pemkot Malang juga menyampaikan apresiasinya kepada Yayasan RS Panti Nirmala karena telah memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat Kota Malang. (*yan)

Bertempat di pendopo Kecamatan Deket, acara dihadiri langsung oleh Bupati Lamongan H. Fadeli, SH, MM, Kepala Dinas Kesehatan, Muspika Kecamatan serta Kepala Desa dan juga bidan Desa se kecamatan Deket. Kamis (3/5/2018).

Suasana kegiatan Pencanangan UHC di Pendopo Kecamatan Deket Yang di hadiri Bupati Lamongan H. Fadeli, SH, MM

Pada kesempatan itu, Bupati Lamongan H. Fadeli, SH, MM mengatakan dengan adanya pencanangan komitmen Universal Health Coverage (UHC) diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan bisa menikmati pelayanan kesehatan yang tercover melalui BPJS.

“Lewat pertemuan hari ini saya berharap program yang sudah kita sepakati dengan BPJS dengan Pencanangan komitmen UHC nantinya seluruh masyarakat Lamongan bisa merasakannya lewat sosialisasi dari kepala desa dan juga bidan desa setempat,” ujar Fadeli.

Disamping itu, Bupati Fadeli juga optimis kedepanya seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan bisa tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada akhir tahun 2018.

“Seperti program sebelumnya penuntasan ODF, saya yakin jika semua pihak baik pemerintah daerah, BPJS dan juga masyarakat bekerjasama dan saling mendukung itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Akhir tahun 2018 mendatang, seluruh warga Lamongan akan tercover oleh JKN,” ujar Fadeli.

Fadeli menambahkan, di tahun 2018 ini dana yang digelontorkan untuk mempercepat pencapaian pencanangan target tersebut sebesar Rp 13 miliar. Dia kemudian menjelaskan, JKN itu terdiri dari dua, yakni yang dibiayai secara mandiri bagi yang mampu dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara PBI terdiri dari dua pula. Ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan ada yang dibiayai pemerintah daerah.

“Jika tahun-tahun sebelumnya Pemkab Lamongan hanya memberikan dana Rp 3 miliar per tahun, pada tahun ini akan digelontorkan dana sebesar Rp 13 miliar untuk mempercepat pencapaian target tersebut,” ungkap Fadeli.

Setelah acara ini, Fadeli menegaskan agar data jumlah warga yang belum tercover JKN dirinci perkecamatan. Sehingga dana alokasi untuk pencapaian target tersebut bisa segera dimanfaatkan.

“Akan ada reward bagi tim kecamatan yang mampu mempercepat pencapaian target tersebut. Reward ini berupa tambahan dana dan reward khusus di luar dana itu,” kata Fadeli menambahkan.

Sementara Sekkab Yuhronur Efendi mengungkapkan, dari 1.354.119 warga Lamongan, sebanyak 61,48 persen sudah tercover JKN, atau 825.989 jiwa.

Menurut Yuhronur Efendi, kegiatan sinergisme itu berawal dari komitmen pencanangan UHC pada tanggal 26 Januari 2018 antara Bupati Lamongan dengan BPJS Kesehatan, bahwa UHC Kabupaten Lamongan akan mencapai 100 persen pada tahun 2018.

Setelah acara di tingkat kabupaten ini, Yuhronur Efendi berharap kegiatan serupa akan dilaksanakan ulang di masing-masing kecamatan, dengan dikoordinasi langsung oleh camat.

“Dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan ini, mari kita tuntaskan angka cakupan 100 persen UHC di Kabupaten Lamongan. Mari kita sosialisasikan agar mereka yang mampu secara mandiri mendaftar JKN dan bagi mereka yang kurang mampu bisa mendaftar dengan pembayaran dari Pemerintah (PBI),” jelas Yuhronur Efendi.

Sedangkan Kepala Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo mengungkapkan baru Kabupaten Lamongan yang kepala daerahnya secara tegas mencanangkan 100 persen UHC di tahun 2018.

Seusai acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan UHC antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan camat.

Juga dilakukan penandatanganan addendum antara Pemkab Lamongan dengan BPJS Kesehatan Cabang Gresik tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemkab Lamongan. (Fiq/zen/nay)