Syafi juga memberikan opsi untuk percepatan Provinsi Madura, dengan menjadi daerah istimewa, sama seperti DKI, Aceh dan beberapa daerah istimewa lainnya. Atau, kalau itu tidak memungkinkan, opsi terakhir adalah Madura menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam acara yang sama, Iriani Ismail, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FIB) UTM menjelaskan bahwa, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam pembangunan. Dalam konteks Madura, SDM kita masih perlu banyak perbaikan. “Indeks Pembagunan Manusia (IPM) di Madura masih tergolong rendah,” ujarnya.

Wakil Pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin Sumenep, KH Ahmad Halimy, menuturkan bahwa sebenarnya isu Provinsi Madura, merupakan isu lama. Kata pria yang akrab disapa Halimy ini, pertanyaannya harus dirubah, yaitu apa manfaat kalau Madura menjadi provinsi?
Bila dengan menjadi provinsi akan membawa kemaslahatan, tidak ada persoalan. Hanya saja, dari beberapa daerah yang lebih dulu menjadi provinsi sendiri, bisa dikatakan 70 persen tidak sukses. ” Makanya itu, harus benar-benar dikaji terlebih dahulu,” paparnya. (adi/ed2)

Revisi UU KPK terbaru yang telah disahkan beberapa waktu lalu dianggap dapat melemahkan sistem kerja KPK. Sedangkan untuk RUU KUHP dinilai banyak pasal baru yang terlalu masuk ke ranah pribadi masyarakat yang dapat merugikan masyarakat dan bersifat irasional.

“Kami berharap Revisi UU KPK kembali di revisi sebab hasil revisi yang ada saat ini terlalu melemahkan sistem kerja KPK. Sedangkan untuk RUU KUHP, disana banyak tertuang pasal yang irasional dan terlalu masuk kedalam ranah pribadi,beberapa bahkan merugikan masyarakat,” ucap Koordinator aksi, Ahmad Dedik Kurniawan.

Menurutnya, jika RUU KUHP terlanjur disahkan akan banyak masyarakat yang terkena imbas dari pasal-pasal tersebut. Sebelum semuanya disahkan, ia mengajak semua mahasiswa untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

Hingga sore ini, sebanyak kurang lebih 550 tanda tangan terkumpul. Ia dan mahasiswa lain terus melakukan aksi tersebut hingga memenuhi target yang diinginkan. Selanjutnya, ia akan menggandeng aliansi kemahasiswaan yang ada di UTM untuk menjadi satu dan melakukan aksi bersama di gedung DPRD Bangkalan.

“Kami masih lakukan diskusi dengan orkem lainnya untuk bergabung bersama menyuarakan penolakan ini. Nantinya hasil galang tanda tangan ini akan kami sampaikan saat aksi di depan DPRD Bangkalan,” tambahnya. (Isn/nhs/yan)

Hal itu diungkap oleh salah satu dewan penasehat Korps Alumni HMI (Kahmi) cabang Bangkalan,Aditya Roosvianto. Ia menyampaikan telah melakukan pertemuan dengan Ketua IKA Alumni UTM, tokoh PMII, Alumni HMI, Alumni GMNI dan juga Agung Ali Fahmi.

“Dalam pertemuan itu telah kami sepakati untuk pengkaderan kedepan, pola-pola politik identitas harus dihentikan,” ucapnya.

Ia juga menyebut, Agung sebagai wakil rektor lll yang membidangi kemahasiswaan tidak layak untuk duduk di jabatan itu. Hal ini ditinjau dari sisi moralitas kebangsaan, integritas personal dan kapabilitas akademik ia telah memecah belah persatuan.

“Saya berharap rektor mau meninjau kembali keputusannya perihal pengangkatan warek 3 UTM tersebut yang nyatanya kapabilitasnya tidak cukup,” ucapnya.

Pihaknya pun telah melaporkan Agung pada polisi dan tak akan mencabut laporan itu hingga Agung keluar dari UTM. Bahkan, jika pihak kampus tetap mempertahankan Agung, maka pihaknya akan melakukan aksi demo dengan massa yang lebih banyak.

Baca : Cuitan Warek lll UTM Berbuntut, Dua Mahasiswa Jadi Korban

“Kami akan lakukan gerakan lagi yang skalanya jauh lebih besar. Kalaupun akan dihadapi lagi dengan aksi massa anarkis lagi, maka kami pun akan tetap lakukan. Resiko perjuangan hingga Agung dipecat. Karena Agung telah melanggar kesepakatan di malam sebelumnya dengan menggaransi tidak adanya demo tandingan dan akan melakukan permintaan maaf ke media secara terbuka, nyatanya meski ia melakukan permintaan maaf tapi dia mengerahkan massa ,” paparnya. tandingan

Diketahui, selain melaporkan Agung sebagai dalang aksi 16 september tersebut dengan laporan ujaran kebencian, pihaknya juga akan melaporkan Agung atas adanya jatuh korban dari kejadian tersebut. Laporan ini akan dilakukan sore ini. (Isn/nhs/yan)

Selasa (23/7/19) malam, penutupan KKN Kelompok 26 UTM digelar dengan kegiatan bersalawat yang bertema “Bringin Nonggal Bersalawat”.

SAMBUTAN : Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat saat memberikan sambutan. (zyn)

Turut hadir Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Plt Camat Torjun M Lutfi Maliki, Kapolsek Torjun Iptu Heriyanto, SH, perwakilan Koramil 0828/04 Sampang, Kepala Desa Bringin Nonggal H Fendi serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Torjun.

Kordinator Desa KKN 26 UTM, Deaz Trengganu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Bringin Nonggal yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam mensukseskan program kerjanya.

“Waktu sebulan sangatlah pendek, jika boleh kita akan menambah waktu itu agar bisa lebih lama bersama warga Bringin Nonggal namun apa boleh buat setiap pertemuan pasti ada perpisahan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat yang merupakan putra desa Bringin Nonggal saat menyampaikan sambutannya mengaku takjub terhadap kelompok KKN 26 UTM yang sukses dalam menjalankan program kerjanya.

“Sejatinya KKN memang sudah selayaknya mengabdi dan alhamdulillah berkat suatu inovasi dari mereka dengan mengadakan Bringin Nonggal Bersalawat, saya berpesan untuk Kepala Desa bagaimana ini menjadi PR agar dilaksanakan rutin setiap tahunnya,” tuturnya.

H Ab sapaan akrabnya, berpesan kepada 15 mahasiswa anggota kelompok KKN 26 agar tidak memutus tali silaturahim yang telah terjalin selama ini dan tidak melupakan Desa Bringin Nonggal suatu saat ketika telah sukses.

“Semoga kalian semua sukses, sesuai dengan harapan masing-masing dan tak lupa saya harapkan kalian semua bisa kembali kesini dengan kembali mentransfer ilmu kepada warga disini nanti ketika telah sukses,” pungkasnya. (zyn/oso)