Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa sejak awal perencanaan, Pemkot Malang telah menekankan pentingnya pengembalian fungsi hijau di kawasan Suhat. “Iya, sesuai dengan konsep awal. Karena memang ada beberapa pohon yang terpotong, dan sejak awal pekerjaan kami sudah sampaikan dalam perencanaan bahwa pohon-pohon itu harus tetap ada. Itu juga sudah menjadi kesepakatan kami dengan pihak provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (28/01/2026) tadi.

Menurutnya, meski secara fisik pekerjaan drainase telah selesai, Pemkot Malang masih terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu dilakukan, untuk mencari solusi terbaik terkait area yang kini tertutup saluran drainase serta pengembalian vegetasi peneduh.

“Kita cek lagi. Yang jelas nanti akan ada solusi, baik terkait saluran yang tertutup maupun pohon-pohon yang kemarin terdampak. Sekarang kami sedang berkoordinasi dengan provinsi untuk mencari alternatif solusi tersebut,” tambahnya.

Pihaknya optimis, bahwa Pemkot Malang akan mengembalikan kawasan Suhat menjadi hijau dan teduh. Namun, karena proyek tersebut merupakan kewenangan provinsi dari sisi teknis dan konstruksi, maka setiap langkah harus melalui koordinasi dan konsultasi bersama.

Baca juga :

“Kita ini posisinya hanya ketempatan tempat. Secara teknik dan konstruksi ditangani provinsi. Tapi sejak awal kami sudah memberi masukan. Sekarang kita duduk bersama lagi, mencari solusi agar kawasan ini bisa kembali hijau,” katanya.

Salah satu solusi yang tengah dipertimbangkan, adalah pemanfaatan sempadan jalan. Wali Kota Wahyu menyebut, sempadan jalan yang merupakan area dari as jalan hingga batas pagar atau tembok, dapat dimanfaatkan untuk penanaman pohon.

“Karena ini jalan provinsi, izin-izinnya juga milik provinsi. Nah, nanti sempadan jalan itu yang akan kita manfaatkan. Di area tersebut memang tidak boleh ada bangunan, tapi untuk tanaman peneduh sangat memungkinkan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkot Malang juga membuka kemungkinan adanya pendekatan kepada masyarakat di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, apabila dibutuhkan ruang tambahan untuk penghijauan.

“Salah satu opsinya memang itu. Tapi kita hitung dulu sempadan jalannya sampai berapa meter. Dari situ nanti kita berikan pemahaman kepada masyarakat untuk menanam pohon, demi mendukung fungsi jalan dan lingkungan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ditegaskannya, bahwa bukan hanya SK yang menjadi kekuatan dan acuan dasar. Namun, mekanisme data yang terstruktur, verifikasi dan penyebarluasan informasi mengenai warga miskin.

“Yang harus kita benahi bukan hanya SK, tapi datanya. Bagaimana mekanisme data, pengumpulan, verifikasi, penyebarluasan, kemudian di SK kan,” kata Iwan, Selasa (10/09/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa ada tiga strategi nasional dalam penanganan kemiskinan, yakni pengurangan pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengentasan kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, dalam program tersebut juga tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun seluruhnya juga terlibat.

Baca juga :

“Program penanggulangan kemiskinan harus dipetakan secara menyeluruh, tidak hanya melalui bansos, tetapi OPD lain juga harus mendukung tiga strategi tersebut, ini yang harus kita petakan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Malang saat ini lebih rendah daripada yang tercatat. Hanya saja karena banyaknya pendatang yang belum terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), sehingga membuat Kota Malang terlihat angka kemiskinan tinggi.

“Jika melihat angka kemiskinan yang sesungguhnya, Kota Malang bisa bermimpi menuju zero kemiskinan. Pemerintah hanya perlu terus meningkatkan kesempatan kerja dan memperluas pengembangan UMKM, apalagi Kota Malang telah dikenal sebagai kota kuliner,” ujar Made.

Tidak hanya itu, menurutnya pemerintah juga sudah menunjukkan kepedulian, salah satunya dengan menanggung biaya kesehatan warga melalui Universal Health Coverage (UHC) dan Peraturan Wali Kota terkait BPJS kesehatan.

“Bantuan rakyat hukum bagi masyarakat miskin ada, Perwal tentang menanggung warga dengan BPJS kesehatan juga sudah. Tinggal meningkatkan kesempatan kerja,” imbuh Made. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang secara langsung hadir memberikan pengarahan, menyampaikan bahwa upaya jemput bola perekaman E-KTP untuk pemilih pemula dinilai sangat penting. Sebab, E-KTP merupakan dasar kependudukan yang akan digunakan untuk kehidupan masa depan, termasuk dalam Pemilu.

“Karena memang mereka adalah pemilih pemula tentu ini juga akan bisa mencerminkan tanggungnjawab mereka untuk bisa memberikan suaranya dan termasuk juga dengan suaranya akan menentukan masa depan, bagimana untuk negara kita. Nah ini diawali dari pemilih pemula,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Dengan menyasar pada 900 siswa dan siswi dari SMAN 1 Kota Malang, SMAN 4 Kota Malang dan SMAN 3 Kota Malang, Wahyu juga memberikan pesan. Yakni agar para siswa dan siswi dapat memanfaatkan E-KTP dengan lebih bijak.

“Karena mulai dari untuk menentukan sekolah, kerjaan, termasuk untuk Pemilu besok ini mereka sudah bisa menggunakan E-KTP tersebut. Jadi harus dijaga benar, tidak boleh dipinjamkan, kemudian privasinya tetap dijaga dan amanah,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menyampaikan bahwa jemput bola itu telah dilakukan di sejumlah sekolah yang ada di Kota Malang. Termasuk, SMKN 5 Kota Malang, SMKN 3 Kota Malang dan SMA Tugu Kota Malang tersebut.

“Untuk di sini karena ada tiga sekolah, maka kami jadikan satu dan kami melakukan pelayanan selama dua hari. Ini khusus untuk usia 17 tahun pemilih pemula dan ini juga untuk memastikan hak pilih mereka terpenuhi dalam Pemilu 2024,” ujar Lusi-sapaannya.

Dalam perekaman E-KTP tersebut, juga dilakukan pencetakan biodata bagi siswa-siswi yang berusia 17 tahun pada Februari ini hingga tanggal 14 Februari mendatang. Di dalam biodata, akan mencakup informasi dasar, seperti foto dan tanda tangan elektronik.

“Jadi biodata itu diperlukan bila ada kepentingan saja. Karena biodata itu dari yang bersangkutan dan data pribadi, biodata itu produk dari kami (Dispendukcapil Kota Malang), nanti akan ada foto dan ada tandatangan elektronik barcode itu,” ucapnya.

Lusi juga mengatakan, bahwa Dispendukcapil Kota Malang akan tetap membuka layanan pada 14 Februari 2024 mendatang, di Mal Pelayanan Publik untuk kepentingan Pemilu. “Jadi, walaupun libur kami tetap buka di MPP. Karena gampang dijangkau di tengah kota. Saya sudah melaporkan pada pak Pj Wali Kota dan koordinasi juga dengan KPU, apabila ada masalah-masalah adminduk di TPS bisa terselesaikan pada waktu itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Plt Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA, Heru Toto Prasetyo, menyampaikan jika pengendalian lalat itu dilakukan dengan menyemprotkan obat. Dalam penyemprotannya, pun ada dua jenis. Yakni, penyemprotan jenis bakteri untuk mengendalikan bau dan pertumbuhan atau berkembangbiak lalat.

“Untuk di TPA Supit Urang, dilakukan penyemprotan dengan dua jenis. Itu dilakukan selama tiga kali sepekan dan menggunakan cairan bakteri,” kata Heru, saat dihubungi, Senin (04/12/2023) tadi.

Baca juga :

Sedangkan, ujarnya, untuk di pemukiman warga sendiri juga dilakukan penyemprotan obat pembasmi lalat. Penyemprotan itu, dilakukan karena banyak keluhan dari masyarakat, terkait dengan serbuan lalat yang masuk dalam rumah. Selain mengganggu, lalat juga bisa membawa penyakit.

“Karena itu, perlu adanya obat pembasmi di wilayah pemukiman warga, terutama di Jedong dan Rawisari. Sebelum dilakukan penyemprotan, tentu kami koordinasi dengan RT dan RW. Beruntung di hari ini tadi, sudah berkurang lalatnya. Kalau kami semprot harus didampingi warga,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, penyemprotan obat lalat tersebut akan terus dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan dan berkembangnya lalat di musim hujan dan musim buah. “Tetap akan kami semprot sesuai jadwal. Tapi kalau muncul banyak lalat lagi ya UPT Pengelolaan Sampah akan ke sana,” imbuhnya. (rsy/sit)