Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, memaparkan bahwa kerangka kebijakan integratif yang menggabungkan perlindungan ketenagakerjaan dengan jaminan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri guru ngaji dan ketua pengajian. Secara formal, kebijakan ini berpijak pada upaya peningkatan kesejahteraan yang terukur.

Dijelaskan Bupati Fawait, bahwa Pemkab Jember telah melakukan sinkronisasi data guru ngaji guna memastikan mereka terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini, merupakan bentuk mitigasi risiko sosial ekonomi.

Apabila peserta mengalami musibah yang mengakibatkan kehilangan sumber nafkah utama, lanjutnya, maka pemerintah melalui mekanisme jaminan sosial akan memberikan santunan yang memadai. Termasuk, keberlanjutan beasiswa bagi ahli waris yang masih berada dalam usia sekolah.

“Integrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemberian beasiswa merupakan instrumen kebijakan kami untuk menjamin stabilitas ekonomi keluarga penggerak pendidikan agama. Kami memastikan bahwa aspek pendidikan anak-anak mereka tetap terproteksi secara sistemik hingga tingkat perguruan tinggi,” kata Gus Fawait, saat menyapa unsur Muspika dan tokoh masyarakat Mumbulsari.

Lebih lanjut Bupati Fawait merinci, alokasi anggaran beasiswa tahun anggaran 2026, yang memiliki fokus pada afirmasi ekonomi. Tercatat, ada sebanyak 2.391 individu telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam kategori ini.

Baca juga :

Struktur bantuan finansial yang diberikan, mencakup subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP senilai Rp 5 juta pertahun akademik, serta tunjangan biaya hidup senilai Rp 6 juta pertahun (dialokasikan Rp 500 ribu per bulan). Sementara total bantuan yang diberikan, ada sebesar Rp 11 juta pertahun dan diharapkan mampu mereduksi beban finansial mahasiswa secara signifikan.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait juga mengumumkan perluasan kategori beasiswa yang lebih inklusif. Terdapat penambahan kategori beasiswa bagi para santri serta beasiswa kekhususan untuk putra-putri ketua pengajian.

Kebijakan ini, ujarnya, bersifat terbuka, dimana para calon penerima manfaat dapat menempuh pendidikan di berbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di lembaga pendidikan berbasis pesantren. “Syarat administratif utama adalah status kelulusan pada proses seleksi masuk perguruan tinggi yang bersangkutan,” urainya.

Implementasi program ini, sejalan dengan visi strategis Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan memberikan kepastian pendidikan bagi keluarga guru ngaji, pemerintah daerah berupaya menciptakan mobilitas vertikal melalui jalur pendidikan formal.

Program ini, diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan indeks literasi serta kualitas intelektual masyarakat Jember di masa depan. Selain itu, Gus Fawait juga berharap agar seluruh aparatur desa dapat membantu mensosialisasikan program ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak optimal.

Dalam program Bunga Desaku di Mumbulsari, pelaksanaan ditutup dengan sesi dialog formal. Di mana, Bupati Fawait mendengarkan aspirasi mengenai teknis pelaksanaan beasiswa di lapangan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan di masa mendatang. (rio/gie/adv)

Musrenbangcam sendiri, adalah forum usulan program pembangunan dari desa dan kelurahan ke kecamatan. Musrenbangcam itu, diikuti oleh seluruh Camat dan Forpimka se-Banyuwangi, tokoh agama, masyarakat serta perangkat desa.

Bupati Ipuk menyampaikan, bahwa arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027, akan berfokus pada tiga hal. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” kata Bupati Ipuk.

Secara terinci, Bupati Ipuk membeber delapan prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Pertama, peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja lewat pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan hingga memastikan pendidikan selaras dengan kebutuhan masa depan.

“Salah satunya, dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan dan literasi digital. Peran camat memastikan agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” jelas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Untuk kesehatan, diantaranya penguatan layanan kesehatan dasar, penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mendorong gaya hidup sehat. “Ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, TBC, yang harus kita selesaikan di tahun depan. Ini harus jadi perhatian kita semua,” kata Bupati Ipuk.

Prioritas berikutnya, adalah mendorong pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas. Bupati Ipuk juga meminta kepada seluruh camat, kepala desa dan lurah bersama-sama menjaga citra pariwisata daerah dengan menjaga lingkungan tetap bersih, ramah dan tertib.

Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif. Jalan akses menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik akan menjadi salah satu fokus pembangunan, dengan menyesuaikan skala prioritas.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan jalan akan tetap kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa. Sedangkan untuk usulan di lingkup Non Infrastruktur (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) akan diusulkan melalui RKPD agar mendapat dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Strategi ini kita ambil agar peluang pendanaan lebih besar,” terang Bupati Ipuk.

Kemudian untuk lima prioritas program lainnya, yakni reformasi perlindungan sosial, meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, mendorong digitalisasi layanan publik pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah. Secara khusus, Bupati Ipuk juga menekankan perhatian khusus pada upaya penanganan kemiskinan daerah.

“Kami berharap angka ini akan terus berkurang dengan memperkuat intervensi yang lebih terarah dan berbasis data. Perlu sinergi banyak pihak,” imbuhnya. (kom/bwi/gie)

“RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Serta, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Atas dasar tersebut, dokumen RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025–2029 ini telah secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan,” kata Sekda Budiar.

Ditambahkan Budiar, dokumen RPJMD juga harus memiliki keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Pentingnya konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah ini, untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

”Dengan visi tersebut, RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025-2029 menitik beratkan lima misi pembangunan utama,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam RPJMD 2025-2029, tambahnya, juga telah ditetapkan arah kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang, guna mencapai tujuan dan sasaran dari RPJMD. Diantaranya, Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial, Penguatan produktivitas ekonomi, Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi dan pembangunan, serta terakhir adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.

”Mari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk bersinergi, bergotong-royong dan bekerja dengan tekad kuat. Mari kita wujudkan RPJMD ini menjadi kenyataan di lapangan dengan perbaikan kualitas hidup, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, layanan publik yang lebih baik, serta lingkungan yang lestari,” paparnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan sosialisasi RPJMD itu, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Malang bersama Wakil Ketua II, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Malang, Pimpinan Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Rektor Perguruan Tinggi Se-Malang Raya hingga Camat Se-Kabupaten Malang. (pro/sit)

Disampaikan Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, bahwa target tersebut sesuai dengan timeline pengerjaan yang mana terhitung selama 240 hari kalender dengan mulai pengerjaan sejak September 2024. “Insyaallah Mei tahun depan (2024, red) Jembatan Jong Biru atau jembatan yang menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Kediri, akan selesai,” kata Mas Dhito, Kamis (23/11/2023) tadi.

Ditambahkan Mas Dhito, jembatan dengan panjang 133 meter ini merupakan konektivitas penyangga menuju akses bandara. Selama kurang lebih 6 tahun, jembatan terputus. Akibatnya, masyarakat harus dari arah Timur berputar menuju Jembatan Semampir.

Dengan ditargetkan Mei 2024 mendatang, terang Mas Dhito, harapannya ketika tol dan bandara beroperasi dapat mempercepat akses masyarakat. Sehingga, bisa memangkas mobilitas dan distribusi ekonomi.

Mas Dhito berharap, proses pembangunan eks Jembatan Mrican ini bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran sesuai dengan target dan rencana yang telah ditentukan. “Harapannya pembangunan (Jembatan Jongbiru, red) hari ini bisa tepat waktu, tepat mutu, yang ketiga bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.

Baca Juga :

Adapun pembangunan jembatan ini, menggunakan dana APBN tahun anggaran 2023 dan 2024 sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan konstruksi jembatan tersebut, menggunakan rangka baja. Dari pantauan di lapangan, konstruksi tiang penyangga jembatan sudah mulai dipasang.

Pasca pembangunan jembatan yang berada di atas aliran Sungai Brantas ini, rencananya akan dilakukan serah terima aset dari Kementerian PUPR kepada Pemkab Kediri dengan skema hibah. Rencana tersebut, diungkapkan langsung oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Rahman Taufik, saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

“Setelah selesai pembangunan jalan dan jembatan (Jongbiru). Ini tentu akan diserahterimakan aset penggunaan jalan ini kepada Pemerintah Kabupaten Kediri,” ungkapnya.

Jalan yang dimaksudkan adalah pelebaran jalan Jongbiru mulai dari Simpang Empat Jongbiru hingga jembatan dengan panjang 475 meter. Pembangunan jalan ini juga ditujukan agar mempermudah akses menuju dan ke jembatan tersebut.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memang menjadi salah satu prioritas Mas Dhito, dalam kepemimpinannya sebagai bupati. Sebelumnya, pihaknya juga terlihat meninjau kondisi di lapangan secara langsung. Hal tersebut dilakukan, pada Januari 2023 lalu guna mempersiapkan pembangunan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat itu, bupati yang gemar bervespa tersebut juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan masyarakat sekitar jembatan untuk memastikan pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(kom/pan/sit)

Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)