Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, Eko Suhartono, menyebutkan bahwa berdasarkan menjamurnya UMKM, kini sebanyak 420 pelaku usaha siap naik kelas. “Kami mencatat untuk pelaku usaha yang yang mampu naik kelas berdasar izin dan perluasan pemasaran masih sekitar 675 pelaku usaha di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 Diskumdag mencatat ada sekitar 420 pelaku usaha naik kelas,” jelas Eko, saat dihubungi via ponselnya, Selasa (14/02/2023) tadi.

Mayoritas pelaku usaha yang naik kelas, jelasnya, yaitu dari mikro ke kecil. Sedangkan, kriteria tersebut mengacu dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Mengacu PP tersebut, kegiatan dari kriteria modal untuk usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian untuk usaha kecil dengan modal usaha mulai Rp 1 hingga 5 miliar. Sedangkan usaha menengah dengan modal usaha mulai Rp 5 hingga 10 miliar,” bebernya.

Oleh sebab itu, Eko menegaskan, dinasnya terus berupaya agar pelaku usaha di Kota Batu bisa naik kelas. Karena, selama ini masih banyak pelaku usaha yang belum berhasil naik kelas. “Kendala yang sering terjadi di lapangan itu, mulai segi perijinan karena sistem online yang sering down,” terangnya.

Tercatat, tahun 2021 ada 24.879 pelaku UMKM, khususnya usaha mikro. Kemudian, di tahun 2022 setelah pemerintah memastikan pandemi Covid-19, kenaikan pelaku usaha mikro bertambah menjadi 23.296. Pertambahan usaha mikro ini lebih banyak di sektor makanan ringan, karena bahan baku yang mudah didapat dan pemasaran bisa dikendalikan. (put/sit)

Kegiatan ini, berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (18/10/2022) tadi. Turut hadir, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Forkopimda Kabupaten Jombang, sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Manager PT PLN Mojokerto beserta jajarannya, Camat beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang, Satgas Verifikasi Halal Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dalam sambutan menyampaikan apresiasi kepada Asisten II Bidang Perekonomian, yang telah melaksanakan dan menyampaikan serta secara simbolis menyerahkan sertifikat produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Jombang. “Sertifikat halal yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui program Sehati, yaitu sertifikat halal gratis,” ujarnya.

Karena bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Ke-112 Kabupaten Jombang, maka undangan juga disesuaikan jumlahnya yaitu sebabyak 112 orang pelaku usaha dan menerima sertifikat gratis dari Pemkab Jombang. “Masalah halal merupakan bagian dari perintah agama. Sehingga, pelaksanaannya adalah suatu kewajiban yang bernilai ibadah. Produk halal juga baik dikonsumsi oleh seluruh umat manusia,” tuturnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pemerintah Kabupaten Jombang berterima kasih kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dari UNDAR, UNIPDU dan Karang Taruna Kabupaten Jombang, yang telah berperan aktif memotivasi para pengusaha mikro kecil yang belum bersertifikat dengan cara mendampingi untuk mengusulkan izin bersertifikasi produk halal sampai tuntas. “Sesuai peraturan pemerintah tentang sertifikat halal dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sangat penting dan bisa terwujud dengan baik. Sehingga, sertifikat halal juga terverifikasi untuk peningkatan daya saing halal yang dihasilkan pelaku usaha. Diharapkan, pada para pelaku usaha untuk amanah dalam menjalankan usahanya agar bisa menjaga kualitas kehalalannya,” himbaunya.

Ditempat sama, Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Wignyo Haryono, menyampaikan bahwa lomba memasak menggunakan kompor listrik induksi ini diikuti oleh camat se-Kabupaten Jombang dan didampingi oleh tim penggerak PKK Kecamatan. “Hal ini merupakan kegiatan sosialisasi program penghematan energi yang bekerjasama dengan PT PLN UP3 Mojokerto. Dengan tujuan memberikan jaminan produk halal untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan serta kepastian produk halal bagi masyarakat,” papar Wignyo.

Dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk usaha mikro kecil, maka akan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal dengan memperkenalkan kompor induksi dari PT PLN UP3 Mojokerto. “Sertifikat halal sebagai upaya memicu karang taruna serta pelaku usaha mikro sebanyak 112 orang di Kabupaten Jombang,” ungkapnya. (azl/gie)

Wawali Bung Edi menjelaskan bahwa koperasi tersebut menjadi koperasi terbaik di Jawa Timur (Jatim) sebagai penyalur program pemerintah di saat pandemi. Sehingga, hal tersebut bisa menjadi percontohan bagi koperasi lainnya.

“Inikan keren, koperasi berhasil memiliki prestasi, bertahan ditengah pandemi hingga pasca pandemi. Tentu ini bisa menjadi support bagi pelaku usaha dan menjadi penguat,” jelas Bung Edi.

Dijelaskannya, bahwa dalam pemberdayaan koperasi tersebut sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Khususnya bagi para pelaku usaha kecil menengah.

“Koperasi adalah tulang punggung ekonomi masyarakat atau soko guru ekonominya masyarakat. Karena yang paling bagus untuk menunjang perekonomian masyarakat memang model koperasi,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terkait dengan pertumbuhan koperasi di Kota Malang saat ini, Bung Edi menyebutkan, secara signifikan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini terlihat dari munculnya koperasi-koperasi baru di Kota Malang.

“Selaku pemerintah, kami juga memberikan kesempatan kepada koperasi untuk membersamai para pelaku usaha. Bisa dengan berkontribusi dalam pengadaan barang jasa, khususnya makanan dan minuman yang ada di Pemkot,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, menurutnya koperasi juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan mumpuni. Sehingga, menandakan bahwa ekonomi di masyarakat saat ini kian bagus dan membaik.

“Semoga dengan penguatan koperasi kita di Malang, ekonomi masyarakat semakin baik, dan semakin sejahtera,” harap Wawali.

Sementara itu, Ketua Koperasi Sumber Usaha Karya Abadi, Agus Suwito, mengatakan bahwa prestasi yang telah diperoleh tersebut, masuk dalam juara pertama pengelolaan koperasi di tingkat Jatim. “Alhamdulillah, kita yang ditunjuk untuk bisa melayani untuk UMI seperti itu. Prestasi yang kita peroleh memang sudah 4 tahun lalu masuk di juara pertama pengelolaan koperasi di tingkat Jatim,” ucap Agus.

Tentu untuk mempertahankan apa yang sudah diperoleh, pihaknya tetap akan menggandeng tokoh masyarakat wilayah Bandulan, kerjasama dengan Ketua RT/RW wilayah Bandulan, agar kedepan koperasi semakin maju dan meraih banyak prestasi. (rsy/sit)

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam sambutannya mengatakan bangga dengan kehadiran Gubernur Jawa Timur bersama rombongan di pendopo Aryo Situbondo. “Dalam satu pekan ini, Ibu Gubernur sudah dua kali berkunjung ke Kabupaten Situbondo,” kata Bupati Situbondo.

Kehadiran Gubernur Jawa Timur bersama Baznas Jawa Timur di Pendopo Aryo Situbondo, kata Bupati Karna, dalam rangka menyerahkan bingkisan lebaran kepada 400 anak yatim piatu dan Bantuan Zakat Produktif Modal Usaha untuk 100 Pelaku Usaha Ultra Mikro di Kabupaten Situbondo.

Dalam kesempatan ini, sambung Bupati Situbondo, atas nama pribadi maupun atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat mendalam atas atensi dan perhatian Gubernur Jawa Timur yang sangat memperhatikan Kabupaten Situbondo selama ini. “Kabupaten Situbondo sering sekali dikunjungi oleh Ibu Gubernur. Beberapa hari lalu Ibu Gubernur Jawa Timur hadir secara langsung di Pelabuhan Jangkar Situbondo untuk mensaksikan kesiapan mudik,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Saat ini, sambung Bupati Karna, Gubernur Jawa Timur datang kembali di Situbondo untuk menyerahkan bantuan kepada anak Yatin Piatu dan Zakat Produktif Modal Usaha untuk 100 Pelaku Usaha Ultra Micro. “Ini merupakan momentum yang sangat luar biasa,” papar Bupati Karna.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur yang menyempatkan diri untuk dialog dengan anak yatim piatu, juga mendoakan mereka agar menjadi anak soleh dan shaleha serta menjadi pemimpin bangsa.

Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Bupati Situbondo, yang telah menyiapkan tempat dan terima kasih kepada Baznas. “Mudah-mudahan majelis ini mendapat ridho dan barokah dari Allah SWT. Serta, puasa kita juga di terima Allah SWT dan semoga apa yang kita lakukan selama di Bulan Ramadan di terima Allah SWT,” ujar Gubernur Jawa Timur. (her/sit)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam kegiatan ini hadir setelah sebelumnya melakukan panen raya padi di Singosari dan peresmian Jembatan Pelangi di Bantur. Turut hadir mendampingi diantaranya yakni Bupati Malang, HM Sanusi dan Forkopimda Kabupaten Malang, Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, serta Kepala OPD Kabupaten Malang.

Dalam kesempatan kali ini, tercatat ada sebanyak 113 pelaku usaha ultra mikro yang menerima zakat produktif. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada yatim maupun yatim piatu.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan pemberian bantuan sudah diberikan secara rutin. Bahkan, sebelum Ramadan sudah keliling ke Jawa Timur untuk membagikan zakat produktif dan shodaqoh untuk anak yatim.

“Mereka dari Pertuni yang menghadirkan penerima zakat yang diberikan tadi dari Baznas Jawa Timur sebesar Rp 500 ribu dan paket Sembakonya dari Pemprov,” kata Khofifah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga memaparkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi se-efektifitas mungkin sesuai dengan titik lokasi yang memang tercatat membutuhkan. Dan juga diupayakan semaksimal mungkin melalui program lain yang lebih produktif.

“Setelah ini, mungkin yang ada di dalam daftar adalah Lumajang. Setelah itu, Ponorogo. Tadi saya sampaikan di Madura dan saya kepinginnya per kabupaten. Mungkin nanti, dari Pertuni bisa hadir. Tidak semua, karena speednya agak tinggi. Saya harap ini bisa berjalan lebih produktif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jatim, M Roziqi, menyampaikan bahwa dengan disalurkannya zakat tersebut, para penerima bisa diharapkan benar-benar memanfaatkannya. Terutama untuk dapat memperlancar kegiatan dan usahanya masing-masing.

“Ini dalam rangka untuk memberikan dorongan mereka agar bisa melangsungkan kegiatannya. Terutama saya perhatikan, tadi banyak pekerjaannya tukang pijat. Mudah-mudahan usahanya bisa semakin profesional,” tutur Roziqi.

Dirinya juga menuturkan, jika pemberian bantuan ini merupakan inisiasi dari Gubernur Jawa Timur, untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha ultra mikro. “Pemberian bantuan ini diinisiasi Ibu Gubernur Jatim. Baznas Provinsi Jatim selalu rutin memberikan bantuan kepada para pelaku usaha ultra mikro,” terangnya. (cw1/sit)

Gubernur berharap, zakat produktif yang disalurkan senilai Rp 500 ribu tersebut dapat memberikan manfaat baik untuk menambah dan mengembangkan usahanya. Supaya, tidak sampai meminjam uang ke rentenir.

“Saya berharap, ini bisa memotong mata rantai rentenir di masyarakat Lumajang,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengungkapkan bahwa dirinya berterima kasih kepada Gubernur Jatim, yang telah berkenan melaksanakan penyerahan batuan pada masyarakat penerima zakat produktif yang dikonsulidasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BUMD.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha ultra mikro di Kabupaten Lumajang. “Gubernur Jawa Timur yang telah beberapa kali hadir di Kabupaten Lumajang untuk memberikan langkah nyata, untuk seluruh persoalan di Jawa Timur, khususnya di Lumajang,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jatim, Iwan, menjelaskan bahwa pembagian zakat produktif dari Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Lumajang, sebanyak 100 orang pelaku usaha mikro. Dirinya berharap, dengan kegiatan pemberian zakat tersebut kinerja BUMD Pemprov Jatim kedepannya semakin baik

“Selalu sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam meningkatkan dan memulihkan perekonomian bagi para pelaku usaha ultra mikro,” harapnya. (kom/adi/sit)

Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Gubernur Jawa Timur, menyerahkan Bantuan Zakat Produktif untuk modal usaha Pelaku Usaha Ultra Mikro di Kantor UPT Bapenda Jatim, Kota Malang, Sabtu (05/02/2022) sore.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar operasi pasar minyak goreng diberbagai titik yang ada di Jawa Timur. “Malang ini titik kedua, sebelumnya di Kantor PCNU Kota Malang dan sekarang di Kantor Bapenda. Format-format ini kami lakukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat, ketika mereka ke Pasar Tradisional harus membeli jauh diatas HET (Harga Eceran Tertinggi),” kata Khofifah Indar Parawansa.

Dirinya juga mengatakan, penerapan satu harga di Pasar Tradisional masih diberi kesempatan untuk menyesuaikan harga. Namun, dikatakannya, juga ketika sudah memenuhi HET ternyata stok di ritel-ritel modern belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saya ingin menyampaikan bahwa minyak goreng di Jawa Timur itu kebutuhannya 59 ribu ton per bulan. Produksi minyak goreng di Jatim 62 ribu ton per bulan. Seandainya rantai pasoknya lancar, masih surplus tiga ribu ton,” imbuhnya.

Khofifah juga mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan akan suplai rantai pasok. Termasuk, perlunya kanalisasi, agar segera diketahui kenapa sampai stok macet di beberapa titik.

“Saya berharap Kementrian Perdagangan bisa menjelaskan pada produsen-produsen, terutama proses recoferagsi sebetulnya berapa. Over HET berapa, sampai titik produsen berapa. Sehingga sampai titik konsumen sesuai HET,” jelasnya.

Khofifah mengakui, soal harga seperti HET itu tidak mudah didapatkan untuk bisa memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, ia mengajak memberseiringi antara operasi pasar minyak goreng dengan pendistribusian zakat produktif pelaku usaha Ultra Mikro.

“Karena yang paling terdampak yaitu pelaku usaha Ultra Mikro seperti halnya penjual gorengan. Semoga ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk bisa memberikan tambalan ekonomi bagi pelaku usaha Ultra Mikro,” ujar (cw1/gie)

Dalam pembagian itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo, memberikan kepada Kecamatan Mangaran sebanyak 79 orang penerima, di Kecamatan Panji sebanyak 140 orang penerima, Kecamatan Situbondo sebanyak 113 orang penerima, Kecamatan Panarukan sebanyak 141 orang penerima dan Kecamatan Kendit sebanyak 110 orang penerima.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Wakil Bupati Situbondo, dalam sambutannya mengatakan bahwa BTT yang disalurkan Dinas Koperasi Situbondo, diberikan khusus kepada masyarakat pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19. “Masyarakat penerima BTT, tentunya wajib vaksin. Vaksin itu aman dan halal. Tujuannya, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Situbondo. Saat ini, virus corona sudah bermutasi menjadi varian Omicron,” kata Wabup Situbondo dalam sambutannya.

Menyinggung BTT, Wabup Situbondo mengatakan bahwa bantuan Rp 300 ribu tersebut untuk menambah modal para pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. (her/sit)

Dalam pemberian sertifikat secara keseluruhan, tidak kurang sekitar 372 SHAT, diberikan ke pelaku usaha mikro se-Kabupaten Situbondo. Sejumlah sertifikat itu, adalah kerja sama antara Dinas Koperasi dan UM bekerjasama dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Situbondo. Prosesi penyerahan sertifikat tersebut, secara simbolis diserahkan oleh Bupati Situbondo didampingi Wabup Situbondo.

Kepala Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Situbondo, Nugroho, mengatakan SHAT bagi pelaku usaha mikro yang diserahkan kali ini sebanyak 130 sertifikat. Diantaranya, meliputi sertifikat untuk pelaku usaha mikro di wilayah dua kecamatan di dua desa. Yakni, Desa Olean, Kecamatan Situbondo dan Desa Kendit, Kecamatan Kendit.

“Ini merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro melalui penataan atau legalisasi aset dan penggunaan atau pemanfaatan aset sebagai modal pengembangan usaha mereka,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Kadiskop dan UM menambahkan, bahwa SHAT diberikan secara gratis melalui persyaratan yang lengkap. Yakni, yang bersangkutan memiliki tanah sendiri dan bukan tanah orang. Lalu, tanahnya tidak bersengketa dan kemudian mereka harus punya usaha mikro yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha dari desa.

“Intinya, SHAT gratis ini bagi para pelaku usaha mikro,” ujar Kadiskop dan UM Situbondo.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa penyerahan sertifikat secara gratis ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha. Baik usaha secara kualitas maupun secara kuantitas, dari masing-masing UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo.

Tidak hanya itu yang disampaikan oleh Bung Karna-sapaan akrabnya, sertifikat yang diberikan juga bisa diagunkan sebagai jaminan ke perbankkan. “Sepanjang itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, maka itu akan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya SHAT, tentunya ini bagi pelaku usaha mikro akan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Mereka juga dapat membangun tempat tinggal menetap permanen, layak dan lebih sehat. Langkah ini juga dilakukan agar pelaku usaha mikro dapat mudah memperoleh akses modal usaha dengan memanfaatkan sertifikat atau aset sebagai agunan,” jelasnya. (her/sit)