Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Mulyono, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan sanitasi yang layak merupakan tantangan yang cukup berat. “Bagi kota yang penduduknya berada di perkampungan yang sulit diakses, terutama yang berada di pinggiran sungai, mewujudkan sanitasi layak adalah tantangan yang cukup berat,” ujar Mulyono, Kamis (16/12/2021).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena Kota Malang telah dijadikan uji coba sekaligus menjadi prototype untuk program ini. “Opsi yang saat ini disampaikan merupakan terobosan baru yang sangat bagus. Terima kasih sudah diujicobakan di Kota Malang, sehingga bisa mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat,” terangnya.

Saat ini, tambahnya, Kota Malang telah memiliki 88 unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan skala pemukiman yang masing-masing melayani 50 hingga 75 rumah tangga. Unit SPALD-T ini, rata-rata sudah dibangun di atas lima tahun yang tentunya memerlukan penyedotan. Namun, banyak SPALD-T yang tidak memiliki akses jalan masuknya truk penyedot.

Tantangan inilah, yang mendorong USAID IUWASH Plus bersama PT ITS Techno, Pemkot Malang dan Pemkab Gresik, untuk mengembangkan teknologi terapan dan uji coba dengan mengembangkan dua model, yaitu stasioner dan mobile. “Kalau ini berhasil tentu manfaatnya besar sekali dan bisa diaplikasikan, direplikasi di daerah lain. Salah satu yang dipesankan pak wali, mohon sosialisasi dikuatkan sehingga tidak muncul penolakan,” papar Mulyono.

Baca juga :

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu

Sementara itu, Chief of Party USAID IUWASH Plu, Bill Parente, menyampaikan bahwa penyediaan akses air minum dan sanitasi telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target 100 persen akses air minum layak. Termasuk, 15 persen akses air minum aman.

“Rencana lima tahunan tersebut juga menargetkan 90 persen akses sanitasi layak, termasuk 15 persen akses sanitasi aman. Target ini sejalan dengan tujuan sustainable development goals, khususnya tujuan keenam, yaitu semua penduduk diharapkan sudah memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman di tahun 2030,” imbuh Bill Parent.

USAID telah melakukan kegiatan bersama mitra di pusat dan daerah, untuk mendukung percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi aman. Mulai dari pembuatan, kelembagaan, hingga pendampingan masyarakat untuk perubahan perilaku dan membangun kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi aman.

“Untuk menjawab kebutuhan ini, salah satu sistem pengelolaan air limbah domestik yang dibangun adalah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) skala pemukiman,” urai Bill.

Di Kota Malang sendiri, tambahnya, nantinya akan dikembangkan satu unit mobile dewatering, dua unit stasioner dewatering, dan satu unit revitalisasi dewatering existing. “Kedua model telah diuji coba oleh UPTD Kota Malang pada daerah yang sulit dijangkau armada truk penyedot tinja dan proses ini berjalan dengan baik,” terang Bill. (mus/sit)

Seperti yang diketahui, konservasi penyu di Taman Kili-Kili ini banyak menarik banyak pihak, salah satunya dari USAID.

Baca juga:

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan

Saat berkunjung di Taman Kili-Kili, Symantha didampingi Camat Panggul berkesempatan melepaskan penyu di pantai yang saat ini tengah diusulkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

“Saya sangat mengapresiasi upaya pelestarian penyu yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir oleh para relawan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) konservasi penyu di Taman Pantai Kili-Kili,” ucap Symantha, Rabu (21/04/2021) sore.

Diketahui, USAID Bijak merupakan salah satu organisasi yang mendukung upaya KEE Pantai Taman Kili-Kili bersama organisasi lain, seperti Aliansi Relawan untuk Pelestarian Alam (ARuPA).

“Saya melihat upaya yang dilakukan ini dikatakan berhasil meningkatkan angka keselamatan penyu melalui proses edukasi masyarakat,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, bentuk penyelamatan itu diantaranya menghentikan aktifitas penangkapan penyu maupun dengan melakukan intensifikasi pemeliharaan dan penetasan telur penyu.

“Upaya pelestarian penyu di Pantai Taman Kili-Kili patut untuk dicontoh dan harus diapresiasi oleh semua pihak karena hal upaya tersebut tidak mudah. Karena sempat mendapat perlawanan dari masyarakat,” jelas Symantha.

Meskipun begitu sampai saat ini kegiatan konservasi penyu tetap berjalan dan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Symantha juga berkesempatan melakukan pelepasan beberapa ekor penyu yang merupakan kegiatan rutin dilakukan oleh Pokmaswas sebagai salah satu proses pelestarian penyu.

Perlu diketahui, sampai saat ini upaya pelestarian penyu di Pantai Taman Kili-Kili masih konsisten dan telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek. (mil/syn)

Dalam pertemuan tersebut, ARuPA melaporkan kepada Wakil Bupati Trenggalek terkait perkembangan kegiatan pendampingan KEE Pantai Taman Kili-kili di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul.

Baca juga:

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan bersama lembaga ARuPA Yogyakarta dengan dukungan dari USAID – Bijak guna memberikan dukungan kepada Pemkab Trenggalek dalam menginisiasi dibentuknya Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Pantai Taman Kili Kili.

Direktur Eksekutif ARuPA, Edi Suprapto memaparkan terkait latar belakang dilaksanakannya program pendampingan KEE di Kabupaten Trenggalek. “Keberadaan area pendaratan penyu sebagai spesies dilindungi di Pantai Taman Kili Kili,” ucap Edi, Sabtu (17/04/2021) sore.

Edi menyebut dengan peran area pendaratan penyu tersebut maka kawasan ini masuk ke dalam area bernilai konservasi tinggi (ABKT).

“Sehingga diperlukan perlakuan khusus diantaranya dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai KEE,” imbuhnya

Sementara itu, perwakilan USAID- Bijak Hayu Wibawa mengatakan hal yang sama. “Dengan dibentuknya KEE di Pantai Taman Kili Kili, maka diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan pengelola KEE,” kata Hayu.

Dimana sebagian besar anggota pengelolanya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Trenggalek. “Selain penguatan dari sisi kelembagaan, penguatan lainnya dilakukan dalam bentuk penyusunan dokumen pengelolaan rencana aksi KEE Pantai Taman Kili Kili 2021-2025,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara menyambut baik adanya dukungan USAID Bijak dan ARuPA terhadap keberadaan KEE Pantai Taman Kili-Kili.

“Kami berharap adanya kelanjutan program untuk mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan KEE Pantai Taman Kili Kili,” terang Wabup Syah.

Menurutnya, upaya ini selaras dengan komitmen Pemkab Trenggalek sesuai visi misi Bupati yakni Meroket.

“Dalam menjaga kelestarian ekosistem ini sangat sesuai dengan visi kerja Bupati Trenggalek yaitu MEROKET, Maju ekonomi rakyatnya, Orangnya/Organisasinya kreatif; Ekosistemnya terjaga,” pungkasnya. (mil/syn)

Melalui program JAPRI (Jadi Pengusaha Mandiri), sebanyak kurang lebih 2.000 perempuan akan dilatih untuk berwirausaha.

“Kurang lebih sebanyak 70 % penduduk Kabupaten Trenggalek adalah perempuan, anak dan lansia. Angka tersebut adalah cukup besar dan Pemkab Trenggalek menganggap kelompok tersebut harus diberikan kesempatan tidak hanya sebagai obyek melainkan subyek pembangunan, ” ungkap Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, Rabu (15/01/2020) sore.

Dikatakan Arifin, dengan berwirausaha dan memiliki penghasilan sendiri, kaum perempuan diharapkan mampu mengeluarkan keluarganya dari belenggu kemiskinan.

Selain itu, perempuan dan anak merupakan aset potensi yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah. Hal itulah yang mendorong Pemkab Trenggalek untuk fokus pada pengarus utamaan gender (PUG). Terkait hal itu, Bupati Trenggalek beserta jajaran melakukan rapat koordinasi dengan USAID guna membahas lebih dalam rencana tersebut.

“Tahun ini USAID, JAPRI dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek ingin menciptakan perempuan-perempuan wirausahawan baru, kurang lebih kita target ada 2.000 perempuan yang akan menjadi wirausaha baru di Trenggalek, ” imbuhnya.

Pihaknya telah berdiskusi dan akan fokus pada perempuan muda yang berusia 18 hingga 30 tahun.

Mereka juga harus masuk dalam data kemiskinan dan kerentanan baik pada desil 1 maupun 2, penyandang disabilitas, perempuan dalam korban kekerasan, janda, eks pekerja migran, mereka yang masih terjebak dalam belenggu portitusi, ini yang ingin kita libatkan dalam program ini.

“Kita target 2.000 perempuan rentan, akan menjadi pengusaha baru dan ke depannya kami harapkan kerentanan itu akan hilang senyampang dengan perbaikan ekonomi dan kita harap korelasinya juga ada perbaikan secara sosial, ” ucap Bupati.

Terpisah, Perwakilan dari USAID Thomas Crehan mengungkapkan jika pihaknya telah menyiapkan dana untuk Kabupaten Trenggalek dalam rangka meningkatkan pendapatan perempuan melayu wirausaha.

“Program ini tidak untuk kaum perempuan saja, tetapi juga untuk keluarga. Dimana keluarganya nanti akan mendapat perspektif gender yang lebih bagus, ” kata Thomas. (mil/oso)

Materinya yakni desain program upaya penurunan AKB dan AKI serta penyebab utama kematian ibu dan bayi.

Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo drg Syaf Satriawarman, Sp Pros mengatakan ada 12 standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 4 Tahun 2019 yang wajib di selesaikan bidang kesehatan. Tiga diantaranya ditujukan untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

“Isinya setiap ibu hamil, setiap ibu bersalin dan setiap bayi baru lahir harus mendapat pelayanan sesuai standar,” katanya.

Selain itu, lanjut Syaf berdasarkan datanya, AKI Tahun 2016 sebesar 66,34 per 100.000 kelahiran hidup ada 24 kasus, Tahun 2017 naik menjadi sebesar 82,62 per 100.000 kelahiran hidup ada 30 kasus dan Tahun 2018 sebesar turun menjadi 62,23 per 100.000 kelahiran hidup ada 23 kasus. Sedangkan AKB mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 4,26 per 1.000 kelahiran hidup ada 154 kasus, Tahun 2017 sebesar 6,27 per 1.000 kelahiran hidup ada 198 kasus dan Tahun 2018 sebesar 4,25 per 1.000 kelahiran hidup ada 157 kasus.

“Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah AKI dan AKB. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian ASI Eksklusif merupakan produk hukum yang mendukung upaya penurunan AKI dan AKB. Termasuk adanya tiga Satgas. Yakni Satgas Pemberdayaan Masyarakat, Satgas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Satgas Pelayanan Kesehatan Rujukan,” imbuhnya.

Syaf menguraikan Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang kematian ibu dan bayinya tinggi. Karena itu dibentuk Forum Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (PENAKIB). Yakni forum Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Sidoarjo. Disamping itu dibentuk kerjasama dengan USAID melalui konsultasi penyebab kematian, workshop penetapan prioritas masalah, minilokakarya penetapan lokal solusi, FGD desain lokal solusi dan peran multi pihak, workshop minimela (penyusunan Monev), lokakarya aplikasi SICANTIK, Penguatan Peran PENAKIB Sidoarjo dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

“Harapannya jumlah kematian ibu turun kurang dari 20 kasus dan jumlah kematian bayi turun kurang dari 125 kasus. Karenanya kami butuh dukungan semua pihak agar percepatan penurunan AKI dan AKB di Sidoarjo berjalan lancar,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengajak semua komponen untuk mendukung upaya preventif di bidang kesehatan yang diawali dari diri sendiri dan lingkungan keluarganya. Berdasarkan datanya peningkatan AKI dan AKB telah diperbaiki dan perlu ditingkatkan dengan terobosan untuk menekan AKI dan AKB serendah mungkin.

“Kami menghimbau kepada lintas sektor dan lintas program untuk merumuskan solusi prioritas terkait dengan masalah penurunan AKI dan AKB,” tandasnya. (Wan/yan)

Peluncuran program ini dibuka langsung Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Undanganya diantaranya dari perwakilan Kementerian PUPR, REI, PCNU, PD Muhammadiyah serta sejumlah organisasi masyarakat lainnya.

Dalam acara peluncuran program baru ini, Ir Budi Raharjo MSi selaku perwakilan USAID IUWASH Plus memaparkan secara terkait Perda Nomor 5 Tahun 2018. Sedangkan Ir Sulaksono selaku Kepala DP2CKTR Pemkab Sidoarjo mengenalkan lebih rinci soal implementasi PALD di Sidoarjo.

Sulaksono mengatakan program PALD bakal menjawab tantangan serta tuntutan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Dinas P2CKTR dan USAID Indonesia bekerja sama fokus pada target pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) PALD dalam mewujudkan SDGs 2030 melalui Strategi Implementasi PALD. Diantaranya dengan Sistem PALD Terpusat dan Sistem PALD Setempat.

“Program ini mewajibkan pengembang, pengusaha perumahan, perkantoran dan kawasan perdagangan untuk membangun sarana dan prasarana air limbah dengan sistem komunal yang memenuhi standar teknis. Kedepan semua pengembang harus memiliki PALD sejak pengurusan IMB,” ucap Sulaksono.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan menjadi hal penting dalam meningkatkan pelayanan sanitasi dalam sektor air. Hal ini dibuktikan dengan memasukan L2T2 di dalam RPJMD Sidoarjo. Hal itu sebagai bentuk komitmen Sidoarjo meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

“Sidoarjo patut berbangga. Karena menjadi kabupaten pertama yang menjadi pelopor dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Komunal secara nasional,” katanya.

Apalagi, kata Abah Ipul ditunjang aplikasi berbasis online Layanan e-Sedot Tinja Periodik yang secara langsung dapat diunduh dengan mudah melalui playstore pada smartphone.

“Dengan begitu masyarakat merasa terbantu terkait permintaan jasa penyedotan tinja secara periodik itu,” tandasnya. (Wan/yan)

“Sinergi ini bukan sekedar program, Bukan pula sekedar pemenuhan target indikator nasional, Tetapi ini soal keselamatan jiwa orang penting bagi keluarganya,” kata Faida. Menurut dia, untuk sinergi tersebut Ia memberikan akses kepada tim peneliti dari Jalin – USAID Universitas Indonesia, untuk meneliti kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

“Keterbukaan informasi akan membuat kualitas tim peneliti di Jember akan maksimal. Dan, umpan balik untuk Kabupaten Jember juga akan maksimal,” ujarnya. Sementara itu, Purwida Lilik dari Jalin USAID Jawa Timur menyampaikan, Jalin USAID sangat memperhatikan pelayanan publik dasar, terutama kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

“Ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, efektivitas sistem rujukan, pemanfaatan JKN , serta tata kelola sistem ibu dan bayi baru lahir.” ujarnya

Lilik Menjelaskan Jalin artinya menjalinkan antara pemerintah pusat maupun daerah dengan berbagai sektor, Serta menentukan tujuan pendekatan Jalin menggunakan data dan bukti untuk menyusun prioritas tindakan berupa solusi. “Melalui pemetaan bukti, salah satunya dengan melakukan survei EMNC (every mother an newborn count),” Jelas lilik menandaskan. (yud/yan)

Penandatnganan yang dihadiri Bupati Blitar Rijanto tersebut, dilakukan di kantor Kecamatan Kademangan di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Rabu (29/8/2018). Ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan ketangguhan peternak ayam di Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Bupati Blitar, Rijanto usai mengikuti acara penandatanganan mengatakan, jika pihaknya sangat mendukung dengan adanya kerjasama tersebut. Karena menurut Bupati Rijanto, dengan populasi ayam petelur di Kabupaten Blitar yang mencapai 15,4 juta ekor mampu memproduksi telur sekitar 500 ton per hari dengan jumlah peternak mencapai 4.321 ini, mampu menyuplai 70 persen kebutuhan telur di Jawa Timur, dan 30 persen permintaan nasional.

Lebih lanjut Rijanto menjelaskan, bentuk kerjasama ini bertujuan untuk ketangguhan peternak ayam petelur terhadap iklim yang ekstrim. Karena perubahan iklim yang saat ini juga tidak menentu dan sulit diprediksi.

“Peternak ayam harus diselamatkan. Peternak ayam yang mempunyai ayam cukup besar, nantinya jika para peternak sudah mempunyai pengetahuan tentang ketangguhan terhadap cuaca yang ekstrim, tentu mereka akan terhindar dari kolap. Minimal akan ada penurunan,” kata Rijanto, Rabu (29/08/2018).

Bupati Rijanto mengaku, di Blitar akhir-akhir ini sering terjadi penurunan terhadap produksi telur. Ini dikarenakan tingkat pengetahuan peternak ayam untuk mengantisipasi perubahan iklim yang ekstrim masih kurang.

Fasilitator Usaid Iuwash Plus Kab. Lumajang, Sony Suharsono mengungkapkan, Rabu(18/4/2018) sebagian wilayah Kecamatan Lumajang memiliki kondisi tanah kedalaman 30 cm sudah mengeluarkan air. Hal tersebut menyulitkan masyarakat untuk membuat jamban atau septitank. Untuk itu, melalui pelatihan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pengetahuan masyarakat untuk membuat tangki septik individual, sehingga kedepan masyarakat bisa memiliki saptiktank di masing-masing rumah yang memenuhi standart kesehatan.

Untuk memaksimalkan hasil program tersebut, Usaid Iuwash Plus juga menghadirkan Tim Ahli Sanitasi dan Praktisi Kesehatan Lingkungan dan unsur pengusaha swasta, berpartisipasi di dalam program tersebut.

Di sisi lain, Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Lumajang, Ir. Endah Mardiyanah, MT., menyampaikan, pelatihan dan pembangunan septitank memang berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini masyarakat lebih mengerti kondisi lingkungan sehingga pemerintah hanya memberikan fasilitas.
Ia berharap kegiatan ini dapat berdampak pisitif secara maksimal dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

Kegiatan tersebut akan terus dipantau dan didampingi oleh pihak Usaid Iuwash Plus maupun Pemkab Lumajang. “Harapannya akan dipantau terus mulai dibangun dan dapat digunakan termasuk antisipasi kebocoran tangki”, ungkapnya.(adi/yan)