“Rencana itu, belum ada kejelasan hingga kini. Oleh karena itu, Pemkot Batu berkirim surat ke Pemprov Jatim, untuk menanyakan realisasi wacana itu,” kata Plh Wali Kota Batu, Zadiem Efisiensi, Selasa (17/01/2023) tadi.

Pengalihan jalur itu, tambahnya, agar status kelas jalan di lokasi itu juga ditingkatkan kelasnya. Mengingat, jalur itu menjadi akses masuk dan keluar ke Kota Batu, dari sisi jalur Utara. Harapannya, dengan peningkatan status jalan tersebut, maka dapat mengatasi persoalan kemacetan terutama saat masa liburan.

“Terkait pengajuan alih status Jalan Bendo (Giripurno-Karangploso) menjadi jalan provinsi, itu terus kami usahakan. Terbaru, Pemkot Batu telah bersurat kepada Gubernur Jatim pada 15 November 2022 tentang perubahan status jalan kota menjadi jalan provinsi,” terang Zadiem.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Terkait dengan daerah lain, menurutnya, memang perubahan status jalan itu perlu kesepahaman antara Pemkot Batu dan Pemkab Malang serta Pemprov Jatim.

Karena, kondisi jalan tersebut separuhnya berada di Kota Batu dan separuhnya masuk Kabupaten Malang atau berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang.

“Sebenarnya, Jalan Giripurno (Batu) sudah bagus dan lebar. Tinggal jalan dari perbatasan Giripurno Ke Karangploso, yang kurang bagus dan kurang lebar. Sehingga, tidak leluasa untuk dilewati kendaraan besar,” ujarnya.

Ditegaskan Zadiem, jalan yang diusulkan itu perlu diambil alih menjadi jalan provinsi. Karena, jalan itu sebagai alternatif menuju Kota Batu. “Sangat disayangkan untuk pemeliharaan jalur alternatif sangat minim. Tepatnya di jalur sepajang Pandanrejo-Giripurno Kota Batu, yang berbatasan langsung dengan jalur Karangploso, Kabupaten Malang. Serta, terbatasnya anggaran,” tegasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, telah tertuang rencana perubahan status ruas jalan Kota Batu-Giripumo menjadi jalan provinsi. Sedangkan, ruas jalan yang diusulkan untuk dialihkan status menjadi jalan provinsi di ruas jalan Batu-Giripurno, memiliki panjang 4,329 kilometer. Panjang ruas jalan Giripurno (4,3 kilometer)-Karangploso (4,4 kilometer), itu mencapai 8,7 kilometer. (put/sit)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Wali Kota Malang, Sutiaji, yang didampingi Wakil Wali Kota Malang (Wawali) Sofyan Edi Jarwoko, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), I Made Rian Diana Kartika, serta para pemangku kepentingan kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu, para anggota DPRD Kota Malang, Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan LPMK dari seluruh kelurahan di Kota Malang.

Sebagai keynote speaker, Wali Kota Sutiaji, menyampaikan bahwa apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2022 yang belum tercapai, harapannya bisa masuk di tahun 2023. Namun, semua harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Nanti kita akan kuatkan di tahun 2023. Apa yang sudah masuk di RPJMD tahun 2022, namun belum tercapai. Itu nantinya akan kami maksimalkan, akan kami kuatkan, tentu akan kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kami,” ujar Sutiaji.

Selain itu, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Malang, juga menyebutkan bahwa jika usulan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut merupakan hasil dari proses Musrenbang sebanyak 832 usulan sementara dari pokok pikiran (pokir) DPRD mencapai 356 usulan.

“Dari sisi anggaran, insyaallah Kota Malang termasuk satu dari empat daerah di Jawa Timur yang dinilai segera menuju kemandirian fiskal dengan kekuatan pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Ada enam arahan yang ditekankan oleh Wali Kota Malang demi terwujudnya hal tersebut. Yakni, melakukan verifikasi secara mendetail, menyelaraskan usulan Musrenbang dan pokir DPRD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD).

“Ada empat agenda strategis 2023, yaitu infrastruktur penunjang aksesibilitas seperti jalan, jembatan, PJU. Lalu, penanganan banjir, pendukung pencegahan stunting seperti air bersih, sanitasi dan kawasan kumuh, serta pengelolaan PSU dan aset. Tolong ini menjadi perhatian,” paparnya.

Terpisah, Kepala DPUPRPKP Diah Ayu Kusumadewi, menyampaikan jika verifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi target yang telah ditentukan.

“Semua usulan akan kami verifikasi sesuai arahan Bapak Wali Kota agar prioritas dan eksekusinya nanti bisa tepat sasaran,” ujarnya. (cw2/sit)