Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa usulan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan saat ini masih menunggu proses kelanjutan dari provinsi. “Informasinya pekan ini peternak diundang ke provinsi untuk menyelesaikan pembayaran. Tetapi memang dipilih dari salah satu peternak itu dan belum tau yang mana,” kata Slamet, Selasa (19/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa kedua sapi tersebut telah melalui proses survei lapangan dan dinilai memenuhi kriteria sapi kurban presiden. Adapun syarat utama yang menjadi pertimbangan, diantaranya harus dalam kondisi sehat, tidak cacat, usia cukup, bobot optimal, serta kualitas fisik ternak yang baik.

Baca juga :

“Untuk nominal harga sapi kami tidak mengetahui, karena pembahasan langsung antara peternak dan provinsi,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa sapi kurban Presiden tersebut rencananya akan disalurkan melalui Masjid Sabilillah. Untuk mekanisme penyembelihan sendiri, masih menunggu koordinasi lebih lanjut antara bagian Kesra Pemkot Malang dan takmir masjid.

Ditambahkannya, bahwa ada dua opsi penyembelihan, yakni di masjid atau melalui Rumah Potong Hewan (RPH), sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. “Nanti tergantung dari Masjid Sabilillah. Jika diserahkan di RPH maka kita potong di RPH, atau disembelih di Masjid Sabilillah. Nanti kami koordinasikan dengan bagian Kesra dan takmir Masjid Sabilillah,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

“Kondisi TPA Sekoto yang dilaunching pada Oktober 2021 lalu, umur teknisnya pada 2027 rawan overload. Sehingga, harus ada penyiapan TPA lebih lanjut,” kata Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, Senin (18/05/2026) tadi.

Di Kabupaten Kediri, tambah Putut, persoalan timbunan sampah sejauh ini yang dapat dikelola baru 58,18 persen perhari dan yang tidak terkelola 40,82 persen. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini melarang pembuangan sampah di area terbuka (open dumping). Open dumping sendir, dinilai bisa berdampak pada pencemaran maupun kerusakan lingkungan.

Dua TPST yang diusulkan dibangun tersebut, lanjut Putut, berbeda dengan TPA Landfill yang ada selama ini. Sebab, timbunan sampah akan diolah menggunakan teknologi untuk dijadikan sebagai produk Refuse Derived Fuel (RDF) yang bernilai ekonomi.

Baca juga :

“Sekarang tidak lagi dikembangkan TPA Landfill, seperti yang sudah ada sebelumnya. Jadi, harus ada teknologi pengolahannya yang ramah lingkungan,” terangnya.

Adapun rencana lokasi pembangunan TPST Sekoto di Kecamatan Badas, berada disebelah TPA Sekoto dengan luasan 0,68 hektare. Sedang, untuk TPST Branggahan di Kecamatan Ngadiluwih, dengan luasan lahan 0,29 hektare.

Melihat kondisi TPA Sekoto saat ini dan terlepas dari usulan pembangunan TPST tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta DLH Kabupaten Kediri bisa memetakan dan mengaudit tumpukan sampah per kecamatan. Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari hulu. Untuk itu, DLH diharapkan bisa mendorong desa-desa yang mau dijadikan percontohan dan berkomitmen melakukan pengolahan sampah bahkan zero sampah.

“Kita harus sentuh hulunya dahulu dan cari 5 hingga 10 desa yang mau serta berkomitmen untuk zero waste,” papar Mas Dhito. (kom/pan/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa rencana tersebut muncul melalui forum diskusi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak penyelenggara program Trans Jatim. “Kita diajak diskusi untuk memberikan masukan rute-rute strategis yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang menentukan tetap Pemerintah Provinsi,” ujar Wali Kota Wahyu, Kamis (23/04/2026) tadi.

Menurutnya, masih ada sejumlah kawasan di Kota Malang, yang belum terjangkau layanan Trans Jatim. Diantaranya, seperti wilayah Soekarno-Hatta hingga Blimbing. Terlebih, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan pendidikan, perkantoran hingga pusat aktivitas masyarakat.

“Dengan adanya koridor baru nantinya dirancang bersifat lintas daerah agar konektivitas antarkota semakin optimal. Misalnya dari Kota Malang menuju Singosari melewati pusat kota, kemudian bisa terhubung lagi dengan koridor lain,” jelasnya.

Selain itu, potensi pengembangan rute juga mencakup jalur dari kawasan Bandara Abdurrahman Saleh hingga Kepanjen melalui wilayah Kota Malang. Menurutnya, konsep lintas daerah dinilai lebih efektif karena mobilitas pengguna Trans Jatim mayoritas berasal dari wilayah kabupaten sekitar menuju Kota Malang.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menilai, keberadaan koridor Trans Jatim saat ini mendapat respons positif dari masyarakat. Armada yang beroperasi, disebut hampir selalu terisi penumpang.

“Bagi pekerja, mahasiswa, masyarakat yang ke pusat perbelanjaan, kantor, wisata maupun kuliner, semuanya dilewati. Saya lihat tidak pernah kosong,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang lebih memprioritaskan penambahan koridor dibandingkan penambahan jumlah armada.

Selain itu, untuk mendukung integrasi layanan, Pemkot Malang juga menyiapkan sistem feeder Trans Jatim menggunakan Angkutan Kota (Angkot) yang sudah ada. Pemkot Malang berencana melakukan penataan ulang rute Angkot agar dapat menjadi pengumpan penumpang menuju halte Trans Jatim.

“Kita akan aktifkan feeder dari angkot. Rute-rutenya nanti kita sesuaikan agar mendukung layanan Trans Jatim,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini, regulasi teknis masih disiapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penggunaan anggaran operasional feeder. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Julhardjanto, mengatakan bahwa kondisi konstruksi Jembatan Muharto Barat sudah sangat mendesak dan tidak lagi cukup jika hanya dilakukan perbaikan. Karena itu, Pemkot Malang mengusulkan pembangunan jembatan secara menyeluruh kepada pemerintah pusat.

“Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung kawasan logistik. Di bawah jembatan, kondisi konstruksinya sudah sangat mendesak untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan perbaikan, tapi kami mengusulkan pembangunan,” ujar Dandung, Sabtu (20/12/2025) tadi.

Dijelaskan Dandung, pada 2019 lalu Pemkot Malang sempat melakukan penanganan sementara berupa penguatan konstruksi tanpa membongkar total jembatan. Dampaknya pada saat itu Jembatan Muharto Barat harus ditutup untuk kendaraan roda empat dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

Baca juga :

“Karena sifatnya sementara, pembangunan jembatan dinilai harus segera direalisasikan agar tidak menimbulkan risiko keselamatan. Apalagi, arus lalu lintas di kawasan tersebut terbilang padat setiap hari,” tambahnya.

Masih menurut Dadung, bahwa usia jembatan tersebut sudah lebih dari 30 tahun. Statusnya pun milik Pemkot Malang, namun diusulkan pembangunan sebagai upaya Pemkot di tengah situasi efisiensi anggaran.

Selain Jembatan Muharto Barat, Pemkot Malang juga mengusulkan pembangunan Jembatan Muharto Timur yang memiliki kondisi konstruksi hampir serupa karena dibangun pada periode yang sama. Satu jembatan lainnya yang turut diusulkan adalah Jembatan Glendang Pakem di Madyopuro, yang mengalami kerusakan akibat banjir besar tahun lalu.

“Kondisinya memang rusak karena terdampak banjir besar, jadi sekaligus kami usulkan ke pusat,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu mengatakan bahwa sebagian besar usulan Perda tersebut berasal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sementara, DPRD hanya mengusulkan empat rancangan Perda sebagai inisiatif dewan.

Baca juga :

“Sebagian memang itu Perda-Perda yang sebenarnya sedang menunggu, ya. Seperti Perda Pemajuan Kebudayaan, itu sudah selesai tetapi masih menunggu Nomor Registrasi (Noreg),” kata Mia.

Meskipun usulan dari Pemkot lebih banyak, namun menurutnya beberapa Perda sifatnya rutin, seperti terkait anggaran. Mia berharap, di tahun depan seluruh Perda inisiatif DPRD dapat disahkan.

“Kalau bisa, semua inisiatif itu terlaksana. Satu di antaranya masih menunggu Noreg dari provinsi sehingga belum bisa kami keluarkan dari propemperda. Tiga lainnya adalah Perda Ekonomi Kreatif, Perda Penyakit Menular dan satu lagi saya lupa,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, menyampaikan bahwa pengusulan tersebut didasarkan pada kebutuhan perangkat daerah sekaligus menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. “Usulan 112 formasi ini sudah sesuai ketentuan dalam surat edaran Menpan-RB. Pemkot Malang juga sudah menyelesaikan seluruh tenaga non-ASN yang memenuhi syarat,” kata Hendru, Kamis (21/08/2025) tadi.

Menurut Hendru, keberadaan PPPK paruh waktu merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang tidak tersedia formasi PPPK penuh waktu. “Teman-teman yang tidak tersedia formasinya, dimasukkan ke paruh waktu. Gaji mengikuti gaji honor sekarang dan tidak masuk belanja pegawai,” jelasnya.

Baca juga :

Hendru menegaskan, meskipun berbeda penyebutan, status PPPK paruh waktu sah secara hukum dan setiap pegawai akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). “Legal dan sudah sah. Prosesnya sama dengan PPPK, hanya saja sifatnya paruh waktu,” tambahnya.

Saat ini, gaji honorer di Kota Malang sudah menyesuaikan Upah Minimum Regional (UMR), dengan besaran tertinggi mencapai Rp 3,5 juta perbulan. Ketentuan tersebut, nantinya juga berlaku bagi PPPK paruh waktu.

“Sesuai dengan Standart Harga Satuan (SHS) itu sudah dinaikkan Rp 3,5 paling tinggi,” imbuh Hendru. (rsy/sit)

Bahkan, kabar gembira ini disampaikan Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, secara langsung meski daring, di depan para honorer R4, yang saat itu sedang penyerahan pakta integritas di GOR PKPSO, Kecamatan Kaliwates, Rabu (20/08/2025) tadi. Dirinya menyebut, bahwa formasi yang tersedia hanya sekitar 190 posisi. Namun, pihaknya tetap akan mengusulkan seluruh tenaga non ASN R4 agar diakomodir.

“Formasi yang diberikan sebenarnya ada 190 posisi. Sedangkan jumlah yang ada di Jember, ada sebanyak 3.378 orang,” katanya, Rabu (20/08/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa kebijakan usulan itu diambil, setelah mempelajari aturan yang ada. Bahkan, telah memohon petunjuk melalui Salat Istiqarah.

“Maka dengan segala pertimbangan, kami akan usulkan semuanya menjadi PPPK paruh waktu. Apapun konsekuensinya, akan saya ambil,” tegasnya.

Baca juga :

Bupati Fawait juga mengingatkan, agar para tenaga honorer tersebut membantu dirinya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Jember. Apalagi, Pilkada telah berlalu dan waktunya menghilangkan perbedaan pilihan politik.

“Hari ini tidak ada perbedaan pilihan, seperti saat Pilkada kemarin. Semuanya adalah rakyat Jember dan mari bangun Jember secara bersama-sama,” tambahnya.

Salah satu tenaga honorer non ASN R4, Agung Hadi, mengaku sangat gembira dan haru dengan usulan yang dilakukan Bupati. Bahkan menurutnya, apa yang dilakukan adalah bentuk perhatian yang dilakukan Bupati Fawait.

“Saya sangat senang dan haru, mas. Bupati telah mendengarkan aspirasi kami, para tenaga PPPK paruh waktu R4. Mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Fawait, atas kebijakannya menjadikan kami sebagai PPPK paruh waktu,” kata tenaga honorer di Pasar Gumukmas itu.

Bahkan, dirinya juga menilai bahwa keputusan itu bukan sekadar kebijakan administratif. Namun, juga sebagai bentuk pengakuan terhadap pengabdian tenaga honorer selama ini.

Dirinya juga memaparkan, keputusan Bupati Fawait itu membawa harapan baru bagi ribuan tenaga non ASN R4 lain beserta keluarga. “Ini anugerah dan pengakuan atas perjuangan kami selama ini. Juga, merupakan harapan baru bagi kami dan keluarga kami semua,” ungkapnya. (kom/rio/sit)

Diuraikan Wali Kota Wahyu, usulan tersebut telah melalui proses sosialisasi terkait dengan kesiapan daerah untuk SPPG. Termasuk, penyesuaian dengan kriteria teknis dari pemerintah pusat.

“Kebetulan di Kota Malang ini semua SPPG itu langsung dari badan Gizi Nasional, dari TNI dan ada juga dari pesantren. Nah, ini kami sosialisasikan itu lebih menegaskan permasalahan apa, kapan terealisasikan,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Tiga lokasi aset milik Pemkot Malang yang diusulkan untuk dijadikan SPPG, tambah Wali Kota, diantaranya tanah pertanian di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, lahan garasi bus sekolah di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang dan tanah tegalan di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru. “Untuk pembangunan SPPG dananya akan dibiayai dari pusat. Kami Pemerintah Daerah, hanya menyediakan aset untuk diusulkan sesuai dengan kriteria teknis, termasuk jarak terhadap sekolah,” tambahnya.

Untuk saat ini, Pemkot Malang juga sedang menunggu pengecekan dan verifikasi dari Badan Gizi. Setelah itu baru bisa ditindaklanjuti.

Sebagai informasi, sebelumnya Kota Malang telah memiliki dapur MBG atau SPPG yang berlokasi di Jalan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (pro/rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Saputra, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai jalur layanan Trans Jatim telah dilakukan sejak tahun 2024 lalu. Namun hingga kini, belum ada keputusan final mengenai hal itu.

“Alternatif rute sudah ada, yang paling memungkinkan bagi kami adalah melalui Karanglo, Raden Intan, Sulfat, Ki Ageng Gribik, lalu ke Mayjend Sungkono dan dilanjutkan ke Kepanjen. Rute masuk Kota Malang dimulai dari Karanglo, setelah itu masuk ke wilayah Kabupaten,” jelas Jaya-sapaannya, Senin (09/06/2025) tadi.

Jaya juga menambahkan, bahwa layanan Trans Jatim tersebut akan terintegrasi dengan skema Buy The Service (BTS) yang dikelola provinsi. Dalam hal ini, diupayakan agar Angkutan Kota (Angkot) lokal bisa menjadi feeder atau pendukung layanan tersebut.

Baca juga :

“Kami masih terus berdiskusi dengan rekan-rekan sopir angkot agar bisa berperan dalam sistem ini. Kami ingin memberdayakan SDM yang sudah ada, agar tidak terpinggirkan,” tambahnya.

Terkait jenis kendaraan yang akan digunakan, Jaya mengusulkan penggunaan mini bus untuk menghindari kemacetan di jalur-jalur sempit dalam kota. “Kalau bus besar masuk Kota Malang, jalan kita enggak mampu. Jadi kami usulkan mini bus saja. Tapi keputusan akhir tetap di tangan provinsi,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik rencana integrasi layanan Trans Jatim ke dalam sistem transportasi Kota Malang. Karena menurutnya moda tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan transportasi yang selama ini masih terpisah-pisah antar wilayah.

“Menurut saya ini bagus, karena transportasi massal di Malang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Kalau terintegrasi, akan ada kemudahan. Tapi tentu harus dipikirkan juga dampaknya terhadap kemacetan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)