Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa jalan tersebut masuk kategori yang paling mendesak untuk ditangani. Sehingga, akan disegerakan untuk diperbaiki pada tahun 2026, dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 14,98 miliar.

“Pasar Gadang itukan untuk akses ekonomi. Aktivitas keluar masuk barang dan kendaraan disana cukup tinggi,” kata Dandung, Senin (15/12/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa secara umum kondisi jalan di Kota Malang, masih tergolong mantap dan aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun, terdapat beberapa ruas yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius.

Baca juga :

“Memang ada beberapa ruas yang berlubang, bahkan rusaknya cukup parah. Tapi tidak semuanya bisa kami tangani tahun ini karena keterbatasan anggaran,” tambahnya.

Sedangkan untuk Jalan Pasar Gadang, nantinya akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Yakni mencakup dua ruas jalan kembar di depan Pasar Gadang. “Nilainya memang besar karena dua ruas. Jalannya kembar dan penanganannya tidak bisa parsial,” tutur Dandung.

Seiring rencana perbaikan tersebut, ujarnya, untuk proses relokasi pedagang di kawasan Pasar Gadang, akan mulai dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, untuk pengerjaan konstruksi tidak terkendala. Sehingga ke depan, Jalan Pasar Gadang akan ditata menjadi jalan kembar penuh dari sisi timur hingga jembatan, tembus ke perempatan Gadang hingga traffic light. Pengerjaan konstruksi itu, ditargetkan akan dimulai pada triwulan II tahun 2026.

“Konstruksinya nanti menggunakan beton, bukan aspal. Karena itu waktu pengerjaannya cukup panjang,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Dalam paripurna itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Di mana, terdapat prioritas utama, dua prioritas wajib dan tiga prioritas pengungkit, dengan berbagai program pembangunan yang akan dijalankan.

Akselerasi atau percepatan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintahan. Prioritas ini, juga bentuk untuk menyukseskan program penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Prioritas utama kita, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan. Tidak hanya Banyuwangi, kemiskinan merupakan permasalahan prioritas yang diutamakan di level provinsi dan level nasional,” kata Bupati Ipuk.

Pada 2024, lanjutnya, Banyuwangi menjadi kabupaten ketiga dengan urutan kemiskinan terendah, yakni 6,54 persen. “Kemiskinan tetap menjadi prioritas utama kami. Strategi kami jelas, kami tingkatkan pendapatan orang miskin, kami bantu beban pengeluaran mereka, dan kita cegah munculnya transmisi kemiskinan baru,” imbuhnya.

Sementara dua prioritas wajib, lanjut Bupati Ipuk, yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pendidikan harus berkualitas dan merata agar sumber daya manusia Banyuwangi memiliki daya saing dan berkarakter.

Baca juga :

“Kesehatan juga harus bisa dinikmati semua kalangan, berkualitas dan terjangkau, pemenuhan gizi ibu hamil, anak usia dini, dan pelajar juga menjadi consern utama kami dalam menyiapkan generasi emas Banyuwangi,” paparnya.

Sementara untuk prioritas pengungkit, urainya, ditekankan pada tiga sektor. Yakni penguatan sektor unggulan rakyat; pemerataan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi; serta percepatan digitalisasi layanan publik.

“Langkah kita ke depan jelas, selesaikan dulu 3 prioritas pengungkit karena dia akan mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah lainnya. Laksanakan 2 prioritas wajib sepanjang waktu. Dan capaian akumulatifnya akan berdampak pada prioritas utama pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk mendukung program kerakyatan itu, Pemkab Banyuwangi telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan. Sebut saja di antaranya, beasiswa kuliah untuk seribu anak muda Banyuwangi, pendirian Institut Seni Indonesia di Banyuwangi, zero drop out di kalangan pelajar, dan tidak ada sekolah rusak. Pembangunan TPA Wongsorejo dan TPS Karetan.

Kemudian, jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, pendirian rumah sakit di daerah selatan, pusat jantung dan stroke di RSUD Blambangan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan SDM dan sarana prasarana.

Berikutnya, penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Timur (JLT) dan Jalan Lintas Selatan (Pansela), peningkatan kualitas jalan pada 518 ruas jalan kabupaten, serta perbaikan 10 ribu perbaikan rumah tidak layak huni. (kom/bwi/sit)

Penghargaan Tropi Proklim Utama ini, merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan dedikasi luar biasa masyarakat Desa Sumberwuluh, dalam upaya pelestarian lingkungan. Program Kampung Iklim yang diinisiasi oleh KLHK, bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Ketua Proklim Desa Sumberwuluh, Samsul Arifin, saat dikonfirmasi menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian yang diterima oleh desanya. Termasuk, ucapan terima kasih untuk masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kami awalnya mengikuti Proklim untuk menambah pengalaman. Tetapi alhamdulillah, kami berhasil mendapat penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras dan gotong royong seluruh masyarakat Desa Sumberwuluh,” katanya, Senin (12/08/2024) tadi.

Baca juga :

Cak Sul-panggilan akrab Samsul Arifin, juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja sama dan semangat kolektif masyarakat desa dalam berbagai aktivitas lingkungan. Salah satunya, seperti kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis komunitas serta pemanfaatan energi terbarukan. Semuanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Saya merasa terhormat, dapat mewakili masyarakat Desa Sumberwuluh dalam menerima penghargaan ini. Selain itu, kesempatan ini juga memperluas jaringan kami dengan pelaku lingkungan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dirinya berharap, penghargaan tersebut bisa memotivasi desa-desa lain untuk berinovasi dan aktif dalam melestarikan lingkungan. Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara, organisasi lingkungan dan perwakilan desa-desa partisipan Program Kampung Iklim.

Dengan diraihnya Tropi Proklim Utama ini, Desa Sumberwuluh tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Tetapi juga, menjadi contoh inspiratif bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan program-program lingkungan yang berdampak positif. Keberhasilan tersebut, tentunya membuktikan bahwa dengan komitmen dan kerja keras, masyarakat dapat memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga bumi tetap hijau dan sehat. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan itu, ditandai dengan pembacaan sumpah janji, berlanjut dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Para pejabat yang melaksanakan Sertijab, adalah Kabag Ops Polresta Malang Kota yang semula dijabat oleh Kompol Supiyan kini digantikan oleh AKP Sutomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Pakisaji Polres Malang. Kompol Supiyan, mendapat jabatan baru sebagai Wakapolres Probolinggo.

Kedua, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Bayu Febrianto Prayoga kini digantikan oleh Kompol Danang Yudanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Blimbing. Kompol Bayu Febrianto Prayoga, dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang Dalpers RO SDM Polda Jatim dalam rangka DIK S-3 STIK Angkatan Ke 9 TA 2023.

Ketiga, Kapolsek Blimbing yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Danang Yudanto kini digantikan oleh Kompol Partahan Octavianess Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit II Bagwassidik Ditreskrimum Polda Jatim.

Baca juga :

Keempat, Kasi Humas Polresta Malang Kota yang sebelumnya dijabat oleh Iptu Eko Novianto kini digantikan oleh Ipda Yudi Risdiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Blimbing. Sedangkan Iptu Eko Novianto, mendapat jabatan baru sebagai Kanit Reg Ident Satlantas Polres Batu.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama. Karena telah melaksanakan dan membantu tugas Polresta Malang Kota selama ini dengan sangat baik.

“Terima kasih kami ucapkan kepada pejabat yang lama. Saya berharap, ilmu serta pengalaman yang yang didapat di Polresta Malang Kota ini, bisa ditularkan dan diimplementasikan ke penempatan tugas yang baru. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru. Jalin dan bangun kerjasama, komunikasi, dan koordinasi dengan para instansi dan stakeholder terkait lainnya termasuk komunitas masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya meminta para pejabat baru segera bisa menyesuikan diri dan responsif dalam sehala hal. “Kenali dan pelajari Kamtibmas di wilayah Kota Malang. Kemudian, respon dan komunikatif kepada masyarakat yang membuat laporan polisi. Jangan sampai tidak ada komunikasi dua arah, sehingga menimbulkan tanya apakah perkaranya ditindaklanjuti atau tidak. Tidak perlu harus menunggu viral dulu,” tegasnya.

Para pejabat baru ini bukanlah orang baru di Polresta Malang Kota. Misalkan Kompol Danang Yudanto, dulunya dia juga pernah menjabat Kanit Reskrim Polsek Klojen, juga pernah menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polresta Malang Kota, pernah menjabat Kapolsek Blimbing dan kini menjabat sebagai Kasat Reskrim. (gie)

Dalam paripurna itu, ada sebanyak 53 pertanyaan, saran dan masukan yang telah dibacakan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Seperti berkaitan dengan persoalan banjir dan kemacetan yang terjadi di Kota Malang.

“Urusan penanganan kemacetan harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral. Penyebab kemacetan banyak dari beberapa sektor, salah satunya peningkatan jumlah kendaraan yang terus bertambah sedangkan kapasitas jalan tetap. Pemerintah Kota Malang telah melengkapi prasarana dan sarana jalan serta rekayasa lalu lintas guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas,” kata Bung Edi-sapaan Wawali dalam penyampaian jawaban wali kota. 

Ditambahkannya, jika dari beberapa poin yang telah disampaikan tersebut, pihaknya berharap nantinya para kepala perangkat daerah Kota Malang bisa menyiapkan materi dalam perubahan APBD 2023 dengan jelas. Terlebih saat hiring bersama dengan komisi DPRD Kota Malang.

“Harapan kita perubahan APBD ini jelas. Tadi sudah saya minta ke perangkat daerah yang hadir hari ini untuk menyiapkan materi nya. Apa yang terjadi di perubahan APBD itu, dijelaskan,” tuturnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa dalam paripurna tersebut masih membicarakan soal kebijakan yang diambil dalam perubahan APBD, belum pada persoalan angka serta teknis. “Setelah perubahan umum anggaran, kita adakan Rakor di situ ketemu bahwa Silpa ternyata salah satu alasannya karena keterbatasan waktu. Karena itu, kita sepakat untuk memperpanjang penyerapan anggaran di empat bulan terakhir, mulai awal Oktober sampai di Desember. Dengan semangat itu kita harapkan Silpa menurun,” jelas Made.

Kemudian, pihaknya berharap agar nantinya APBD untuk rakyat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jika angka Silpa itu kecil, maka banyak anggaran yang terserap kepada masyarakat dengan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari segi infrastruktur maupun yang lain. 

“Tekan Silpa sekecil-kecilnya. Kita ingin menargetkan Silpa di bawah Rp 200 miliar. Kalau Silpa kecil berati banyak anggaran terserap, kalau banyak anggaran terserap berati masyarakat dapat pelayanan yang lebih banyak, baik dari segi infrastruktur maupun yang lain,” imbuh Made. (rsy/sit)

Bupati Yuhronur menjelaskan, dalam perubahan tersebut terdapat empat poin utama pembangunan daerah yang akan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada perubahan KUA PPAS APBD tahun 2023. Ke empat poin tersebut, yakni melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan melalui Program Jamula, peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan, tempat ibadah dan lembaga keagamaan, penyesuaian dan penambahan gaji PPPK yang baru dilantik formasi 2023 serta dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang.

Baca juga :

“Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini mengakomodir beberapa penyesuaian yang urgen dan mendesak. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Serta untuk mensinkronkan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi belanja daerah dan pembiayaan di 2022 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaiannya sampai dengan Semester I 2023,” kata Bupati Yuhronur.

Selain itu dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan tersebut, lanjut Bupati Yuhronur, maka secara ringkas fiskal pada perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2023 memiliki postur, pendapatan daerah. Diperkirakan setelah perubahan menjadi Rp 3.475.883.999 atau mengalami kenaikan 7,41 persen dari APBD sebelum perubahan.

“Kemudian belanja daerah setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp 3.491.251.335.096 atau mengalami kenaikan 9,77 persen dari APBD sebelum perubahan. Sementara, pembiayaan daerah setelah perubahan, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 15.367.336.096,” jelasnya. (zen/gie)