Saiful mengatakan, bahwa pemeriksaan kesehatan yang diikuti menunjukkan kondisi tubuhnya dalam keadaan normal. “Ini habis tes kesehatan, hasilnya semuanya normal,” ujar Saiful.

Menurutnya, menjaga stamina selama musim mudik, sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang terpenting adalah menjaga pola istirahat dan makan secara teratur. “Yang penting kita cukup istirahat sama makan yang teratur. Itu saja untuk menjaga stamina,” katanya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa dalam satu perjalanan bus, biasanya dioperasikan oleh dua orang sopir yang bergantian mengemudi agar kondisi tubuh tetap terjaga. “Biasanya dalam satu bus ada dua orang sopir. Kalau capek, ya gantian,” ucapnya.

Saiful yang sudah sekitar 10 tahun menjadi sopir bus, itu mengaku setiap musim Lebaran, dirinya juga mendapat jadwal bertugas mengantar penumpang. Biasanya lonjakan penumpang mulai terasa sejak sekitar sepuluh hari sebelum Lebaran.

“Biasanya mulai ramai itu sekitar H-10. Rutenya saya Malang-Purwokerto, Purwokerto-Malang,” imbuh Saiful. (rsy/sit)

Kasus keracunan sendiri, dilaporkan terjadi dua kali pada sepekan terakhir. Pada kasus ini, kedua sekolah mendapat suplai MBG dari SPPG yang berbeda. Salah satu SPPG tersebut, telah ditutup sementara dan satu lagi sedang dalam proses pemeriksaan.

“Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar teman-teman pengelola SPPG tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin memang tidak disengaja, tapi kalau proses dan SOPnya dijalankan dengan benar, maka bisa dihindari,” kata Bupati Ipuk, saat meninjau salah satu SPPG di wilayah Kecamatan Giri, Senin (27/10/2025) tadi.

Bupati Ipuk menegaskan, bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap SPPG harus diterapkan secara baik dan maksimal. Dirinya juga meminta, agar seluruh makanan pada menu MBG yang disajikan harus berkualitas dan higienis.

“Dengan demikian bisa dinikmati anak-anak, dengan menu yang bervariasi. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dengan baik,” harap Bupati Ipuk.

Pemkab Banyuwangi juga mendorong, agar semua SPPG di Banyuwangi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kementerian Kesehatan dalam keputusannya yang terbaru, mewajibkan dapur MBG memiliki SLHS yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, Bupati Ipuk juga meminta agar sanitasi di SPPG dikelola dengan baik. Bahkan, dirinya meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berkoordinasi dengan pengelola dapur MBG terkait pengelolaan limbah.

Baca juga :

Ditambahkan Bupati Ipuk, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk mendukung pemenuhan gizi para anak dan siswa. Maka dari itu, program tersebut harus didukung dengan pelaksanaan yang maksimal.

“Semoga Program MBG di Banyuwangi bisa berjalan lancar dan membawa manfaat. Anak-anak bisa menikmati menu-menu yang diberikan tanpa ada lagi isu terkait makanan sisa, makanan yang dibuang atau bahkan kasus keracunan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, mengatakan dua kasus keracunan yang terjadi telah ditindaklanjuti. SPPG yang menyuplai MBG di 2 sekolah yang keracunan telah dihentikan sementara oleh kordinator wilayah BGN, hingga seluruh prosedur dan fasilitas dipenuhi sesuai hasil investigasi. Berikutnya, proses investigasi juga masih berlangsung di SPPG lain yang menyuplai sekolah tersebut.

Dinas Kesehatan juga mendorong SPPG, agar segera memenuhi SLHS. Pelatihan-pelatihan untuk penjamah pangan digelar sebagai salah satu syarat didapatkannya SLHS. “Dari 38 SPPG yang telah beroperasi, 12 SPPG sudah menjalani proses sertifikasi SLHS dan siap diterbitkan sertifikatnya. Sisanya masih dalam tahap persiapan atau perbaikan sarana prasarana,” ungkap Amir.

Untuk mendapat SLHS, ada tiga komponen yang harus dijalani SPPG. Pertama, para penjamah pangan harus mengikuti pelatihan keamanan pangan dan lulus uji kompetensi. Kedua, SPPG telah dinyatakan layak saat inspeksi sanitasi dan kesehatan lingkungan. Hal yang dicek dalam inspeksi antara lain kualitas air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, sirkulasi udara dan kebersihan peralatan masak.

Ketiga, uji sampel dan pemeriksaan kesehatan. Pengujian dilakukan pada sampel akanan, alat dan penjamah makanan. Hal itu untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam proses memasak menu MBG.

“Pemkab terus memantau dan memfasilitasi pengurusan SLHS,” kata Amir. (kom/bwi/gie)

Pj Bupati Sri Handoko Taruna mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penyusunan pada RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045, diminta untuk merumuskan isu-isu strategis nasional.

Berikutnya, ujar Pj Bupati, menyusun dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan. “Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda tadi, bahwa evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian 2024 yang tertuang dalam RPJMD. Semua kegiatan perangkat daerah diminta untuk memperhatikan skala prioritas dan penyelarasan dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,” kata Pj Bupati Nganjuk.

Baca juga:

Selama memimpin Bumi Anjuk Ladang ini, Sri Handoko mengaku, sudah banyak sektor yang mengalami peningkatan. Baik itu peningkatan ekonomi maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu, bisa dilihat dari ada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 yang hanya 72,78 persen naik menjadi 74,70 persen pada tahun 2023.

Kemudian, ujarnya, laju pertumbuhan ekonomi yang naik dari tahun 2018 sebesar 5,38 persen. Kemudian turun pada tahun 2020 hingga -1,71 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Tetapi pada tahun 2022 kembali naik menjadi 4,84 persen.

“Berikutnya, terjadi penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nganjuk, dari tahun 2021 sebesar 4,98 persen, menjadi 4,68 persen pada tahun 2023. Namun untuk angka kemiskinan, Kabupaten Nganjuk mencatatkan pada tahun 2023 mengalami meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini akibat adanya pandemi Covid-19 lalu,” terangnya.

Atas kondisi tersebut, Pj Bupati Sri Handoko kemudian memaparkan tujuh program prioritas arah pembangunan Nganjuk dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Program prioritas pertama, yakni pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kedua, lanjutnya, pemantapan SDM berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas kesehatan pendidikan berkarakter. Ketiga, pertumbuhan ekonomi inklusif dan investasi berbasis sektor potensial pertanian serta pengembangan perdagangan dan industri yang tepat.

“Keempat, mendorong pembangunan sektor strategis usaha untuk koperasi ekonomi kreatif dan pariwisata,” ujarnya.

Kemudian, kelima pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata dalam mendorong konektivitas antar wilayah dan aktivitas perekonomian. Keenam menumbuhkan nilai-nilai toleransi keharmonisan ketentraman dan keamanan untuk menuju masyarakat yang berbudaya dan yang terakhir, ketujuh tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif dan vitalisasi dalam pelayanan publik.

“Ini adalah menurut kami sebuah tema dan prioritas yang tepat. Dimana seluruh ekosistem semuanya ada dan nantinya akan membawa perkembangan suatu daerah,” tambahnya. (kom/gie)