Ketua Tim Kerja Pelayanan RSSA, Diana Wati Ekasari, menjelaskan bahwa vaksinasi tersebut dilakukan atas program dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan sasaran tenaga medis yang memiliki risiko tinggi. Karena intensitas kontak langsung dengan pasien.

“Program ini memang ditujukan bagi nakes dan named yang berisiko tinggi terpapar karena intensitas kontak dengan pasien cukup besar,” ujar Diana, Rabu (13/05/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, seluruh peserta vaksinasi tersebut telah melalui proses skrining melalui pengisian data dan microplanning yang difasilitasi Dinkes Kota Malang. Sasaran vaksinasi meliputi para Nakes yang belum pernah menerima vaksin MR, hanya mendapat satu kali vaksin saat masa anak-anak, maupun yang membutuhkan dosis penguat (booster).

“Dari hasil skrining awal, sekitar 104 orang teridentifikasi membutuhkan dua kali vaksin karena belum pernah atau tidak memiliki riwayat vaksinasi yang jelas,” jelasnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa program vaksinasi MR bagi Nakes dan Named itu menjadi pelaksanaan pertama di RSSA, sejak dirinya bertugas. Bagi yang memerlukan dua dosis, pemberian vaksin kedua dijadwalkan 28 hari setelah suntikan pertama.

“Untuk memastikan keamanan, setiap Nakes dan Named yang telah divaksin wajib menjalani observasi selama 15 menit, untuk memastikan tidak ada reaksi alergi ataupun efek lainnya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa proses pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji saat ini masih berlangsung. Untuk data status istitha’ah juga tengah diperbarui.

“Pemeriksaan kesehatan sudah berjalan. Data istitha’ah sedang kami perbarui dulu,” ujar Husnul, Sabtu (11/04/2026) tadi.

Menurutnya, vaksin meningitis dan polio diberikan minimal dua minggu sebelum keberangkatan, sesuai ketentuan pemerintah pusat dan otoritas Arab Saudi. Dengan jadwal keberangkatan pada 24 April, maka vaksinasi mulai dilaksanakan sejak 10 April 2026. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap di masing-masing puskesmas sesuai daftar manifes jamaah haji.

“Setiap Puskesmas sudah memiliki daftar jamaahnya. Misalnya ada 50 jamaah, maka mereka datang ke Puskesmas tersebut untuk vaksin meningitis dan polio,” jelasnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa vaksinasi menjadi syarat wajib bagi jamaah yang dinyatakan istitha’ah atau memenuhi kemampuan kesehatan untuk berhaji. Tanpa vaksinasi, jamaah tidak akan memperoleh International Certificate of Vaccination (ICV) yang menjadi dokumen wajib masuk Arab Saudi.

“Kalau tidak memiliki ICV, jamaah tidak bisa masuk Arab Saudi karena ini mandatory dari pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Selain persiapan kesehatan jamaah, Dinkes Kota Malang juga menyiapkan Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI). Tahun ini terdapat empat tenaga kesehatan asal Kota Malang yang dinyatakan lolos sebagai petugas haji. Mereka bertugas mendampingi jamaah sejak keberangkatan, masa observasi di Embarkasi Surabaya, selama penerbangan, hingga menjalankan ibadah di Arab Saudi dan kembali ke Tanah Air.

Pendampingan kesehatan tidak berhenti saat kepulangan. Dinkes tetap melakukan pemantauan kondisi kesehatan jamaah selama dua minggu setelah tiba di Indonesia melalui Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jamaah Haji (K3JH).

“Selama dua minggu setelah pulang tetap kami pantau, apakah ada gejala seperti demam, batuk, atau keluhan kesehatan lainnya,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa dua kasus PMK yang sempat ditemukan tersebut telah tertangani dan dinyatakan sembuh. Meski begitu, upaya pencegahan tetap dilakukan melalui vaksinasi massal terhadap ternak sapi.

“Di Januari, itu ada dua kasus PMK di Lowokwaru dan alhamdulillah sudah sembuh. Untuk pencegahan, kami melaksanakan vaksinasi 1.000 dosis untuk populasi sekitar 2.500 sapi yang ada di Kota Malang,” ujar Slamet.

Dikatakannya, bahwa vaksinasi tahap pertama ini menyasar sejumlah wilayah, dimulai dari Kecamatan Kedungkandang, kemudian dilanjutkan ke Lowokwaru dan Sukun. Setelah seluruh dosis tahap pertama tersalurkan, Dispangtan akan kembali mengajukan tambahan vaksin ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

“Setelah 1.000 dosis ini habis, kami akan mengajukan vaksinasi tahap kedua ke provinsi,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dengan adanya dua sapi yang sempat terdeteksi, penanganan dilakukan langsung di kandang dengan pengobatan intensif. “Ciri PMK itu ada luka di mulut dan kuku kaki sapi. Penanganannya berupa pengobatan, pemberian vitamin, serta penyemprotan disinfektan di kandang,” tuturnya.

Baca juga :

Hingga saat ini, Dispangtan memastikan tidak ditemukan kasus PMK baru di Kota Malang. Selain vaksinasi, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pembagian vitamin serta disinfektan untuk kandang ternak. Slamet juga mengimbau para peternak agar segera melapor jika menemukan gejala PMK pada ternaknya.

“Jika ada sapi dengan luka di mulut atau kaki, keluar lendir berlebihan, dan jalannya pincang, mohon segera melapor ke Dispangtan Kota Malang, khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” tegasnya.

Terkait lalu lintas hewan ternak, Slamet menegaskan bahwa setiap pergerakan sapi antarwilayah wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga terus dilakukan untuk memantau daerah-daerah dengan tingkat kasus PMK tinggi.

Sementara itu, Peternak Sapi di RW 06 Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Paito, menyambut baik program vaksinasi tersebut. Dirinya mengaku penyuluhan dan vaksinasi membuat peternak lebih tenang.

“Alhamdulillah sapi saya sudah divaksin. Sekarang jarang yang kena PMK. Dulu sebelum divaksin, banyak yang sakit bahkan ada yang mati,” ujarnya.

Menurut Paito, vaksinasi membuat peternak tidak lagi diliputi kekhawatiran berlebihan terhadap PMK. “Kalau dulu belum divaksin, kena PMK itu susah diobati, sapi tidak mau makan dan harganya jatuh. Sekarang alhamdulillah lebih tenang,” imbuh Paito. (rsy/sit)

Kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2025 ini, menjadi salah satu media untuk memberikan wawasan kepada peternak dan mendorong potensi peternakan di Kota Soto. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas peternakan lokal, mengatasi kendala seperti penyakit ternak dan mahalnya pakan, serta memacu ekspor. Mengingat, peternakan merupakan salah satu sektor yang ada pada program swasembada pangan.

Baca juga :

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan bahwa serangkaian pelaksanaan ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lamongan, dalam mewujudkan peternakan yang berkembang pesat dan maju. “Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mendukung realisasi swasembada pangan. Peternakan menjadi salah satu pendukungnya. Maka dari itu, peternakan harus berkembang pesat dan maju. Sehingga, peternak juga sejahtera,” kata Bupati Yuhronur.

Guna mendukung peternak di Lamongan, tambahnya, juga diserahkan tiga tosa untuk gudang pakan kepada pihak desa. Yang mana saat ini, sudah dibangun delapan belas gudang pakan.

Sementara dalam rangkaian pelaksanaan itu, juga digelar pameran peternakan. Bahkan, sedikitnya ada 31 pameran peternakan yang turut meramaikan. Sejumlah peserta, diantaranya dari Japfa Comfeed, produk olahan kayu putih, Alexander Burja, Azria Pet Shop, Produk Olahan Bakalan Pule, UPT Pembibitan, Kelompok Ternak Desa Trepan, Kelompok Tani Ternak Rojokoyo Makmur, Tikung (Bank Pakan 2024), Kandang Kambing Portable, Complete Feed Godog Laren hingga Puskeswan Modo. (kom/son/sit)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan Hariyadi, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran rabies, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan hewan peliharaan. “Kami ingin mengajak masyarakat lebih peduli terhadap ancaman rabies. Ini penyakit mematikan, tapi bisa dicegah. Dengan vaksinasi, kita bukan hanya melindungi hewan, tapi juga menjaga keselamatan keluarga dan lingkungan. Momentum Hari Rabies Sedunia ini mengingatkan kita semua bahwa kesehatan manusia dan hewan itu saling terkait,” kata Slamet, Selasa (16/09/2025) tadi.

Dalam program tersebut, ujarnya, untuk vaksinasi rabies gratis dijadwalkan pada 22 hingga 26 September 2025, pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, dengan kuota 150 ekor hewan. Syaratnya, hewan harus dalam kondisi sehat, tidak sedang bunting, berusia minimal 4 bulan, serta dibawa menggunakan pet cargo.

Sementara itu, untuk kastrasi kucing jantan, akan dilaksanakan pada 28 September 2025 mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, dengan kuota 50 ekor. Hewan yang didaftarkan harus sehat, kedua testis sudah turun, dapat ditangani dengan baik dan dibawa dalam pet cargo.

Baca juga :

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, tambahnya, diwajibkan membawa fotokopi KTP Kota Malang. Untuk vaksinasi, 1 KTP bisa digunakan mendaftarkan maksimal 2 ekor hewan, sedangkan untuk kastrasi berlaku 1 KTP untuk 1 ekor.

Slamet juga menjelaskan, langkah ini tidak hanya penting untuk kesehatan hewan, tetapi juga bagian dari upaya besar mencegah penyebaran penyakit zoonosis. “Deteksi dini dan pencegahan melalui vaksinasi adalah kunci. Kami juga membuka layanan aduan apabila masyarakat menemukan hewan dengan gejala rabies atau kasus gigitan,” tambahnya.

Secara nasional, rabies masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan mencatat, setiap tahun terjadi ribuan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR). WHO juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko tinggi rabies, terutama di wilayah dengan kepadatan hewan peliharaan yang tinggi.

Dengan adanya rangkaian kegiatan memperingati Hari Rabies Sedunia, diharapkan masyarakat bisa berperan aktif menjaga kesehatan hewan peliharaan. (kom/sit)

Dalam pelaksanaan itu, tidak kurang sekitar160 ekor hewan peliharaan, terdiri dari kucing dan anjing, telah terdaftar untuk mendapatkan layanan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Kuota yang terbatas, langsung terpenuhi sesaat setelah diumumkan ke publik.

“Alhamdulillah, sudah ada sekitar 160 hewan yang didaftarkan. Ini menunjukkan antusiasme dan kepedulian masyarakat yang luar biasa terhadap kesehatan hewan,” kata Kepala DKPP Lumajang, Retno Wulan Andari, Rabu (23/07/2025) tadi.

Tidak hanya vaksinasi, kegiatan ini juga mencakup layanan pemeriksaan awal dan pemberian vitamin bagi hewan yang kondisinya belum memungkinkan untuk divaksinasi. Langkah ini dilakukan, sebagai bentuk kehati-hatian medis agar vaksinasi benar-benar aman dan efektif.

Baca juga :

“Kalau hewan peliharaan sakit, tidak bisa langsung divaksin. Maka kita periksa dulu dan beri vitamin supaya sehat,” jelasnya.

Program vaksinasi rabies gratis ini, tidak hanya berperan sebagai langkah preventif terhadap penyakit berbahaya. Namun, juga sebagai sarana edukasi bagi pemilik hewan peliharaan mengenai pentingnya perawatan kesehatan yang tepat.

Langkah DKPP Lumajang tersebut, selaras dengan upaya nasional dalam mengendalikan penyebaran rabies serta meningkatkan kesejahteraan hewan dan keamanan masyarakat. Kegiatan ini, juga menjadi contoh praktik kolaboratif antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam menghadirkan layanan publik berbasis ilmu pengetahuan dan respons masyarakat.

Dengan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, Lumajang membuktikan bahwa layanan publik yang inklusif dan solutif bisa berjalan melalui inovasi sederhana namun berdampak luas. (kom/adi/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi peternak dari ancaman ekonomi akibat wabah PMK, sekaligus menjamin keamanan pasokan pangan hewani di daerah. “Dengan vaksinasi ini, kita harapkan peternak Lumajang bisa lebih tenang dan produktif dalam mengembangkan usaha ternaknya. Kesehatan hewan adalah fondasi dari ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Adapun layanan yang diberikan, lanjutnya, bukan hanya sebatas vaksinasi PMK. Namun, pemerintah juga menyiapkan rangkaian perawatan tambahan, seperti penyuntikan vitamin, pemberian mineral dan obat cacing, serta penyemprotan disinfektan untuk menjaga sanitasi lingkungan kandang.

Pendekatan menyeluruh ini, dirancang agar daya tahan tubuh hewan ternak meningkat dan risiko infeksi dapat ditekan secara signifikan. Langkah preventif ini, mendapat sambutan hangat dari masyarakat peternak. Salah satunya, adalah seorang peternak dari Desa Duren, Bunali. Dirinya mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah.

Baca juga :

“Kami sangat berterima kasih. Vaksinasi gratis ini sangat membantu kami menjaga hewan tetap sehat, apalagi untuk peternak kecil seperti kami, ini sangat berarti,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah juga mengajak masyarakat, khususnya para peternak, untuk ikut aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan peternakan dan melaporkan gejala-gejala mencurigakan secara cepat. Menurutnya, pengendalian PMK harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, tenaga medis hewan dan komunitas peternak.

“Kita ingin Lumajang bukan hanya bebas PMK, tetapi juga jadi wilayah yang tangguh secara peternakan. Dengan kerja sama yang baik, kesejahteraan peternak bisa kita tingkatkan bersama,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari, menambahkan bahwa program vaksinasi PMK akan terus dilanjutkan secara berkala ke desa-desa lain. Prioritas diberikan pada daerah dengan populasi sapi tinggi dan potensi lalu lintas ternak yang padat.

Melalui program ini, Lumajang tidak hanya menjaga kesehatan hewan ternak, tetapi juga membangun sistem peternakan yang berdaya saing, adaptif terhadap krisis kesehatan hewan dan inklusif bagi peternak kecil. Strategi ini diharapkan menjadi referensi nasional dalam tata kelola peternakan berbasis pelayanan langsung ke desa. (kom/adi/gie)

Layanan ini, nantinya akan menyasar 100 ekor hewan. Baik itu anjing, kucing, maupun kera peliharaan.

Karenanya, masyarakat Lumajang yang memiliki hewan peliharaan dapat memanfaatkan fasilitas ini tanpa dipungut biaya. Namun, untuk mengikuti kegiatan, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Pemilik hewan harus membawa KTP domisili Kabupaten Lumajang.

Hewan yang dibawa, wajib berusia minimal enam bulan, dalam kondisi sehat, serta tidak sedang dalam masa pemulihan dari penyakit. Hewan juga diisyaratkan tidak baru dimandikan (minimal tiga hari sebelumnya) dan sudah melewati masa jeda dua minggu setelah pemberian antiparasit atau obat cacing, serta dua bulan dari vaksinasi tahunan terakhir.

Baca juga :

Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, drh Endra Novianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah upaya preventif yang sangat penting dalam mencegah penyebaran rabies di tingkat lokal. “Rabies masih menjadi ancaman nyata di beberapa wilayah. Karena itu, vaksinasi ini bukan sekadar pelayanan, tapi juga bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi hewan dan manusia,” ujarnya, Rabu (18/06/2025) tadi.

Dirinya menambahkan, bahwa Lumajang memiliki potensi besar dalam pengembangan masyarakat yang sadar kesehatan hewan. Sehingga, kegiatan semacam ini perlu terus digalakkan.

Melalui sinergi dengan akademisi dan organisasi profesi, Endra Novianto berharap warga lebih aktif membawa hewan peliharaan mereka ke layanan kesehatan secara berkala, tidak hanya saat sakit. Untuk pendaftaran kegiatan ini, dilakukan secara daring melalui WhatsApp kepada drh Irfan di nomor 0852 5721 6392. Peserta diminta mengirimkan informasi berupa nama, alamat, jenis dan jumlah hewan yang akan divaksin.

Melalui kegiatan ini, DKPP Lumajang menegaskan komitmennya dalam memperkuat program kesehatan masyarakat berbasis hewan, sejalan dengan pendekatan One Health yang kini menjadi standar global dalam menangani isu zoonosis. (kom/adi/gie)

Vaksinasi PMK sendiri, merupakan bagian dari program bantuan vaksin gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sementara kegiatan vaksinasi ini, dipandu oleh Kepala UPT Puskeswan Diperta Kabupaten Probolinggo, drh Aulia Khusumastutik, didampingi oleh Medik Veteriner Muda, drh Machrus, dokter hewan Kecamatan Krucil serta petugas teknis setempat.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh Nikolas Nuryulianto, menyampaikan vaksinasi kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani penyakit yang dapat berdampak besar pada sektor peternakan di Jawa Timur. “Untuk vaksinasi PMK kali ini, kami mendapatkan bantuan vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 150 botol yang masing-masing berisi 50 ml. Untuk sapi dosisnya sebanyak 2 ml sehingga untuk 150 botol ini sama dengan 3.750 dosis,” katanya, Kamis (13/02/2025) tadi.

Niko menerangkan, Pemprov Jawa Timur untuk vaksin PMK tahun 2025 adalah vaksinasi PMK berbasis desa. “Artinya semua ternak di wilayah desa yang rentan PMK divaksin, baik sapi, kambing, domba dan babi. Tidak melihat sapi saja, tetapi semua ternak rentan PMK divaksin,” jelasnya.

Baca juga :

Menurut Niko, program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jawa Timur yang menargetkan vaksinasi untuk seluruh ternak rentan PMK di tiap desa. “Keberhasilan vaksinasi PMK ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif terhadap penyebaran PMK,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas telah berhasil melakukan vaksinasi pada 54 ekor sapi dan memberikan pengobatan pada 78 ekor sapi serta 19 ekor kambing dan domba. Selain itu, dilakukan juga kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di empat lokasi berbeda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi PMK.

“Vaksinasi PMK ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada ternak yang sehat, tetapi juga untuk membangun antibodi pada ternak rentan PMK. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan masyarakat semakin aktif dalam melibatkan ternaknya untuk divaksinasi,” ungkapnya.

Dengan adanya vaksinasi PMK gratis ini, Niko berharap dapat menurunkan risiko penyebaran PMK di sektor peternakan. Sekaligus melindungi kesehatan ternak yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga peternak di Kabupaten Probolinggo. “Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam setiap program vaksinasi PMK guna menciptakan peternakan yang sehat dan produktif,” ujarnya. (kom/pro/gie)