IGA sendiri, merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah, untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik dan pembangunan. Tim Penilai IGA sendiri, terdiri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Aldo Harjunanto dan dari Praktisi Media, yang sekaligus Presiden Direktur CNN, Titin Rosmasari.

Kedatangan tim penilai, diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, serta segenap jajaran OPD di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Jumat (14/11/2025) tadi. Rombongan tim, datang langsung ke Banyuwangi selama 2 hari, Kamis-Jumat (14/11/2025), untuk melihat secara langsung sejumlah inovasi Banyuwangi yang masuk dalam penilaian IGA.

“Kami datang untuk nge cek dan melihat langsung inovasi yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Apakah benar berjalan dan tentunya apakah benar berdampak bagi masyarakat,” kata Titin Rosmasari.

Selama di Banyuwangi, tim penilai melakukan sejumlah kunjungan. Diantaranya, bertemu salah satu pelaku UMKM serta warga penerima manfaat Gerakan Hari Belanja ke Pasar Tradisional, UMKM dan warung-warung rakyat.

Usai mengecek langsung inovasi Banyuwangi, tim penilai pun memberikan apresiasi kepada Banyuwangi. “Saya melihat sistem di sini sudah bekerja. Semua stakeholder ikut terlibat sehingga semua inovasinya terbukti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Titin.

Baca juga :

Gerakan belanja yang diinisiasi Bupati Ipuk sejak 2021, itu menggerakkan seluruh ASN Pemkab dan karyawan stakeholder lainnya untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok maupun barang lainnya di pasar dan warung-warung terdekat. Kegiatan ini dilaksanakan di setiap bulan di tanggal cantik, misalnya 10 Oktober (10/10), 11 November (11/11) dan seterusnya.

“Hasil belanjanya kita donasikan kepada warga yang membutuhkan, misalnya warga miskin, Balita stunting, korban bencana alam dan lainnya. Sehingga selain menggerakkan ekonomi lokal, gerakan ini juga membantu mengatasi permasalahan sosial di Banyuwangi. Bahkan, kami juga mensupport helm dan jaket untuk driver dan Ojol di Banywuangi hasil dari belanja tanggal catik para ASN,” ujar Bupati Ipuk.

Tim penilai juga mengunjungi sejumlah hotel dan restoran untuk melihat langsung implementasi sistem elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD). “Ini merupakan platform layanan perpajakan daring yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasannya,” urai Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, Samsudin, saat mendampingi tim penilai.

Selanjutnya, tim penilai mengecek pelaksanaan inovasi Sistem Informasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi (Sijakawangi) dan Sistem Pelaksanaan Undian Pajak Daerah Banyuwangi (Sipundiwangi), serta menggali informasi sejauh mana dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah. Sijakawangi adalah sistem untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak berbasis digital. Sedangkan Sipundiwangi adalah bentuk apresiasi pemkab bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tertib administrasi.

“Melalui program Sipundiwangi masyarakat dapat berbelanja sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah seperti motor, iPhone, hingga umroh. Inovasi ini bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi,” ungkap Samsudin. 

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi telah 7 kali berturut-turut sejak tahun 2018 ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krisna Mukti, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai data sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ke dalam satu sistem terpadu, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Verifikasi ini dimulai awal Maret dan ditargetkan rampung akhir bulan ini. Dengan data yang lebih akurat, kami bisa memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan,” katanya, Minggu (09/03/2025) tadi.

Baca juga :

Salah satu tantangan dalam proses ini, ujarnya, adalah jumlah inclusion error penerima yang tidak seharusnya masuk dalam daftar Bansos mencapai 46.933 orang. Kesalahan data ini, tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Randuagung, Tempeh dan Pasirian.

Sementara itu, Koordinator SDM Pendamping PKH Lumajang, Akbar Alamin, memastikan bahwa proses ground checking dilakukan secara maksimal agar perbaikan data berjalan efektif. “Kami sudah membagi tugas agar pendamping bisa menyelesaikan minimal 12 verifikasi perhari. Beberapa kendala di lapangan seperti penugasan di desa yang berbeda dari domisili pendamping sedang kami atur ulang agar target verifikasi tercapai,” jelasnya.

Pemerintah berharap, melalui perbaikan data ini, distribusi Bansos di Lumajang dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, program pengentasan kemiskinan di Lumajang dapat semakin optimal, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (kom/adi/gie)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa dalam hal ini penting untuk dilakukan validasi data kembali. Itu dilakukan, untuk memastikan efektivitas program pendidikan. 

“Kita sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait KLA. Harapannya, Kota Malang bisa naik status dari Nindya menjadi Kota Layak Anak yang lebih baik. Namun, jumlah anak tidak sekolah ini meningkat berdasarkan data terbaru,” kata Dwi, Senin (16/12/2024) tadi.

Menurut Dwi, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, sebelumnya ada sekitar 5 ribu anak yang tidak sekolah. Kemudian, dari angka tersebut menunjukkan kenaikan menjadi 6 ribu anak.

Baca juga :

“Ini menjadi perhatian serius, karena seharusnya angka tersebut menurun setelah intervensi melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kami ingin memastikan apakah data ini benar atau ada kesalahan pencatatan. Disdikbud harus memvalidasi secara menyeluruh,” tegas Dwi. 

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Malang akan terus mendorong verifikasi data anak tidak sekolah dan memastikan untuk mendapatkan akses pendidikan melalui PKBM. Menurutnya, anak tidak sekolah atau anak putus sekolah tersebut akan diarahkan ke PKBM yang berlokasi dekat dengan tempat tinggalnya untuk memudahkan proses belajar. 

“Kita harus memastikan anak-anak yang terdata benar-benar mendapatkan layanan pendidikan. Validasi data menjadi langkah awal untuk intervensi yang lebih efektif,” tambahnya. 

Di akhir, Dwi optimis bahwa dengan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan masyarakat, Kota Malang dapat menjadi Kota Layak Anak yang lebih baik. “Indikator Kota Layak Anak sangat beragam, termasuk penanganan anak tidak sekolah. Jika semua program berjalan sesuai rencana, target ini bisa tercapai,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, bahwa IGA merupakan apresiasi tahunan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah untuk keberhasilan melakukan inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan layanan publik dan pembangunan.

Sementara Tim Penilai IGA sendiri, datang langsung ke Banyuwangi selama dua hari, yakni Kamis (07/11/2024) kemarin dan Jumat (08/11/2024) tadi. Tim penilai itu, terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

“Kami datang untuk melihat langsung inovasi yang telah diajukan. Apakah benar berjalan dan memberikan dampak bagi masyarakat,” kata Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Maman Wijaya, Jumat (08/11/2024) tadi.

Baca juga :

Penilaian lapang ini, merupakan tahap ke empat dalam proses penilaian IGA 2024. Di Banyuwangi, Tim Penilai IGA melakukan sejumlah kunjungan. Diantaranya ke Balai Desa Karang Bendo dan Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di sana, tim melihat langsung sejumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan mulai dari sistem pelayanan publik berbasis digital hingga mengunjungi penerima program inovasi peningkatan ekonomi warga ‘Kanggo Riko’.

Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM). Penerima program ini mendapatkan Rp 2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko ini telah dirintis sejak 2018 dan dirasakan manfaatnya oleh 6.898 KK. Khusus tahun ini, ditargetkan 1.890 penerima Kanggo Riko.

“Ini satu dari berbagai program upaya pengentasan kemiskinan. Untuk program ini, prioritasnya diperuntukkan bagi ibu-ibu hebat yang menjadi tulang punggung keluarga,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, MY Bramuda, saat mendampingi tim penilai.

Selanjutnya, tim penilai mendatangi Lounge Pelayanan Publik. Di sini, mereka melihat langsung pelayanan publik lain yang diterapkan oleh Banyuwangi. Seperti Unit Gawat Darurat (UGD) Kemiskinan yang memuat data penduduk miskin by name by adress serta intervensi penanganan kemiskinan yang didapatkan.

Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun beruntun sejak 2018 berhasil mempertahankan predikat sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia pada kompetisi IGA. (kom/bwi/gie)

“Saat ini kami masih fokus melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima manfaat agar penyalurannya tepat sasaran. Artinya, bantuan BLT DBHCHT ini agar tepat sasaran sampai kepada penerima manfaat,” kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Situbondo, Timbul Surjanto, Senin (06/11/2023) tadi.

Mantan Camat Kapongan itu menerangkan, bahwa para penerima bantuan uang tunai ini nanti, diantaranya terdiri dari 151 orang buruh pabrik rokok. Selain itu, ada 10 orang buruh pabrik rokok yang terkena putus hubungan kerja (PHK).

“Termasuk, buruh tembakau dengan jumlah penerima sebanyak sekitar 3.539 orang. Yang jelas, saat ini kami fokus penuntasan verifikasi dan validasi,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan BLT DBHCHT sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Santri Pancasila Situbondo. Terutama, kepada mereka yang berhak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, dengan bantuan tersebut maka memberikan manfaat.

“BLT DBHCHT ini diberikan bagi masyarakat kurang mampu di sejumlah wilayah penghasil tembakau. Ini menjadi upaya dan prioritas pemerintah Kabupaten Situbondo, agar masyarakat tidak mampu bisa menikmati bantuan tersebut dengan baik,” kata Bupati Karna.

Karenanya, ujar Bupati, petugas diminta bekerja secara profesional, terutama dalam menjalankan tugas di lapangan. Sehingga, bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, mereka bisa merasakan haknya sebagai penerima bantuan dimaksud.

“Saya sangat berharap,  penyaluran BLT DBHCHT ini bisa tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang ada,” paparnya.

Sebagai informasi, BLT DBHCHT ini diberikan tigq bulan sekaligus yakni Oktober, November dan Desember. Adapun besaran bantuan, yakni total senilai Rp 900 ribu perpenerima. (her/sit/adv)

Usai mengunjungi dua lokasi tersebut, Nur Hadi Susanto memuji inovasi Padi BK 01 dan 02 Agritan. “Saya wawancara tadi dengan petaninya, mereka mengaku mendapat manfaat dari menanam Padi BK ini. Saya lihat tadi (lahan Padi BK, red) cukup bagus dan real dilaksanakan di lapangan. Dan yang dipikirkan pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dirinya menjelaskan, ada beberapa indikator penilaian IGA. Mulai dari inovasi baru hingga kebermanfaatan. “Paling penting itu, apakah inovasi ini menginspirasi unit kerja yang lain. Menginspirasi warga serta pihak-pihak di luar pemerintah atau bahkan pemerintah daerah yang lain,” tegasnya.

Baca juga :

Nur Hadi menilai, dari tahapan IGA tahun 2023 ini, Pemkab Situbondo telah menjalankan inovasi dengan sungguh-sungguh. “Nah, tugas kami menvalidasi lapangan. Apakah yang disampaikan pada dokumen, yang dipresentasikan itu sesuai dengan kondisi di lapangan,” terangnya.

Tahapan berikutnya, kata Nur Hadi, tim akan menyerahkan hasil Penilai Validasi Lapangan IGA 2023 kepada Kemendagri. “Setelah itu, akan ada beberapa kali sidang dan akan diumumkan inovasi ini masuk katagori apa. Karena memang harus bersaing dengan daerah lain,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengaku optimistis inovasi Pelayanan Plaza Situbondo serta Padi BK 01 dan 02 Agritan, bakal meraih juara dalam ajang IGA tahun 2023. “Kepada Tim Penilai Validasi Lapangan, kami tidak minta nilai banyak-banyak. Cukup nilai satu saja, yang terbaik,” kata pria yang akrab disapa Bung Karna. (her/gie)

Kegiatan validasi data melalui pengecekan biometrik itu, dimaksudkan untuk mengetahui data administrasi warga binaan. Seperti KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Bagi warga binaan yang belum memiliki identitas, maka akan dibuatkan NIK dan KK sementara dengan alamat Lapas, tempatnya melakukan pembinaan.

Sebanyak 310 WBP, dalam kegiatan itu mengikuti validasi data melalui pengecekan biometrik oleh petugas dari Dispendukcapil Kota Malang. Didampingi Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, satu persatu WBP dilakukan pendataan validasi. Hadir dalam kegiatan ini, sebagai penanggung jawab Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil, Gamaliel Raymon.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Melalui kegiatan ini, diharapkan nantinya setelah warga binaan bebas dan kembali ke masyarakat, dapat mengganti alamat identitasnya sesuai dengan alamatnya di luar Lapas. Kegiatan ini, juga untuk memudahkan Pemerintah memenuhi hak politik masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan.

Kalapas Kelas I Malang, Heri Azhari, mengaku menyambut baik kegiatan ini. Dirinya mengatakan, bahwa kegiatan validasi data melalui pengecekan biometrik, merupakan hasil koordinasi dengan Dispendukcapil Kota Malang. “Tentunya, ini untuk mengetahui dan membantu data administrasi warga binaan yang sebenar-benarnya,” tegasnya. (gie)

Dirinya menjelaskan, dari jumlah 1.252 WBP yang ada, hanya sebagian yang akan dilakukan perekaman dan validasi. “Terakhir, itu diminta KPU datanya pada tanggal 14. Dari 1.252 napi, sebanyak 1.115 orang sudah ada NIK. Sisanya, akan dilakukan validasi dan perekaman,” paparnya.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Intan menjelaskan, dari jumlah WBP tersebut, 726 WBP datanya sudah valid dan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, sisanya akan dilakukan validasi untuk memastikan benar tidaknya NIK dan perekaman bagi yang belum memiliki NIK.

“Sisa dari 726 itu akan divalidasi ulang benar tidaknya. Kemudian, yang belum memiliki NIK akan kami rekam melalui iris mata (biometrik). Dan kita bekerja sama dengan Dukcapil, sudah dijadwalkan pada Senin atau Selasa depan,” jelasnya. (azm/gie)

Salah satu tim Validasi IGA, Bimo Cahyo, mengatakan bahwa sejumlah tim turun ke Situbondo, untuk mengetahui langsung pengamplikasian dari sistem Si Mesem Berjaya dan Caterina dan hasilnya cukup memuaskan. “Inovasi digital Si Mesem Berjaya itukan karya putra daerah. Artinya, teman-teman ini nantinya akan mampu mengembangkan sendiri bukan dari vendor atau dari mana. Ini yang mungkin menjadi salah satu poin yang baik,” ujarnya pada Memontum.com, Sabtu (03/12/2022) tadi.

Ditambahkan Bimo, inovasi yang berhasil dibuat, mungkin masih minim di daerah lain. Salah satunya, seperti sistem Caterina, yang diciptakan untuk mendeteksi kesehatan calon pengantin hingga memiliki anak.

“Ini mungkin tidak banyak di daerah lain. Karena mendeteksi orang untuk kesehatan pengantin sampai ke anaknya, sejak masih calon pengantin. Tentunya ini sesuatu yang baru juga,” kata Bimo.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Bimo menambahkan, inovasi tersebut semakin sempurna dengan adanya tim pemburu calon pengantin. Hal ini, menunjukkan ada kemauan kuat dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan inovasi Caterina.

“Ada upaya positif untuk mendekat ke warga. Jadi ada inisiatif yang tinggi untuk mengecek kondisi warganya, sehingga tidak diam dan menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Inovasi Percepatan Daerah (BIPPD) Situbondo, Hermanto, mengatakan bahwa sejumlah inovasi yang dibuat oleh Pemkab Situbondo tersebut untuk menekan AKI/AKB. “Karena persoalan AKI/AKB di tahun 2021 terbilang cukup tinggi. Yakni kasus AKI mencapai 46 orang dan AKB mencapai 108 orang,” jelasnya.

Inovasi non digital yakni Caterina, sambung Herman, merupakan peran Puskesmas untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Yaitu Kemenag, pemerintah desa dan bidan desa. Mereka turun ke masyarakat untuk mendeteksi remaja perempuan calon ibu hamil yang berisiko tinggi.

“Usia remaja cenderung beresiko tinggi atas kehamilannya. Maka perlu diberikan pemahaman. Terutama persoalan ketika nanti saat melahirkan. Kalau hasil skriningnya normal, maka bisa melahirkan di Puskesmas secara normal,” jelasnya. (her/gie)