Mas Dhito menyampaikan, bahwa CPNS maupun PPPK yang telah menerima SK pengangkatan, diharapkan tidak lama dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang telah menanti, seperti penuntasan angka kemiskinan ekstrem, stunting, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

“Jangan merasa nyaman, jangan merasa bermalas-malasan. Karena, begitu sudah diangkat dan mulai bekerja, pasti nanti akan terbentuk yang namanya zona nyaman dan terjebak di zona nyaman itu,” kata Mas Dhito.

Bupati Kediri juga menekankan, agar saat menjadi pegawai di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Pihaknya tak menginginkan, ada pegawai yang bermalas-malasan karena sudah merasa tidak bekerja pun tetap mendapatkan gaji.

“Jangan sampai mindsetnya seperti itu, karena apa yang telah didapatkan itu adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat dan mereka berharap ada timbal baliknya,” tambahnya.

Baca juga :

Mas Dhito dalam sambutannya juga meminta maaf, tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung karena tengah cuti untuk menjalankan ibadah haji. Bupati muda ini berharap, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatan dapat bekerja dengan nyaman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Secara detail, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatannya siang itu untuk formasi CPNS sebanyak 139 orang. Rinciannya tenaga kesehatan 28 orang dan tenaga teknis 111 orang. Sementara untuk formasi PPPK, ada 629 orang, dengan rincian guru 95 orang, tenaga kesehatan 21 orang dan tenaga teknis 513 orang.

Mereka akan mulai melaksanakan tugas terhitung 2 Juni 2025. Khusus bagi CPNS, mereka akan menjalani orientasi selama 4 hari di Balai Pengambangan Kompetensi ASN di Kecamatan Tarokan dan dilanjutkan kegiatan magang selama 2 minggu di kecamatan.

Tujuan kegiatan magang di kecamatan ini, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu prioritas daerah dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok. Setelah orientasi bagi CPNS selesai akan dilanjutkan PPPK.

Sejalan dengan Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, yang hadir langsung di lokasi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menjadi pribadi yang berbeda setelah menerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK. “Jangan sampai panjenengan yang telah mendapatkan amanah dan dapat sedikit tambahan rezeki menjadi berbeda dari yang dulu dikenal baik keluarga maupun lingkungan,” pesan Mbak Dewi. (kom/pan/gie)

Pelaksanaan yang menjadi momen puncak dari rangkaian peringatan HBP itu, telah berlangsung sejak awal April dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema ‘Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat’, kegiatan tasyakuran menjadi refleksi atas komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Khususnya, dalam pembinaan warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang produktif dan berdaya guna.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, dalam pidato yang diikuti secara virtual menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan. “Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang membangun manusia. Kita harus terus berinovasi dalam program pembinaan agar warga binaan memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi setelah mereka kembali ke masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menegaskan bahwa peringatan HBP ke-61 ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. “Kita ingin memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan pembinaan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana mereka berakhir,” ujarnya.

Dalam kegiatan internal tasyakuran HBP ke-61 di Rutan Situbondo, ini juga diisi dengan pemberian Sembako kepada keluarga warga binaan yang membutuhkan. Kegiatan juga diisi pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan kepada pegawai senior Rutan Situbondo, pegawai termuda Rutan Situbondo dan Wakil Bupati Situbondo.

Wakil Bupati Situbondo, Ulfiyah, dalam momen itu menitipkan kepada Rutan, agar warga Situbondo yang dibina bisa lebih produktif. Sehingga, ketika nanti sudah menjalani penahanan, bisa produktif tatkala di masyarakat.

“Saya titip warga binaan di sini, terutama bagi mereka yang merupakan warga Situbondo. Semoga, mereka dapat lebih produktif ketika bebas nanti,” ungkap Wabup Ulfi.

Sementara itu, Plt Kepala Rutan Situbondo, Julandra Wikjatmiko,, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, integritas dan profesionalisme seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. (her/sit)

Bupati Rio dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemkab Situbondo beserta Kodim 0823 Situbondo, sudah merencanakan untuk panen raya padi pada tanggal 16 lalu. Namun, pelaksanaan kemudian mundur dan disesuaikan dengan agenda pemerintah pusat.

“Hari ini kita sedang melakukan panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama pemerintah pusat melalui virtual meeting via zoom. Situbondo sendiri memiliki target 65 ribu luasan hektar untuk ketahanan pangan kita. Insyaallah ini tercapai. Cuman memang, tadi ada data BPS tadi ada angka prediktif, potensinya angkanya bisa bertambah,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Dirinya juga menyebutkan, bahwa data dari BPS sebesar 5,47 perubinan dengan ukuran 2,5 meter persegi (2,5 m x 2,5 m). “Kalau rata-rata biasanya, 7 ton perhektar bisa sampai 8 ton perhektar. Untuk meningkatkan, itukan butuh anggaran dan itu akan kita coba sesuaikan di anggaran perubahan untuk maksimalkan di pertanian,” ungkapnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, pria 41 tahun ini mengungkapkan banyak usulan dan berbagai masukan terkait pertanian, utamanya soal pengairan. “Soal saluran irigasi itu multi case. Setiap kecamatan, saya kira berbeda-beda masalahnya. Memang betul substansinya bagaimana pengelolaan air itu bisa menambah kapasitas produksi pertanian. Cuman di Panarukan, tadi memang ada case khusus, karena ada pengalihan dari kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Karena untuk memitigasi banjir, nah itu terdampak ke pertanian. Nanti, itu kita akan simulasikan seperti apa dan kita akan ajak bicara BBWS Brantas supaya bisa akomodatif lagi terhadap aspirasi petani di Panarukan,” jelasnya.

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0823/Situbondo, Letkol Inf Alexander AB, mengatakan bahwa saat kuarter pertama sampai Maret, sudah mencapai target. Capaian target dari kementerian pertanian beberapa bulan kemarin, itu selalu mencapai target.

“Kendala kita di Situbondo ini adalah masalah pengairan, irigasi tersier utamanya. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan kegiatan irigasi pompanisasi, pipanisasi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Situbondo, untuk meningkatkan jumlah tambah tanam maupun area persawahan itu sendiri, khususnya daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan, lahan tadah hujan kita jadikan sasaran pipanisasi,” ungkapnya.

Dandim 0823/Situbondo juga menegaskan, bahwa pihaknya akan terus mengawal harga gabah sesuai HPP yang ditentukan oleh kementerian pertanian yakni Rp 6.500 per kilogram. “Kami sifatnya pengawalan dan mengawal stabilitas harga gabah Rp 6.500. Nah, selep-selep sudah kami warning untuk menerima gabah dari petani Situbondo dengan harga HPP Rp 6.500. Termasuk yang dari luar, yang coba-coba masuk ke Situbondo dan mengambil harga di bawah HPP, itu yang sedang kita kejar bersama-sama agar tetap di harga Standar Rp 6.500,” paparnya. (kom/her/sit)

Merespon arahan Mendagri, Pjs Bupati Imam juga memberikan beberapa himbauan. Salah satunya, seperti untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap bencana hidrometeorologi.

“Selain upaya pengendalian inflasi menjelang Pilkada, Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Terutama, mengenai bencana hidrometeorologi,” kata Pjs Bupati Imam.

Perlu diketahui, bahwa Kabupaten Jember memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Mulai banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Kondisi geografis dan cuaca ekstrem yang sering terjadi, tentunya menjadi faktor pemicu utama terjadinya bencana di Jember.

Baca juga :

“Semua diharapkan harus paham betul akan potensi bencana yang mengancam di wilayahnya masing-masing. Dengan pemahaman itu, tentunya upaya mitigasi dapat dilakukan secara efektif dan tepat,” tambahnya.

Pjs Bupati Imam juga meminta kepada seluruh perangkat daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan. Selain itu, terus dan intens koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI/Polri, relawan, dan masyarakat, harus terus ditingkatkan.

“Kami telah menginstruksikan BPBD untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana. Mulai dari penyediaan logistik, peralatan, hingga pembentukan tim reaksi cepat,” paparnya.

Dijelaskan pula, untuk peningkatan kewaspadaan, agar juga selalu memantau informasi cuaca terkini dan waspadai tanda-tanda akan terjadi bencana. Termasuk, berpartisipasi aktif dalam kegiatan mitigasi, seperti ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.

“Apalagi, selama ini edukasi dan mitigasi juga sudah kerapkali diberikan dengan melibatkan sejumlah warga,” ungkapnya. (kom/rio/gie)

Diantara lembaga itu, yakni SMA Negeri 1 Panji, MAN 2 Situbondo, SMA Negeri 1 Situbondo, SMP Negeri 1 Situbondo, SMP Negeri 1 Suboh, SMA Negeri 1 Suboh dan SMP 1 Banyuglugur. Gerakan Nasional Aksi Bergizi, ini merupakan intervensi pemerintah dalam rangka mencegah stunting sejak dini sebelum kelahiran. Aksi bergizi untuk di kalangan pelajar, dilakukan pemberian tablet penambah darah, khususnya untuk remaja putri .

Kepala Sekolah MAN 2 Situbondo, Mohammad Faris, mengatakan jika pihaknya sangat mendukung dengan adanya Gerakan Nasional Aksi Bergizi, yang melibatkan para pelajar. “Tentu, dengan adanya program pemerintah ini, saya selaku pimpinan di MAN 2 pasti mendukung. Karena program kegiatan Gerakan Nasional Aksi Bergizi, ini sangat penting disosialisasikan sejak dini, khususnya bagi remaja putri,” ujar Faris.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dengan mengetahui masalah stunting sejak dini, tambahnya, maka diharapkan para remaja ke depan sudah bisa mengantisipasinya ketika telah berkeluarga. Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya akan terus mengedukasi para muridnya tentang penting pola hidup sehat, makan yang bergizi dan pentingnya mengerti tentang Stunting.

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Situbondo, Winarto, pihaknya merasa sangat beruntung bisa terlibat dalam kegiatan ini. “Pengertian stunting dan pemahamannya, adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi remaja putri. Dengan demikian, para remaja putri kelak jika sudah berkeluarga, maka akan mampu mencegah agar tidak terjadi Stunting,” ungkap Winarto.

Ke depan, tambahnya, kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin sekolah. “Seperti senam pagi bersama, sarapan pagi bersama dan minum tablet penambah darah bersama bagi siswi. Dengan demikian, kami berharap ke depan angka stunting di Kabupaten Situbondo bisa semakin teratasi,” ujarnya.

Kegiatan Gerakan Nasional Aksi Bergizi, dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Kesehatan RI. Serangkaian kegiatan itu, diawali senam bersama serta sarapan pagi bersama secara serentak. (her/gie)

Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara dalam arahannya mengatakan bahwa berdasarkan survai tindakan Polri sudah sesuai dengan Presisi. Namun demikian, masih banyak tugas-tugas Polri yang harus diselesaikan dengan baik. “Oleh karena itu, Polri harus bekerja lebih hati-hati dan bekerjalah dengan presisi,” kata Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo dalam amanahnya mengatakan, bahwa ke depan tugas Polri kian berat. Dan tentu saja, kian banyak. “Pertama pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Kedua, kita juga harus waspada pada situasi ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan yang harus kita hadapi bersama,” jelas Presiden RI.

Presiden Joko Widodo meminta Polri harus tetap mengedepan Kamtibmas agar bisa lebih kokoh lagi dalam menghadapi tantangan-tantangan di massa mendatang. “Kita juga harus siap menghadapi tantangan kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan oleh pelaku kejahatan,” tuturnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, mengatakan sebagaimana amanah yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, tugas dan peran Polri saat ini sangat berat dan diharapkan mampu memberikan dukungan dalam pelaksanaan agenda agenda nasional. “Amanah yang disampaikan bapak presiden, Polri harus mampu mengawal penegakan hukum secara profesional dan humanis serta melaksanakan Kamtibmas secara baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Polri juga dituntut harus lebih pintar menghadapi kejahatan teknologi terbaru. Dan yang tidak kalah pentingnya Polri harus mampu bersinergi dengan semua unsur baik itu unsur pemerintahan maupun unsur masyarakat, tokoh agama, kyai dan ulama.

“Dengan semangat presisi dan mendapat dukungan dari rekan-rekan TNI, Kejaksaan, Pengadilan, DPRD, Pemkab Situbondo serta mendapat dukungan doa dari para kiai dan ulama serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Situbondo, Polri saat ini dituntut untuk aktif dalam program pemulihan ekonomi nasional,” kata Kapolres Situbondo.

Lebih lanjut AKBP Andi Sinjaya mengatakan, untuk menghadapi agenda nasional dan menghadapi situasi krisis ekonomi, krisis pangan bahkan krisis energi, Polri dituntut untuk terus menjaga stabilitas dan produktivitas serta bersama-sama menjaga keselamatan masyarakat dalam berbagai situasi. “Selain itu, kita juga dituntut persuasif, humanis dan meningkatkan kewaspadaan, kecepatan dan ketegasan dalam menangani setiap permasalahan-permasalahan yang ada menjelang tahun politik. Ke depan Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks. Namun, saya yakin dan percaya ini semua akan didukung oleh seluruh pihak dalam mengatasi persoalan tersebut di atas,” ujar AKBP Andi. (gie)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karna Suswandi mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, yang segera mengoperasikan rute pelayaran Jangkar-Lembar. “Saya menyambut baik rute baru Jangkar-Lembar ini. Karena dengan adanya rute tersebut, akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Jangkar,” ujar Bupati Karna.

Pria yang akrab disapa Bung Karna menambahkan, rute pelayaran Jangkar-Lembar itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Santri Pancasila. “Karena di situ, nantinya banyak warung-warung yang tumbuh dan berkembang baik. Kedua, akan ada pekerjaan baru, seperti kemarin ada kapal dari Lembar ke Jangkar itu ada tukang ojek mendadak,” tegasnya.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Untuk itu, Bung Karna menambahkan, Pemkab Situbondo terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana di Pelabuhan Jangkar. “Setelah dilakukannya uji coba kemarin, dapat saya sampaikan kita telah melakukan perbaikan besi-besi tiang listrik dan telepon,” bebernya.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPR Bondowoso ini menjelaskan, untuk perbaikan jalan masuk ke Pelabuhan Jangkar, tinggal menunggu provinsi. “Sebab, asetnya sudah kita serahkan ke Pemprov berikut dengan perencanaannya. Sehingga, Pemprov Jatim tinggal melakukan pengerjaannya,” paparnya.

Sementara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Kemenhub RI, Irjen Pol (Purn) Drs Budi Setiyadi, SH, MSi, menyampaikan bahwa pengoperasian rute pelayaran Jangkar-Lembar hanya tinggal menunggu surat keputusan (SK) penetapan tarif. “Saat ini penetapan surat keputusan (SK) tarif dan lintasan, sudah di Biro Hukum Kemenhub. Saya harap, secepatnya segara selesai, sehingga rute pelayaran Jangkar-Lembar segera beroperasi,” terangnya. (her/sit)

Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Anom Antono, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kondisi pandemi memang jauh berbeda dengan sebelum pandemi. Dimana, ruang yang dahulu terbuka bagi seniman untuk bebas berekspresi, kini dibatasi.

“Kita tidak boleh berkumpul dan penonton tidak boleh terlalu banyak. Sedangkan segmen dari teman-teman seniman mayoritas di wilayah pedesaan, sehingga di saat pandemi terasa sekali imbasnya bagi seniman dan kelompok budaya,” ujarnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Kalau mengacu pada data tahun 2019, berdasarkan nomer induk kesenian yang dikeluarkan, ada sekitar 720 kelompok kesenian di Kabupaten Jombang. “Terdapat 720 kelompok kesenian di Kabupaten Jombang. Mulai dari wayang, karawitan, elektone, orkes dan lain sebagainya. Mereka sangat merasakan dampak pandemi,” ungkapnya.

Agar kegiatan kebudayaan bisa tetap eksis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan, mencoba memfasilitas sebagian kelompok-kelompok budaya bisa tampil secara virtual. “Tahun 2021, kita sudah melaksanakan beberapa kali pentas seperti wayang kulit serta Karawitan secara virtual. Semua tergantung izin dari gugus tugas covid,” tuturnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap memberikan kesempatan karena sifatnya hanya memfasilitasi selama tetap menjaga prokes serta ada filter supaya penonton tidak membludak. (azl/sit)

Dalam kunjungan virtual itu, Lapas Kelas IIA Pamekasan menyediakan android. Penyediaan sarana handphone Android, dimaksudkan untuk menjembatani karena kunjungan langsung sementara dilarang. Larangan tersebut mengikuti anjuran pemerintah pusat.

“Layanan kunjungan online sesuai dengan keputusan Dirjen tentang pelaksanaan kunjungan pada masa pandemi Covid-19. Kunjungan langsung tatap muka tidak diperbolehkan. Maka, kemudian diadakan kunjungan secara online, walaupun masih terbatas pada 3 komputer di ruang perpustakaan. Sekarang, kita tambahkan 9 Android dan 1 telfon genggam,” ungkap Kepala Lapas Kelas II-A Pamekasan, Seno Utomo.

Adanya telepon android, tambahnya, bertujuan agar warga binaan itu bisa memanfaatkan untuk bertemu secara daring dengan keluarganya. Waktu yang disediakan sekitar 5-10 menit, dengan tekhnis mendaftar pada patugas pada jam buka mulai pukul 08.00.

“Pelaksanaannya dengan sistem antrian siapa pendaftar pertama dan seterusnya nanti jam 08.00 sampai jam 11.30. Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat jam 08.00 hingga 11.00. untuk siang pukul 13.00 hingga 14.00. Siapa yang dihubungi, warga binaan siapa, nomernya siapa, tiap bulan akan kita laporkan ke kantor wilayah berapa warga binaan yang memanfaatkannya,” paparnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Seno menambahkan, android berguna untuk mengobati rasa rindu warga binaan pada keluarga dengan ketersediaan wartel gratis. Kalapas menegaskan agar warga binaan memanfaatkan sarana yang disediakan dengan benar dan tidak memanfaatkan teknologi untuk melakukan pelanggaran. 

“Warga binaan tinggal menggunakan karena ini gratis. Dan, semisal ada penyalahgunaan dari awal sudah terdeteksi atau deteksi dini terkait dengan penggunaan android di Lapas. Misalnya ada penggunaan narkoba oleh napi. Jangan sampai memanfaatkan situasi ini untuk tidak baik, maka dari awal sudah terdeteksi,” tutur Kalapas saat di wawancara.

Salah satu warga binaan lapas, Yudo, yang tersandung kasus narkoba berterima kasih dengan layanan alternatif yang disediakan Lapas. Sebab, bisa memudahkan para napi untuk mengetahui keadaan keluarganya.

Peria asal Surabaya berumur 29 tahun yang beralamat di Jl Pucangan II, itu berharap agar fasilitas handphone ditambah. Mengingat, banyaknya napi yang ingin berinteraksi dengan keluarga.

“Harapan kepengen ditambah fasilitas ini karna banyak. Tapi saya berterima kasih sudah bisa mendapat layanan ini, Karen dengan layanan ini kami bisa nyambung keluarga kalo kangen bisa video call,” ungkapnya saat di wawancara. (udi/srd/gie)