Memontum Sidoarjo – Tim majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo akhirnya memutus Bupati Sidoarjo nonaktif, Saiful Ilah dengan hukuman vonis hukuman 3 tahun penjara. Terdakwa yang sudah menjabat di Sidoarjo selama hampir 20 tahun ini, dinyatakan tim majelis hakim bersalah dan dijatuhi hukuman penjara maupun denda dalam sidang dugaan suap sejumlah proyek fisik di Sidoarjo Tahun 2019 itu.

“Dengan ini mengadili terdakwa Saiful Ilah, terbukti dalam dakwaan alternatif kedua pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP. Kami menjatuhkan pidana hukuman tiga tahun penjara kurungan dan denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Juanda, Sidoarjo, Senin (05/10/2020) petang.

Vonis tim majelis hakim ini, lebih ringan satu tahun dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat sidang tuntutan. Dalam sidang tuntuan sebelumnya, JPU KPK menuntut Saiful Ilah hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Jika denda Rp 200 juta tidak bisa dibayarkan, maka akan digantikan dengan hukuman selama enam bulan penjara.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo lainnya diadili atas dugaan kasus suap sejumlah proyek infrastruktur Tahun 2019 di Pemkab Sidoarjo. Mereka diduga menerima suap dari dua pengusaha kontraktor, yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi dengan tujuan memenangkan sejumlah proyek fisik itu. Diantaranya proyek Wisma Atlet, Pasar Porong, Pembangunan Jalan Candi-Prasung, dan Peningkatan Jalan Karangpisang, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran.

Bupati Sidoarjo Nonaktif, Saiful Ilah langsung mengajukan banding usai mendengarkan putusan dan berdialog dengan penasehat hukumnya. “Kami akan mengajukan banding majelis,” tandasnya.

Sementara tiga anak buah Bupati Sidoarjo Nonaktif yakni Sunarti Setyaningrum (Naning) divonis 1,5 tahun penjara, Sangaji Sanajihitu dan Yudhi Tetrahastoto masing-masing divonis 2 tahun penjara dalam sidang putusan yang hanya selisih beberapa jam itu. (wan/syn)

Hanya saja dalam putusan ini, Lilik tidak menjalani hukuman di balik jeruji besi melainkan tetap sebagai tahanan kota. Akhir persidangan, pihak kuasa hukum Lilik belum memutuskan apalah akan banding atau tidak. Mereka memanfaatkan waktu 7 hari untuk pikir-pikir.

Berlian Ganesi SH MH, kuasa hukum Lilik, usai persidangan mengatakan pihaknya menghornati putusan pengadilan dan masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak. ” Kami hormati putusan majelis yang memutus klien kami bersalah dengan hukuman 2 tahun dan 6 bulan tetap dengan tahanan kota. Tim kuasa hukum masih memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir,” ujar Ganesi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lilik S S.E (48) warga Jl Candi Sari, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu (13/5/2020) siang, jalani sidang pidana perdanya di PN Malang. Lilik menjadi terdakwa dan berstatus tahanan kota atas dakwaan dugaan Pasal 263 Ayat 2 KUHP dan Pasal 266 Ayat 1 KUHP.

Sebelumnya dia telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh pihak istri sah Sagit, pengusaha ban di Kota Malang, terkait menggunakan surat nikah palsu untuk mengurus akte kelahiran anaknya. Surat nikah tersebut tidak pernah tercatat di KUA Wonokromo Surabaya.

Sementara itu Lilik mengatakan bahwa surat nikah itu yang memberikan adalah Sagit Kusnobianto hingga digunakan juga untuk mengurus akte kelahiran anaknya. Dia mengatakan mengetahui bawa surat nikahnya palsu pada Tahun 2018 setelah kasus ini mencuat. Yakni setelah 13 tahun dirinya dinikmati oleh Sagit Kusnobianto. Bahkan hasil dari hubungan ini telah lahir seorang anak perempuan.

Sementara itu Achnis Marta SH , kuasa hukum Rosiana Purnomo, istri dari Sagit Kusnobianto, mengatakan bahwa dirinya yang melaporkan kasus pidana ini ke Polda Jatim.

” Surat nikah itu tidak tercatat di KUA Wonokromo. Pak Sagit sudah saya tanya bahwa dia bukan pembuat surat nikah itu. Namun dirinya pernah diminta tanda tangan di kertas kosong. Saat itu Lilik beralasan akan diketik untuk diserahkan ke RT agar Satpam tidak tanya segala macam kalau Pak Sagit datang ke rumahnya,” ujar Achnis. Achnis adalah orang yang menyaksikan sendiri bahwa surat nikah itu tidak terdaftar di KUA Wonokromo. (gie/yan)

Putusan ini tentunya lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebab dalam persidangan sebelumnya, JPU M Herianto SH menuntut Ery selama 20 tahun penjara karena tergolong sadis dan meresahkan masyarakat. Yakni dengan ancaman maksimal dari Pasal 80 Ayat 3 dan 4 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan lainnya karena Ery tidak ada permintaan maaf kepada ibu korban dan keluarga besarnya.

Kasi Pidum Wahyu Hidayatullah SH dan JPU M Herianto SH. (gie)

Terkait vonis 17 tahun penjara ini, Ery yang dihadirkan secara virtual video call, menerima putusan tersebut. Kendati Ery menerima putusan itu, namun tidak untuk JPU yang merasa vonis lebih ringan dari tuntutannya. Di akhir perasidangan Herianto SH mengatakan masih pikir-pikir terkait vonis ini.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Malang Wahyu Hidayatullah SH mengatakan bahwa vonis 17 tahun penjara untuk terdakwa ini adalah 2/3 dari tuntutannya yakni 20 tahun penjara. “Kita masih menunggu petunjuk dari pimpinan apakah akan ada upaya hukum lagi atau tidak. Masih ada waktu selama 7 hari,” ujar Wahyu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, setelah sempat ber alibi dengan mengatakan kalau Agnes Arlita (3) anak tirinya tewas karena tenggelam, Ery Age Anwar (36) warga asal Sukoharjo, Jawa Tengah, akhirnya mengakui perbuatannya pada Kamis (31/10/2019) malam. Dia mengaku bahwa bermula saat Agnes buang air di celana. Ery kemudian memasukan Agnes ke kamar mandi dan mengguyurnya dengan air sambil marah-marah.

Tidak hanya itu, saat si kecil ketakutan sambil bilang iya ayah-iya ayah, tidak menbuat Ery berbelas kasihan. Bahkan saat Agnes terjatuh tertelungkup, dia menginjak 2 kali dibagian punggung. Saat Agnes merintih kesakitan sambil membalikan badan, giliran perutnya yang diinjak oleh ayah tirinya tersebut hingga membuat nafasnya tersengal-sengal.

Penderitaaan Agnes tidak selesai disitu. Ery yang sudah kalut membakar kaki Agnes di atas kompor gas hingga mengalami luka bakar. Akibat injakan kaki tersebut ada pendarahan pada perut korban dan robekan pada usus besarnya hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Kejadian ini berawal saat korban buang air besar di celana. Saat itu Ery yang hanya berdua bersama Agnes langsung membawany ke kamar mandi. Tubuh kecil Agnes diguyur air hingga tetjatuh. Saat itulah Agnes jatuh tertelungkup. Bukannya merasa kasihan, Ery malah menginjak punggung Agnes sebanyak 2 kali.

Selanjutnya dia menginjak perut Agnes hingga gadis kecil ini kejang-kejang dan sulit bernafas. Saat tubuhnya mengigil Ery menjadi panik hingga membawanya di atas kompor. Rencananya hendak dipanaskan malah membuat luka bakar pada kaki Agnes. Saat dilarikan di RD Reva Husada. Kepada ibu korban, Ery mengaku kalau Agnes meninggal akibat tenggelam di bak kamar mandi. (gie/yan)

Miftahul Effendy yang datang di pengadilan sebagai saksi menjelaskan kronologi saat kejadian. Ia menjelaskan, jika secara umum belok biasa dan pelan, namun Hilmi datang tiba-tiba hingga remnya tak mampu berhenti dan menabrak.

“Dari jarak 10 meter saya baru tahu kalau ada motornya, saya sudah ngerem, tapi ndak nutut. Lampu sign nggak jelas, pas deket baru lihat. Saya juga sudah menghindar, sampai jatuh ke kiri. Sampai ada yang sobek, kaki retak dan tangan terkilir,” kata Miftakhul saat bersaksi di ruang pengadilan, Rabu (30/1/2019).

Terkait meninggalnya Umi yang diduga menjadi korban dari kecelakaan, Miftakhul menyampaikan, jika meninggalnya Umi di rumah, bukan di rumah sakit. Dan hilangnya umur Umi bukan karena kecelakaan, melainkan penyakit pribadi.

“Meninggalnya tiga bulan kemudian setelah kecelakaan. Meninggalnya juga bukan karena kecelakaan, tapi indikasi kena gula dan terakhir kena paru-paru basah sebelum kejadian. Karena sudah diperiksa tidak ada gagar otak dan patah tulang,” ujarnya.

Sepeninggalnya Umi, Mifthakul mengaku telah berusaha beritikad baik dengan keluarga korban (Umi) dan Hilmi. Bahkan ia telah mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih Rp 10 juta untuk mengganti rugi.

Bagaimana tidak, sebelumnya JPU telah mendakwa Apeng Pasal 372-378 KUHP dan menuntut Apeng dengan 4 tahun penjara. Irma Sagita, istri Apeng, tak bisa menahan tangis bahagia setelah mengetahui kalau suaminya divonis bebas. Wanita berkulit putih ini beberapa kali terlihat memeluk Apeng. Begitu juga dengan pihak keluarga yang lain.

Sumardhan SH, kuasa hukum Apeng mengatakan bahwa memang dari awal permasalahan ini adalah dari perjanjian hutang piutang maka bukanlah pidana melainkan perdata. “Ini awalnya hutang piutang dan saksi tidak ada yang melihat langsung. adanya jual beli. Ini bukan tindak pidana. Tidak ada unsure tindak pidana,” ujar Sumardhan.

Pihaknya berharap, JPU tidak melakukan kasasi karena sudah memahami fakta otentik dalam persidangan. “Kalau kami berharap JPU tidak menggunakan haknya, karena sudah memahami fakta otentik. Begitu juga dengan pelapor yang tak lain adalah kakak iparnya, juga harus mau memahami. Sebab permasalahan ini dilahirkan dari suatu perjanjian hutang piutang. Begitu juga akte jual beli yang digunakan sebagai dakwaan yakni akte jual beli Hadian Ramadhan terkait sertifikat 102 tahun 2005. Akte Hadian yang digunakan oleh JPU dinyatakan tidak benar oleh majelis hakim. Bahwa saat itu sertifikat dijaminkan di Bank Permata, jadi tidak benar ada perjanjian jual beli itu,” ujar Sumardhan.

Meskipun divonis bebas, namun Apeng tetap kembali ke LP Lowokwaru untuk menjalani sisa hukumannya dalam kasus sebelumnya. Namun dalam waktu dekat, Sumardhan akan mengurus PB (Pembebasan Bersyarat) untuk Apeng.

“Karena masih terkait perkara yang satu, kami secepatnya akan mengurus PB. Saat putusan bebas ini, kami terima segera saja kami kirim surat resmi ke LP. BP nya akan kami urus kembali. Sebab Apeng harusnya sudah bebas sejak beberapa bulan lalu. Kami ucapkan terimakasih kepada majelis hakim,” ujar Sumardhan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Apeng adalah adik ipar dari Chandra Hermanto. Apeng dilaporkan kasus 372-378 KUHP, terkait dugaan penggelapan sertifikat. Pihak Chandra menyebutkan bahwa sebelumnya 4 sertifikat tersebut dijaminkan oleh Apeng di Bank Permata Solo. Karena tidak bisa membayar, 4 sertifikat itu hendak dilelang. Apeng kemudian menjual 4 tanahnya tersebut dan sudah dilunasi oleh Chandra sebesar Rp 4,250 miliar Tahun 2009. Saat ini masih ada 1 sertifikat yakni no 102 yang masih berada di tangan Apeng.

Sementara itu, Apeng mengatakan tidak ada jual beli melainkan hutang piutang. Saat itu dia meminjam uang kepada Chandra untuk menebus 4 sertifikat miliknya yang berada di Bank Permata. (gie/yud)

Putusan majelis hakim untuk mantan Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Sidoarjo ini, jauh lebih ringan dibandingan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rochida Ali Martin dan Sri Wahyuningsih yang menuntut terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang tuntutan sebelumnya, Senin (13/02/2018) malam lalu.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Unggul Warso Mukti itu terdakwa yang juga mantan Sekretaris DPD Golkar Sidoarjo ini terbukti bersalah menerima aliran dana dari Rp 75 juta dari perusahaan milik Pemkab Sidoarjo Tahun 2016 lalu saat rencana perubahan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang berakhir gagal lantaran tak disetujui DPRD Sidoarjo.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan memerintahkan terdakwa untuk menjalani hukuman masa penahanan itu,” ucap Ketua Majelis Hakim, Unggul Warso Mukti saat sidang putusan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 20 Tahun 2002. Hal-hal yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya, tidak pernah menjalani hukuman serta menjadi tulang punggung keluarga.

“Sebagai anggota dewan terdakwa tak seharusnya menerima uang itu,” tegasnya.

Sementara menanggapi putusan yang jauh lebih ringan itu, Kasi Pidsus, Kejari Sidoarjo, Adi Harsanto mengaku masih pikir-pikir atas putusan itu. Pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk berpikir bakal mengajukan banding atau tidak.

“Kami belum ambil sikap. Kami masih pikir-pikir selama 7 hari,” tandasnya.