Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa sekolah tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi sekolah khusus bagi siswa berprestasi di bidang olah raga. Dengan konsep pendidikan yang menyeimbangkan capaian akademik dan prestasi non akademik.

“Kalau memang diizinkan pimpinan dan disetujui semua pihak, saya ingin SMP Garuda ini khusus untuk anak-anak berprestasi olah raga. Saya juga punya cita-cita dari dahulu memang, untuk SMP Garuda khusus untuk Kota Malang,” jelas Suwarjana, Senin (09/02/2026) tadi.

Menurutnya, banyak atlet muda di Kota Malang yang memiliki potensi besar, namun belum tertata secara optimal. Selain minimnya wadah pembinaan berkelanjutan, para atlet pelajar juga kerap tertinggal secara akademik akibat padatnya jadwal latihan.

“Anak-anak olahraga ini sebenarnya punya kecerdasan, hanya waktunya untuk belajar kurang karena latihan. Itu yang ingin kita tata,” ucapnya.

Baca juga :

Suwarjana mencontohkan, atlet renang maupun sepak bola yang harus memulai latihan sejak pagi hari, sehingga kerap kelelahan saat mengikuti pelajaran di sekolah reguler. Melalui SMP Garuda, jadwal latihan dan pembelajaran akan disusun secara seimbang.

“Nanti jelas kapan waktunya belajar, kapan waktunya latihan. Jadi akademik dan prestasi olahraga bisa berjalan seimbang,” katanya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa SMP Garuda dirancang dengan konsep boarding school, sehingga pembinaan siswa dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain fisik, siswa juga akan dibekali kemampuan akademik dan cara berpikir strategis.

“Pemain sepak bola jangan hanya mengandalkan otot. Secara akademik juga harus bagus, supaya bisa mengambil keputusan dengan cerdas di lapangan,” tambahnya.

Meski begitu, Suwarjana menegaskan bahwa rencana SMP Garuda masih dalam tahap awal. Hingga kini, Disdikbud belum diminta secara resmi untuk memberikan saran staf atau menyusun nota dinas kepada pimpinan daerah.

“Untuk saat ini belum diminta masukan secara formal. Kalau nanti diminta, kami siap memberikan saran staf dan menyusun proposal. Sehingga, kalau di tahun 2026 ini masih belum,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut secara prinsip dirinya sepakat apabila kedua urusan tersebut berdiri sebagai dinas mandiri. Itu karena, menurutnya beban tugas dan tanggung jawab urusan ketenagakerjaan tergolong sangat besar, sehingga idealnya dikelola oleh perangkat daerah tersendiri.

Namun, jika Disnaker dipisah, maka DPMPTSP juga harus berdiri sendiri sesuai amanah undang-undang. “Kalau Naker berdiri sendiri, PMPTSP juga harus berdiri sendiri. Karena undang-undang memang mengamanatkan bahwa perangkat daerah yang mengampu perizinan tidak boleh digabung dengan dinas lain,” ujar Arif, Selasa (23/12/2025) tadi.

Meski terpisah secara kelembagaan, Arif menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap harmonis antara Disnaker dan DPMPTSP. Dirinya mencontohkan, sejumlah daerah di Jawa Timur yang mengalami kendala akibat buruknya koordinasi antar dua dinas tersebut.

“Ketika investasi masuk, ada daerah di mana Kepala Disnaker-nya tidak tahu karena tidak ada komunikasi dengan PMPTSP. Akhirnya seperti orang buta di jalan, tidak tahu izinnya sudah keluar atau belum,” katanya.

Baca juga :

Arif juga menilai, kondisi itu berpotensi merugikan pengawasan ketenagakerjaan, terutama dalam pemenuhan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek investasi. Terkait kebutuhan anggaran, dirinya memperkirakan setiap dinas yang berdiri sendiri, membutuhkan alokasi sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar pertahun.

Sementara khusus untuk DPMPTSP, anggaran operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) dipastikan tetap, yakni sekitar Rp 1,5 miliar pertahun. “Anggaran MPP itu sudah fixed, untuk operasional satu tahun, termasuk karyawan, kebersihan, keamanan, listrik, air dan internet,” tambahnya.

Jika pemisahan terealisasi, Arif menyebut tugas dan fungsi akan tetap sama, hanya dipisahkan secara institusional. Unit kerja terkait ketenagakerjaan nantinya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Disnaker.

“Target saya, kalau nanti 2030 diteruskan ke Kepala Disnaker yang baru, tanggung jawab itu sudah bukan di saya lagi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, menurutnya pembahasan terkait pemekaran tersebut sudah dilakukan bersama DPRD Kota Malang. Namun, untuk kepastian waktu pelaksanaannya dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Bagian Organisasi Setda Kota Malang.

“Rumahnya sudah disiapkan, kantor juga sudah dinilai apakah memungkinkan. Tinggal proses kebijakannya saja,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan bahwa moda angkutan sekolah gratis tersebut masih sangat dibutuhkan oleh para pelajar. Terutama, bagi siswa dari wilayah pinggiran menuju sekolah di kawasan kota.

“Yang jelas, untuk Disdikbud, sementara ini moda angkutan gratis bagi siswa masih dibutuhkan. Yang selama ini berjalan armadanya adalah bus dan elf sekolah,” ujar Suwarjana, Selasa (21/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa armada bus dan elf sekolah tersebut selama ini beroperasi sejak pukul 05.15 WIB dengan rute yang telah diatur. Namun, apabila nantinya armada tersebut dijadikan feeder Trans Jatim, kemungkinan besar di bawah kendali Pemprov Jatim.

“Mudah-mudahan pengoperasionalannya bisa sama seperti sekarang, karena siswa sangat bergantung pada ketepatan waktu,” katanya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa para sopir bus sekolah juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap para pelajar yang diantar. Termasuk, jika terjadi kendala di jalan. “Kalau ada macet atau kendala yang membuat siswa terlambat, driver akan turun langsung mengizinkan ke pihak sekolah. Jadi, anak-anak tidak disalahkan,” ucapnya.

Baca juga :

Meski begitu, Suwarjana mengaku belum mengetahui alasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang mempertimbangkan bus sekolah sebagai opsi armada pendukung Trans Jatim. “Kami belum tahu. Kemarin baru ada satu kali rapat, dan saya tidak bisa hadir langsung. Jadi laporan yang kami terima, bus sekolah masih dalam tahap kajian untuk dijadikan armada TransJatim,” tambahnya.

Suwarjana pun berharap, jika wacana itu benar terealisasi, pemerintah harus memastikan ada armada pengganti yang layak untuk kebutuhan antar-jemput pelajar. “Kalau nanti angkot yang dijadikan pengganti, mudah-mudahan ada peremajaan. Supaya tetap aman dan nyaman bagi anak-anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang tengah menyiapkan mekanisme feeder Trans Jatim, termasuk kemungkinan menggunakan bus sekolah. “Kami sedang menyiapkan mekanisme kebutuhan feeder untuk mendukung Trans Jatim. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggunaan bus sekolah yang selama ini dikelola Disdikbud,” ujar Jaya.

Menurutnya, langkah itu dilakukan karena keterbatasan anggaran dalam menyiapkan armada feeder baru, sementara permintaan masyarakat terhadap Trans Jatim diprediksi cukup tinggi. “Konversi bus sekolah ini masih kajian awal. Kami perlu komunikasikan lebih lanjut dengan Disdikbud, termasuk efektivitas dan kebutuhan operasionalnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, nantinya Trans Jatim dijadwalkan akan mulai beroperasi di Kota Malang pada akhir November 2025. Sedangkan, untuk anggaran kebutuhan feeder, direncanakan baru disiapkan pada tahun 2026 mendatang. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa wacana tersebut muncul karena banyak orang tua yang kesulitan untuk membeli sepatu hitam. Apalagi, saat ini harga sepatu semakin mahal.

“Kalau memang itu bisa dan dananya dari APBD mencukupi, ya bagus. Karena masyarakat selama ini juga sulit mencari sepatu hitam sesuai ketentuan,” ujar Suwarjana, Jumat (12/09/2025) tadi.

Baca juga :

Namun, Suwarjana menegaskan bahwa program sepatu gratis tersebut masih belum bisa direalisasikan pada tahun 2025 ini. Karena anggaran yang ada di Disdikbud telah terplot sejak awal.

“Kalau kami di dinas pendidikan tahun ini sudah terplot, jadi sementara belum ada. Nanti tim anggaran yang akan membahas,” katanya.

Meski begitu, peluang pengajuan tetap terbuka. Disdikbud berencana membahasnya dalam forum internal Pemkot maupun bersama DPRD Kota Malang.

“Tetap kami perhitungannya ada, nanti akan kami ajukan. Kebutuhan anggaran yang diajukan berada di kisaran Rp 2 hingga Rp 3 miliar, menyesuaikan mutu sepatu yang akan disediakan,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

“Jadi kita belum melakukan pembahasan soal perubahan SOTK. Setelah proses efisiensi anggaran selesai, baru kami bahas. Intinya, kita harus pastikan dulu kondisi keuangan di Kabupaten Trenggalek stabil,” kata Doding, Selasa (11/03/2025) tadi.

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, pentingnya kehati-hatian dalam merancang kebijakan baru, agar tidak memperberat beban keuangan daerah. “Jangan sampai kebijakan ini mempengaruhi anggaran secara signifikan. Kalau harapan kami, lebih baik ada penggabungan, bukan penambahan dinas baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan bahwa pemisahan dinas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah. Salah satu yang diusulkan, adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menjadi dua instansi. Yaitu pengelolaan aset dan keuangan untuk mengoptimalkan potensi aset daerah dan mendukung indeks pencegahan korupsi.

Baca juga :

Mas Ipin-sapaan akrabnya menambahkan jika Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) juga akan dipecah menjadi dua. Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olah Raga. “Untuk optimalisasi pengelolaan aset daerah, kita perlu kiranya pemisahan Bakeuda. Sementara pemisahan Disdikpora, dimaksudkan untuk lebih memperkuat peran pemuda serta meningkatkan pendapatan melalui fasilitas olah raga,” jelas Bupati Arifin.

Kemudian, sambungnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup akan menjadi dinas tersendiri untuk mendukung target Net Zero Carbon Trenggalek, sedangkan Bidang Cipta Karya akan digabung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Selanjutnya, Badan Riset Daerah, rencana pembentukan badan ini bertujuan memperkuat inovasi dan penelitian daerah sebagai landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan. “Kita ingin setiap sektor lebih fokus dan maksimal dalam menjalankan fungsinya, terutama untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang,” tambahnya. (mil/gie)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa stadion baru itu nantinya akan dibangun di sisi timur Kota Malang, atau di wilayah Kecamatan Kedungkandang. Lokasi itu dipilih, agar berdekatan dengan akses jalan tol di wilayah Madyopuro, Kota Malang.

“Beberapa investor memang ingin membangun stadion baru di Kota Malang. Ini stadion baru dan karena memang mereka melihat potensi dari keolahragaan dan prestasi yang ada di Kota Malang, itu sangat baik,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Senin (19/02/2024) tadi.

Baca juga :

Dalam hal ini, Pj Wali Kota Wahyu membuka peluang bagi siapa saja, yang ingin terlibat atau menjadi investor. Apabila, pembangunan dilakukan di aset milik Pemkot Malang, maka menurutnya harus ada kerja sama yang baik. Meskipun mengenai penentuan lokasinya, itu masih dalam tahap pembicaraan.

“Saya silahkan kalau mau di aset pemerintah. Tapi, harus ada kerja sama,” katanya.

Kemudian, Pj Wali Kota Wahyu berharap agar nantinya stadion baru tersebut juga dapat difungsikan sebagai sport center. Sehingga, tidak hanya menjadikan stadion sebagai tempat pertandingan olah raga saja, namun juga pusat kegiatan olah raga beragam serta dapat meningkatkan kualitas dan variasi kegiatan olah raga di Kota Malang.

“Iya kita lakukan nanti bisa jadi sport center. Saya minta sekaligus saja, bukan hanya nasional tapi Internasional standart FIFA nanti,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Tentunya penting dilakukan kajian dari segi sosial, terutama dalam menilai kesiapan pedagang untuk menempati Pasar Terpadu. Terutama dengan komunikasi yang kuat bersama seluruh stakeholder, terutama juga pedagang dan harus dilakukan secara detil,” kata Arief, Selasa (09/01/2024) tadi.

Menurutnya, di wilayah timur Kota Malang, juga terdapat dua proyek yang pemanfataannya masih belum optimal. Yakni, Terminal Hamid Rusdi dan Gedung Islamic Center.

“Agar nantinya pembangunan Pasar Terpadu tidak seperti ke dua proyek itu, maka kami meminta Pemkot Malang benar-benar melakukan kajian terlebih dahulu sebelum wacana itu disampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.

Baca juga :

Ditambahkan Arief, jika pembangunan Pasar Terpadu itu hanya untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), itu menurutnya tidak sesuai. Sebab, PKL cenderung mendatangi pusat keramaian, termasuk ruas jalan sekitar pasar.

“Lebih tepat jika rencana ini dimaksudkan untuk memfasilitasi PKL agar memiliki tempat berjualan yang tetap, tanpa harus berpindah-pindah. Namun, jika ingin mengubah PKL menjadi pedagang pasar, diperlukan piranti hukum dan penegakan yang tegas,” tambahnya.

Selain itu, wacana tersebut menurutnya dapat disebut urgent jika dimaksudkan untuk mengurai kemacetan. Terutama, pada ruas jalan di tengah Kota Malang yang saat ini masih sering dilalui oleh kendaraan dengan muatan tonase besar.

“Sangat dibutuhkan (untuk terminal barang), sehingga masuk ke kota dengan kendaraan kecil. Dampak positifnya disamping untuk peningkatan perekonomian juga mengurangi keruwetan lalu lintas di jalan jalan Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menyampaikan bahwa bila dihitung untuk jumlah siswa di SDN Sisir 2, itu perkelas tidak sampai 20 anak. Dimana, dengan jumlah tersebut sangat berpengaruh dengan dana bantuan operasional sekolah nasional (BOSNas). Kemudian, itu juga sangat berpengaruh terkait kesejahteraan guru.

“Karena jumlah siswa di SDN Sisir 2 sedikit, makanya kami menyetujui bila SDN Sisir 2 dimerger dengan SDN Sisir 5. Mengingat, ini sangat berpengaruh dengan semua aspek,” terangnya di Gedung DPRD Kota Batu, Selasa (04/07/2023) tadi.

Meski begitu, ujarnya, Dinas Pendidikan harus melakukan langkah-langkah cermat. Diantaranya, yaitu memanggil kepala sekolah dan guru pengajar untuk diberikan penjelasan.

Baca juga :

“Yang jelas, selesaikan dahulu di Dinas Pendidikan dengan internal SDN Sisir 2. Harus jauh-jauh hari diberikan penjelasan, supaya pihak dari SDN Sisir 2 mengerti maksud dan tujuan mengapa dimerger ke SDN Sisir 5,” ujarnya.

Atas kekurangan siswa di SDN Sisir 2, tegas Didik, bisa menjadi instrospeksi sekolah tingkat dasar yang lain. Dalam pengertian, mengapa di sekolahnya kekurangan siswa, namun di sekolah lain siswanya banyak dan diminati orang lain. “Kejadian ini, harus menjadi instrospeksi bagi sekolah dasar lain. Jadi, semua elemen sekolah harus kreatif supaya sekolahnya maju,” tambahnya.

Sementara itu, Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, Daud Andoko, mengatakan sekolah yang berpotensi dilakukan penyatuan biasanya yang memiliki murid terlalu sedikit. Dengan perkembangan zaman, kemudian berdiri sekolah swasta yang selanjutnya membuat minat masyarakat sedikit berubah.

Padahal, jelas Daud, syarat mendapatkan dana batuan operasional sekolah nasional, suatu sekolah minimal harus memiliki 60 siswa. “Proses melakukan merger bukan proses yang sebentar. Karena datanya masing-masing sekolah, itu terhubung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,” jelasnya. (put/gie)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Pamekasan, Sigit Priyono, menyampaikan bahwa soal wacana itu, pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat. “Sampai hari ini, belum ada keputusan akhir bahwa reaktivasi kereta api ini dilaksanakan atau tidak,” ujarnya, Kamis (23/02/2023) tadi.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Ditambahkan Sigit, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sejak tahun 2009 sampai 2018, sudah melakukan studi kelayakan. Baik dari segi kelayakan tehnis, ekonomi dan finansial. “Reaktivasi kereta api ini adalah domain pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan. Kami di Pemerintahan Kabupaten Pamekasan, akan mendukung jika pemerintah pusat sudah memutuskan,” tambahnya. (azm/gie)