Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa keberadaan jembatan nantinya akan memperkuat konektivitas wisata. Selain itu, juga mempermudah akses pengunjung yang datang dari berbagai arah, termasuk dari Stasiun Kereta Api Malang.

“Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada jembatan ikonik dari Kayutangan Heritage ke Splendid. Kalau sudah nyambung, ini menjadi satu kesatuan,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (14/01/2026) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pengembangan kawasan tersebut mencakup sejumlah titik strategis. Seperti Kayutangan Heritage, kawasan Splendid, Pasar Senggol, Taman Rekreasi Kota (Tarekot), Balai Kota, hingga Alun-Alun Kota Malang yang saat ini sedang direvitalisasi.

“Dalam penataan kawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Sehingga, ini kita siapkan sejak awal,” tegasnya.

Dengan konsep kawasan wisata terpadu tersebut, Pemkot Malang berharap wisatawan dari luar daerah dapat menikmati berbagai destinasi heritage, budaya dan ruang publik secara lebih nyaman dan tertata. “Kita akan tata dan ini akan menjadi satu kesatuan yang nanti bisa mengimbangi semua keinginan masyarakat untuk datang ke sini, wisatawan dari luar kota juga terfasilitasi, PKL dan parkir juga tertata,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Ekonomi Kreatif (Teuku Riefky Harsya, red) tadi, bahwa ekonomi kreatif akan menjadi mesin baru bertumbuhnya pembangunan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Itu sudah kita buktikan, bahwa apabila ekonomi kreatif kita kawal dan bina, maka hasilnya akan terus berkembang,” kata Wali Kota Wahyu, seusai mendampingi kunjungan kerja Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI, di Gedung MCC, Selasa (29/04/2025) tadi.

Baca juga :

Dengan dibentuknya Dinas Ekonomi Kreatif, tambahnya, maka akan semakin membantu pelaku ekonomi kreatif untuk semakin lebih baik lagi. Sehingga, dalam perjalanannya akan kian maksimal dalam menumbuhkan perekonomian.

“Dengan adanya Dinas Ekonomi Kreatif, maka akan semakin memberikan perhatian lebih, bantuan dan pembinaan kepada para penggiat ekonomi kreatif,” jelasnya.

Bahkan, Wali Kota Wahyu mentargetkan jika dinas itu diharapkan bisa terbentuk di tahun ini. “Targetnya tahun ini sudah ada. Karenanya, nanti akan kita kawal agar terbentuk Dinas Ekonomi Kreatif. Karena tahun ini, itu kita melakukan perubahan OPD-OPD,” tambahnya. (gie)

“Kita lihat tadi situasi juga sempat mendung, jadi hari ini dipastikan evakuasi terakhir,” kata Bupati Arifin, saat menemani warga mengemasi barang-barang untuk dibawa ke pengungsian, Kamis (19/12/2024) tadi.

Kedatangannya tersebut, juga untuk memastikan semua warga segera mengungsi ke tempat yang lebih aman serta kelancaran mobilisasi kendaraan untuk membantu mengevakuasi barang-barang maupun hewan ternak milik warga. “Untuk beberapa pengungsian, Baznas juga dari BPBD, Dinsos semuanya bergerak, kasur, selimut, terus sembako, makanan siap saji, TNI-Polri juga membantu evakuasi tadi mobil kepolisian juga kita gunakan, Pak Dandim juga langsung turun jadi semuanya kita gotong royong,” tambahnya.

Baca juga :

Setelah dipastikan seluruh warga beserta barang-barang berharga berada di tempat yang aman, selanjutnya Mas Ipin-sapaan akrabnya, menginstruksikan kepada pemerintah desa untuk mencari lahan sebagai resettlement atau pemukiman kembali bagi warga terdampak. “Kalau mereka punya tanah di desa lain atau mendekatkan sama keluarga, ya nanti kita bantu untuk membangun rumahnya. Tetapi kalau tidak ada, ya kita bantu pengadaan tanah maupun pembangunan rumahnya,” ujar Mas Ipin.

Makanya, sambung Mas Ipin, Baznas juga masih membuka donasi nanti sebagian dana bisa digunakan untuk membantu. Sembari menyampaikan pesan dari Pj Gubernur Jatim, yang juga memberikan atensi untuk membantu warga terdampak bencana di Trenggalek.

Dalam kesempatan itu, suami Novita Hardiny ini kembali mengingatkan kepada masyarakat yang tinggal di area pegunungan untuk menjaga pohon-pohon tegakan yang ada di kawasan hutan. “Pokoknya pucuk-pucuk gunung itu meskipun padat penduduk kalau bisa. Boleh tanaman produktif tapi tanaman kayu, karena tanah kita itukan gembur. Jadi biar tanah itu ada yang mengikat, yang mengikat ya akar-akarnya pohon-pohon besar itu. Kalau kita lihat yang masih pohon-pohon besar ya aman, yang tadi kita lihat yang longsor lahan pertanian. Saya tidak menyalahkan masyarakat, tapi ada pilihan ekonomi dari pohon itu yang bisa tumbuh buah,” pesannya. (mil/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan jika rencana tersebut nantinya bisa dilakukan setelah Pilkada serentak atau bahkan pada tahun 2025 mendatang. “Tahun 2024 ini, belum. Mungkin nanti 2025 atau setelah Pilkada nanti baru kita tekankan, sambil kita melihat rencana kerja lima tahun ke depan. Tetapi yang jelas, kalau bozem ini kita masih butuh tambahan,” kata Dandung, Sabtu (27/04/2024) tadi.

Dandung menargetkan, jika nantinya bozem di Kota Malang dapat ditambah tiga sampai empat bozem. Selain Kawasan Sawojajar yang menjadi prioritas, di sekitar Kelurahan Bareng juga akan ditambah. Namun, masih mencari lokasi yang tepat.

Baca juga :

“Karena embung ini kita masih butuh dan kemarin berharap berkeinginan ada satu di kawasan Sawojajar. Dulu kan juga ada wacana diseputaran sekitar Kelurahan Bareng, tetapi masih cari lokasi yang tepat. Kita upayakan kalau ada kita menggunakan lahan yang dimiliki oleh Pemkot Malang. Kalau tidak ada ya harus kita rencanakan lain,” jelasnya.

Sebagai informasi, di Kota Malang sendiri saat ini masih memiliki dua bozem. Yakni di Kawasan Blimbing dan di Kelurahan Tunggulwulung. Dengan adanya bozem yang difungsikan tersebut, tentu menurutnya dapat mengurangi persoalan banjir.

“Dengan adanya bozem yang ada di Kelurahan Tunggulwulung itu mampu meminimalisir genangan air hujan di daerah Soekarno Hatta, karena itu nanti akan kita tambah lagi di Sawojajar karena disana sering terjadi genangan ketika terjadi hujan deras,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan sejak dibukanya Pasar Induk Among Tani, telah terjadi peningkatan aktifitas di area itu. Karenanya, dipandang perlu adanya wacana fasilitas pendukung.

“Untuk mengimbangi aktifitas masyarakat yang tinggi, maka diperlukan fasilitas umum untuk penyeberangan guna memudahkan masyarakat. Mengenai wacana ini, masih akan dilakukan pengkajian,” terangnya di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Selasa (09/01/2024) tadi.

Baca juga :

Menurut Alfi, kajian sangat diperlukan karena ada dua pilihan bentuk jalur penyeberangan yang benar-benar harus dipelajari. “Di sini, untuk membuat jalur penyeberangan ada dua pilihan. Diantaranya underpass dan overpass,” ujarnya.

Underpass, lanjutnya, merupakan jalan yang melintang di bawah jalan lainnya. Pembangunannya dilakukan dengan membuat terowongan di bawah tanah. Sementara itu untuk overpass, adalah jalan yang dibangun melayang atau melintas di atas sebuah jalan.

“Dari dua pilihan itu, sebenarnya yang lebih baik untuk dibangun adalah underpass karena untuk jangka panjang. Tetapi kalau memilih overpass, yang dikhawatirkan para Lansia yang akan kesulitan naik tangga,” jelasnya. (put/sit)

Pria yang kerap disapa Jaya, itu menyampaikan bahwa rekayasa itu akan dilakukan karena menilai tingkat kejenuhan di kawasan tersebut melebihi 1,7 DS. Apalagi di Jalan Mergan Lori, lebar jalan hanya 6 meter dan dipergunakan untuk dua jalur.

“Kalau nanti ada penerapan dari apa yang saat ini sedang kita rencanakan, itu kita upayakan bisa sampai 0 titik kejenuhannya terutama yang di Mergan. Di Mergan itu juga kampung, tidak ada pedestrian. Jadi untuk mengurangi tingkat kerawanan dan supaya masyarakat khususnya pejalan kaki lebih aman dan nyaman, perlu diperhitungkan rekayasa yang harus kita mulai tahapannya,” kata Jaya.

Baca juga:

Ditambahkannya, jika dalam hal ini pihaknya juga masih harus melakukan konsultasi publik bersama dengan masyarakat. Selain itu, juga perlu untuk melakukan tinjauan lapangan bersama dengan FLLAJ.

“Mulai dari akademisi dan sebagainya kita perlu untuk melihat bagaimana kondisi riil di lapangan. Kemudian bagaimana tanggapan dan masukan dari masyarakat. Selanjutnya baru ada uji coba yang nanti bisa jadi sebulan,” ujarnya.

Untuk rekayasa yang dilakukan di Jalan Mergan Lori tersebut, yakni akan dibuat satu arah sepanjang 100 hingga 200 meter. Mulai dari masuk Jalan Mergan Lori (perempatan lampu merah) hingga Mergan Sekolah.

“Karena crowdednya di situ. Apalagi di kaki simpang Mergan itu tidak simetris. Artinya ada sisi simpang yang lurus, ada yang tidak lurus. Misalnya, dari arah Pasar Kasin itu mau belok kiri, kan harus 90 derajat, mobil itu gak bisa manuvernya. Sedangkan dalam kenyataannya banyak pengendara yang memaksa masuk ke kiri, ke Mergan Lori dan itu sangat menghambat, karena dia harus mengambil haluan. Begitu pula yang dari arah Jalan Jupri,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyiapkan treatmen lain yang akan dilakukan di kawasan tersebut. Seperti, penataan PKL yang berada di belakang Pasar Mergan. Karena hal itu dinilai menghambat dan pelru ada penanganan tersendiri.

“Kita harus mulai berbicara mengenai penataan arus lalu lintas. Karena di Malang ini infrastruktur jalan sangat terbatas maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya lebih lancar,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai rencana pelaksanaan rekayasa tersebut, Jaya menyampaikan jika pihaknya tidak bisa memastikan. Namun, hasil rapat FLLAJ tersebut harus ditindaklanjuti dengan uji teknis di lapangan dan melibatkan warga untuk menggali informasi.

“Kita tidak bisa mengatakan tahun depan atau kapan, tetapi yang penting itu harus kita lalui. Ini dilakukan juga dalam rangka memfasilitasi seluruh masyarakat. Ini yang menjadi perhatian pertimbangan, supaya semunya menjadi lancar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika wacana parkir berlangganan itu nantinya kendaraan akan diberikan stiker hologram. Dalam pembayarannya pun dibayarkan melalui pajak STNK di setiap tahunnya.

“Wacana ini sempat disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui pertemuan bersama dengan Dishub. Itu disarankan untuk menggunakan parkir langganan. Jadi, kendaraan itu memiliki stiker hologram dan dibayarkan setiap tahun melalui pembayaran pajak STNK itu,” jelas Jaya-sapaannya, Sabtu (02/12/2023) tadi.

Baca juga:

Hanya saja, Jaya menambahkan, bahwa wacana tersebut belum secara resmi dibahas dalam lingkungan Pemkot Malang. Akan tetapi, menurutnya sudah dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Pj Wali Kota Malang.

“Rencana ini sudah kami laporkan pada pimpinan, kita nanti mengarah ke sana. Artinya, konsep parkir langganan ini bisa menjadi alternatif pilihan,” katanya.

Jaya juga menyampaikan, jika dari data sensus di tahun 2022, ada sebanyak 300 ribu kendaraan roda dua dan 100 ribu kendaraan roda empat ber plat N. Sedangkan, secara nyata di lapangan hampir dua kali lipat yang non plat N di Kota Malang. Sehingga, hal itu secara teknis akan di sosialisasikan terlebih dahulu.

“Inilah yang perlu secara teknis kita sosialisasikan, kita wacanakan mana yang terbaik. Tetapi kita harus terus memberikan layanan terbaik bagaimana mengatasi terkait masalah parkir,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Baihaqi, itu menyampaikan jika dalam penempatan sirkuit tersebut, nantinya membutuhkan tempat yang representatif. Utamanya, seperti jauh dari pemukiman warga. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kebisingan.

“Karena memang sirkuit balapan ini harus kita berikan tempat yang representatif dalam rangka untuk menampung hobi balap itu supaya tidak ada balap liar di luar, dan supaya menjaga ketertiban. Prinsipnya kami siap dan sarana olahraga Kota Malang memang perlu ditingkatkan,” kata Baihaqi.

Saat disinggung mengenai lokasi untuk pembangunan sirkuit, pihaknya masih belum bisa memastikan dan akan mencari lokasi yang tepat. Dalam pemilihan tempat menurutnya juga perlu dilakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Baca juga:

“Kalau tempat, saya tidak bisa memastikan dimana, tetapi kami tetap memberikan referensi pilihan dan tentunya kita harus berkoordinasi dengan pimpinan, perangkat daerah terkait, terutama BKAD yang mengetahui secara langsung status dan keberadaan aset kita (Pemkot Malang). Nanti bagaimana arahan dari pimpinan,” paparnya.

Namun, sejauh ini, menurutnya di daerah Kecamatan Kedungkandang yang dimungkinkan untuk menjadi opsi lokasi sebagai tempat sirkuit tersebut. “Kalau lahan saya pikir kan kalau dalam rangka untuk menyebar keramaian dan segala macam, yang paling memungkinkan di daerah Kedungkandang,” ujarnya.

Kemudian, ditambahkan Baihaqi, bahwa kesiapan mengenai pembangunan sirkuit, nantinya Disporapar akan mengikuti kemampuan keuangan Kota Malang. Jika dalam tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 memungkinkan, alokasi dana untuk perencanaan dan pembangunan sirkuit balapan sepeda akan dilakukan.

“Untuk estimasi biaya masih belum ada perkiraan pasti. Hal ini tergantung pada perhitungan ulang kemampuan keuangan daerah, terutama dari sisi pajak daerah,” tambahnya.

Pihaknya berharap, ke depan dengan adanya pembangunan sirkuit balapan sepeda, bisa memberikan dorongan bagi sektor olahraga dan pariwisata. Tentunya melalui sektor-sektor tersebut akan berpotensi meningkatkan sport tourism di Kota Malang.

“Kota Malang harus banyak menyelenggarakan event-event, baik itu kesenian, budaya, ekonomi kreatif, musik, maupun event olahraga. Ini akan menunjang sport tourism di kota ini. Dengan adanya berbagai event, tentu penerimaan pajak dari sektor hotel dan restoran di Kota Malang juga meningkat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP), Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika tujuan adanya MPP tersebut untuk mendekatkan semua pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut, juga sesuai dengan intruksi yang telah diberikan oleh Kemenpan RB.

“MPP bukan terkotak-kotak punya kota, kabupaten atau provinsi saja. Memang diperbolehkan dan dimungkinkan, yang satu wilayah seperti Malang Raya ini untuk membuka tenant di sini. Kalau diperlukan, Kota Malang juga bisa buka tenan di Kepanjen atau di Kota Batu. Itu diperbolehkan,” kata Arif, Senin (02/10/2023) tadi.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa hal tersebut telah disampaikan pada Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Pemkot Malang juga akan menyambut dengan senang hati, apabila pihak Kabupaten Malang dan Kota Batu membuka tenant pelayanan di MPP Merdeka Kota Malang.

Baca juga :

“Saya sudah matur ke Pak Pj, kalau memang untuk mendekatkan pelayanan kabupaten yang ada di wilayah Singosari, Lawang, Pakis, Kasembon, ingin mengurus apapun, Pemkab Malang buka tenant di sini. Sehingga warga tidak perlu menempuh waktu yang lama. Karena kita ketahui MPP Kabupaten adanya di Kepanjen. Sedangkan kalau ke sini tidak terlalu lama. Jadi warga tidak terhalang kendala untuk pelayanan yang ada di MPP,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika dengan adanya rencana tempat pelayanan bagi Kabupaten Malang dan Kota Batu direspon positif. Terlebih, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama dengan Pemkab Malang.

“Nanti akan kami koordinasikan dengan Pemkab Malang. Karena MPP ini sama-sama untuk melayani masyarakat. Masyarakat Kabupaten Malang pun ke Kota Malang juga ada kepentingan yang lain. Apabila ada pelayanan di Kota Malang kenapa tidak. Pemkab Malang kan juga ada kantornya di kota dan ada pelayanan juga di sana,” kata Wahyu.

Apalagi menurut Wahyu, tingkat kunjungan MPP Merdeka semakin hari semakin baik dan meningkat. Karena masyarakat lebih banyak yang memilih untuk mendatangi MPP dari pada kantor OPD masing-masing.

“Rata-rata baik, mereka malah lebih milih datang ke MPP dari pada kantor OPD masing-masing. Per hari itu satu tenant bisa melayani 5 sampai 20 orang, tetapi tergantung pelayanannya. Tadi kalau dilihat saat kunjungan di Dispendukcapil dan Disnaker PMPTPSP pelayanannya sampai antri,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)