Bunda Indah-panggilan akrab Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa momentum halal bihalal ini bukan sekadar ajang bersilaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terutama, dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan daerah.

“Kami datang bukan hanya untuk bersalaman dan bermaaf-maafan. Namun, juga untuk membangun komunikasi yang positif. Banyak program strategis yang butuh dukungan dari provinsi dan koordinasi lintas daerah,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting sebagai forum informal untuk bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi daerah serta mempererat hubungan personal yang bisa memperlancar komunikasi birokrasi di tingkat yang lebih tinggi. “Dari komunikasi yang terbangun baik, maka akan tumbuh kepercayaan dan komitmen bersama dalam membangun Jawa Timur, termasuk Lumajang. Karenanya, ini yang terus kami dorong,” ungkap Wabup.

Acara yang dihadiri oleh berbagai kepala daerah, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan, ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, yang mencerminkan semangat gotong royong khas Jawa Timur. Selain menjadi ajang pertemuan pasca Lebaran, halal bihalal ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi ringan, seputar isu strategis seperti penguatan ketahanan pangan, penanganan bencana alam, serta upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih inklusif.

Dengan semangat kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, diharapkan ke depan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, semakin solid dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (kom/adi/gie)

Bupati Yuhronur yang hadir langsung, berharap dengan pelaksanaan lantunan ayat suci Al-Qur’an itu dapat menggelorakan semangat untuk mengiringi pembangunan masyarakat di Kabupaten Lamongan. “Hari ini kita memulai kegiatan jejak kepemimpinan tiga tahun dengan Khotmil Qur’an. Ini kita maksudkan, sebagai awal seluruh kegiatan sekaligus apa yang kita cita-citakan selalu mendapatkan sinaran dan keberkahan dari Allah SWT,” kata Bupati Yuhronur.

Baca juga:

Menapaki tiga tahun kepemimpinan, bupati mengaku bersyukur segala program yang tertuang di dalam RPJMD, telah mencapai target. “Alhamdulillah, mulai infrastruktur pelayanan publik kita lakukan dengan baik. Tidak hanya secara pencapaian program, tetapi lebih dari itu. Banyak program-program yang kita lakukan bisa melampaui target dan itu artinya banyak prestasi-prestasi yang kita terima. Di satu tahun ini saja, sudah ada sekitar 40 penghargaan,” terang Bupati Yuhronur.

Dihadapan 237 lembaga yang mengikuti Khotmil Qur’an secara hybrit, Bupati juga mengapresiasi OPD dan masyarakat atas kolaborasi mewujudkan pembangunan dengan semangat inklusifitas. Karenanya, di sisa masa jabatannya, ini akan terus berupaya menuntaskan program-program yang belum terselesaikan.

“Kita memulai seluruh janji-janji politik yang kita tuangkan dalam RPJMD dan alhamdulillah program itu kita impelementasikan ke dalam 11 program. Semuanya ada progres yang telah dilakukan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karenanya, ini kita akan terus berupaya memenuhi segala yang ada di janji-janji politik yang ada di RPJMD,” terangnya. (kom/son/gie)

“Perang terhadap Narkoba harus selalu kita dengungkan terus kepada generasi muda kita. Sehingga, benar-benar menjangkau dan tidak mendekat dengan yang namanya Narkoba,” kata Akhmat, Sabtu (29/07/2023) tadi.

Baca juga :

Berbicara mengenai Kabupaten Lumajang, Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, itu akan terus koordinasi dengan pihak-pihak terkait antisipasi penyalahgunaan. Meskipun, langkah-langkah yang dilakukan tentunya harus bersama-sama. Selain petugas kepolisian dan TNI, BNN, pemerintah daerah hingga dinas-dinas terkait.

“Meski kekurangan personil, namun seperti BNN Kabupaten Lumajang dan Satreskoba Polres Lumajang, terus maksimal untuk proses pencegahan. Ini juga harus didukung dari peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah atau memberantas peredaran Narkoba di kalangan generasi muda,” tegasnya.

Karenanya, langkah bersama untuk menjauhkan generasi muda dari Narkoba, harus terus secara masif dilakukan. Pastinya, dengan gerak bersama-sama. Sehingga, generasi muda yang ada, bisa steril dari ancaman tersebut. (adi/sit)

Hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Kasi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, MGMP PAI SMP Kabupaten Malang, Forkopimcam Kepanjen, Kepala dan Guru SMP N 1 Kepanjen serta guru-guru pendamping dan siswa-siswi peserta Pentas PAIS dari berbagai SMP se Kabupaten Malang.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Pentas PAIS SMP Kabupaten Malang 2023. “Ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat berarti bagi kemajuan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Malang maupun bangsa dan negara secara keseluruhan. Sebagai salah satu bekal yang menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter generasi penerus yang agamis, maka peran Pendidikan Agama Islam dalam sistem pembelajaran haruslah ditingkatkan dan diperkuat,” kata Wabup Didik.

Dirinya menjelaskan, peran dari Pendidikan Agama Islam sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat haruslah diakui dan dihargai. Dimana, ketaatan terhadap Ad-Dinul Islam tidak hanya sebatas ibadah, melainkan juga memberikan nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan termasuk pendidikan.

Dalam hal ini, Pentas PAIS dinilai merupakan wadah yang tepat untuk menggali potensi dan bakat siswa dalam kompetensi dan kreativitas yang mencerminkan nilai-nilai Agama Islam. Sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menginspirasi generasi muda agar dapat menjadikan agama sebagai dasar yang kuat dalam menjalani kehidupan.

Baca juga :

Sebagai contoh lomba Pildacil, dimana Wakil Bupati Malang menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi haruslah dipupuk sedini mungkin. Tentunya di bawah bimbingan dan pendampingan dari orang tua maupun para guru. Maka tidak mengherankan nantinya banyak bermunculan pendakwah-pendakwah muda Kabupaten Malang yang cakap dan terampil dalam mensyiarkan Agama Islam.

“Bisa jadi da’i-da’i cilik ini justru kelak akan melebihi bapak ibu gurunya. Sebab mereka lebih pandai dalam memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang dewasa ini,” tutur Wakil Bupati Malang.

Dirinya berharap, agar kegiatan semacam ini dapat terus ditingkatkan pelaksanaannya. Bahkan, Pentas PAIS berikutnya digadang-gadang agar lebih meriah dengan menghadirkan Piala Bupati Malang sebagai suntikan semangat dan motivasi bagi para peserta.

“Selain itu, mari kita bangun kolaborasi dengan berbagai pihak, satu di antaranya dengan para pelaku seni sebagai juri maupun mentor untuk mengevaluasi hasil karya lomba kaligrafi. Semua ini menjadi upaya kita bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Malang, khususnya Pendidikan Agama Islam,” urainya.

Seusai membuka secara resmi Pentas PAIS SMP Kabupaten Malang 2023, Wakil Bupati Malang berkesempatan untuk meresmikan sekaligus meninjau Perpustakaan Gama Nisita SMPN 1 Kepanjen. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Malang yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala SMPN 1 Kepanjen. Selepas berkeliling, Wakil Bupati Malang menyampaikan apresiasinya kepada SMPN 1 Kepanjen, yang telah menghadirkan fasilitas perpustakaan yang dilengkapi dengan kafe kejujuran sebagai sarana meningkatkan literasi dan menumbuhkan semangat membaca bagi para siswa. (pro/gie)

Ketua DPRD Jombang saat dikonfirmasi mengatakan jika paripurna hari ini adalah membahas mengenai pemberhentian masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Jombang. Karena, masa jabatan akan berakhir pada tanggal 24 September 2023.

Baca juga :

“Paripurna ini digelar berdasarkan instruksi dari Dirjen Kemendagri untuk segera mengusulkan pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, kata Ketua DPRD.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa semua berita acara hasil paripurna akan segera dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur, untuk mendapatkan SK pemberhentian Bupati Jombang oleh Kemendagri. Kemudian, DPRD Kabupaten Jombang akan menunggu SK dari Kemendagri, mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Jombang.

“Pengusulan Pejabat (Pj) Bupati yang diatur di dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, salah satu yang dapat diusulkan menjadi Pj Bupati adalah pejabat pratama tertinggi di kabupaten yakni Sekretaris Daerah,” paparnya. (azl/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa paripurna pemberhentian Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang masa jabatan 2018-2023, dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang telah masuk pada DPRD Kota Malang. “Setelah usulan pemberhentian ini, nanti kita rapat lagi penentuan tiga nama dan langsung di paripurnakan. Pemanggilannya, maksimal 7 Agustus 2023, karena di 8 Agustus 2023 kita sudah paripurna dan 9 Agustus 2023, kita kirimkan di sela-sela pembahasan KUA dan KUPA,” jelas Made.

Kemudian, ditambahkannya bahwa penggodokan tiga nama usulan Pj tersebut berdasarkan musyawarah mufakat. Untuk nama-nama tersebut, adalah mereka yang telah masuk pada tahap penjaringan yang telah dilakukan oleh DPRD Kota Malang. 

“Sebelumnya, kita sudah melakukan tahap penjaringan yang lima nama itu. Nantinya, kita akan panggil kelima-limanya secara tertutup. Mereka tidak perlu menyampaikan visi misi, karena mereka tidak boleh menjalankan visi misi. Namun, hanya menjalankan RKPJ yang ditentukan,” tuturnya.

Made berharap, nantinya yang menjadi Pj Kota Malang adalah mereka yang berasal dari Kota Malang. Namun, jikalau nantinya yang terpilih dari luar calon yang sudah diusulkan oleh DPRD Kota Malang, maka pihaknya tetap harus menerima karena hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

Baca juga:

“Kita harapkan Pj nantinya dari Kota Malang. Makanya kita tidak menerima usulan dari luar, karena itu bagian agar lebih gampang berkomunikasi dengan usulan dari Kota Malang, yang sudah berhubungan lama dengan kita. Tapi, keputusan tetap ada di Kemendagri dan presiden, karena kita tidak bisa memaksakan. Pertimbangan kita sampaikan di berita acara paripurna, yang kita usulkan ada dasarnya apa saja. Sepahit apapun harus kita terima,” ujar Made.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan perasaannya cukup lega apabila nantinya 24 September 2023, masa kepemimpinannya berakhir. Sebab, pertanggungjawaban yang sesungguhnya menurutnya bukan hanya kepada manusia tetapi yang berat adalah kepada Tuhan, yang memberikan amanah.

“Pertanggungjawaban yang paling berat ini kepada Tuhan yang maha kuasa. Manusia bisa dibohongi, tapi tuhan tidak bisa dibohongi. Hidup ini juga sudah ditentukan oleh tuhan, maka yang kami jalani tidak neko-neko. Bagi saya ini hal yang biasa,” kata Wali Kota Sutiaji.

Namun, ujarnya, masih ada beberapa program yang perlu dituntaskan. Sehingga, pihaknya berharap komitmen untuk membangun Kota Malang bebas dari banjir dan tidak macet bisa diselesaikan, meskipun masih terus berproses.

“Harapannya, kalau PR peninggalan yang lama selesai itu lega. Seperti tiga pasar, jeking, sehingga bagaimana membangun komitmen Kota Malang ini benar benar tidak banjir dan tidak macet, itu terus berproses dan mudah mudahan akan menjadikan sesuatu yang baik. Manusia tidak ada yang sempurna,” katanya.

Sebagai informasi, masa hitungan non aktif jabatan Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, periode 2018-2023, yaitu pada 24 September 2023 mendatang. Sehingga, nantinya Pj langsung dilantik oleh gubernur dan Ketua DPRD Kota Malang, akan datang menyaksikan. Kemudian, pada 25 September 2023, Pj Kota Malang sudah running memimpin Kota Malang. (rsy/sit)

“Secara administrasi, laporan pertanggungjawaban memang sudah diterima melalui rapat komisi dengan mitra kerja. Namun, secara pelaksanaan tentunya harus dipantau ke lokasi,” tegasnya, Rabu (28/06/2023) tadi.

Ditambahkan mantan Ketua DPRD ini, agar seperti catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga tetap segera ditindaklanjuti. “Semisal laporan anggaran 2022 sudah selesai, namun pekerjaannya ada kekurangan. Jadi, inilah maka yang harus segera ditindaklanjuti. Secara administrasi memang sudah selesai, tapi kita juga akan melakukan pengawasan secara riil kegiatan di lapangan,” imbuh Bukasan.

Baca juga:

Seperti yang dicontohkan olehnya, mengenai penyampaian bupati soal penanganan stunting dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Namun, di lapangan masih ditemukan pemberian PMT tidak begitu maksimal, karena hanya dilakukan saat ada kegiatan Posyandu.

“Ini penting, karena status gizi yang kurang dapat mempengaruhi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan Balita. Apabila Balita mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan dapat menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia,” tambahnya.

Di sisi lain untuk laporan dan semua pelaksanaan, kata Bukasan memang perlu diawasi bersama. Sehingga, agar tujuan baik dari program tersebut menjadi maksimal.

“Jangan-jangan hanya untuk laporan pada pimpinan saja dan pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, inilah yang harus kita awasi bersama,” ujarnya. (adi/sit)

“Melihat capaian yang ada di Kabupaten Lumajang, indikatornya itu di mulai 2019, 2020 hingga 2021. Itu karena, saat itu ada Covid. Dari situ, pengangguran kita semakin tinggi dan berdasarkan dari hal itu, kami akan coba nantinya untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait. Yakni, bagaimana upaya yang harus dan telah dilakukan,” terangnya kepada Memontum.com, Minggu (25/06/2023) tadi.

Rencana ini, tambahnya, karena secara kedinasan hanya terlihat rutinitas. Sehingga, perlu langkah-langkah ril.

“Karena kalau cuma hari ini, mereka itu hanya melaksanakan rutinitas saja terhadap progam dan kegiatan yang ada di OPD. Akibatnya, masalah pengangguran tidak ada penanganan nyata,” tambahnya.

Baca juga :

Wakil Ketua DPRD berharap, jika dalam penanganan hal ini kalau hanya OPD saja yang bergerak, maka itu sangat tidak mungkin. Sehingga, semua harus saling kolaborasi, di bawah satu komando. Karenanya, bupati harus memanggil semua stakholder yang ada dalam melakukan penanganan.

“Kalau hanya retorika saja, ya nggak bisa. Ini harus ada langkah nyata dan tindakan nyata,” tegasnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang pada 2021, jumlah penduduk miskin di Lumajang mencapai 105.250 jiwa. Sedangkan 2022, menurun jadi 95.040 jiwa atau 9,06 persen dari total penduduk Lumajang.

Namun, penurunan jumlah kemiskinan itu, berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan hingga 9.179 penduduk. Pada 2021, jumlah pengangguran terbuka di Lumajang mencapai 19.439 orang. Sedangkan, tahun 2022 jumlah pengangguran naik hingga 9.179 atau menjadi 29.158 jiwa. (adi/sit)

Dalam rapat yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Akmad, turut hadir Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Forkopimda dan Kepala OPD Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Akhmad, menyampaikan bahwa pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan hasil pembahasan dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Hasilnya, Bapemperda berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun, ujarnya, perlu dengan beberapa perbaikan dan cacatan yang harus mendapat perhatian. “Dengan ini, dapat disimpulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 layak untuk dibahas ketahap pembahasan selanjutnya,” jelasnya. (kom/adi/gie)