Wali Murid – Memontum

Lagi, Tarikan Sumbangan di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung Diprotes Wali Murid dan Siswa

Memontum 1 — Mon, 05 Sep 2022 04:30:00 +0000

Memontum Tulungagung – Untuk kali ke dua, kembali tarikan sumbangan di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung, menuai reaksi. Yang berbeda, dalam aksi yang berlangsung Senin (05/09/2022) pagi, ratusan siswa-siswi SMKN 1 Boyolangu, berkumpul di halaman sekolah dengan membawa poster dan tulisan keberatan dengan besar sumbangan yang harus ditanggung wali murid.

Sesuai dengan permintaan sumbangan saat rapat komite dan sekolah bersama wali murid pada Sabtu, 3 September 2022 yang lalu, bahwa jumlah dana sumbangan yang dibebankan kepada siswa bermacam-macam. Untuk siswa Kelas X diminta Rp 2,7 juta. Untuk siswa kelas XI diminta Rp 1,4 juta dan siswa kelas XII diminta Rp 1,6 juta. Peruntukannya, untuk biaya pembelajaran selama setahun.

Salah satu wali murid mengatakan, bahwa jumlah angka nominal yang diminta itu cukup memberatkan bagi wali murid, yang rata-rata hanya memiliki penghasilan pas-pasan. Apalagi, kondisi ekonomi yang masih labil, akibat paska Covid-19.

“Apalagi kami yang peternak sapi, juga tertimpa musibah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Banyak sapi kami yang mati. Kok sekarang, malah dimintai sumbangan. Duit dari mana lagi, untuk bayar sumbangan,” keluh salah satu wali murid.

Belum lagi, tambahnya, sebelumnya ada tarikan Rp 200 ribu untuk yearbook alias album buku berisi foto-foto siswa-siswi yang hendak lulus. Plus biaya kunjungan industri berkisar Rp 500 ribu. Jika ditotal, maka sudah berkisar hingga total Rp 2,5 juta persiswa.

Baca juga :

Salah satu wali murid juga mempersoalkan, mengenai transparasi dana sumbangan. Dua tahun lalu, pihaknya diminta Rp 1,5 juta untuk pembangunan parkir. “Katanya bangun Gedung Parkir II lantai. Eh, jadinya cuma parkir nempel di tembok pagar sekolah,” ucapnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah siswa kali ini, itu dilakukan seusai mengikuti upacara bendera di halaman sekolah yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Suasana sempat memanas, sebelum akhirnya Kepala Sekolah mempersilahkan wali murid yang keberatan untuk menghadap ke pihak komite.

Kepala SMKN 1 Boyolangu, Arik Eko Lestari, menjelaskan bahwa ada tiga sumber dana sekolah yang menjadi tumpuan. Pertama yaitu APBN melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian, dari APBD provinsi dan kabupaten, serta terakhir berasal dari wali murid.

“Dana dari pusat dan daerah masih kurang. Kekurangannya, itu sekitar Rp 3 miliar. Itulah sebabnya, kami kumpulkan bapak dan ibu wali murid untuk membahas hal tersebut,” ungkap Arik dihadapan wali murid, Senin (05/09/2022) tadi.

Menurut Kepala Sekolah, bahwa dana tersebut untuk berbagai kegiatan di sekolah. Beberapa diantaranya, adalah ujian kompetensi, wisuda, bursa kerja khusus dan masih banyak lagi lainnya. “Dari kekurangan nominal Rp 3 miliar, itu kemudian dibagi (dibebankan, red) 800 siswa. Sehingga, tiap siswa menanggung Rp 1,6 juta,” ujarnya.

Dalam pertemuan Kepsek bersama Ketua komite SMKN 1 Boyolangu, Winarto serta wali murid, sempat diterangkan mengenai peruntukan mengenai dana sumbangan. Namun, semua tetap pada pendirian agar dana sumbangan dibatalkan. Sehingga, untuk sementara sumbangan dibatalkan dan uang wali murid yang terlanjur membayar akan dikembalikan. (and/gie)

Hadiri Pencairan Dana PIP, Bupati Bondowoso Minta Wali Murid Manfaatkan Bantuan untuk Pendidikan

Memontum 1 — Tue, 26 Jul 2022 09:29:43 +0000

Memontum Bondowoso – Percepatan pencairan dana manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan di Aula Bank BRI Cabang Bondowoso, Selasa (26/07/2022) tadi. Dalam kesempatan itu, hadir Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, Kepala Dinas Pendidikan, Sugiono Eksantoso dan Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo.

Dalam kesempatan itu, Bupati Salwa mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dengan mengadakan acara ini. Menurutnya, dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat bisa tahu bahwa pemerintah sangat memperhatikan dunia pendidikan.

“Saya salut sekaligus mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan, dalam memperhatikan pendidikan di Bondowoso. Baru kali ini, acara PIP dilangsungkan secara formal di Bondowoso,” ujar Bupati Salwa.

Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum itu juga menekankan kepada wali murid, agar dana yang diberikan bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan murid. “Dana PIP ini murni untuk kepentingan pendidikan di Bondowoso. Jadi, saya tekankan kepada Wali Murid yang hadir, agar dana PIP ini digunakan untuk kepentingan pendidikan. Jadi, jangan belanjakan dana PIP untuk keperluan lainnya,” tegas Bupati Salwa.

Baca juga :

Bupati juga mengingatkan, untuk menghasilkan pendidikan yang sukses, diperlukan fasilitas yang lengkap serta memadai. “Jangan sampai, dana ini dibelikan HP, dengan alasan pendidikan,” paparnya.

Sementara itu, pimpinan Bank BRI Cabang Bondowoso, Agus Adi Hermanto, mengatakan bahwa PIP adalah program kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. “Kami sebagai salah satu mitra, berharap dengan adanya program ini kedepannya bisa semakin smooth dan cepat penyalurannya. Bantuan PIP untuk saat ini sudah berbasis kartu ATM. Hal ini dilakukan, agar bantuan bisa sampai pada target yang sebenarnya,” kata Agus.

Dirinya menyebutkan, di Bondowoso sendiri terdapat 42 ATM yang bisa di akses kapan saja. Sehingga, memudahkan wali murid untuk menarik uang yang telah diberikan tersebut.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) melaporkan, saat ini terdapat 22.022 siswa SD dan Paket A serta 8.167 siswa SMP dan Paket B, yang menerima bantuan PIP. “Dengan total kurang lebih Rp 13 miliar, kita salurkan kepada pelajar yang kurang mampu di Bondowoso,” papar Kadisdik. (zen/sit)

Terima Masukan Wali Murid Down Syndrome, Mas Dhito Minta Kadisdik Kediri Perhatikan Pendidikan ABK

Memontum 1 — Sat, 23 Jul 2022 09:30:51 +0000

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, meminta Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Muksin, yang baru saja dilantik untuk memperhatikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Kediri. Hal itu, disampaikan Mas Dhito-sapaan akrab bupati saat acar Jumat Ngopi di Pelataran Candi Tegowangi, Sabtu (23/07/2022) tadi.

“Saya tugasi kepala Dinas Pendidikan baru, yaitu untuk tugas pertama beliau adalah memperhatikan pendidikan adik-adik kita yang disabilitas, atau berkebutuhan khusus,” kata Mas Dhito.

Tugas itu sengaja disampaikan langsung oleh Mas Dhito, setelah menerima masukan dari Nuril Hidayati, warga Desa Bendo, Kecamatan Pare. Dimana dalam kesempatan Jumat Ngopi, itu dirinya menyampaikan harapan supaya anaknya yang mengalami down syndrome bisa bersekolah di sekolah reguler. Dirinya meyakini, dengan masuk sekolah umum anaknya akan mendapatkan pendidikan kedisiplinan.

“Anak saya ABK, down syndrome tepatnya. Saya di sini, meminta sekolah reguler untuk anak saya. Karena, yang saya harapkan dia (anaknya) bisa mengerti aturan. Sementara kalau di SLB, maka itu kurang ngerti,” ungkapnya.

Nuril mengakui, anaknya yang dahulu sempat masuk di SLB, kini sudah masuk sekolah reguler. Yakni, di SD Negeri Gadungan 3 Puncu. Dirinya pun juga berharap, agar anaknya yang kini sudah duduk di kelas 3 itu dimudahkan ketika akan masuk tingkat SMP.

“Karena tidak selamanya, saya bisa dampingi dia,” ucapnya.

Baca juga :

Usai mendapatkan keluhan itu, Mas Dhito pun mendekat, menyapa dan berkomunikasi dengan Muhammad Akbar (12) anak dari Nuril. Orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Kediri itu pun meminta kepada Dinas Pendidikan yang baru dilantik, untuk memperhatikan keluhan orang tua siswa itu.

Terkait instruksi yang diberikan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Muksin, mengaku anak ABK bisa diterima di sekolah umum. Dalam hal ini, sekolah umum yang juga memberikan kelas inkusi.

“Dengan paradigma hak belajar, anak ABK itu tidak harus sekolah di SLB atau lembaga pendidikan khusus. Tetapi bisa di lembaga pendidikan umum yang memberikan layanan pendidikan khusus,” tuturnya.

Ditegaskan Muksin, semua satuan pendidikan wajib menerima anak-anak ABK. Dalam artian, ketika anak ABK itu setelah lulus SD menginginkan masuk di sekolah SMP tetap diperbolehkan dengan catatan masuk kelas inkusi.

“Semua sekolah bisa membuka kelas inkusi,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Muksin menjabat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, menggantikan Sujud Winarko, yang bergeser menjadi asisten administrasi perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Kediri.

Proses pelantikan dilakukan Jumat (22/07/2022) siang di Ruang Joyoboyo Kantor Pemkab Kediri. Selain melantik pejabat pimpinan tinggi pratama itu, Mas Dhito juga melantik 15 orang pejabat administrator dan 19 orang pejabat pengawas. (kom/pan/sit)

Dinas Pendidikan Kota Batu Imbau Wali Murid Tak Salah Tentukan Zonasi

Memontum 1 — Wed, 15 Jun 2022 13:06:41 +0000

Memontum Kota Batu – Tahun ajaran baru tentu saja merupakan sebuah kesibukan bagi wali murid maupun pihak sekolah, di mana Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini menggunakan jalur zonasi.

Seperti PPDB jenjang SMP di Kota Batu, yang akan dimulai, Senin (20/06/2022) mendatang sampai Rabu (22/06/2022). Dan, setiap sekolah diberikan kuota sebanyak 55 persen dari kapasitas. Karenanya, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu, pun memberikan himbauan setiap wali murid supaya memberikan informasi yang akurat dalam penitikan lokasi.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kota Batu, Hariadi, mengatakan di setiap tahunnya untuk PPDB, permasalahannya hampir sama. Yakni, masalah penitikan lokasi yang tak sesuai dengan alamat pendaftaran. Karena tak akuratnya penitikan itu, dapat menimbulkan permasalahan.

“Semua pendaftar ingin memiliki jarak yang dekat dengan lokasi sekolah yang dituju. Tapi hal tersebut malah membuat rugi pendaftar lain. Karena itu, untuk penitikan lokasi tempat tinggal harus benar-benar diperhatikan dengan jelas oleh para wali murid,” tutur Hariadi, Rabu (15/06/2022) tadi.

Agar penitikan sesuai dan tidak mengalami kesalahan, Hariadi menyarankan, kepada wali murid untuk meminta bantuan kepada operator sekolah. Selain itu, juga bisa menghubungi langsung pihaknya. Hal itu sangat perlu ditekankan, sebab penitikan sangat krusial.

“Saat peserta sudah mencetak bukti pendaftaran, namun ada kekeliruan di penitikannya. Maka hal tersebut sudah tidak bisa diganti lagi. Sehingga dapat merugikan pendaftar, karena dampaknya dapat didiskualifikasi dari proses seleksi,” bebernya.

Baca juga :

Untuk menanggulangi hal tersebut, sebelumnya Dindik Kota Batu juga telah menggelar Bimtek bagi operator di setiap sekolah. Bimtek itu dilakukan mengingat pentingnya mengisi data secara lengkap, jujur dan tepat.

“Di masing-masing sekolah akan disiapkan operator. Para operator ini kami persiapkan untuk wali murid yang kurang paham IT. Sehingga saat pengisian tidak dilakukan ngawur. Contohnya mengisi alamat, dengan hanya mencantumkan Jalan Raya Tlekung saja. Padahal Jalan Raya Tlekung itu sangat luas,” katanya.

Hariadi menambahkan, di Kota Batu terdapat delapan sekolah yang melakukan PPDB jalur zonasi. Namun terdapat tiga sekolah yang mendapatkan pengecualian. Yakni SMPN 5 Kota Batu, SMPN Satap Pesanggrahan dan SMP Satap Brau. Sedangkan untuk SMPN 1,2,3,4 dan 6 Kota Batu tetap melalui jalur zonasi.

“Pengecualian untuk SMPN 5, Satap Pesanggrahan dan Satap Brau karena sekolah tersebut akan diisi siswa yang berasal dari tempat tersebut. Misal di SMPN 5 Sumberbrantas akan diisi siswa dari Sumberbrantas. Begitu juga satu atap (Satap) Pesanggrahan dan Brau,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga menerangkan jika kuota penerimaan jalur zonasi di SMPN 1, 2 dan 3 menerima sebanyak 176 siswa. Sedangkan di SMPN 4 akan menerima 125 siswa. Di SMPN 5 menerima 52 siswa dan di SMPN 6 menerima 106 siswa. Kemudian SMP Satap Gunungsari dan Pesanggrahan akan menerima masing-masing 18 siswa.

Kepala SMPN 3 Kota Batu, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Dindik Kota Batu. Bahwa permasalahan tiap tahun memang berada di pentitikan lokasi. Untuk itu pihaknya berharap agar semua pendaftar khususnya wali murid meminta bantuan pada pihak yang berwenang jika menemui kendala.

“Untuk persiapan menuju PPDB jalur zonasi sudah 100 persen. Operator juga sudah mengikuti berbagai pelatihan dari Dindik dan Telkom. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi secara internal guna mematangkan persiapan,” jelasnya. (bir/gie)

Wali Murid di Surabaya Sedikit yang Izinkan Anaknya Ikuti PTM

memontum — Wed, 01 Sep 2021 07:20:28 +0000

Memontum Surabaya – Kepala Dispendik Surabaya, Supomo, mengatakan pelaksanaan PTM terbatas tetap mengutamakan persetujuan dari wali murid dalam bentuk Surat Persetujuan Wali Murid.

“Yang tidak kalah penting adalah kami meminta kesediaan kepada wali murid dalam bentuk surat pernyataan kalau anaknya diperkenankan untuk mengikuti PTM,” kata Supomo, Rabu (01/09).

Baca Juga:

Supomo mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki Dispendik Surabaya, untuk jenjang SMP hingga saat ini baru sekitar 6,4 persen wali murid yang menyetujui atau mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas dari total sekitar 115.000 siswa SMP di Kota Surabaya.

“Untuk yang siswa SD sudah lebih banyak wali murid yang menyetujui. Persentasenya sebesar 9,2 persen,” ungkapnya.

Supomo juga menjelaskan bahwa persentase wali murid tertinggi yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM datang dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu 50,2 persen.

“PKBM itu seperti kejar paket A, B, dan C itu persentasenya sebesar 50,2 persen. Sementara dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) hanya 0,5 persen saja,” jelasnya.

Supumo mengaku tidak khawatir dengan masih sedikitnya wali murid yang mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti PTM terbatas.

Kata Supomo, hal ini terjadi dikarenakan saat ini banyak wali murid yang masih memantau situasi terkini pandemi Covid-19 dan ingin melihat terlebih dahulu bagaimana jalannya PTM terbatas.

“Saya kira nanti ketika anak-anak yang lain sudah belajar dan mereka merasa nyaman dan aman, saya kira nanti mereka akan menyusul atau menyetujui anaknya megikuti PTM,” terangnya.

Lebih lanjut Supomo menambahkan, PTM terbatas akan dilakukan secara bertahap mulai Senin (06/09). Kapasitas maksimal ruang kelas pun hanya 25 persen.

“Tadi Pak Wali sampaikan masing-masing ruangan kapasitasnya 25 persen dulu sembari melihat perkembangan pandemi Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut Supomo, bahwa asesmen terhadap sekolah dalam memastikan kesiapan PTM masih terus dilakukan.

“Jumlah sekolah dari jenjang SD dan SMP kita kan banyak. Sehingga kita berharap proses asesmen bisa segera terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi ia menejelaskan bahwa Dispendik juga menyiapkan satgas percepatan penanganan Covid-19 yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan di setiap sekolah.

Selain itu, ia juga akan melibatkan murid sebagai Satgas Covid-19. Sebab, keikutsertaan murid itu dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang cara mencegah persebaran Covid-19 kepada murid lainnya.

Supomo berharap dengan keterlibatan murid ini mereka bisa mengkomunikasikan dengan teman-temannya terkait pencegahan penyebaran Covid-19, karena mereka memiliki bahasa pergaulan yang sama. “Jadi, memudahkan kita menyampaikan pesan kepada mereka agar taat protokol kesehatan,” pesanya. (ade/ed2)