Namun, dari kelima nama tersebut, dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, sebanyak dua nama mundur. Yaitu, Kepala Bapenda, Handi Priyanto dan Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan. Karena itu, akan dilakukan tambahan penjaringan.

“Dalam penjaringan yang sudah kita lakukan, sudah menanyakan terkait kesediaannya. Yaitu, sepakat tidak menanyakan visi misi karena tidak boleh Pj menyampaikan visi misi. Karena, mereka melanjutkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sudah disusun bersama. Karena dua nama mundur, kita sepakat melakukan tambahan penjaringan. Karena kalau tiga saja yang dibahas, maka tidak akan ada pembahasan nantinya,” jelas Made, seusia mengikuti paripurna.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditambahkan Made, jika pihaknya akan melakukan pemanggilan dan mengundang Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, untuk menambah penjaringan. Karena menurutnya, sosok ini adalah warga Malang, yang bertugas di Kabupaten Malang dan tahu persis karakteristik Kota Malang.

“Kita akan memanggil dan mengundang yang diajukan oleh beberapa fraksi. Yaitu Sekda Kabupaten, Pak Wahyu Hidayat. Kalau kita sepakat kemarin, itu dinamikanya sepanjang dari Malang Raya. Kita akan penjajakan ke beliau dan nanti malam akan kita undang jam 19.00 dan masih satu yang diundang,” tuturnya.

Lebih lanjut Made mengatakan, jika tenggat waktu pengiriman nama calon Pj Wali Kota ke pusat adalah tanggal 8 Agustus 2023 mendatang. Apabila terdapat kekurangan dalam proses penjaringan, maka masih terdapat kesempatan untuk melakukan penjaringan tambahan.

“Jadi tanggal 8 itu maksimal kami melaksanakan paripurna itu. Jadi kalau kita merasa kurang, besok masih ada waktu lagi akan kita lakukan penjaringan lagi. Habis dipanggil ada rapat pimpinan dahulu sebelum mengirimkan tiga nama ke pusat untuk calon Pj Wali Kota Malang,” imbuh Made. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan agar linier dan berkesinambungan dengan pembangunan Alun-Alun Tugu Kota Malang, yang saat ini juga sedang dilakukan revitalisasi. “Biar linier sama dengan Alun-Alun Tugu, yang sekarang dibongkar. Tapi ini belum jadi dan nanti kalau sudah jadi, coba dilihat dari depan jadinyakan menyambung,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuti kegiatan Lomba Memasak Olahan Ikan, Rabu (02/08/2023) tadi.

Ditambahkannya, jika filosofi pembongkaran tersebut yaitu karena Balai Kota Malang dianggap sebagai rumah rakyat. Sehingga, nantinya diharapkan bisa terbuka menyatu antara masyarakat dengan pejabat.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Sebenarnya, kalau di pagar ini seakan ada batas kalau wilayah di sini miliknya pejabat. Sekarang kita buka, menyatunya sebuah konsep antara masyarakat dengan pejabat. Pagar Balai Kota ini nanti insyaallah lepas semuanya. Supaya landscape ke tamannya bagus,” tambahnya.

Kemudian, Wali Kota Sutiaji menegaskan, bahwa dari sisi keamanan pembongkaran yang telah dilakukan tersebut menurutnya aman. Karena, Balai Kota milik rakyat dan harus dijaga oleh semua masyarakat Kota Malang.

“Insyaallah aman. Antisipasi unjuk rasa nanti itu tetap ada pagar yang sifatnya buka tutup. Tapi, mudah-mudahan kalau ada unjuk rasa, itu tidak yang anarkis,” imbuh Wali Kota Sutiaji. (rsy/sit)

Pelaksanaan seremoni peletakan batu pertama tersebut, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang didampingi langsung Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Rabu (02/08/2023) sore. Sementara dalam prosesi itu, juga dilakukan peninjauan pembangunan perpanjangan Dermaga II Pelabuhan yang dikenal dengan nama Probolinggo New Port.

Menyampaikan sambutan selamat datang, Wali Kota Habib Hadi mengaku siap mendukung aktivitas pembangunan dan pengembangan kawasan pelabuhan di Kota Probolinggo. “Kota Probolinggo memiliki beberapa wilayah potensial untuk dijadikan sebagai area pergudangan dan siap bekerja sama lebih lanjut dalam pembangunan dan pengembangan area pergudangan tersebut. Nantinya (area pergudangan) itu dapat mendukung aktivitas di sekitar pelabuhan,” terang Habib Hadi, yang saat itu hadir bersama Forkopimda.

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Probolinggo, itu pun juga menitipkan permintaan agar DABN bisa melibatkan warga lokal sekitar sebagai bagian dari tenaga kerja di pelabuhan “Tentunya harapan kami, di dalam rekrutmen tenaga kerja yang ada di wilayah pelabuhan nantinya, harapannya bisa melibatkan warga Kota Probolinggo. Karena itu menjadi penting, sehingga warga Kota Probolinggo ikut serta menjaga dan terlibat di dalam pekerjaan yang ada itu,” paparnya kepada manajemen DABN.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Adapun proyek ground breaking pembangunan gudang di kawasan DABN, ini memiliki luas sebesar 6 ribu meter persegi. Ini nantinya, memberi kemudahan bagi pengguna jasa pelabuhan untuk proses bongkar muat atau stuffing barang sebelum didistribusikan ke truk kontainer.

Sementara itu, proyek perpanjangan dermaga II DABN dibangun dengan ukuran panjang 92 meter dan lebar 31 meter. Diproyeksikan, akan menambah kapasitas kekuatan sandar pelabuhan dari 25.000 DWT (dead weight tonnage) menjadi 50.000 DWT. Sehingga, mampu untuk melayani kapal-kapal yang berasal dari Amerika maupun Eropa.

Melihat makin besarnya fasilitas yang dimiliki pelabuhan DABN ke depan, Gubernur Khofifah mengajak berbagai pihak agar dapat menghidupkan industri-industri sekitar untuk memanfaatkan layanan yang dimiliki. Sehingga, tidak hanya terbatas menerima kedatangan barang. Namun, juga dapat mengangkut barang-barang dari Pelabuhan Probolinggo.

“Maka kita mesti koordinasi awal yang terdekat sini. Industri-industri yang ada di Probolinggo, industri-industri yang ada di PIER, supaya bisa memberikan keseimbangan antara kapal datang dan kapal kembali. Kembalinya dia bermuatan apa,” kata Gubernur Jatim, yang menargetkan pembangunan gudang akan selesai Desember 2023.

Gubernur Jatim juga membuka peluang kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jatim dengan Pemkot Probolinggo, melalui kerja sama antar BUMD. Hal tersebut, untuk mendukung aktivitas yang ada pelabuhan sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo.

“Ada hal yang mungkin Pak Wali membutuhkan BUMD dari Kota Probolinggo. Kalau misalnya bagian dari bongkar muat itu kita kerjasamakan dengan Kota Probolinggo, maka perlu ada BUMD yang bisa memberikan support untuk itu. Sehingga, hadirnya pelabuhan ini manfaatnya juga dirasakan signifikan oleh masyarakat,” jelas Gubernur Khofifah.

Berikutnya, acara seremonial berlanjut dengan penekanan tombol virtual ground breaking pembangunan gudang DABN antara Gubernur Jatim, Wali Kota Probolinggo, Kepala Bea Cukai dan Direktur DABN. Serta, dilakukan peninjuan di lokasi pembangunan gudang dan Dermaga II DABN. (kom/pix/sit)

Dalam gelaran tersebut, turut hadir Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Ketua TP PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, Ketua I TP PKK Kota Malang, Elly Jarwoko, Kepala Perangkat Daerah Pemkot Malang dan seluruh anggota kader PKK di kelurahan Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa gelaran tersebut dilakukan untuk memberikan inovasi dan kreasi dalam mengolah makanan non beras dan non terigu. Agar, dapat memberikan daya tarik bagi anak dan kebutuhan gizi nantinya dapat tercukupi dengan baik.

“Karena banyak kemarin saya jumpai kasus di dua kelurahan. Itu rata-rata anak-anaknya tidak mau makan nasi, sehingga karbohidratnya kurang. Nah ini makanya harus ada inovasi dan kreasi dari ibu-ibu, plus juga ada kasus anak-anak yang tidak suka makan ikan. Mungkin karena bau amisnya atau yang lain. Di sini juga kita menghindari ketergantungan kita terhadap beras,” jelas Wali Kota Sutiaji, seusai mengikuit kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan tersebut, menurutnya gemar makan ikan juga dikuatkan. Sehingga, diharapkan nantinya kesehatan Balita dan kesehatan orang dewasa semakin meningkat. Selain itu, juga sebagai bentuk kesiapan dan bentuk antisipasi terhadap fenomena El Nino.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Jadi karena kita ada krisis energi yang berpengaruh terhadap beberapa produk yang selama ini konsentrasinya hanya terfokus pada sumber karbohidrat (beras). Ternyata gaplek (olahan dari singkong) itu juga enak dan non beras non terigu itu rasanya hampir sama dengan beras,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga mengikuti lomba memasak dengan olahan ikan. Menurutnya, dalam memasak bukan hanya kewajiban para ibu-ibu, namun urusan bersama. Sehingga harus saling bantu membantu satu sama lain.

“Jadi ini supaya bapak-bapak mengerti bahwa menyajikan makanan itu perlu waktu, susah payah sebetulnya. Harapannya jangan nanti dikit-dikit kita beli makanan. Takutnya kalau ada tambahan pengawet yang membuat tidak sehat. Boleh, akan tetapi diutamakan ketahanan dan keamanan tadi. Ini yang menjadi tujuan gelaran kali ini,” tutur Sutiaji.

Senada dengan itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan bahwa gelaran tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan mengkampanyekan agar masyarakat Kota Malang dalam mengonsumsi pangan tidak hanya berbahan pangan beras dan terigu. “Bisa komoditi lain, seperti jagung, ketela rambat, ketela pohon, sukun dan lain-lain. Kegiatan ini dalam rangka menggalakkan agar masyarakat pada umumnya ibu-ibu dalam memasak makanan juga menghadirkan menu makanan berupa ikan. Agar kesehatan tubuh anak semakin baik,” ungkap Slamet.

Lebih lanjut mengenai tingkat konsumsi ikan di Kota Malang, pada tahun 2022 menurutnya telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yaitu, pada tahun 2021 sebesar 35,5 persen dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 55 persen.

“Tingkat konsumsi ikan di Kota Malang mengalami peningkatan dan di tahun 2022 kemarin urutan ke sembilan di tingkat Provinsi Jawa Timur,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengapresiasi launchingan kedua layanan tersebut. Menurutnya, itu merupakan langkah maju dari PT BPR Tugu Artha Sejahtera, yang sebelumnya masih menggunakan sistem konvesional.

“Saya ucapkan selamat karena hari ini ada dua product yang dilaunching kan oleh BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang, satu berkaitan dengan virtual account, kedua sudah pakai ATM. Jadi kalau dulu kan susah, masih konvesional sekali. Sekarang harus disesuaikan dengan tuntutan pasar,” kata Wali Kota Sutiaji.

Pelaunchingan layanan tersebut, ujarnya, juga bertepatan di Hari Ulang Tahun BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang yang ke 72 tahun. Tentunya, usia tersebut menurutnya bukanlah usia yang muda lagi dan pasti telah melewati beberapa proses yang panjang.

“Memang usianya sudah tua, dulu memang pernah kita mengalami beberapa masalah dan untuk menutupi itu, luar biasa. Maka saya minta pada BPR Tugu Artha ini untuk selalu melakukan penguatan,” katanya.

Ditambahkan, jika sistem internal, performa dan rencana bisnis dari BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang harus dikuatkan, berseiring dengan yang saat ini sudah go public. Sehingga, harus lebih profesional lagi dalam menjalankan perbankan.

“Jadi kita sudah buka saham untuk orang lain, sudah ada PT berarti ada orang yang memegang saham diluar milik kita. Sehingga harus lebih profesional,” tambah Sutiaji.

Baca juga :

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPR Tugu Artha Sejahtera, Nyimas Nunin Anisah, mengatakan jika kedua layanan tersebut tentunya untuk mempermudah pelayanan yang diberikan. Sehingga, diharapkan pelayanan yang diberikan lebih efisien.

“Jadi kami inginnya pelayanan ke nasabah untuk lebih efisien, tidak perlu ke kantor. Kalau bagi BPR, kami juga menghemat kertas. Kami sifatnya juga jemput bola dan tidak ada biaya admin yang diberikan,” ucap Nyimas.

Kemudian, pihaknya juga menjelaskan mengenai kedua layanan tersebut. Jika virtual account, para nasabah bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Sehingga, tidak perlu datang ke kantor BPR untuk menyetorkan uangnya, hanya melalui M-Banking saja.

“Nanti prosesnya adalah dari bank umum manapun, nasabahnya BPR yang mau menabung atau mau setor angsuran kepada BPR Tugu Artha tidak perlu datang ke kantor. Jadi dari M-Banking manapun juga di ponselnya itu bisa langsung transfer ke BPR Tugu Artha. Itu real time, jadi begitu disetorkan akan otomatis masuk,” jelasnya.

Selain itu, jika mobile collection berkaitan dengan setoran tunai. Selama ini menurutnya dalam melakukan setoran tunai masih memakai slip, yang kemudian dicatat. Sehingga, untuk meminimalisir kesalahan pencatatan maka dibuatlah mobile collection tersebut.

“Jadi nasabah setor ke kami, langsung dimasukkan ke HP. Kemudian transaksinya dicatat berapa, nah itu akan muncul setornya berapa dan saldo akhirnya berapa. Itu kita printkan sebagai bukti setoran. Itu juga langsung masuk ke rekeningnya nasabah di BPR Tugu Artha,” lanjutnya.

Sebagai informasi, BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang ini adalah bank milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sehingga, terus dilakukan pembenahan untuk terus maju dan berkembang. (hms/rsy/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sejarah peringatan itu harus dipertahankan terus hingga kapanpun. Karena, memiliki nilai juang yang terpatri untuk Bangsa Indonesia.

“Kita terus upayakan penguatan memorial Jalan Trip ini. Ini luar biasa, karena pelajar sudah mengangkat senjata untuk memperjuangkan eksistensi Bangsa Indonesia. Selain memaknai itu, saya kira ini juga menjadi satu kebanggaan bagi Bumi Arema yang kita cintai,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan bahwa nantinya upacara tersebut akan selalu diperingati setiap setahun sekali pada 31 Juli dan itu hukumnya wajib. Hal tersebut dilakukan, guna untuk menghargai para pejuang bangsa yang telah gugur.

“Saya sudah punya tekad sambil nanti berproses mengenai Peraturan Wali Kota (Perwal) nya, agar ditentukan bahwa ini nanti seperti hari daerah seperti Ulang Tahun Kota Malang. Karena, ini sudah jelas ada ceritanya, ada filmnya di museum, sehingga kita cuma menetapkan saja,” jelasnya.

Pihaknya berharap, ke depan siapapun Kepala Daerah Kota Malang nantinya bisa terus meneruskan peringatan tersebut. Karena itu peristiwa yang bersejarah dan warga Kota Malang harus tahu. Terlebih, para pelajar dan masyarakat Kota Malang harus menghormati para jasa pahlawan.

“Ini titik perjuangan yang punya nilai bersejarah dan harus dikuatkan bersama. Pelajar saat itu dihatinya ada patriotisme yang luar biasa tanpa pamrih, siap mati. Kita hanya perlu menghargai itu. Ini kewajiban bagi kita untuk menghormati perjuangan sebelumnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, usai melakukan ziarah dan upacara tabur bunga, juga dilakukan potong tumpeng sebagai bentuk simbolis peringatan pahlawan yang telah gugur dan dilanjutkan dengan treatrikal pertempuran pelajar perjuangan. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Aries menyampaikan, dari enam tuntutan warga yang disampaikan dalam pertemuan itu, kesemuanya akan dirapatkan bersama seluruh kepala dinas. “Beri saya waktu satu bulan. Saya berjanji, kalau masalah sampah di TPA Tlekung ini tidak selesai, saya akan mengundurkan diri menjadi Penjabat Wali Kota,” tegasnya.

Menurutnya, dari enam tuntutan warga itu, yang bisa dijawab saat ini adalah bahwa masing-masing desa sudah menyiapkan TPS3R. Ini sudah disiapkan, supaya tidak terlalu banyak sampah yang dibuang di TPA Tlekung.

“Untuk perluasan area TPA, itu tidak ada. Tuntutan warga untuk memaksimalkan pengolahan sampah, akan kita lakukan sesegera mungkin,” tambahnya.

Dalam proses penyelesaian masalah sampah, imbuhnya, dirinya untuk sementara akan berkantor di TPA Tlekung. Sehingga, seperti untuk warga yang terdampak kesehatannya imbas dari bau sampah atau yang lain, diminta segera melapor ke Posko Kesehatan di Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan warga yang kekurangan air bersih, maka juga akan dipasok air bersih.

Baca juga :

“Mohon pengertian dari warga. Saya dengan Kapolres dan Ketua DPRD, menjamin akan menuntaskan ini. Karena ini terkait dengan investasi dan ekonomi Kota Batu. Kalau perlu, catatan enam tuntutan itu ditempelkan untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua RT01 RW03 Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Siari, menyampaikan jika enam tuntutan yang diberikan itu, diantaranya pertama yakni warga memohon untuk segera memaksimalkan proses pengolahan sampah yang sudah menumpuk begitu besar. Sebab, bisa berakibat pada pencemaran air bawah tanah, pencemaran udara, mencegah air lindi yang mengalir ke sungai dan mencegah longsor. Kedua, sampah yang masuk ke TPA Desa Tlekung, harus dikelola dengan mesin, tidak hanya dibuang dan ditimbun. Sehingga, ada pembatasan volume yang masuk.

Ketiga, ujarnya, warga menolak adanya perluasan TPA di Desa Tlekung, karena letak geografis yang tidak layak. Empat, warga meminta agar segera dilakukan kajian TPA selain di Desa Tlekung. Selanjutnya atau lima, warga mengusulkan di tiap-tiap desa atau kelurahan, tempat wisata, hotel, pasar, pabrik diwajibkan memiliki TPS3R dan tiap kecamatan memiliki TPA yang didasari oleh surat edaran/Perwali/Perda Kota Batu. Sehingga, agar volume sampah yang dikirim ke TPA Desa Tlekung, dapat berkurang. Serta, ada jaminan sosial dan keamanan bagi Desa yang ditempati. Ke enam, warga meminta adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang transparan di TPA Desa Tlekung untuk pengiriman sampah, pengelolaan sampah dan mencegah adanya polusi.

Mengenai janji Pj Wali Kota Batu yang sudah diungkapkan, tegas Siari, pihak warga mengatakan kalau memang masalah sampah di TPA Tlekung tidak tuntas, maka TPA Tlekung akan ditutup selamanya. “Kalau Pj Wali Kota mengundurkan diri, itu mungkin hanya jabatan saja dan terus kembali ke jabatan awal. Tetapi di TPA Tlekung, itu tidak kunjung selesai masalahnya. Dari sini, maka warga sepakat kalau tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan, maka akan kami tutup total untuk selamanya,” ujarnya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya warga menutup total akses jalan masuk ke arah pembuangan sampah. Reaksi itu, dampak dari permasalahan TPA Tlekung. Namun, usai pertemuan antara warga dengan Pj Wali Kota Batu serta DPRD dan Polres, penutup jalan itu dibongkar. (put/gie)

Dalam pelaksanaan yang dihadiri Sekda Provinsi Jawa Timur, Pj Wali Kota Batu, Ketua DPRD Kota Batu, Kapolres Batu, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pada dasarnya stok LPG 3 Kg sebenarnya, aman. Namun, karena imbas dari kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa kabupaten dan kota, maka bupati dan wali kota minta untuk tambahan kuota.

“Mulai Senin (31/07/2023) pekan depan, kuota LPG 3 Kg di Jawa Timur akan ditambah 30 sampai 70 persen,” kata Khofifah.

Baca juga :

Karena tambahan kuota itu, paparnya, kepada bupati dan wali kota yang membutuhkan bisa segera mengajukan ke Pertamina. Karena, untuk LPG 3 Kg, seperti di Surabaya terbilang aman.

“Kalau di Kota Surabaya, memang suplai dan distribusi LPG 3 Kg, aman. Harga juga aman, yaitu Rp 16 ribu pertabung. Dan, memang kemarin seperti di Pasuruan, harganya lebih dari Rp 16 ribu,” jelas Gubernur Khofifah.

Berdasarkan data yang ada, Pertamina menyediakan konsumsi LPG 3 Kg di Jawa Timur sebesar 1.515.000 tabung perhari. Sementara, stok elpiji bersubsidi yang dimiliki sebesar 26.314 metrik ton atau sebesar 8,7 juta tabung. (put/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memberikan apresiasi kepada The Shalimar Hotel yang secara rutin dan konsisten telah menggelar Tong-Tong Night Market hingga sampai ke tujuh kali. Tentunya saja, hal itu menurutnya bukan sesuatu yang mudah untuk dipertahankan.

“Karena menggelar acara seperti ini bukanlah hal mudah. Artinya, mungkin di awal kurang dikenal, terus dengan bertahan sampai sekarang ini adalah suatu perjuangan yang tidak ringan. Nah, dengan adanya acara ke tujuh ini, berarti teruji dikehendaki oleh masyarakat,” kata Wali Kota Sutiaji, seusai membuka kegiatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga telah menggandeng sejumlah UMKM yang ada di Kota Malang dan tentu ada pertumbuhan pengunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. “Sehingga tahun ini, kami mengucapkan terima kasih karena jumlah UMKM juga semakin bertambah dan semakin banyak. Ini juga amat menarik, sehingga bisa menarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Malang di event ini,” lanjutnya.

Baca juga :

Sementara itu, Owner The Shalimar Hotel and founder, Lily Jessica Tjokrosetio, menyampaikan jika gelaran tersebut akan dilakukan selama tiga hari atau hingga Minggu (30/07/2023) mendatang. “Ternyata dari momen pembukaan sampai sekarang, itu sudah lumayan banyak pengunjungnya. Kalau saya lihat dari teman-teman yang jualan, itu semuanya bahagia dan ini tentunya pertanda baik,” ucap Lily.

Lebih lanjut Lily juga menyampaikan, bahwa dalam gelaran tersebut menyediakan sebanyak 40 stan UMKM. Jumlah itu, lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Ke depan, pihaknya berharap bisa menggandeng para pelaku UMKM dengan lebih banyak lagi.

“Tahun lalu hanya 13 stan UMKM dan sekarang ini sudah 40 stan. Siapa tahu, tahun depan bisa 100 stan UMKM yang turut serta, apalagi juga didukung oleh Bapak Wali Kota Malang,” imbuhnya. (rsy/sit)