Dalam silaturahmi itu tampak hadir Ketua PDM Kota Pasuruan, Ustad Abu Nasir, Djainuri Alif Penasehat PDM Kota Pasuruan, Selamet Suharto Majelis PDM, serta angkatan Muda Muhammadiyah.

Saat silaturahmi itu, Walikota Raharto Teno Prasetyo mengucapkan banyak terimah kasih  bisa berada di keluarga Muhamadiyah. “Dengan silaturahmi ini akan menambah persaudaraan kita dan akan tetap langgeng, jangan ada materai dalam persaudaraan kita,” ucap Teno.

Dengan semakin erat hubungan walikota dengan PDM Kota Pasuruan ini, Teno tidak ingin hubungan silaturahmi dan  persaudaraan kita tetap terjaga,  dan untuk  bisa  lebih dekat dan mampu memberikan subangsih kepada PDM Kota Pasuruan. “Ijinkan saya melanjutkan pengabdian saya kepada Kota Pasuruan serta kepada rekan rekan PDM kota Pasuruan agar lebih maju dan sejahtera,” ucapnya.

Pemerintah Kota Pasuruan, lanjut Teno, sangat mendukung apa yang diprogramkan  PDM demi kemakmuran Kota Pasuruan, dan program itu akan dilanjutkan, karena itu untuk kebaikan masyarakat Kota Pasuruan.

Ketua PDM Kota Pasuruan Abu Nasir mengucapkan terimakasih atas apresiasi Walikota kepada pembangunan kantor Lazizmu. Ia juga menyampaikan selamat atas dilantiknya Raharto Teno menjadi Walikota Pasuruan. “Muhammadiyah selalu sinergi kepada pemerintah Kota Pasuruan serta saya harap Muhamadiyah harus menggunakan hak pilihnya dengan baik apa yang menjadi itikad dari PDM,” Papar Nasir.

Menurut Nasir, agama jangan dijadikan alat dalam berpolitik,  kita umat Islam tidak ingin terjebak kepada politik yang akan pecah belah.  “Kita akan mendukung program-program dari Pak Teno, dan kami melihat program program selama ini yang kita anggap baik,” pungkas Abu Nasir. ( bw/arf).

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, Dedy Tjahjo Poernomo bertindak membacakan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No. 131.36-749 yang diteken tanggal 28 April 2020 lalu, dasar pemberhentian Drs H Sutiyono sebagai Walikota Pasuruan.

Atas dasar Surat Keputusan Mendagri tersebut DPRD Kota Pasuruan kemudian mengusulkan Plt Walikota Raharto Teno Prasetyo yang biasa di sapa Teno sebagai Walikota Pasuruan Sisa masa jabatan 2016-2021.

Dewan juga mengusulkan pemberhentian Teno sebagai wakil walikota periode yang sama. Naskahnya ditandatangani 3 orang pimpinan DPRD Kota Pasuruan.

Berita acara Rapat Paripurna usulan DPRD tersebut kemudian dikirim ke gubernur. Dari gubernur usulan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.

“Jika Menteri Dalam Negeri menyetujui usulan itu, akan turun Surat Keputusan Mendagri tentang pemberhentian Teno sebagai wakil walikota dan pengangkatannya sebagai Walikota Pasuruan. SK Mendagri itu biasanya turun di gubernur. Kemudian turun ke pemerintah Kota Pasuruan, ” ucap Sahari Kabag Pemerintahan Kota Pasuruan, usai paripurna.

Sahari menambahkan, menurut protap, proses tersebut biasanya berlangsung antara satu hingga dua minggu. Namun, karena wabah Covid-19 mungkin bisa satu sampai dua bulan. Dan pelantikannya akan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Saat ini, Status Pak Teno sebelum SK Pengangkatan dari Mendagri terbit, masih Plt. Walikota Pasuruan, “tegas Sahari.

Rapat Paripurna berjalan singkat dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala OPD Kota Pasuruan. Acara berlangsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. (bw/arf/hen/oso)

Seperti yang terjadi di persidangan M. Baqir yang digelar di Pengdilan Tipikor. Ketika Jaksa KPK mempertanyakan sosok terdakwa Wahyu Tri Hardianto alias Encus (staf kelurahan Purut), mendadak Setyono lupa.

“Saya tidak kenal Wahyu Tri Hardianto, kalau pun kenal saya lupa kenal dimana, ” kata Setyono dalam keterangan saksi di persidangan, Senin (21/1/2019).

Walikota Pasuruan non aktif, juga ditanya oleh Jaksa KPK seputar kewenangannya di proyek PLUT-UMKM Kota Pasuruan. Dan proyek lainnya yang ada dilingkungan Kota Pasuruan. Terungkap, Setyono pernah kumpulkan asosiasi rekanan.

“Iya benar, intinya mitra Pemkot Pasuruan (rekanan) yang mendapatkan proyek bisa bekerja secara profesional,” ucapnya.

Ditanya Jaksa KPK soal adanya ploting proyek yang mengalir ke para pihak hingga ke fee pada sejumlah proyek di lingkungan Kota Pasuruan. Setyono hanya geleng-geleng kepala.

Baca : Hadirkan 5 Saksi, Terungkap Setyono Terima Suap dari Baqir

Namun Jaksa KPK menyakini, adanya pengkondisian proyek dan fee di perkara OTT yang menyeret Setyono bersama tiga terdakwa lainnya diantaranya Dwi Fitri Nurcahyo plt Kadis PUPR Kota Pasuruan, (terdakwa) dan Wahyu Tri Hardianto (terdakwa) dan M. Baqir selaku pemberi suap di proyek PLUT-KUMKM Kota Pasuruan.

Dalam sidang, Jaksa KPK menghadirkan lima saksi yakni Setyono Walikota Pasuruan non atif, Agus Widodo, Ketua Pokja Dua, Siti Amini, Kadis Koperasi Kota Pasuruan, Nyoman Swasti Kepala BLP dan Mahmudi Hidayat. (dik/yan)

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sosiawan diruang Cakra dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Hendry Sianipar. Pada saat pemutaran rekaman percakapan M. Baqir dengan Dwi Fitri Nurchayo diputar Jaksa terkait proyek PLUT-KUMKM di Kota Pasuruan senilai Rp 2,3 miliar.

“Benar itu suara saya, ” aku M Baqir. Lalu Jaksa KPK kembali bertanya saat itu, “Ketika itu Pak Dwi sebagai Asisten I, lalu ada komitmen lima persen,” tanyanya.

Dijawab Baqir, “Iya itu fee awal dari 10 persen. Dan 20 juta sudah saya kirim,” kata Baqir.

Baca : Pengadilan Tipikor Menakutkan, Ditanya “Encus”, Setyono Mendadak “Amnesia”

Dalam keterangan saksi disidang sebelumnya, terdakwa, Dwi Fitri Nurchayo mengungkapkan adanya ploting proyek yang mengalir ke semua Fraksi DPRD Kota Pasuruan. Dwi tegaskan, tidak hanya di proyek PLUT-KUMKM saja. Tapi tahun sebelumnya (2017) juga. Keterangan saksi juga diakui dua terdakwa lainnya yakni Wahyu Tri Hardianto (staf kelurahan Purut) dan M Baqir selaku pemberi suap. (dik/yan)

Memontum Pasuruan – Sidang perdana yang menyeret, Setyono Walikota Pasuruan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, bersama Dwi Fitri Nurcahyo, selaku Plt Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto, staf Kelurahan Purutrejo, Kota Pasuruan, serta M Baqir, pemberi suap akhirnya disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Senin (7/1/2019).

Sidang dipimpin majelis hakim I Wayan Sosiawan di ruang cakra ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

“Pemberian suap ini terkait pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM),” ucap Jaksa KPK Bayu Satriyo saat membacakan surat dakwaannya dalam persidangan.

Terdakwa, Muhamad Baqir selaku pemenang tender telah memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek yang dimenangkan, yakni sebesar Rp 2.210.429.000.

“Pemberian fee sebesar Rp 115 juta untuk manten tender yang dimenangkan dengan cara mentransfer ke rekening bank milik Supaat. Kemudian dipindahkan ke Wahyu Trihadianto untuk diberikan kepada Wali Kota Setyono melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik, keponakan dari Walikota Setiyono,” ungkap Jaksa KPK Bayu Satriyo.

Akibat perbuatannya, Muhamad Baqir ini didakwa dengan pasal berlapis yakni, Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (2) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor. ” M. Baqir didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (2) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,”imbuhnya.