Koordinator Lapangan (Korlap) Andi Holis, mengatakan guru ASN di Kepulauan belum maksimal melakukan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Pasalnya, ASN tersebut tidak menetap seutuhnya atau sering bolos.

Baca Juga:

• Puluhan Pelukis Nusantara Meriahkan Festival Seni Lukis Madura
• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN

“Ketika kami monitoring ke salah satu lembaga pendidikan di Kecamatan Raas, kami menemukan guru yang ditugaskan jarang masuk kelas. Artinya monitoring Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  di sekolah oleh Dinas Pendidikam Kabupaten Sumenep itu tidak serius,” katanya kepada sejumlah media, Kamis (24/06).

Bahkan, kata Holis, guru ASN tersebut sering bolak-balik ke daratan, pulang ke rumahnya. Alasannya karena jaringan dan lingkungan tidak sama dengan daerah daratan lantaran kebutuhan mudah didapatkan.

Hal tersebut, lanjut Holis, dinilai tidak ada tindakan secara khusus dari instansi terkait yakni Disdik Sumenep. “Hal ini tidak ada tindakan khusus dari Kepala Dinas (Kadis) Disdik Sumenep. Sehingga kemudian keluh kesah ini perlu disampaikan ke publik, bahwa Disdik perlu mengkontrol pendidikan yang ada di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Moh Iksan, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. “Kami akan menerapkanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai,” katanya saat dikonfirmasi di kantornya. Meski demikian, lanjut iksan, pihaknya tetap memaklumi hal tersebut. Sebab di masa pandemi sekolah melaksanakan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Ya kita harus maklum. Saya sebagai pimpinan juga harus maklum. Ini pandemi. Selain itu, kita ketahui bersama bagaimana susahnya sinyal di kepulauan,” ujar Moh Iksan. (dan/edo/ed2)

Memontum Sumenep – Pentas politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumenep 2020 ini disuguhi dengan dinamika demokrasi yang semakin ciamik. Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep (Pilbup) yang kembali menghadirkan perang head to head memunculkan banyak spekulasi politik dan bahkan menjamurnya pengamat politik.

Bukan soal siapa yang berpotensi menang atau yang layak memimpin, tapi jauh dari goal ending politik itu yakni pendewasaan politik. Kesadaran publik akan pentingnya calon pemimpin masa depan manjadi sajian yang terelakkan dari panggung pilkada ini. Terlepas dari itu semua, menarik disimak majunya incumbent Achmad Fauzi sebagai calon bupati merupakan sebuah panggilan jiwa.

“Ya. Itu yang kita amati akhir-akhir ini. Sudah jadi rahasia umum jika incumbent/petahana politik maju di Pilkada menggunakan fasilitas kekuasaan itu sudah lumrah terjadi. Tapi, Pilkada Sumenep membuktikan pada rakyat bahwa Fauzi ogah memanfaatkan kekuasaannya menggunakan fasilitas kekuasaan demi sebuah kemenangan Pilkada. Maka tak salah jika Fauzi maju sebuah panggilan jiwa, kata Suhardi, juru bicara Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep.

Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai sangat dibutuhkan warga Sumenep kepulauan.

Pegiat anti korupsi ini lantas menggambarkan lebih jauh sosok Fauzi dalam kontestasi pilkada Sumenep ini. Terlepas dari sengitnya pertarungan politik di Pilkada ini, ia mengajak untuk mengamati dan menilai secara arif dan bijak.

“Kenapa saya sebut panggilan jiwa karena Fauzi nyalon bupati bukan lantas terlalu bernafsu kekuasaan. Fauzi maju karena memikirkan nasib rakyat Sumenep dan harus bangkit dan maju agar rakyat makmur,” terang Suhardi.

Selama menjadi Wakil Bupati Sumenep mendampingi Bupati A Busyro Karim, banyak hal dilakukan untuk kepentingan rakyat. Paling terkini yang diperjuangkan pemerintah Busyro Fauzi sebelum berakhir masa jabatannya yakni didirikannya RS Abuya Kangayan.

Kenapa Fauzi nekat memperjuangkan pembangunan RS Abuya Kangayan? Karena dari safari/ kunjungan ke kepulauan dan berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat kepulauan, satu hal penting diantaranya pentingnya ada rumah sakit (RS). Sebab, banyak warga pulau butuh bantuan tenaga medis dan pelayanan kesehatan intensif namun itu terkendala fasilitas kesehatan yang memadai seperti tidak adanya rumah sakit. Hanya ada puskesmas saja.

Cabub Sumenep, Achmad Fauzi.

Contoh, warga pulau yang hamil dan ingin melahirkan. Banyak insiden saat dalam proses perjalanan atau di tengah laut menuju darat, belum sampai ke rumah sakit di darat, ibu yang mau melahirkan meninggal di tengah laut/ ditengah perjalanan. Fauzi selaku wakil bupati kala itu tak mau basa basi lagi. Satu nyawa rakyatnya lebih berharga dari pada proyek pembangunan. Rumah Sakit di Pulau Kangayan harus ada, kata Suhardi menirukan suara Fauzi kala itu.

Kata Fauzi kalau itu ke Suhardi, pemerintah sadar bahwa membangun rumah sakit di pulau yang memadai itu akan menelan biaya puluhan miliar dari APBD. Tapi demi rakyat, rumah sakit harus dibangun. “Apalagi selama agenda safari kepulauan, Fauzi meski masih aktif sebagai Wakil Bupati kala itu, tapi memilih tidak ikut rombongan safari. Etika politiknya perlu jadi pelajaran politik dan jelas tidak memanfaatkan fasilitas kekuasaan. Lantas siapa yang ternyata bernafsu akan kekuasaan? Tanya Suhardi mengakhiri perbincangan. (edo/ono)