“Alhamdulillah, semenjak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kita sudah dua kali menggelar upacara peringatan hari besar. Pertama, ketika 17 Agustus dan kedua adalah hari ini. Harapan kami, sesuai dengan tema ‘Pahlawanku Inspirasiku’ memang menginspirasi kita semua,” kata Wali Kota Sutiaji.

Inspirasi tersebut, tambahnya, juga dikorelasikan dengan kondisi Bangsa Indonesia saat ini. Dimana, semua semangat perjuangan melawan pandemi Covid-19.

“Kalau sekarang, perjuangan kita melawan Covid-19. Insyaallah, kita akan menang jika bersatu. Indonesia merdeka dulunya juga karena persatuan,” tegasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, proklamasi kemerdekaan tidak dengan instan dikumandangkan. Tetapi di balik itu semua, terdapat peran para pahlawan dari waktu ke waktu. “Sering saya sampaikan, bahwa 17 Agustus 1945 itu tidak secara instan diraih. Tetapi dilalui dengan Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda di tahun 1928. Bahkan, usai kemerdekaan masih ada rong-rongan bangsa lain yang ingin menguasai. Maka dengan gelora Bung Tomo yang hanya dipersenjatai ala kadarnya yaitu bambu runcing, tetapi memiliki senjata hebat berupa semangat, lahirkan Hari Pahlawan. Semangat itulah yang menginspirasi kita semua,” bebernya.

Pihaknya pun, juga akan terus melakukan upaya untuk menguatkan semangat kepahlawanan di tengah-tengah masyarakat. Diantaranya, dengan memberi literasi dan pemahaman secara terbuka kepada warga Kota Malang.

“Tidak ada yang namanya suudzon atau negatif thinking. Kita semualah yang berperan menguatkan negeri ini. Ini bukan milik pemerintah tapi milik rakyat. Maka sesungguhnya ketika ada kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan rakyat, karena kita kan dari rakyat untuk rakyat,” terangnya.

Sehingga menurutnya, untuk menyadarkan hal tersebut perlu proses, literasi, maupun transparansi semua kebijakan. Sehingga, apapun kebijakan dari Pemerintah Pusat, sesuai amanat Undang-Undang, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten harus menjadi kepanjangan tangan.

“Kesadaran akan hal tersebut penting dan kuncinya adalah tidak boleh negatif thinking agar menjaga persatuan dan kesatuan. Para veteran di Kota Malang juga terus kami inventaris dan kuatkan juga dalam rangka memberikan literasi nilai juang kepada masyarakat. Baik edukasi secara formal maupun non-formal,” terang Sutiaji.

Dalam upacara tersebut juga diberikan tali asih kepada beberapa pahlawan veteran dan juga penghargaan kepada Forkopimda dalam upaya membantu Pemkot Malang melakukan percepatan vaksinasi. (hms/mus/sit)

“Totalnya ada 22.861 penerima bansos yang segera akan diberikan bantuan Rp 300 ribu,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Karena digelontorkan sebagai respon Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang menjadi PPKM Level 4, bansos hanya diberikan sekali. Jika sesuai jadwal, dikatakan Penny, bansos akan diberikan Sabtu (24/07) dan Minggu (25/07) besok.

“Penyaluran dua hari, Sabtu dan Minggu di 52 titik kelurahan. Kurang lebih polanya sama saat penyaluran bansos Pedagang Kaki Lima (PKL) beberapa minggu lalu. Jadi dijamin tidak menimbulkan kerumunan,” terang Penny.

Banyaknya penerima bansos didapat dari data yang telah dimiliki Dinsos-P3AP2KB sejak 2020.

“Namun diverifikasi dan divalidasi ulang oleh kami, apakah sudah mendapat bantuan lain atau belum. Karena calon penerima bansos yang bersumber dari APBD Kota Malang ini benar-benar yang belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun. Seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dari Kementrian Sosial kemarin,” tegasnya.

Penny menjamin bansos ini akan tepat sasaran. Pasalnya, ia tak serta merta mengambil data tahun lalu, namun melakukan evaluasi ulang bersama dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

“Kami sudah semaksimal mungkin, jadi kalau ada yang tidak tersalurkan bisa jadi orangnya sudah meninggal namun tidak ada laporan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Insyaallah yang sudah mampu akan menolak jika mendapat bantuan,” tutup Penny. (mus/ed2)

Dalam rentan waktu bulan Mei 2021, sudah terdapat 50 kejadian darurat yang dilaporkan oleh warga Kota Malang.

Baca Juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

“Kejadian darurat yang dilaporkan ada 13 jenis. Paling banyak kejadian kecelakaan sebanyak 18 panggilan masuk ke Ngalam 112,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Nur Widianto, Rabu (09/06).

Ketiga belas jenis kejadian itu antara lain kecelakaan sebanyak 18 panggilan, kejadian evakuasi sebanyak 14 panggilan, dan permintaan ambulance ada 6 panggilan. Kemudian pelaporan kejadian penjemputan pekerja migran, dan pembersihan jalan masing-masing 2 panggilan.

“Untuk kendala listrik, kebakaran, kerumunan, pengamanan unjuk rasa, pengiriman bantuan korban gempa, penemuan jenazah, pohon tumbang, serta laporan ancaman dan pemerasan masing-masing ada 1 kejadian yang dilaporkan ke Ngalam 112,” beber pria yang akrab disapa Wiwid itu.

Layanan kedaruratan yang disiapkan oleh Pemkot Malang itu memang tidak dipungut biaya dan bebas pulsa. Serta akan dilayani oleh staff yang profesional di bidangnya.

“Namun layanan ini hanya untuk kedaruratan saja. Laporan palsu dan iseng akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Beberapa hal harus diperhatikan jika warga ingin melaporkan kejadian darurat ke nomor tersebut. Antar lain harus menyebut nama pelapor, lokasi kejadian, kejadian darurat, dan kontak yang dapat dihubungi.

“Jadi nanti masyarakat yang mengetahui atau mengalami kondisi darurat silahkan menghubungi 112. Operator akan mencatat laporan dan menghubungi dispatcher untuk tindak lanjut,” tegas Wiwid. (mus/ed2)

Bahwa, murid yang mengikuti praktik luring hanya yang berdomisili di Kota Malang. Mereka yang belajar luring, juga khusus siswa yang duduk dibangku kelas 10 serta mendapat surat pernyataan dari orangtua.

“Sementara fokus ke kelas 10, karena mereka masih baru. Di samping, mereka masih butuh pengenalan lebih banyak. Dan syarat terakhir adalah pernyataan dari orangtua. Kalau tidak ada maka tidak bisa mengikuti,” ujar Ifa.

Untuk kelas 11 dan 12, tambahnya, telah disediakan aplikasi Gmatrix. Sebuah aplikasi berbayar yang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara daring. “Aplikasinya berbayar dan yang membayar adalah kami. Jadi siswa tinggal menggunakan saja,” imbuhnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa pembelajaran hanya dilakukan 1 kali shift. Dengan durasi pembelajaran adalah 3 jam. “Hanya ada satu shift dan satu shiftnya itu 3 jam,” tambahnya.

Terkait protokol kesehatan, pihak sekolah telah menerapkan sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Misalnya, telah disiapkan tempat cuci tangan, termogun dan handsanitizer.

“Sebelum masuk, mereka cuci tangan dahulu di depan. Dan kami juga ada termogun otomatis. Jadi, tanpa perlu satpam atau petugas. Mereka bisa melakulan pengecekan sendiri dan keluar otomatis,” terangnya.

Sedangkan untuk guru pengajar, imbuhnya, totalnya adalah 10 guru. Dengan uraian, lima guru untuk bidang keahlian RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) dan 5 guru untuk TKJ (Teknik Komputer Jaringan). Dan mereka sudah melakukan uji cerologi untuk memastikan kondisi kesehatan. (mg1/sit)