Bupati Fawait merinci, bahwa penghapusan denda ini berlaku untuk berbagai jenis pungutan, mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi jasa perhotelan, parkir, kesenian, hiburan, serta makanan dan minuman. Selain itu, pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga masuk dalam daftar pemutihan denda ini.

Bupati Fawait memberikan penekanan penting, agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat, bahwa yang dihapuskan hanyalah sanksi administratif atau denda akibat keterlambatan. Sedangkan untuk pokok pajak, tetap menjadi kewajiban yang harus dilunasi.

Baca juga :

“Kami ingin masyarakat memahami, bahwa negara memberikan empati. Jika ada warga yang tidak sengaja terlambat membayar selama setahun atau bahkan 10 tahun, akumulasi dendanya kini kami hapus nol rupiah. Namun, nilai pokok pajaknya tetap harus dibayar sesuai ketentuan,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Kebijakan ini, lanjutnya, akan berlangsung dalam periode terbatas, yakni hingga 30 Juni 2026. Pemkab Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), juga telah menyiapkan infrastruktur sistem yang memungkinkan penghapusan denda terjadi secara otomatis saat wajib pajak melakukan pembayaran melalui kanal-kanal resmi.

Langkah ini diambil, berdasarkan data evaluasi piutang daerah yang menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang terhambat, karena warga merasa terbebani oleh tingginya denda yang harus dibayar jika ingin melunasi tunggakan lama. Dengan adanya insentif ini, diharapkan terjadi percepatan pembersihan data piutang pajak daerah. Selain meringankan beban finansial individu dan pelaku usaha, peningkatan realisasi pajak dari pokok yang terkumpul akan sangat vital bagi pendanaan proyek infrastruktur dan layanan publik di Jember.

Gus Fawait optimistis, bahwa pendekatan humanis ini akan lebih efektif meningkatkan kesadaran warga dibandingkan dengan penegakan hukum yang kaku. Momentum hingga akhir Juni ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan basis data perpajakan di Kabupaten Jember menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan transparan. (rio/gie/adv)

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan pada tahun 2026 jumlah penerima bantuan pangan di Kota Malang mencapai 57.715 orang, yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah tersebut, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya sekitar 23 ribu penerima.

“Karena kebutuhan masyarakat cukup tinggi, alokasi untuk Kota Malang tahun ini juga meningkat. Untuk setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk kebutuhan dua bulan,” ujar Slamet.

Dikatakannya, khusus untuk di Kecamatan Kedungkandang terdapat sekitar 14.313 penerima bantuan pangan. Sementara di Kelurahan Wonokoyo tercatat sebanyak 494 warga menerima bantuan tersebut.

Baca juga :

“Nantinya penyaluran bantuan pangan ini, juga akan kembali dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, program tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bahan pangan sekaligus membantu meringankan kebutuhan warga. “Selain itu juga dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga, khususnya untuk komoditas beras dan minyak goreng,” jelasnya.

Adapun data penerima bantuan berasal dari kelompok masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan koordinasi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.

“Dalam proses penyaluran, petugas juga melakukan verifikasi data penerima dengan mencocokkan undangan dengan identitas penerima, seperti KTP dan Kartu Keluarga,” imbuhnya. (rsy/sit)

Peresmian sendiri, dilakukan Dandim 0825 Banyuwangi Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya bersama warga, Senin (09/03/2026) tadi. Kegiatan ini, bagian dari launching 200 jembatan perintis secara serentak di Indonesia. Hadir dalam peresmian itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda dan perwakilan Forkopimda, Camat hingga Kades.

Letkol Arm Triyadi menerangkan bahwa jembatan gantung di Banyuwangi ini dibangun di atas Sungai Bango, dengan lebar sungai sekitar 34 meter. Bentangan jembatan mencapai 50 meter dan kini memiliki lebar 1,60 meter.

“Awalnya lebar 1,20 meter, namun atas masukan masyarakat kami tambah masing-masing 20 sentimeter kanan kiri agar lebih nyaman dilalui,” ujarnya.

Jembatan ini, lanjutnya, menghubungkan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung dan Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo. Sebelumnya, warga harus memutar cukup jauh untuk beraktivitas sehari-hari.

Letkol Arm Triyadi menambahkan bahwa pembangunan dilakukan selama 41 hari, mulai 10 Januari hingga 20 Februari 2026. Prajurit TNI dan warga bekerja bergantian selama 1×24 jam.

Baca juga :

“Kami bagi anggota dalam 4 sif. Ini murni pengabdian agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, manfaat utama jembatan ini untuk memudahkan anak-anak sekolah dan aktivitas mengaji yang sebelumnya harus menyeberang sungai atau mengambil jalur lebih jauh. “Sekarang anak-anak bisa lebih cepat ke sekolah dan tempat mengaji. Ini juga mempercepat akses warga ke sawah dan ladang,” tambahnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY Bramuda, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan TNI dalam pembangunan tersebut. “Keberadaan jembatan akan meningkatkan nilai ekonomi kawasan karena mobilitas barang dan hasil pertanian menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini TNI selalu berjalan seiring dengan pemerintah daerah. Pembangunan yang dilakukan juga menyentuh daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Ini bukti negara hadir menjawab kebutuhan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat. Pemkab siap mendukung program seperti ini,” imbuhnya.

Salah satu warga, Maryam (70), mengaku bersyukur atas pembangunan jembatan itu. Selama puluhan tahun, dirinya dan warga lain harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas. “Dulu kalau ke sawah atau anak mau ngaji harus menyeberangi sungai kadang harus muter. Sekarang sudah enak, tidak perlu muter lagi. Terima kasih TNI,” ucapnya. (kom/bwi/gie)

Perlu diketahui, bahwa Kunker ini merupakan wujud komitmen DPRD Kabupaten Lumajang dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur desa. Jalan penghubung antar wilayah, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, kegiatan ekonomi lokal, hingga akses pendidikan dan layanan sosial.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Deddy Firmansyah, menegaskan bahwa perbaikan ruas jalan Tempeh Kidul–Pandanwangi, diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga. Termasuk, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik jalan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan yang layak dan aman, akan membuka peluang ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) juga turut ikut hadir mendampingi kunjungan kerja. Melalui sinergi antara DPRD dan OPD teknis, Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang terus berkomitmen untuk terus mengawal setiap program pembangunan agar berjalan transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun desa dan memperkuat Lumajang secara menyeluruh. (hms/adi/gie)

Sementara sisanya atau 142 orang pelaku UMKM, akan menerima bantuan pada pertengahan Desember. Adapun sejumlah bantuan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUP) dan melalui tahun anggaran 2025, itu diantaranya seperti mesin jahit listrik, kompresor bensin, peralatan tukang, kompresor listrik, cutting aluminium, rombong aluminium, etalase, peralatan dapur, mesin selep, oven gas dan freezer box.

Kepala DKUP Kota Probolinggo, Slamet Swantoro, mengatakan bahwa pelaku UMKM yang menerima bantuan ini, sesuai dengan daftar penerima belanja barang yang diserahkan masyarakat pada anggaran DKUP. Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas usaha, mendorong perkembangan usaha mandiri berkelanjutan.

“Tujuannya untuk meningkatkan produk UMKM, sekaligus memfasilitasi UMKM lebih siap berkompetisi untuk meningkatkan semangat dan motivasi berusaha,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Aminuddin berpesan kepada seluruh pelaku UMKM yang menerima bantuan stimulus ini, untuk meningkatkan kualitas melalui alat yang digunakan karena lebih cepat dan lebih rapi pengerjaannya. Penerima bantuan ini ada mereka yang sudah punya basic usaha.

“Awalnya alatnya biasa, sekarang listrik. Dengan alat baru ini, semoga bisa tingkatkan kualitas. Jika tidak ditingkatkan, maka stimulus yang diberikan tidak sesuai tujuan (meningkatkan produksi dan ekonomi),” kata Wali Kota Aminuddin.

Pemanfaatan stimulus yang baik dibarengi dengan pemberian modal kerja melalui Koperasi Merah Putih (KMP) maka proses usaha akan berkelanjutan. Wali kota pun menginformasikan, KMP ada di setiap kelurahan di Kota Probolinggo dan saat ini sedang proses pembangunan.

“Tujuan Koperasi Merah Putih ini untuk pengembangan ekonomi masyarakat di kelurahan dengan kredit usaha ringan dan mudah. Manfaatkan betul agar dirasakan efeknya oleh masyarakat,” terang Wali Kota Aminuddin.

Pemberian stimulus bagi pelaku UMKM, ini merupakan bukti komitmen dirinya dan Wawali Ina Dwi Lestari, untuk mendorong perekonomian masyarakat meningkat dan kemiskinan bisa diturunkan. “Jadikan ini (stimulus) pemicu untuk meningkatkan kualitas usaha bapak dan ibu sekalian. Pemkot Probolinggo berkomitmen mencari pemasaran untuk usaha bapak/ibu,” papar wali kota. (kom/pro/sit)

Letjen Suharyanto mencatat, bahwa APG Semeru hampir terjadi setiap November–Desember sejak 2020, dengan skala berbeda tiap tahun: 2021 besar, 2022 cukup besar, 2023–2024 kecil, dan 2025 lebih besar namun terkendali. “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam erupsi terakhir dan tiga orang luka ringan sudah ditangani,” ujarnya.

Baca juga :

Dirinya menekankan, bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada relokasi fisik, tetapi juga pada edukasi kebencanaan dan penyebaran informasi yang tepat. Warga yang memahami risiko, jalur evakuasi dan lokasi aman dapat merespons lebih cepat dan tepat saat bencana terjadi, sehingga keselamatan lebih terjamin.

“Relokasi strategis yang dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya terbukti mengurangi risiko korban. Sebagian besar warga di daerah merah kini tinggal di lokasi aman, dan pengalaman ini menjadi pedoman mitigasi jangka panjang,” kata Letjen Suharyanto.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya memprioritaskan relokasi fisik, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan informasi kebencanaan yang akurat. Edukasi ini membuat warga lebih siap dan mampu menjaga keselamatan diri serta keluarga mereka saat erupsi terjadi. (kom/adi/sit)

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. “Meski Status Tanggap Darurat sebelumnya telah berakhir, namun dampak Semeru masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (24/11/2025) tadi.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat sendiri, berlaku selama tujuh hari dan terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025. Keputusan ini, memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur dan perlindungan warga terdampak.

Baca juga :

“Perpanjangan Status Tanggap Darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pasca bencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan, bahwa seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi dan pemulihan infrastruktur.

Dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat ini, Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. “Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin dan saling mendukung,” tambahnya.

BPBD Kabupaten Lumajang pun siap memperkuat koordinasi semua stakeholder, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal. (kom/adi/gie)

Sementara serangkaian pelaksanaan itu, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Terutama, bagi mereka yang tinggal di hunian tidak layak.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa rumah milik Buk Ni ini menjadi satu dengan kandang sapi peliharaan. Karenanya, mendapat perhatian untuk dilakukan bedah rumah.

“Inikan rumahnya jadi satu dengan kandang peliharaan. Makanya, nanti saat proses bedah rumah akan kita pisah antara kandang dengan rumahnya,” kata Bupati Malang.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga menjelaskan bahwa proses percepatan Program Bedah Rumah milik Buk Ni ini akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dan Baznas Kabupaten Malang serta akan dibantu tenaga oleh Forkopimcam Pagelaran. Sedangkan Program Bedah Rumah di Kabupaten Malang melalui Baznas Kabupaten Malang, sudah mencapai 500 rumah.

“Di Kabupaten Malang setiap tahunnya melalui Baznas Kabupaten Malang menyediakan kuota 500 Program Bedah Rumah. Jadi, jika ada RTLH di wilayah Kabupaten Malang busa di laporkan ke Baznas, Kepala Desa, Camat bahkan bisa langsung di laporkan kepada saya selaku Bupati Malang,” ujar Bupati Sanusi.

Sementara itu, Plt Kepala DPKCPK Kabupaten Malang, Johan Dwijo Saputro, menjelaskan bahwa syarat pengajuan Program Bedah Rumah ada beberapa ketentuan. Diantaranya status lahan harus milik sendiri, kondisi rumah tidak layak huni dan harus terdata di DTSN.

“Salah satu kendala yang di hadapi adalah kadang-kadang masih ada RTLH di Kabupaten Malang. Saat akan di ajukan Progran Bedah Rumah tidak bisa dilakukn karena maaih belum terdata di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN),” ujarnya. (kom/mlg/gie)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu mengatakan bahwa kondisi TPS yang berada di Kelurahan Samaan memang cukup kompleks. Terlebih, lokasinya berhimpitan dengan Pasar Tawangmangu.

“Kami akan sampaikan ke petugas agar lebih rajin dan lebih pagi dalam mengambil sampah. Untuk masyarakat, terutama pedagang, kami minta agar tidak membuang sampah melewati jam yang sudah diatur. Kalau aturannya pukul 06.00 sampai 11.00 WIB, jangan membuang pada pukul 12.00 atau 13.00 WIB, karena itu menyebabkan penumpukan sampai di keesokan harinya,” ujar Raymond, Senin (27/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa TPS Samaan tidak hanya menampung sampah warga sekitar, tetapi juga menampung sampah dari aktivitas pasar. Sehingga, ada banyak tumpukan sampah yang ada di TPS tersebut.

“Jadi memang bukan hanya dari warga, tapi juga dari Pasar Tawangmangu,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, untuk di Kelurahan Muharto, Raymond menyebut persoalan muncul karena lokasi TPS lama di depan Rusunawa Kutobedah kini sudah menjadi kawasan permukiman. Akibatnya, para penggerobak kini membuang sampah di pinggir jalan setelah Jembatan Muharto.

“Untuk sementara, kami pastikan pengangkutan dilakukan tepat waktu. Para penggerobak juga hanya boleh membuang sampah sampai jam 9 pagi. Itu aturannya,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, DLH Kota Malang berencana memfungsikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Buring agar bisa menampung sampah dari wilayah Kecamatan Kedungkandang, termasuk dari Muharto. “Selama ini sampah dibuang ke TPA Supit Urang, yang jaraknya cukup jauh. Nanti, dengan TPST Buring difungsikan kembali, semua sampah dari wilayah Kedungkandang akan dialihkan ke sana. Kami akan lakukan pengolahan yang lebih maksimal agar sampah bisa habis di lokasi,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai usulan agar pengangkutan sampah tidak lebih dari pukul 07.00, Raymond menjelaskan bahwa aturan tersebut masih disesuaikan dengan tahapan pengumpulan sampah. “Jam 07.00 WIB itu untuk pengumpulan sampah dari rumah tangga ke kotak sampah. Dari kotak ke TPS, waktu penggerobak kami bagi, ada yang jam 09.00 WIB dan ada yang jam 11.00 WIB. Kami lakukan pagi agar jalur transportasi tidak macet,” tuturnya.

Kebijakan terkait waktu pembuangan dan pengangkutan sampah, menurutnya juga masih akan dibahas lebih lanjut bersama dengan lintas perangkat daerah. “Kami terus berkoordinasi dengan Diskopindag dan DPUPRPKP. Diskopindag juga menghasilkan sampah dari pasar-pasar, sementara DPUPRPKP terkait transportasi dan kondisi jalannya,” imbuh Raymond. (rsy/sit)