Pria yang akrab disapa Ali, itu mengatakan bahwa program tersebut merupakan program nasional, sehingga peran Pemkot Malang lebih difokuskan pada pengawasan pelaksanaan MBG agar tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan. “MBG inikan program nasional. Kita di Pemerintah Kota cuma menjaga agar program itu berjalan dengan baik. Kami diberi tugas memastikan kelayakan masing-masing dapur bisa siap operasional. Tentu kewenangan untuk menyetop atau tidak itu ada di pusat,” ujar Ali, Kamis (18/06/2026) tadi.

Meski tidak memiliki kewenangan menghentikan operasional dapur MBG, ujarnya, Pemkot Malang tetap bertanggung jawab melakukan evaluasi dan menjaga kualitas layanan. Terlebih, penerima manfaat program tersebut merupakan anak-anak di Kota Malang.

Baca juga :

“Kami diberi kewenangan untuk merekomendasikan SPPG yang tidak layak untuk di-suspend. Nanti di Satgas Pangan akan dievaluasi bersama, apakah sudah sesuai SOP atau belum. Tetapi keputusan suspend tetap dari pusat,” katanya.

Lebih lanjut, saat disinggung soal sejumlah distributor bahan makanan yang tidak lagi mendistribusikan bahan pangan ke beberapa SPPG, sejak hari ini, menurutnya kondisi tersebut diduga berkaitan dengan penghentian sementara operasional sejumlah dapur pasca munculnya beberapa kasus dalam pelaksanaan MBG. Namun, Wawali Ali menegaskan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan alasan penghentian operasional tersebut.

“Mungkin ada beberapa yang ditutup sementara dalam masa perbaikan setelah kasus-kasus yang terjadi. Tapi detailnya nanti kami koordinasikan lagi, karena memang beberapa titik yang di-suspend itu menjadi kewenangan pusat,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu dalam amanatnya mengatakan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui pelayanan nyata kepada masyarakat. “Harkitnas adalah momentum terbaik kita mengevaluasi pengabdian dan pelayanan kita. Apakah nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa sudah benar-benar kita praktikkan,” tegas Wawali Ali.

Menurutnya, kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan pengorbanan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, generasi saat ini terutama ASN, memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan melalui kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dirinya menilai, tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sejalan dengan upaya menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2045. Pemerintah, tambahnya, telah menghadirkan berbagai program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Baca juga :

“Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong peningkatan mutu sekolah dan tenaga pendidik melalui berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat. Sementara di sektor kesehatan, layanan pengobatan gratis bagi masyarakat menjadi salah satu bentuk kehadiran negara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Wawali Ali juga menyinggung program Koperasi Merah Putih sebagai langkah memperkuat pemerataan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. “Harapannya ekonomi tidak hanya tumbuh di pusat-pusat kota, tetapi berkembang sampai lapisan paling bawah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga mengaitkan semangat Harkitnas dengan visi pembangunan daerah Menuju Malang Mbois Berkelas. Menurutnya, semangat kebangkitan harus tercermin dalam pelayanan yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di akhir amanatnya, Wawali Ali berharap semangat kebangkitan nasional mampu menjadi energi kolektif ASN Pemerintah Kota Malang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rsy/sit)

Menurut Wawali Ali, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, dalam menjalankan pembangunan. Dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Semua elemen harus terlibat. Dengan kebersamaan, pembangunan tidak hanya berjalan lebih cepat, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Wawali Ali.

Dirinya menilai, persatuan merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Nilai kebersamaan tersebut, menurutnya telah menjadi kekuatan bangsa sejak dahulu.

Baca juga :

“Persatuan adalah kunci. Tanpa itu, kita sulit bergerak bersama menghadapi tantangan,” tegasnya.

Wawali Ali juga mengajak seluruh pihak, menjaga kondusivitas Kota Malang. Lingkungan yang aman dan harmonis, dinilai menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita jaga kota ini bersama. Dengan semangat persaudaraan, kita bisa mewujudkan Malang yang lebih maju dan berkelas,” tambahnya.

Tak hanya itu, Wawali Ali juga turut mengapresiasi kontribusi berbagai elemen masyarakat yang selama ini aktif mendukung pembangunan daerah dan berharap sinergi tersebut terus diperkuat.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Malang, Ripkianto, mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal menjadi momentum mempererat silaturahmi internal sekaligus memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat. “Kami ingin terus berbenah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akran disapa Ali, itu menekankan pentingnya bagi setiap anggota DPRD untuk semakin dekat dengan masyarakat dan lebih aspiratif dalam mengawal pembangunan kota. “Selamat Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga semakin kuat kolaborasi dan sinerginya secara kelembagaan. Secara individu, diharapkan anggota DPRD semakin dekat dengan rakyat dan sehat selalu dalam mendampingi masyarakat,” ujar Wawali Ali.

Dalam arahannya, Wawali Ali menyoroti perlunya perluasan ruang komunikasi antara DPRD dan warga. Selain melalui mekanisme formal seperti Pokok Pikiran (Pokir), dia juga mendorong pemanfaatan teknologi sebagai rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga :

“Harus ada ruang terbuka untuk meningkatkan aspirasi melalui kekuatan teknologi. Jadi, siapa pun bisa menyampaikan masukan, tidak hanya terbatas di ruang-ruang Pokir atau pertemuan formal, tapi ada kanal khusus yang bisa menjadi jembatan aspirasi bersama masyarakat Kota Malang,” jelasnya.

Dirinya berharap, DPRD Kota Malang mampu menjadi muara demokrasi bagi masyarakat, agar arah pembangunan kota benar-benar selaras dengan kebutuhan rill di lapangan.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang menjadi keluhan publik, mulai dari masalah banjir hingga kemacetan. Semangat tuntas itu, menurutnya, menjadi refleksi utama di usia ke-112 tahun ini.

“Persoalan-persoalan itu semuanya akan kita tuntaskan dan semangat itu yang ingin kita kuatkan di refleksi ke-112 ini. Tentu ada peran besar DPRD di sana dan kita akan terus tingkatkan kinerja untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sudah ditetapkan di RPJMD Kota Malang,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Emil, itu mengatakan bahwa pengerjaan proyek telah selesai dikerjakan. Namun, meskipun pengerjaan sudah selesai, namun masih ada sejumlah catatan yang perlu dibenahi.

“Alhamdulillah, pekerjaan sudah selesai. Namun, kita terbuka dan berterima kasih atas masukan (kekurangan, red) dari masyarakat,” kata Wagub Emil.

Dikatakannya, bahwa seluruh catatan (masukan, red) tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga, selama masa pemeliharaan proyek. Untuk masanya, yaitu enam bulan sejak berakhirnya masa kontrak. Karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkot Malang, akan mengawal proses pemeliharaan itu.

“Kewajiban pembenahan itu masuk dalam masa pemeliharaan. Kita akan kawal agar semuanya dibenahi,” tegasnya.

Diuraikannya, beberapa pemeliharaan yang dimaksud, yakni seperti masih ada tutup saluran dan manhole yang belum sejajar dengan permukaan jalan. Sehingga, agar dilakukan perbaikan untuk menjamin fungsi drainase dan keselamatan para pengguna jalan.

Baca juga :

“Nah, itu yang kemudian nanti diperbaiki. Jadi jaraknya sekitar 5 meter dari satu box ke box yang lain,” tambahnya.

Meski demikian, Wagub Emil tetap mengapresiasi kinerja Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA), karena proyek dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Percepatan tersebut, dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap aktivitas lalu lintas dan kegiatan usaha di kawasan tersebut.

“Tentu sekali lagi mohon dukungan dari masyarakat dan doa restunya. Semoga ini bisa terawat dengan baik ya,” tuturnya.

Sementara itu, Wawali Ali Muthohirin mengimbau kepada masyarakat agar tetap bersabar dan menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun. Selain itu, juga mengapresiasi dukungan masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung.

“Kepada masyarakat, mohon kesabarannya dan terima kasih dukungannya untuk menjaga semua fasilitas yang ada,” ucap Wawali Ali.

Terlebih, menurutnya Pemkot Malang akan menertibkan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut agar tetap berfungsi sebagai fasilitas umum. Dalam hal ini, pihaknya akan mengintruksikan Satpol PP dan Camat Lowokwaru.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub, terkait dengan pesan terutama pedagang di sekitar sini, untuk menjaga bersama. Karena ini untuk kepentingan bersama. Saya sudah minta ke Pak Camat dan Satpol untuk menertibkan banner, parkir, semuanya harus steril dan menjadi fasilitas umum sehingga kota kita semakin cantik dan bagus untuk dilihat,” imbuh Wawali Ali. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu menegaskan bahwa isu stunting tidak akan terdampak signifikan meski terjadi penyusutan anggaran. Dirinya menyebut, Kota Malang memiliki lebih dari 2 ribu anak yang masuk kategori potensi stunting. Sehingga, intervensi tetap harus dijalankan secara penuh.

“Stunting ini menjadi prioritas kami (Pemkot, red). Ada 2 ribu sekian, anak yang punya potensi stunting dan itu fokus kami. Kalaupun ada efisiensi, kami akan lari pada CSR,” ujar Wawali Ali.

Untuk memperkuat penanganan, Pemkot Malang turut menggandeng berbagai elemen, mulai dari HIPMI Kota Malang, akademisi, hingga fakultas kesehatan dari sejumlah perguruan tinggi. Mereka akan dilibatkan dalam pendampingan, intervensi gizi, hingga penyusunan strategi penuntasan stunting.

“Harapannya 5 tahun ke depan, anak yang terdata sebagai potensistunting itu sudah bisa dihilangkan potensi stuntingnya,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting. Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengalokasikan 10 persen porsinya untuk ibu hamil, sebagai upaya memperkuat asupan gizi sejak dini.

“Di program MBG itu ada kewajiban 10 persen diberikan ke ibu hamil. Itu diarahkan untuk penuntasan stunting,” katanya.

Setiap kecamatan, nantinya akan menjadi titik fokus intervensi tahunan. Kecamatan yang dianggap paling efektif dalam menjalankan metode penanganan, akan dijadikan contoh bagi wilayah lain.

Lebih lanjut, untuk memperkuat percepatan, Pemkot Malang membuka jalur kolaborasi lintas sektor. Wawali Ali menyebut, bahwa berbagai kebutuhan yang tidak bisa dibiayai APBD dapat dibantu oleh Baznas Kota Malang, termasuk intervensi yang akan dilakukan dunia usaha dan akademisi.

“Dari Pemkot Malang telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, agar program kegiatan mahasiswa dapat diintegrasikan dengan agenda pemberantasan stunting. Dengan demikian, kampus, dunia usaha, organisasi sosial dan pemerintah bisa berjalan paralel dalam satu misi,” lanjutnya.

Wawali Ali menegaskan, bahwa crosscutting kebijakan ini penting untuk dilakukan. Agar mempercepat pengentasan stunting di Kota Malang. (rsy/sit)

Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai rencana tersebut. Bahkan, rencana renovasi yang akan dilakukan itu, tidak terlepas dari banyaknya keluhan yang dirasakan tamu, terutama mengenai kondisi area penerimaan tamu.

“Banyak keluhan soal penerimaan tamu yang kurang. Desainnya untuk menyambut tamu kurang memadai,” kata Wawali Ali, Kamis (27/11/2025) tadi.

Diuraikannya, bahwa tempat ruang tamu tersebut satu jalur dengan kamar utama. Sehingga, tatkala bertamu akan mengundang rasa sungkan.

“Ruang pertemuan masih satu jalur dengan kamar utama. Sehingga, masyarakat kadang sungkan masuk,” tambahnya.

Wawali Ali menambahkan, bahwa untuk desain diserahkan sepenuhnya kepada organisasi perangkat daerah teknis. Dengan pertimbangan, kebutuhan renovasi lebih kepada penataan ruang agar lebih representatif untuk menerima tamu dan kegiatan kedinasan.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan jika rencana renovasi rumah dinas Wawali Kota telah dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Renovasi tersebut dilakukan, juga karena bangunan tidak pernah mengalami perbaikan besar selama lebih dari 10 tahun.

“Memang perlu renovasi dan itu sudah lama sekali tidak dilakukan. Anggarannya Rp 2 miliar dan itu untuk fisik. Jadi, peruntukan bukan untuk meubeler. Renovasi juga bukan rombak total, tapi penyesuaian ruangan,” ucapnya.

Dandung juga menegaskan, bahwa renovasi tidak melibatkan penambahan lantai. Sehingga, rumah dinas tetap satu lantai dengan perbaikan tata ruang dan penggantian elemen bangunan yang sudah usang.

Ditambahkannya, bahwa alokasi anggaran yang disiapkan juga untuk Rumdin Wali Kota Malang. Hanya saja, untuk anggarannya hanya sebesar Rp 400 juta, karena alokasi yang disiapkan untuk perbaikan atap yang sudah lama tidak mengalami pemeliharaan.

“Untuk rumah dinas Wali Kota hanya atapnya. Usuk (kayu, red) dan genteng sudah lama tidak diganti. Sementara Pak Wali, tidak perlu pindah karena pekerjaan akan dilakukan saat musim kemarau 2026,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa renovasi rumah dinas sebagai hal wajar. Menurutnya, rumah dinas Wakil Wali Kota memang sudah lama tidak diperbarui dan masih menggunakan tata ruang lama.

“Renovasi rumah dinas itu normal, ya. Rumdin Wawali sudah lama tidak direnovasi. Layout depannya juga kurang representatif. Wajar saja karena tidak dilakukan setiap tahun,” imbuh Mia-sapaannya. (rsy/sit)

Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa kerusakan jembatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Mulai dari intensitas hujan tinggi, kondisi trotoar yang tidak memiliki plengsengan, hingga aktivitas perbaikan jalan yang membuat elevasi trotoar sejajar dengan lapisan hotmix.

“Kami melihat langsung bahwa ada beberapa permasalahan yang harus dibenahi. Jembatan ini kewenangannya ada di pusat. Intensitas hujan tinggi dan kondisi bawah trotoar yang masih tanah membuat air mudah menggerus struktur,” jelas Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, selama ini warga melakukan penanganan darurat secara swadaya untuk mencegah air masuk ke pemukiman. Akan tetapi, penutupan aliran air tersebut justru membuat genangan dan memperburuk kondisi tanah di sekitar jembatan.

“Penanganan selama ini sifatnya sementara dan tidak mempertimbangkan kejadian lanjutan. Akhirnya berdampak seperti sekarang,” ujarnya.

Kemudian, ditambahkannya bahwa BBPJN telah menyiapkan langkah penanganan darurat. Untuk proses perbaikan sementara, ditargetkan memakan waktu 1 sampai 2 minggu untuk mencegah aliran air semakin menggerus tanah.

Baca juga :

Selain itu, Pemkot Malang juga akan melakukan kajian lebih menyeluruh bersama Kementerian PUPR, mengingat seluruh lahan di kawasan tersebut merupakan aset PT KAI. “Kami ingin duduk bersama menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa hanya satu sektor. Kalau tidak lintas sektor, kejadian seperti ini bisa berulang lagi,” tambah Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa data awal menyebut terdapat 10 rumah terdampak, namun laporan terbaru menunjukkan jumlahnya meningkat menjadi 22 rumah akibat hujan intens. Bantuan darurat juga sudah disalurkan melalui Baznas dan beberapa OPD terkait.

“Bantuan sudah diberikan. Kami berharap balai segera menyelesaikan perbaikan agar tidak terjadi longsoran ulang,” katanya.

Wali Kota Wahyu juga menjelaskan, bahwa ada perbedaan struktur antara sisi timur dan barat jembatan turut menjadi penyebab genangan. Sisi barat sudah memiliki plengsengan, sedangkan sisi timur tidak. Kemudian, perbaikan trotoar yang sejajar dengan hotmix membuat air mengalir ke permukiman. Warga kemudian membuat tembok penahan agar air tidak masuk rumah, sehingga air justru menggenang di titik tersebut.

“Kemudian, BBPJN ini membangun bak kontrol untuk mengalirkan air ke Sungai Brantas, namun proses pemasangan pipa memerlukan pembongkaran paving, yang justru membuka resapan air dan menyebabkan tanah semakin tergerus. Sehingga banyak hal teknis yang harus ditata ulang. Ini akan kami sampaikan secara detail kepada Kementerian PUPR,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa secara konsep dan kesiapan, rancangan pembentukan dinas tersebut sudah siap. Namun, realisasinya masih menunggu pembahasan bersama DPRD Kota Malang.

“SOTK nya sudah kami kirim ke dewan. Sekarang tinggal menunggu pembahasan bersama, karena memang harus linier dengan dewan,” ujar Wawali Ali, Senin (10/11/2025) tadi.

Wawali Ali menjelaskan, dalam usulan yang telah diajukan, terdapat beberapa dinas baru yang diusulkan pembentukannya. Namun, salah satu yang menjadi prioritas utama adalah Dinas Ekonomi Kreatif.

“Kalau di rancangannya, Dinas Ekraf ini berdiri sendiri. Tapi nanti kita lihat hasil pembahasan akhir dengan dewan seperti apa,” tambahnya.

Baca juga :

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan, Ali menyebut akan dibahas lebih detail dalam rapat bersama DPRD Kota Malang. “Kesiapan pertama tentu SDM-nya, kemudian pendanaannya. Itu nanti akan kita sinkronkan dan bahas lebih mendalam dengan teman-teman dewan,” jelasnya.

Menurutnya, secara struktur, bidang ekonomi kreatif selama ini memang sudah ada di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Mengenai anggaran, menurutnya masih akan menyesuaikan dengan keputusan APBD.

“Kabid Ekraf itu kan sudah ada, cuma masih bergabung dengan pariwisata. Nah, nanti kalau disetujui, tinggal kita bentuk OPD tersendiri. APBD kan juga belum diketok. Ini nanti kan linier semuanya,” lanjutnya.

Saat ditanya kemungkinan realisasi pembentukan Dinas Ekraf pada 2026, Ali masih belum bisa memastikan. “Kita belum bisa memastikan karena pembahasan detailnya dengan dewan belum dilakukan. Sekarang ini kan masih fokus pada RAPBD,” imbuh Ali. (rsy/sit)