Dikonfirmasi seusai acara, Gus Miftah menyampaikan secara detail terkait dengan upaya pencegahan radikalisme dan ujaran kebencian. “Hari ini saya menghadiri talk show bersama pelajar di Trenggalek, terkait wawasan kebangsaan. Dan ini adalah ikhtiar kita dalam hal memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan khususnya kepada pelajar,” ungkapnya, Kamis (23/02/2023) siang.

Dengan ikhtiar ini, diharapkan anak-anak memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Bagaimana cara mencintai dan mempertahankan ideologi bangsa ini serta bagaimana cara bertoleransi kepada sesama.

Disinggung soal paham radikalisme, Gus Miftah menyebut salah satu cirinya menyalahkan perbedaan agama. “Salah satu ciri-ciri radikalisme adalah selalu berpikiran kalau perbedaan agama itu salah. Padahal, masyarakat Indonesia ini berbeda-beda. Mulai dari suku, ras dan agama. Dan sampai saat ini, terbukti menjadi ideologi yang ampuh untuk mempersatukan diri,” terang Gus Miftah.

Dirinya mencontohkan, dalam Liga Arab ada 22 negara. Dari puluhan negara ini, disatukan dalam bahasa yang sama, tetapi tidak berdiri menjadi 1 melainkan terpisah menjadi 22 negara. Sedangkan di Indonesia, ada 726 bahasa dan lebih dari 1.200 suku, tetapi mereka bisa berdiri di 1 negara.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Ini bisa terjadi, karena kita bisa dipersatukan dengan ideologi yang sama yaitu Pancasila. Dan dalam Pancasila inilah, masyarakat diajarkan untuk toleransi,” imbuhnya.

Makanya, dirinya menegaskan upaya dalam meminimalisir terjadinya radikalisme adalah dengan memilih agama dan guru yang tepat. “Makanya selalu saya katakan, ikutlah pendapat ahli dan jangan ikuti yang ahli berpendapat. Karena semua orang itu bisa berpendapat, tetapi tidak mempunyai satu keahlian sekalipun,” papar Gus Miftah.

Terakhir, dirinya berpesan agar orang-orang tidak salah dalam memilih pergaulan. Ini dimaksudkan, agar orang tersebut tidak mudah masuk ke dalam paham radikalisme. Karena paham radikalisme ini bisa membawa seseorang bertindak intoleran terhadap sesuatu yang dianggap berbeda dari paham. Bahkan sangat fanatik, selalu merasa paling benar, dan menganggap segala hal yang berbeda dari paham mereka adalah salah. Merasa menjadi eksklusif membedakan diri dari orang dan kelompok lainnya

“Makanya, saya tegaskan bahwa orang yang salah pergaulan lebih bisa diberi nasihat daripada yang salah memilih pengajian. Karena banyak pengajian-pengajian yang mengajarkan kebencian, paham radikalisme dan lain sebagainya,” tegasnya. (mil/sit)

Ditemui seusai Raker, Ketua Pansus IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan jika Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dirasa sangat penting. “Mengapa Raperda ini sangat penting untuk dibahas, karena kita melihat rasa nasionalisme generasi penerus bangsa semakin berkurang,” tegasnya, Senin (07/11/2022) sore.

Terkait Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, ini memang tidak bisa dikesampingkan. Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman negara, harus bisa melekat dalam setiap pribadi masyarakat.

“Oleh karenanya, dibutuhkan penanaman Pancasila dalam berbagai hal. Hal itu, tentu akan semakin optimal jika dilandasi sebuah peraturan daerah,” terang Sukarudin.

Politisi PKB ini juga menyambut baik inisiatif dari eksekutif. Menurutnya, Raperda ini merupakan jawaban atas bentuk keprihatinan rasa nasionalisme generasi muda serta masyarakat di Indonesia saat ini.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dengan alasan keprihatinan itu, sambungnya, maka disemua elemen tentu harus peduli. Titik tekannya berada di pendidikan formal yang berada di Dinas Pendidikan.

“Pada pasal 6, kita cantumkan kata (wajib) agar serangakaian kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka. Implementasi dan output dari pada kegiatan itu mesti sesuai harapan, karena sesuai yang kita rasakan bersama anak kita ketika ditanya Pancasila, maupun lagu kebangsaan banyak yang belum begitu mengenalnya,” jelasnya.

Untuk itu, tambahnya, pihaknya meminta agar di waktu diluar pendidikan agar anak didik untuk diberikan wawasan tentang kebangsaan melalui lagu. “Diputarkan lagu lagu kebangsaan yang isinya kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Itu salah satu bentuk pembelajaran yang akan mudah diingat dan nantinya akan dilakukan atau diterapkan,” papar Sukarudin.

Dalam pelaksanaannya di tingkat pendidikan, tambahnya, sangat jelas jika sarana prasarana termasuk guru nantinya tidak perlu menunggu Raperda ini diundangkan. Agar para generasi bangsa maupun masyarakat bisa lebih cepat belajar memahami pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. (mil/sit)

Kegiatan ini digelar, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menangkal ajaran radikalisme di Indonesia, khususnya di Kabupaten Situbondo. Selain itu, sosialisasi ini digelar agar masyarakat semakin cerdas dalam mengaplikasikan kesadaran berbangsa serta meningkatkan kecerdasan dalam wawasan nusantara.

Akik Zaman mengatakan, jika DPRD Jatim memiliki banyak program sosialisasi yang berguna untuk penguatan wawasan masyarakat. Yang salah satunya, sosialisasi tentang wawasan kebangsaan.

“Dalam lingkup nasional maupun regional, sisa politik identitas tersebut masih melekat. Namun demikian, politik identitas itu wajar saja. Karena, sejak negeri ini berdiri, politik identitas tersebut sudah ada,” bebernya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Pria asal Desa Sletreng, Kecamatan Kapongan, ini menambah bahwa seharusnya seluruh kepala daerah yang terpilih, itu tidak lagi memikirkan mana pendukungnya dan mana yang bukan pendukungnya. Karena, semua sudah dalam satu kesatuan atau Lambang Garuda.

“Kepala daerah terpilih sudah tidak harus memikirkan siapa yang mendukung dan siapa yang tidak mendukung. Seharusnya, mereka memikirkan politik kesejahteraan untuk kemaslahatan umat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Akik mengatakan, sosialisasi wawasan kebangsaan ini, tidak lain dalam rangka pencerahan agar para peserta nantinya bisa kembali ke jati diri bangsa. “Karena pencerahan, maka kita berharap para peserta memiliki wawasan kebangsaan yang lebih akomodatif dan mempunyai kedewasaan dalam memainkan diri di lingkup daerah,” jelasnya. (her/gie)

Dalam pelaksanaan yang menerapkan protokol kesehatan itu, Zeiniye menjelaskan, bahwa setiap tahunnya anggota DPR mempunyai hak untuk melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Termasuk, sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah.

“Untuk Kabupaten Situbondo, sosialisasi dilakukan dengan mengambil tema mengenai Wawasan Kebangsaan,” paparnya.

Lebih lanjut Zeiniye, yang juga Ketua DPC PPP Situbondo ini menambahkan, bahwa pelaksanaan sosialisasi didominasi oleh para aktivis seperti Fatayat NU, Fajar Emak Sholehah (FES), IPNU IPPNU dan Angkatan Muda Ka’bah (AMK), GMPI serta Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan menghadirkan nara sumber (pemateri) dari Polres Situbondo.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo ini mengajak, agar peserta untuk memahami wawasan kebangsaan. Karena, ini sangat penting untuk dikuatkan bagi para aktifis, dimana karena mempunyai komunitas.

“Ketika mereka punya komunitas, maka isu-isu strategis, isu-isu nasional, karakter kepemimpinan yang menjadi fondasi dasar bagi aktifis yang harus dimiliki, dan dapat digetuk tularkan sesuai komunitasnya masing-masing,” ucapnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Tidak hanya itu yang disampaikan, pihaknya juga mengundang Polres sebagai mitra kerja dan stakeholder untuk memberikan penguatan tentang Wawasan Kebangsaan kepada peserta.

Oleh karenanya, dirinya mengajak peserta tidak alergi mendiskusikan konsep kebangsaan di tengah masyarakat. “Jangan alergi bicara kebangsaan, bicara Pancasila. Jangan alergi bicara politik, jangan pilih calon pemimpin yang memberikan imbalan,” ajaknya.

Tujuan lain dari sosialisasi ini, yaitu juga dalam rangka menjelaskan arti pentingnya dari wawasan kebangsaan dan pengamalan Pancasila yang mulai tergerus dengan perubahan budaya dan zaman.

“Kita yang hadir menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan wawasan kebangsaan ini kepada masyarakat. Khususnya, generasi muda yang masih harus diperkuat dan ditanamkan rasa cinta tanah airnya,” ujarnya.

Selain melakukan sosialisasi, Zeiniye juga menyerap (menampung) berbagai aspirasi dari peserta yang diajukan. (her/sit)

Serda Suherman dan Serda Yudianto, selaku pelatih dari anggota Koramil 06 Kendit, menjelaskan bahwa pembekalan materi yang diberikan tentang wawasan kebangsaan, kegiatan PBB serta nilai-nilai kedisiplinan bagi para siswa-siswi SMKN Kendit.

“Pelatihan PBB dan TUB dalam pembekalan LDK ini bertujuan untuk membentuk sikap dan prilaku serta menanamkan disiplin pada setiap individu atau siswa. Sehingga, mereka memiliki jiwa loyalitas terhadap tugas yang akan mereka emban sebagai pengurus OSIS yang baru,” jelas Serda Suherman.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Lebih lanjut Serda Suherman menjelaskan, bahwa kegiatan pembekalan LDK tersebut dilakukan atas permohonan Kepala Sekolah SMKN Kendit, melalui bidang kesiswaan kepada Danramil 06 Kendit.

“Atas permintaan pihak sekolah, maka kami langsung menyiapkan materi tentang cinta tanah air dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai modal dasar pembentukan mental dan jiwa nasionalisme para siswa,” jelas Serda Suherman. (her/sit)

Keistimewaannya, Yohanes Tio merupakan salah satu penggiat sekaligus anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo. Karena itu, seminggu sekali, anak-anak Papua ini mendapatkan pencerahan wawasan kebangsaan dan keberagamam budaya yang rutin digelar FKUB. Salah satunya yang digelar

di kediaman Yohanes Tio di Perum Puspa Anggaswangi Blok G1 No 16, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Rabu (21/8/2019) malam.

“Silatuhrahmi ini untuk menguatkan kebersamaan bersama anak-anak Papua dan suku etnis lainnya. Kegiatan ini rutin untuk penguatan wawasan kebangsaan,” terang Sekretaris FKUB Sidoarjo, Idham Chalid saat memberi materi penguatan kebangsaan.

Selain itu, kata Idham dalam kegiatan ini, juga digelar doa bersama untuk ketentraman bangsa Indonesia. Doa itu, dipimpin salah satu anak asal Papua.

“Kami berharap kedamaian bagi seluruh umat dan bangsa Indonesia,” pintahnya.

Pemangku Pondok Pemulihan Efrata, Yohanes Tio menguraikan jumlah anak asuhnya dari Papua ada 12 orang. Selama ini mereka selalu diperlakukan dengan baik. Belasan anak Papua itu juga disekolahkan dan mendapatkan pengajaran wawasan kebangsaan bersama anak anak etnis lainnya seminggu sekali.

“Kami selalu memberikan kasih sayang kepada seluruh anak asuh. Tidak ada yang dibeda-bedakan,” tegasnya.

Sementara salah satu anak asuh, Oktovina mengaku senang tinggal di Pondok Efrata dan di Sidoarjo. Pelajar asal Kabupaten Biak, Papua ini merasa mendapatkan berbagai hal terutama kasih sayang di lingkungan asramanya.

“Sampai sekarang saya merasa aman tinggal disini bersama anak-anak yang lain. Puji Tuhan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yohanes Tio yang sudah mendidik kami dengan kasih sayang,” tandasnya. (Wan/yan)

“Kami merasa bertanggungjawab atas Pancasila sebagai landasan etimologi di semua bidang, khususnya pendidikan sebagai landasan dasar. Hakikat pendidikan untuk hidup, harus berbasis pada kehidupan yaitu Pancasila. Pendidikan nasional harus sesuai visi misi kebangsaan yang tak lepas dari pendidikan karakter. Agar tidak terlalu mudah terpengaruh ideologi dari barat. Meski sebagian besar pakar ideologi dari barat,” ungkap Plt Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

Rektor UM Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd., memberikan cinderamata kepada Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. (rhd)

Hariyono menyebut sejumlah pakar ideologi dunia, seperti penganut kapitalis, marxisme, konstruksi diri, dan lainnya. Namun, melalui ideologi Pancasila semakin jelas, dimana semakin tumbuh subur jika diedukasi dan dipupuk dalam mahasiswa. Sehingga Pancasila sebagai basis kehidupan berdasarkan nilai kearifan lokal.

“Sebagian milenial kurang wawasan kebangsaannya, karena lebih mudah terpengaruh barat. Sehingga pendidikan wawasan kebangsaan seperti ini sangat diperlukan, untuk menguatkan akar kebangsaan sebagai warisan sosial budaya dan politik,” tambah mantan Wakil Rektor I UM ini.

Seminar Nasional dengan tema “Pendidikan Berwawasan Kebangsaan pada Era Indusri 4.0: Tinjauan Kesejarahan, Kekinian, dan Masa Depan”, yang dihelat di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Senin (8/4/2019), selain menghadirkan Plt Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, juga menghadirkan Rektor UINSA, Prof. Masdar Hilmy, M.A.,Ph.D.

“Makna pendidikan tidak hanya di dalam kelas, namun supporting formal dan non formal. UM harus bisa menyiapkan lulusan menghadapi tantangan dalam ketidakpastian, khususnya revolusi industri 4.0. Karena sebagai milenial, mau tidak mau harus menghadapi. UM diamanati sebagai pusat inovasi pembelajaran. Sekaligus pembekalan wawasan kebangsaan yang harus dimiliki mahasiswa di era saat ini,” terang Rektor UM Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd.

Sementara itu, Dekan FIP, Prof. DR. Bambang Budi Wiyono, MPd, mengatakan seminar ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diikuti 1.700 mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (FIP UM) jenjang S1-S3.

“Dimensi utamanya memiliki karakter yang baik, dan kompetensi yang komparatif. Bagaimana pendidikan kita dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Harapannya dapat menambah wawasan untuk melengkapi kompetensi yang dimiliki mahasiswa,” tandas Bambang Budi. (adn/yan)

Dengan pemikiran itulah Dandim 0820 Probolinggo, Letkol Inf Imam Wibowo, turun langsung kelapangan untuk menyampaikan Wawasan kebangsaan kepada masyarakat di wilayah tanggung jawab teritorialnya.

Hal tersebut di awali di Balai Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Imam Wibowo, dalam kesempatan tersebut memberikan pengetahuannya tentang Wawasan Kebangsaan dan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat di kecamatan leces.

Kegiatan tersebut selain memberikan wawasan kebangsaan, ini juga di gunakan sebagai sarana silaturahmi Komandan Kodim 0820/Probolinggo kepada masyarakat binaan di wilayah Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Terlihat hadir dalam acara tersebut Danramil 0820/03 leces, Kapten Inf Abu Kuswari, Kapolsek Leces Iptu A.Gandi, Kasi Trantib Kecamatan Leces, Safarul, dan Kepala Desa Jorongan Masuni, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sekecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Letkol Inf Imam wibowo di acara tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pemberian materi Wawasan Kebangsaan dan Silaturrahmi ke warga masyarakat Sekecamatan Leces ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara ini yang sesuai dengan Pancasila dan amanat UUD 1945, agar tumbuh dan kuat jiwa Patriotisme dan nasionalismenya terhadap bangsa dan negara ini dengan benar dan sesuai dengsn Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Tida hanya itu, Dandim 0820/Probolinggo yang terbilang sebagai warga baru di Probolinggo dapat memperkenalkan diri lebih dekat kepada masyarakat di wilayah tanggung jawab teritorialnya.

“Pemilu itu untuk memilih masa depan semua, masa depan emak-emak dan semuanya. Bukan cuma milih Yoga atau Pak Jokowi atau milih pak Prabowo. Bukan itu,” katanya.

Harapan itu disampaikan Zulkifli karena Ia menilai demokrasi di Indonesia masih perlu dikoreksi, sebab menurutnya demokrasi di Indonesia melahirkan kegaduhan, hoax, saling serang dan menimbulkan kesenjangan.

“Ini kan mesti ada yang salah dalam implementasinya, ini yang mesti kita koreksi,” kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, banyak pengamat yang mengatakan demokrasi Indonesia mahal, karena terjadi transaksional.

“Bukan milih yang terbaik tapi milih karena sembako, milih karena dikasih uang. Demokrasi dianggap pesta satu hari, itulah yang membuat demokrasi belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,” ucapnya.

Padahal, menurut Zulkifli, Pemilu adalah memilih arah Indonesia agar bersatu kemudian berdaulat, sehingga pada akhirnya bisa berlaku adil. “Setelah berlaku adil baru kita setara,” ujarnya. (ifa/zen/yan)