Dalam kesempatan itu, Praka Dodik menyampaikan materi wawasan kebangsaan dengan menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati perbedaan. Termasuk, menumbuhkan semangat kebhinekaan sejak usia dini.

Disampaikannya, pembekalan wawasan kebangsaan kepada pelajar merupakan salah satu upaya untuk membangun karakter generasi muda agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak sejak dini. Dengan memahami wawasan kebangsaan, diharapkan mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki rasa nasionalisme dan semangat menjaga persatuan bangsa,” kata Dodik.

Dalam penyampaian materi itu, disampaikan secara sederhana dan komunikatif. Sehingga, mudah dipahami oleh para siswa. Dalam kegiatan tersebut, para siswa juga diajak berdialog serta menjawab pertanyaan seputar nilai-nilai kebangsaan sehingga suasana belajar berlangsung lebih interaktif.

Baca juga :

Komandan Kompi (Danki) Satgas TMMD ke-127 dari Brigif 16 Wira Yudha, Lettu Inf Sunarno, mengatakan bahwa kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan merupakan bagian dari upaya pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di desa lokasi TMMD. Sementara TMMD sendiri, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur desa, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan edukasi.

“TMMD bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat. Melalui materi wawasan kebangsaan ini, kami berharap anak-anak memiliki semangat nasionalisme dan kedisiplinan sejak dini,” ujar Lettu Inf Sunarno.

Sementara itu, Kepala MI Al-Munir Desa Gadungan, Triono, menyampaikan apresiasi atas kegiatan edukatif yang dilakukan oleh Satgas TMMD di sekolahnya. “Kehadiran anggota TNI memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa karena mereka dapat memperoleh pemahaman langsung mengenai nilai-nilai kebangsaan dari prajurit TNI,” urainya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Dengan materi ini, siswanya mendapatkan tambahan wawasan tentang nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat penting bagi pembentukan karakter.

Dirinya berharap, kegiatan serupa dapat terus dilakukan selama pelaksanaan TMMD berlangsung. Sehingga, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik di sekolah, tetapi juga penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal di masa depan. (pan/gie)

“Semangat kita untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat harus terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk merecharge-nya, perlu disuntik dengan ilmu dan wawasan baru agar ada kesamaan persepsi sehingga lahir inovasi,” kata Bupati Ipuk, Selasa (20/05/2025) tadi.

Dirinya juga mengatakan, bahwa city branding menjadi penting karena Banyuwangi selama ini telah berhasil mengubah branding menjadi daerah yang dikenal luas karena pariwisatanya. “Namun citra ini akan hilang, jika tidak dirawat dan terus diperbaharui dengan benar,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu, menurut Bupati Ipuk, city branding juga untuk memperkuat identitas daerah, sehingga bisa meningkatkan potensi. “Apabila potensi daerah akan dikenal luas, maka akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, menurut Yuswohadi, city branding memiliki tujuan yang terangkum dalam rumusan TTTI (Touris, Trade, Talent, Investor). Branding yang tepat akan menghadirkan kunjungan (tourist). Dengan adanya kunjungan wisatawan, maka akan memicu munculnya perdagangan (trade), investor hingga para talenta (talent) yang akan mengembangkan daerah tersebut.

Baca juga :

Namun, tambahnya, hal ini juga berlaku sebaliknya. Dengan perdagangan yang telah ada, akan menghadirkan investor dan talenta yang juga bisa menarik kunjungan.

“Empat hal tersebut bisa saling mempengaruhi satu sama lain yang nantinya akan saling menghasilkan imbal balik. Dengan terwujudnya empat hal inilah, maka Pembangunan daerah akan bergerak maju dan melahirkan kesejahteraan,” terang penulis buku ‘Global Chaser’ itu.

Untuk menentukan city branding tersebut, lanjut pria yang juga menuliskan buku Millenial Kills Everything itu, perlunya positioning suatu dearah. Positioning tersebut diambil dari kondisi dan potensi daerah yang ada.

“Banyuwangi mengambil positioning sebagai kota pariwisata hari ini, adalah keputusan yang tepat. Ada beragam potensi pariwisata yang layak untuk dijual. Dan saat ini telah terbukti laku dijual,” paparnya.

Akan tetapi, imbuh Yuswo, city branding yang telah terbentuk itu, perlu dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu. “Membangun city branding itu sulit, tapi lebih sulit lagi untuk merawat dan mempertahankan branding yang telah melekat,” tegasnya.

Oleh karena itu, perlu terus dilakukan penguatan tentang visi yang tertuang dalam city branding itu, agar tetap bisa berkembang sampai menjadi organic dan nature. “ASN sebagai motor penggerak kebijakan Pemkab Banyuwangi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat branding ini,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, Tutik Andriyani, mengatakan bahwa kegiatan perpustakaan keliling ini bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga sekolah. Hal ini, bertujuan agar penyebaran informasi dan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal, menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Perpustakaan keliling adalah salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kami hadir langsung ke masyarakat, baik itu pelajar, mahasiswa, maupun warga umum, dengan membawa berbagai koleksi buku yang dapat mereka nikmati secara langsung,” kata Tutik, Sabtu (19/04/2025) tadi.

Tidak hanya menyediakan buku untuk dipinjam, dirinya juga menerangkan, perpustakaan keliling juga menjadi sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kegiatan ini, mengajak generasi muda untuk lebih mengenal berbagai macam pengetahuan, mulai dari ilmu pengetahuan umum hingga keterampilan praktis yang dapat mendukung kehidupan mereka.

Baca juga :

“Perpustakaan tidak hanya sekadar tempat untuk meminjam dan membaca buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang berfokus pada pengembangan bakat dan potensi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat menciptakan generasi muda yang cerdas dan sejahtera,” tambahnya.

Program inovatif ini, ujarnya, juga melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, guna memperluas jangkauan dan memastikan bahwa setiap individu bisa mendapatkan manfaat dari layanan perpustakaan yang ada. Keberadaan perpustakaan keliling ini sangat relevan, terutama di tengah gempuran teknologi informasi yang semakin pesat, di mana akses informasi seringkali lebih mengarah pada platform digital dan media sosial.

Di sisi lain, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang juga tidak berhenti pada layanan perpustakaan keliling saja. Program berbasis inklusi sosial juga terus dikembangkan, seperti layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas dan fasilitas buku elektronik yang dapat diakses secara luas melalui internet. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa layanan perpustakaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Melalui berbagai inovasi ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang berharap minat baca masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, semakin meningkat. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, kegiatan perpustakaan keliling menjadi bukti bahwa literasi dan budaya baca tetap relevan dan harus terus didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berpengetahuan. (kom/adi/sit)

Kegiatan ini, menjadi sebuah agenda yang sangat penting dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga kerukunan umat beragama di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa dan agama. Keberagaman inilah, yang selanjutnya menjadi anugerah dan harus kita syukuri serta rawat bersama.

Namun demikian, menjaga harmoni di tengah keberagaman ini bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan kesadaran kolektif, komitmen, dan upaya nyata dari semua pihak, khususnya para tokoh agama yang memiliki peran strategis sebagai panutan dan pembimbing moral di masyarakat.

Keberadaan forum dialog seperti ini, menjadi sangat relevan untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan kita sebagai satu kesatuan bangsa. Wawasan kebangsaan yang kokoh, berpadu dengan semangat toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga :

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah memprakarsai dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Saya berharap, dialog ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi pandangan dan pengalaman, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Malang,” kata Bupati Malang.

Selanjutnya, kepada para tokoh agama yang hadir pada kesempatan itu, Bupati Malang mengajak untuk terus menjadi pilar kerukunan, penyebar nilai-nilai kedamaian dan teladan dalam memupuk sikap saling menghormati di tengah masyarakat. “Bersama-sama, mari kita jaga semangat persatuan dan kebangsaan sebagai warisan luhur yang harus terus kita rawat demi generasi mendatang. Selanjutnya, saya berharap semoga dialog ini dapat membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Malang yang aman, damai, dan sejahtera,” tambah Bupati Sanusi.

Terakhir, Bupati Sanusi mengatakan bahwa memelihara kerukunan antar umat beragama harus terus didukung oleh penguatan kelembagaan, baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, fungsi koordinasi, konsultasi, komunikasi dan sinergitas tersebut harus berjalan dengan baik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, juga aparat pemerintah selaku pemegang kebijakan.

“Sinergitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan toleransi. Sehingga, terwujud kerukunan antar umat beragama, juga menghindari konflik yang bernuansa agama maupun konflik sara lainnya,” ujarnya. (pro/mlg/sit)

Tampil sebagai pemateri, Dosen Praktisi UNP, Nur Solikin. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan menggugah daya kreativitas dan inovasi warga dalam bidang peternakan. Melalui sosialisasi ini, nantinya bisa menambah pengetahuan dan dikembangkan di masyarakat.

Baca juga :

“Sosialisasi ini penting dicermati dan dipahami oleh warga. Karena tidak saja memudahkan bagi warga untuk praktik di lapangan, tapi juga bisa meningkatkan penghasilan,” katanya.

Ditambahkannya, sosialisasi peternakan ini adalah proses pembelajaran bagi warga yang menekuni sektor usaha. Dengan harapan, nantinya akan semakin cakap dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha dan pendapatan.

“Itulah salah satu tujuan digelarnya sosialisasi ini, yaitu mendorong terwujudnya masyarakat pelaku usaha peternakan yang memiliki kehidupan lebih layak. Kemudian, bisa berusaha yang lebih menguntungkan dan perekonomian yang lebih sejahtera,” ungkapnya. (pan/sit)

Maman Firmansyah mengatakan, nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan penting disebarluaskan kepada masyarakat. Kondisi geopolitik internasional yang semakin tidak menentu serta kemajuan dan pemanfaatan teknologi yang semakin cepat meluas, adalah alasan utama perlunya penyegaran wawasan kebangsaan, tidak saja kepada calon-calon pemimpin nasional tapi juga kepada wartawan.

Hal tersebut, disampaikan Plt Gubernur Lemhannas saat menerima pengurus PWI Pusat yang dipimpin Ketua Umum, Hendry Ch Bangun di Kantor Lemhannas di Jakarta, Senin (20/11/2023) kemarin. Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekjen PWI, Sayid Iskandarsyah, Ketua Komisi Pendidikan, Marah Sakti Siregar dan Ketua Bidang Pendidikan PWI, Haji Nasir. Sedangkan pejabat yang mendampingi Plt Gubernur Lemhannas, antara lain Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah, Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Brigjen TNI (Mar) Raja E Girsang, SE, MM, M.Sc serta Kepala Biro Humas Brigjen TNI Suratno.

Baca juga:

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan adalah salah satu program unggulan PWI periode 2023-2028, di samping peningkatan kompetensi wartawan. “Kami ingin wartawan dari daerah-daerah, mulai dari Aceh hingga Papua memperoleh kesempatan mengikuti kelas wawasan kebangsaan,” kata Hendry, Selasa (21/11/2023) tadi.

Dikatakannya, saat menyampaikan program kerja PWI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu, kepala negara sangat mengapresiasi program pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada wartawan. Apresiasi yang sama, disampaikan pula saat pengurus PWI Pusat bertemu dengan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Menko Polhukam, Mahfud MD.

Bahkan, Menko Marves LBP langsung mengontak Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, untuk menanyakan kelas wawasan kebangsaan di Lemhannas, dengan durasi pendidikan satu minggu. Menko Marves LPB juga minta Gubernur Lemhannas saat itu mendukung program PWI tersebut.

Namun pembicaraan penjajakan kerja sama PWI Pusat dan Lemhannas, baru bisa dilanjutkan pada tanggal 20 November 2023, karena Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menerima penunjukan sebagai Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah mengatakan, selain pendidikan reguler tujuh bulan untuk calon-calon pemimpin nasional, Lemhannas juga memiliki pendidikan singkat selama seminggu. Terkait kurikulumnya, pendidikan ketahanan nasional tersebut meliputi penyampaian materi dasar, materi utama dan materi penunjang. Mulai dari pemantapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional hingga materi literasi digital dan cyber security. “Hanya untuk literasi digital dan cyber security disampaikan sebagai pengetahuan saja dan bukan untuk ketrampilan,” tambah Deputi Kebangsaan Lemhannas Mayjen TNI Agus Arif Padillah.

Di akhir pertemuan, Ketum PWI Pusat dan Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah, menyepakati untuk menindaklanjuti rencana kerja sama membuat kelas wawasan kebangsaan untuk wartawan termasuk menentukan format kerja samanya. Gubernur Lemhannas kemudian menunjuk Kepala Biro Kerjasama dan Hukum Raja E Girsang sebagai penanggung jawab dari pihak Lemhannas, sementara Ketum PWI Pusat menunjuk Ketua Bidang Pendidikan Haji Nasir sebagai penanggung jawab dari pihak PWI Pusat.

“Namun untuk realisasi kerja sama ini, kemungkinan tidak bisa dilakukan tahun 2023. Kami akan mengupayakan tahun depan,” ujar Plt Gubernur Lemhannas Laksamana Madya Maman Firmansyah.(pan/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan jika kegiatan tersebut juga menjadi salah satu arahan yang telah diintruksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada para Penjabat Daerah di seluruh Indonesia. “Kegiatan ini tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden, sehingga kami (Pemkot Malang) melalui Bakesbangpol mengumpulkan semua ketua partai dan semua Caleg yang sudah ditetapkan dalam DCT KPU kemarin. Ini kita kumpulkan untuk sama-sama membuat deklarasi, agar pesta demokrasi 2024 dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Pihaknya berpesan pada seluruh Caleg tersebut, agar nantinya dapat melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Sehingga, diharapkan bisa menjaga suasana dan kondusifitas Kota Malang.

Baca juga:

“Jangan sampai ada hal-hal yang diluar kesepakatan kita bersama dalam deklarasi ini, yang akhirnya membuat suasana tidak nyaman. Karena evaluasi dari tahun kemarin ada hal yang tidak perlu menjadi besar akhirnya menjadi besar dan itu kita antisipasi. Melalui pesta demokrasi ini juga apabila sudah selesai kemudian kemudian menang atau tidak kita tetap bersatu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Rinawati, menyampaikan jika dalam kegiatan tersebut mengajak 570 Caleg dari 18 partai politik, sesuai dengan DCT yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Malang. Itu bertujuan untuk memberikan informasi dan menguatkan wawasan kebangsaan.

“Sehingga nantinya peran dari para Caleg itu bisa mewujudkan Pemilu Damai dan Sukses Pemilu 2024 mendatang,” ucap Rina, sapaannya.

Selain itu, menurut Rina kegiatan tersebut perlu untuk dipedomani oleh semua Caleg dan seluruh unsur yang ada dalam parpol. Apalagi dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, ada 18 parpol sebagai peserta dan tentu akan ada perbedaan pilihan.

“Makanya ini penguatan bahwa Indonesia ini beragam. Sekarang Pemilu, itu kan partainya 18 parpol yang jelas pilihan berbeda. Kami berharap saling memahami, mengohormati perbedaan pilihan,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya meyakini apabila nilai kebangsaan sudah dipedomani, maka secara tidak langsung juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya konflik. Sehingga, jalannya proses demokrasi akan berlangsung dengan kondusif dan sejuk.

“Jelas ini untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar partai, kalau mereka punya nilai kebangsaan, maka menyadari persatuan dan kesatuan. Itu nomer satu yang diutamakan. Maka mari kita jaga kondusifitasnya,” imbuh Rinawati. (pro/rsy/sit)

Melalui Sekretaris Bakesbangpol Kota Malang, Kenprabandari Aprilia, yang mewakili Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati, menyampaikan jika kegiatan tersebut dilakukan guna untuk menjaga kesatuan dan persatuan Kota Malang agar tetap damai. “Karena menjelang Pemilu 2024 serentak nanti, sebagai masyarakat Indonesia, khususnya Kota Malang itu harus selalu menanamkan perdamaian. Agar fanatisme pada calon tertentu tidak menimbulkan konflik,” ujar Niken-sapannya.

Selain itu, pihaknya juga menekankan empat konsesus yang harus diamankan. Yakni mulai pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

“Salah satunya juga mungkin harus toleransi. Apalagi, di Kota Malang juga ada beberapa suku. Sehingga, wajib untuk meneguhkan empat konsesus dasar, sembari merawat dan membangun integritas nasional dan integritas sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

Baca juga:

Selain itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Muhammad Sailendra, menyampaikan jika kegiatan tersebut memang perlu untuk terus digelar, terlebih menjelang tahapan pemilu 2024. Sehingga, diharapkan nantinya masyarakat bisa menjaga kerukunan dan keguyuban, agar tidak ada perselisihan atau pun konflik.

“Jadi kegiatan ini perlu untuk kita adakan guna menjaga dan mencegah adanya konflik pada tahapan pemilu nanti. Sehingga, diperlukan peran serta dari media dan masyarakat Kota Malang dalam menjaga Kota Malang,” tambah Sailendra.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra, yang juga turut menjadi nara sumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan penting untuk diberikan sebagai kekuatan nasional. Apalagi menjelang Pemilu 2024 yang rawan konflik.

“Tentu wawasan kebangsaan ini untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilyah yang dilandasi Pancasila, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” imbuh Iwan. (rsy/sit/adv)

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, menyambut baik persetujuan pengesahan Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi peraturan daerah. Karena menurutnya, Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangatlah penting untuk membentengi generasi penerus bangsa kita menjadi generasi kuat yang berbudi luhur.

“Jadi ini adalah satu Perda yang baik, dimana wawasan kebangsaan maupun pendidikan Pancasila penting bagi generasi penerus bangsa. Semoga ini bisa menjadi satu keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila yang saat ini dinilai masih sangat kurang,” katanya, saat dikonfirmasi usai rapat, Jumat (20/10/2023) sore.

Baca juga:

Dijelaskan Wabup Syah, pendidikan akhlak dan budi pekerti kemudian pendidikan Pancasila serta wawasan kebangsaan memang perlu terus dipupuk dan ditanamkan. Dengan begitu rasa cita terhadap bangsa dan tanah air dapat terus dijaga.

“Saya berharap, Perda ini bisa menjadi satu keputusan yang bisa meningkatkan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan pegangan hidup khususnya seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Wabup Syah.

Disinggung soal implementasi Perda wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila, suami Fatihatur Rohmah ini menjelaskan bahwa bisa dilakukan dengan metode seminar, pembelajaran dan juga bisa ditingkatkan lagi ke kurikulum pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. “Implementasinya bisa dilakukan dengan memberikan pembelajaran ataupun kurikulum berbasis wawasan kebangsaan dan juga pendidikan Pancasila,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan jika hari ini pihaknya telah menetapkan 2 Raperda menjadi Perda. “Adapun Perda wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila ini bisa dicontohkan bagaimana Pemerintah Daerah bisa menjadi role model terkait sila-sila Pancasila. Intinya sebisa mungkin kita menghambat adanya aliran radikalisme di Kabupaten Trenggalek,” jelas Doding.

Sedangkan terkait Perda PDRD, setiap daerah perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Perda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Yang mana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2023 bahwa pajak dan retribusi itu dijadikan satu peraturan.

“Jadi peraturan-peraturan yang lama kemarin kita jadikan satu, karena ini amanat dari PP yang ada. Dan perlu menjadi pemahaman masyarakat, bahwa isu-isu yang berkembang saat ini belum menjadi acuan. Setelah ini disahkan, baru disesuaikan dengan Perda yang ada,” tuturnya.

Jika nantinya Bupati menentukan nilai atau besaran pajak dan retribusi, maka harus melakukan konsultasi ke DPRD terlebih dahulu. Berbeda dengan aturan sebelumnya, yang mana Bupati membuat suatu peraturan terkait tarif pajak dan retribusi.

Terkait cakupan, politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan meski obyek pajak dan retribusi itu berada di jalan Nasional maupun Provinsi tetapi masih masuk di wilayah kabupaten. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pemilik ataupun pihak mengelola.

“Misalnya reklame di jalan nasional, tapi aturannya tetap masuk wilayah kabupaten,” papar Doding. (mil/sit)