“Terkait sangsi terhadap anggota yang nakal, diantaranya terdapat dua anggota yang tengah terlibat kasus penipuan dan narkoba pun sudah diusulkan ke Mabes Polri untuk dipecat,” tegas AKBP Febby sembari menyebutkan kedua anggota itu diusulkan dipecat karena tidak bekerja sebagai mestinya menjadi anggota kepolisian.

Selain itu, Ia menegaskan, Predikat WBK sudah diraih Polres Lamongan harus dipertahankan, bahkan perlu dinaikkan atau ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Untuk mendukung pencapaian prestasi dari WBK menuju ke WBBM, sikap dan perilaku anggota harus lebih baik terutama disaat melayani masyarakat,” Ujarnya. Senin (4/11/2019).

Ditegaskan olehnya, untuk mempertahankan predikat WBK diakui tidaklah mudah. Karena minimal pelayanan yang diberikan pada masyarakat harus lebih baik, selain itu juga dibarengi dengan sikap dan tindakan anggota polisi yang ramah, lembut dan lebih baik.

“Seorang pemimpin itu harus bersikap dan berperilaku lebih baik, berjuan agar seluruh anggota dibawahnya juga mengikuti dengan memberikan promotor yang baik,” ungkapnya.

Tak hanya itu, AKBP Febby menjelaskan, hingga saat ini tingkat pelayanan di jajaran Mapolres Lamongan sudah sangat baik, bahkan sebelumnya pelayanan untuk masyarakat sudah dilakukan satu pintu melalui SPKT.

Komitmen Polres Lamongan dalam mempertahankan, prestasi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tersebut dengan menggelar apel komitmen di halaman Polres Lamongan. Disela-sela acara, Kapolres AKBP Feby D.P Hutagalung, S.I.K, M.H juga menyematkan PIN Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi secara simbolis kepada anggotanya. (tyo/zen/yan)

Sidak itu, untuk mengecek sejumlah loket pelayanan yang ada di Kejari Sidoarjo. Hal ini lantaran Sidoarjo masuk penilaian Menpan RB terkait Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Hal ini menuju ke Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

SIDAK – Kepala Kejati Jatim, Sunarta didampingi Kepala Kejari Sidoarjo, Setiyawan Budi Cahyono dan Wabup Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin sidak ke sejumlah loket pelayanan di Kejari Sidoarjo, Kamis (3/10/2019)

“Kunjungan ini dalam rangka melihat langsung kondisi pelayanan publik. Karena Kejari Sidoarjo sudah dinilai Menpan RB masuk WBK tahun ini.

Langkah selanjutkan bakal masuk ke WBBM dari Menpan RB itu,” kata Kajati Jatim, Sunarta, Kamis (03/10/2019).

Saat Sidak itu, Sunarta melihat langsung loket pelayanan pengambilan tilang. Selain itu, ruang tunggu kafe hukum, ruang tunggu pejabat serta ruang khusus pelayanan konsultasi hukum bagi para pejabat.

“Di loket tilang misalnya ada layanan cepat, booking dan layanan antar. Tinggal bayar denda ditambah jarak tempuh kerjasama dengan ojek online. Begitu juga layanan konsultasi hukum bagi para pejabat dan Kades bisa lebih tenang,” tegasnya.

Ditanya soal WBK seluruh Kejari di Jatim, Sunarta menguraikan dari 38 Kejari ada 18 yang sudah masuk WBK, termasuk Sidoarjo. Akan tetapi yang pertama adalah Kejari Situbondo dan Kejari Surabaya.

“Lainnya bisa studi tiru. Karena yang sudah layak pelayanannya online baru 5 tempat yakni Kejari Surabaya, Tanjungperak, Mojokerto Kota dan Kejari Sidoarjo. Termasuk Kejati Jatim,” ungkapnya.

Sementara itu, sidak dan kunjungan ini lanjut Sunarta merupakan kunjungan kerja terakhirnya. Hal ini lantaran pihaknya bakal menduduki jabatan barunya di Kejagung dan Kepala Kejati Jatim diganti Dhofir.

“Memang ini Kunker terakhir saya. Karena selama ini kami instruksikan semua Kepala Kejari untuk meningkatkan pelayanan,” tandasnya. Wan/yan

Giyono mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut beberapa tahapan juga telah dilakukan oleh pihak Lapas. Salah satunya yaitu melakukan cheklist di lapangan terkait dengan tiga item layanan utama. Yakni layanan kunjungan, layanan integrasi dan layanan perawatan narapidana (napi) yang meliputi layanan medis dan layanan menu makanan.

“Alhamdulillah untuk Lapas Kelas 1 Malang kemarin sudah pada tahap akhir. Yaitu audit eksternal dari BPS (Badan Pusat Statistika) yang berlaku sebagai perpanjangan tangan dari Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Di lapangan kami juga melakukan checklist berkaitan dengan tiga item layanan utama. Dan informasi dari BPS, nanti yang akan mengumumkan hasil akhir audit eksternal itu adalah Menpan RB,” ujar Giyono.

Di sisi lain, menurut Giyono, saat ini pihaknya juga berupaya agar seluruh warga binaan Lapas Kelas 1 Malang yang berjumlah 3.135 orang agar tidak hanya sekedar melalui hari begitu saja. Artinya, pihak lapas berharap seluruh warga binaan bisa menunjukan terlebih dapat mengembangkan skill dan kemampuan mereka selama menjalani masa tahanan.

“Kita mengalokasikan tempat-tempat yang memungkinkan agar mereka (warga binaan) bisa mengembangkan skill dan kemampuan mereka. Contohnya kami sudah ada beberapa grup musik, mulai dari rebana, karawitan band bergenre reggae, tembang kenangan dan ada satu yang sudah go public band dangdut campur sari dengan nama Pasti Nyamleng, dan bisa tampil di dalam lapas atau di luar lapas,” imbuh Giyono.

Selain di bidang kesenian, Lapas Kelas 1 Malang juga memberi kesempatan agar warga binaan bisa mengolah skill dan meningkatkan kemandirian. Giyono mengtaakan, untuk hal itu pihaknya telah menyediakan beberapa item. Yakni budidaya jamur, green house dan rumah anggrek, perkayuan, batik, handycraft, pengelasan dan lainnya.

Untuk budidaya jamur sendiri, pihak Lapas juga menyediakan tempat dan pelatihan pengolahan jamur menjadi makanan siap saji. Saat ini, di salah satu sudut Lapas telah disediakan lokasi khusus yang didesain menyerupai kafe pada umumnya, yang menyediakan beberapa menu olahan jamur. Yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu yang berkunjung di lapas kelas 1 Malang.

“Itu semua berupaya kita hidupkan, agar mereka ada geliat setiap harinya,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu merupakan sebuah prestasi yang perlu diapresiasi. Oleh karena itu, ia berharap nantinya semua pelatihan disiapkan kepada seluruh warga binaan bisa meraih kesuksesan yang sama.

“Dan itu juga telah mendapat apresiasi dari Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Jawa Timur, bahwa untuk lapas di Malang sudah ada grup yang layak tampil dan layak dilihat orang. Apalagi kalau memang layak untuk masuk bursa komersil, ya tidak menutup kemungkinan akan dikomersilkan,” jelas Giyono.

Sementara itu Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Yudi Suseno menyampaikan apresiasinya kepada warga binaan yang telah mau hingga berhasil mengembangkan kemampuan sesuai bakat yang dimiliki. Ia berharap, hal itu bisa menjadi bekal mereka setelah menjalani masa tahanan.

“Warga binaan sebenarnya punya potensu dan kemampuan, dan disini kami berusaha memberi ruang dan kesempatan agar kemampuan itu tidak mati dan bisa terus terasah. Dari situ saya berharap nantinya mereka (warga binaan) bisa kembali menjadi manusia yang lebih bermanfaat setelah kembali di tengah masyarakat,” pungkasnya. (iki+/yan)

Dalam deklarasi tersebut mereka memubuhkan tanda tangan diatas altar yang terbuat dari kertas berwarna putih sebagai kesepakatan Kejaksaan negeri Jember anti korupsi serta pelayanan pada masyarakat yang bersih.

Selain itu mereka melepas burung Merpati sebagai simbol langkah awal pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM demi mewujudkan pelayanan yang bersih.

Kepala Kejakasaan negeri Kabupaten Jember, Ponco Hartanto SH,MH, mengatakan pelaksanaan pencanangan ini sesuai amanat dari Wakil Jaksa Agung RI yang dilaksanakan di seluruh Kejari yang ada di wilayah Jawa Timur.

“Kami minta agar semua mendukung kegiatan yang sudah diamanatkan pimpinan, mau tidak mau, suka tidak suka, Kejari Kabupaten Jember harus siap,” ungkapnya.

Deklarasi ini Lanjut Ponco sebagai upaya, untuk menekankan agar kegiatan keseharian pegawai kejaksaan ataupun Birokrat tidak melakukan pungli kepada masyarakat khususnya di kabupaten Jember sendiri.

“Saat ini jamannya birokrasi yang bebas terhadap tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli) karena seharusnya melayani bukan membebani masyarakat dengan biaya yang tidak semestinya, ” ungkap Ponco.

Lebih lanjut Ponco menerangkan, Sebelum melakukan Pencanangan untuk masuk di zona integritas WBK dan WBBM kejaksaan Negeri kabupaten Jember sudah melakukan pengawasan terhadap setiap anggota di masing-masing Kepala seksi.

“Kita lakukan sejak dini, sehingga kedepan pihaknya bisa mencapai zona integritas WBK dan WBBM,” sambung ponco mengakhiri wawancara. (yud/oso)

“Saya sangat mengapresiasi langkah Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mewujudkan program pembangungan wilayah bebas dari korupsi, sehingga dapat berhasil meraih predikat WBK pada tahun 2019 ini dan WBBM untuk selanjutnya menjadi motivasi bagi unit kerja lain untuk meraih predikat WBK-WBBM,” terang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr Sunarta dalam peresmian gedung pelayanan publik terpadu dan terpercaya (P2T2), Kamis (21/2/2019).

Dia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan momentum silaturahim antar forum komunikasi antar pimpinan daerah se-Kabupaten Bangkalan dan juga sebagai salah satu sarana untuk memantapkan komitmen dalam rangka meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Kejaksaan Negeri Bangkalan. Hal ini sebagai salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Menurutnya, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang diselenggarakan di wilayah Kejaksaan Negeri Bangkalan yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas, ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan wilayah Kejaksaan Negeri Bangkalan yang dari bebas korupsi serta bertujuan untuk memantapkan jadi diri dan identitas Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dalam pencapaian layanan publik terbaik khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Bangkalan.

“Yang diharapkan dengan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dapat terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat,” jelasnya.

“Atas prestasi ini, besar harapan kami bahwa unit kerja kami mampu menumbuhkembangkan dan memelihara budaya kerja birokrasi yang Anti Korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik berkualitas. Atas penghargaan ini, kami akan menjaga pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2018 di KPP Pratama Malang Utara. Semoga 2 tahun mendatang, kami mampu menaikkan tingkat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani),” jelas Heru Pamungkas Wibowo, Kepala Kantor KPP Pratama Malang Utara.

Heru Pamungkas Wibowo (tengah), saat menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Dalam kesempatan tersebut, Heru menyampaikan upaya ini untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan seluruh masyarakat terhadap pemerintah, khususnya institusi di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja Anti Korupsi. “Tujuan dari pelaksanaan program pembangunan Zl menuju WBK adalah agar unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM),” jelasnya.

Penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah.

Disinggung target KPP Pratama Malang Utara di tahun 2018, Heru menyatakan dari target Rp 733 milyar, hingga saat sudah tercapai 70 persen, atau kurang sekitar Rp 210 milyar. Menurutnya, capaian ini lantaran ada beberapa WP yang usahanya menurun dan berpindah lokasi. “Ada WP yang mobile, karena proyeknya tidak jalan. Banyak juga yang mutasi, karena pindah proyek.

Kontribusi terbesar dari PPN, akumulasi barang kena pajak, dan lainnya. Target tahun depan pasti naik. Banyak strategi yang akan kami jalankan,” tukasnya saat preskon, didampingi Reza Prasetyo H, SH (Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kota Malang), dan Ipda Didik Sri Purwanto (Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polres Malang Kota), yang menjadi narasumber seminar. (rhd/yan)

Penghargaan ini diserahkan langsung, Menteri PAN RB Syafruddin kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, (10/12/2018). Bupati Saiful Ilah didampingi Direktur RSUD Sidoarjo Atok Irawan, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Eko Udijono dan Camat Sukodono, Ainur Rohman.

Menpan RB Syafruddin mengatakan pemberian penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi kementerian terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Tahun ini, kata Syafruddin, dari 205 unit kerja yang berhasil membangun Zona Integritas (ZI) lima unit kerja di antaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sedangkan 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Hasil itu diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2018. Angka itu meningkat hampir 88,4 persen dibanding tahun lalu. Dimana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, dengan 71 di antaranya mendapatkan predikat WBK dan 6 unit kerja berpredikat WBBM,” katanya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah usai menerima penghargaan menegaskan dua instansi yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas WBK dan WBBM ini akan dijadikan contoh bagi instansi lain. Menurutnya untuk meraih predikat ZI-WBK dan WBBM tidak mudah. Karena perlu manajemen perubahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

“Komitmen kepala daerah perlu mendapat dukungan dari jajaran. Mulai dari penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Semua itu merupakan langkah menuju ZI – WBK dan WBBM,” tegasnya.

Selain itu, Bupati bakal terus berupaya agar instansi di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang ditetapkan menjadi ZI WBK dan WBBM tahun depan bisa bertambah. Alasannya, tujuan mendapatkan predikat ZI – WBK dan WBBM untuk melihat sejauh mana pelayanan publik di instansi itu sesuai dengan harapan masyarakat.

“Yakni dapat memberikan pelayanan cepat, transparan dan tidak berbelit – belit. Untuk itu saya berharap agar seluruh instansi pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sidoarjo bisa mencontoh dua instansi yang sudah berhasil itu,” pungkasnya. (Wan/yan)

Kali ini Bupati Fadeli menerima apresiasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PANRB) Syafruddin di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Mengutip JK, apresiasi tersebut penting, agar penerimanya menjadi tauladan dan contoh bagi lembaga lain. Bahwa pemerintahan itu ada yang berprestasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Bupati Fadeli usai menerima apresiasi tersebut mengatakan sudah menjadi komitmen Pemkab Lamongan untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

”Urat nadi untuk membentuk pemerintahan yang berintegritas adalah pada pelayanan masyarakat. Karena itu kami menata betul sektor ini. Sehingga setiap layanan publik di Pemkab Lamongan kami tekankan agar memberikan excellent sercive,” ujarnya.

Dia kemudian menyebutkan proses perijinan di Lamongan yang bersih dan cepat. Karena sudah dalam naungan satu atap dan satu pintu.

Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.

Salah satu penerima penghargaan WBK/WBBM tersebut adalah Polres Situbondo. Penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI H.M Yusuf Kalla diterima langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono,SH,SIK,MH di the Sultan Hotel & Residence Jakarta. senin (10/12/2018).

Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono,SH,SIK,MH menyampaikan, untuk Kabupaten Situbondo terasa semakin istimewa karena ada 2 instansi yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas yaitu Polres Situbondo dan Kejaksaan Negeri Situbondo.

“Alhamdulillah Polres situbondo mendapatkan predikat Wilayah bebas korupsi. Ini merupakan langkah dari polres untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Polres harus bisa mewujudkan berokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta pelayanan yang berkualitas”. Ujar Kapolres Situbondo melalui pesan singkatnya.

Kapolres menambahkan, Penghargaan ini tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat Situbondo, Pemerintah, Kyai dan Tokoh Masyarakat yang selalu memberikan support bagi Polres berupa kritik, saran untuk mewujudkan pelayanan Kepolisian yang cepat, mudah dan bersih dari pungli.

Sebanyak 12 Polres Jajaran Polda Jatim penerima penghargaan Zona Integritas diantaranya Polrestabes Surabaya, Polres Mojokerto Kota, Polres Mojokerto Kabupaten, Polres Situbondo, Polres Lamongan, Polres Tuban, Polres Bojonegoro, Polres Batu, Polres Malang, Polres Banyuwangi, Polres Malang Kota, dan Polres Trenggalek. (Yud/yan)