Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, mengatakan bahwa konsep wisata halal sebagai bentuk fasilitas bagi wisatawan. Ini sebagai bentuk jaminan bagi mereka dan menikmati tempat halal di Kota Malang. Dimana, berkaitan dengan kuliner, perhotelan, mall dan lain sebagainya.

Malang halal, tambah Wali Kota Sutiaji, merupakan salah satu dari enam The Future of Malang. Diantaranya, yakni Malang Heritage, Malang Kreatif, Malang Halal, Malang 4.0, Malang Service dan Malang Nyaman.

“Konsep Malang Halal ini adalah murni dalam konteks pengembangan potensi menuju center of halal tourism bukan dalam konteks penerapan syariat agama tertentu,” ujarnya.

Wisata halal ini, terang orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang, diharapkan mampu untuk menggerakan perekonomian. Program tersebut selain sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga sudah lama saat dirinya menjadi Wakil Wali Kota Malang. Semua telah menyetujui dan tidak ada yang dipermasalahkan.

“Kita sepakat semuanya, sertifikasi halal itu di Malang sudah punya Halal Center. Ada UB, UIN, UM, UNISMA dan UMM. Total ada lima,” tambahnya.

Ditegaskan Wali Kota Sutiaji, bahwa produk industri jasa pariwisata yang berlabel halal, tidak hanya untuk memfasilitasi wisatawan muslim. Namun, juga pertimbangan sektor kuliner agar terjaga higienitas dan lebih menyehatkan.

“Halal jangan diartikan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Tapi, ketika sudah halal, prosesnya itu ada nilai higienitas, nilai sehat terjaga, keamanan juga terjaga. Itu menjadi komitmen Kota Malang, dalam mewujudkan destinasi wisata halal,” tuturnya.

Baca juga :

• Jalin Kebersamaan, Baznas Kota Probolinggo Gelar Doa Bersama Ulama dan Umaroh
• Sambut Lebaran, Healing Asyik di Lereng Argopuro dari Kebun Teh hingga Jejak Purba
• Lindungi Pemudik dari Hujan Ektrem, Pemprov Jatim Siapkan Operasi Modifikasi Cuaca
• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Perkuat Jaring Pengaman Sosial, Bupati Jember Minta Camat Kawal Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, sebagai nara sumber pertama menjelaskan bahwa sosialisasi SMHI ini sebagai bentuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya industri jasa pariwisata di sektor kuliner.

Mulai dari restoran, cafe, rumah makan, hingga catering yang ada di Kota Malang. Sehingga, pelaku usaha mengetahui pentingnya menghasilkan produk halal dan mengetahui kriteria sistem jaminan halal.

“Sasarannya kepada 100 pelaku industri jasa pariwisata. Untuk rumah makan ada 35, resto dan 18 hotel, 45 kuliner hingga 2 catering. Ini sosialisasi kedua, jadi diberi pendampingan dan pembinaan untuk pengurusan SHMI,” ujarnya.

Sementara itu, Kementrian Agama Kota Malang melalui Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, Sutrisno, menambahkan dengan adanya SMHI tersebut, maka akan memberikan jaminan bagi pelaku usaha jika produk yang dihasilkan higienis dan halal. Dalam hal ini, Kemenag ikut mendampingi prosedur pengurusan sertifikasi halal. Sehingga, menuju kepemilikan sertifikasi halal bisa lebih cepat.

“Sertifikasi halal penting, mengingat tren sekarang yang lebih global. Sehingga, setiap orang membutuhkan label bahwa makanan yang dikonsumsi telah terjamin kualitasnya. Kami bukan yang mengeluarkan label halal, tapi kami membantu agar proses sertifikasi halal bisa lebih cepat,” terangnya.

Selain itu, Pembina Halal Center Cinta Indonesia (HCCI), Prof Dr Ir Mohammad Bisri MS, menyampaikan jika label halal tersebut sangat penting diera saat ini. Menurutnya, supaya lebih jelas dan ada jaminan bagi mereka. Ada pula Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan produk halal.

“Memang, Indonesia masih lemah mengenai sertifikasi halal. Tidak seperti di luar negeri. Harapannya, di Kota Malang ini bisa. Meskipun, memang tidak mudah dan butuh proses panjang,” ujarnya.

Pelaku UMK yang akan mengurus sertifikasi halal, tambahnya, perlu memiliki self declaire atau pernyataan pelaku UMK melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Halal Internal (SPMHI) di satu kawasan wisata kuliner. Dimana, hal tersebut sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu halal terhadap pengelolaan suatu produk atau industri secara internal, yang dilakukan dengan konsisten, dan berkelanjutan. Sehingga, stakeholder pemangku kepentingan memperoleh kepuasan pemenuhan janji kepada stakeholders.

Sekedar diketahui, pencanangan SMHI ini sudah dilakukan sejak Juli 2021 lalu. Hingga saat ini, Pemkot Malang terus melakukan pendampingan untuk pelaku industri jasa pariwisata. Adapun, sebanyak 9 hotel, 1 Rumah Potong Hewan (RPH) dan 72 resto UMKM, telah tersertifikasi halal. Sedangkan, saat ini ratusan UMKM dan resto di Kota Malang, tengah mengikuti sosialisasi pendampingan SMHI. (cw2/sit/adv)

“Syarat utama pengajuan kan harus punya NIB. Nah ini yang belum dimiliki oleh pelaku usaha khususnya UMKM. Kan sekarang setelah adanya Online Single Submission (OSS) seluruh perizinan wajib punya NIP,” ungkapnya.

Baca juga:

• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras

Menurut Ida, perihal mengurus NIB tidaklah susah. Hanya perlu memiliki NIK yang tertera di KTP dan alamat email.

“Setelah memasukan itu, bisa akses ke OSS, sehingga datanya terekam tanpa mengupload persyaratan yang lain. Paling hanya pernyataan mandiri saja,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong pelaku UMKM mendaftarkan sertifikasi halal. “Kita sering komunikasi intens dengan mereka, tadi juga sudah ada peserta yang mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengurus NIB. Sebetulnya tidak sulit tapi tidak paham saja, sehingga ini yang perlu kita segera koordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP),” terangnya.

Karena kendala itulah, sejak tahun 2018 hingga 2020 lalu, dikatakan Ida, hanya terdapat 77 UMKM yang mengurus sertifikasi halal secara mandiri. “Lalu untuk tahun 2020 saja yang sudah tersertifikasi lewat Disporapar ada 9 hotel dan 15 lainnya yang dilakukan secara mandiri,” tambahnya.

Sedangkan di tahun 2021, dirinya sedang memproses 8 dari kurang lebih 20 pengajuan sertifikasi halal. “Lalu yang akan turun sertifikasi halalnya di tahun ini ada 9. Itupun kita ngurusnya juga sudah sejak lama sebetulnya, bahkan sebelum pandemi sempat diaudit. Tapi karena proses lama dan masuk pandemi jadi tidak langsung ditindaklanjuti oleh pelaku industri. Seperti itulah juga hambatan yang terjadi di lapangan,” tutur Ida. (mus/sit)

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) Kota Malang, itu juga sebagai bentuk penguatan wisata halal. “Sekarang kita memang memberikan kegiatan sosialisasi untuk Sistem Manajemen Halal Internal tindak lanjut dari acara virtual kita beberapa minggu lalu,” terang Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni.

Baca juga:

• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras

Dalam gelaran ini, juga disosialisasikan tentang program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dari Kemenag. “Mumpung ada tim Satgas sertifikasi halal Kota Malang dan pusat serta program untuk memberikan sertifikat halal secara gratis, saya rasa ini harus dimanfaatkan. Apalagi untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena UMKM binaan Disporapar juga banyak, selain yang dibina oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag),” terang Ida.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Malang, Muhtar Hazawawi, menjelaskan bahwa pihaknya bersama stake holder terkait ingin melayani para pelaku usaha, khususnya terkait dengan sertifikasi halal. “Prinsipnya bagaimana percepatan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kota Malang. Karena Kemenag sendiri mempunyai tanggung jawab besar melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara resmi mencetak produk halal,” terangnya.

Selain itu, program Sehati sejumlah 3200 kuota yang saat ini tinggal 2000 kuota lagi, bisa dinikmati oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal. “Kita ingin itu dimanfaatkan para pelaku usaha, sehingga mereka sudah tidak dibebani dengan biaya, jadi Rp 0. Tapi tentunya sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” sambungnya.

Kemudahan lain yang ditawarkan program Sehati, yakni adalah sistem onlinenya yang tidak mewajibkan para pelaku usaha mendaftar ke kantor pusat atau Kemenag Kota Malang. “Jadi tinggal upload berkas online, cetaknya bisa di rumah masing-masing. Kalau semua lengkap, proses jadinya sekitar 1 sampai 1.5 bulan,” tambahnya.

Muhtar berharap, akan makin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. “Kami berharap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian di masa pandemi Covid-19 ini bisa berkembang. Melalui program Sehati kita juga berharap agar UMKM lebih memberikan rasa nyaman pada konsumen baik muslim atau non-muslim untuk bisa menikmati apa yang dihidangkan,” tuturnya. (mus/sit)

Kedatangan sejumlah tamu rombongan itu ke Kota Santri itu, tidak lain untuk menandatangani nota kesepakatan bersama (Moau) pengembangan halal value chain atau rantai nilai halal di Jawa Timur.

Baca juga:

• Operasi Ketupat Semeru 2026, Polres Pasuruan Siapkan 4 Pospam, 2 Posyan dan 1 Pos Terpadu
• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Wujudkan Situasi Kondusif Lebaran, Bupati Malang Ikuti Apel Gelar Pasukan dan Pemusnahan Miras

Khofifah mengatakan, pihaknya sengaja memilih Kabupaten Situbondo untuk menjadi tuan rumah MoU industri halal, sebab menurut Mantan Ketua Kopri PB PMII ini, kabupaten yang berada di sebelah barat Banyuwangi ini memiliki jargon Kota Santri. Serta, memiliki banyak kiai dan santri.

“Sehingga, saya menilai sangat pas untuk mengkampanyekan industri halal. Saya berharap, para kiai dan santri bisa kencang meneriakkan rantai nilai halal di Jatim. Dan semoga, keberadaan mereka bisa menjadi penguat niat luhur kita bersama ini,” tutur Gubernur Jatim, Rabu (26/05) tadi.

Lebih lanjut Gubernur Jatim menjelaskan, produk halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Bahkan di sejumlah negara, wisata halal menjadi salah satu visi besar. Salah satunya, seperti di negara Korea.

“Maka dari itu, hal-hal seperti ini harus teus didesminasikan. Serta terus didorong. Seperti negara-nagara lain yang tengah mendorong tumbuhnya ekonomi syariah,” ungkapnya. (her/sit)

Namun sayang, tiap tahunnya belum sanggup memenuhi target sebanyak 20 hingga 50 hotel atau resto, yang tersertifikasi halal.

Hal tersebut, disampaikan Kepala Disporapar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, saat membuat anggaran Disporapar alami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tahun 2020.

“Kita ada anggaran untuk pengajuan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Jadi gratis, biaya dari kami, ada Rp150 juta untuk itu. Namun, di tahun lalu tidak terserap semua karena tidak banyak pemilik usaha wisata yang mengajukan sertifikat halal untuk hotel atau restonya,” ungkapnya, Kamis (11/03) tadi.

Baca juga: Disporapar Malang Miliki Co-Working Space Khusus Pengembangan IT Guna Ikuti Tren Booming

Menurut wanita yang akrab disapa Ida itu, prosedur begitu rumit membuat pemilik usaha hotel maupun resto, enggan mengusulkan sertifikasi halal.

“Kita sudah mengusulkan kepada masing-masing hotel, restoran terkait wisata halal di Kota Malang ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun demikian, karena prosedur untuk menilai, mengaudit kategori hotel dan resto halal cukup rumit, belum banyak yang mengajukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Ida menambahkan, proses pengajuan kembali lagi pada pemilik usaha ataupun manajer.
“Karena misalnya saja, saos pada menu yang dimiliki berasal dari Thailand atau Inggris, lalu dicari padanan di Indonesia sulit. Nah itu sudah menghambat, jadinya tidak mau mengusulkan,” terang Ida.

Dari target 20 hingga 50 resto dan hotel, tahun 2021 ini baru sekitar 10 hingga 12 yang sudah memegang sertifikasi halal. Namun pihaknya tidak henti-hentinya mendorong para pelaku usaha pariwisata akan pentingnya miliki sertifikasi halal.

“Sertifikasi itu penting untuk usaha mereka dan biayanya ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mereka tidak membayar sendiri. Mau berapapun banyak menu yang mereka miliki, biayanya tetap dari dinas. Kan semakin banyak menu makin mahal biaya untuk mengeluarkan sertifikat halal,” tambahnya.

Oleh karena itu, ditahun 2021, pihaknya lebih intens berkomunikasi dengan Halal Center yang terdapat di beberapa perguruan tinggi untuk lakukan percepatan.

Namun menurut Ida, 10 tempat usaha pariwisata miliki sertifikat halal baginya sudah cukup bagus. Mengingat sulitnya membuat pelaku usaha industri wisata mengajukan sertifikat halal.

“Setelah kita koordinasi dengan provinsi ternyata memang dari pihak hotel atau restoran yang tidak memenuhi segera untuk itu. Tapi kita sudah persuasif sudah lakukan mendekat dengan mereka. Karena sulit, saya kira 10 hingga 12 yang pegang sertifikat halal di tahun ini sudah merupakan capaian yang cukup baik,” tuturnya. (mus/sit)

Walikota Sutiaji menekankan bahwa wisata halal yang dimaksud tidak mengarah pada radikalis tapi menjamin pada setiap konsumen akan kehalalan nya bukan saja pada bahan makanannya namun juga pada prosesnya. “Hal tersebut harus kita jelaskan dan sebarkan pada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman” ujarnya.

“Saya kira Malang itu Mbois Ilakes, dengan kreasi masyarakat Kota Malang yang luar biasa; maka tidak salah jika Kota Malang menjadi Kota Kreatif di Indonesia, namun hari ini fokuskan pada sertifikasi halal bagi restoran dan hotel, termasuk juga UMKM yang ada di Kota Malang” tambah Sutiaji.

Ia juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada jaminan bagi konsumen bahwa yang diminum dan di makan berlabel halal itu benar-benar sesuai dengan prosedur dan mendapatkan sertifikasi halal. Pemkot Malang ingin memantapkan bahwa destinasi wisata halal menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan wisatawan baik mancanegara maupun lokal. “Sambil kedepan ingin mengangkat UMKM dengan mengedepankan produk-produknya yang juga terjamin kehalalannya” tandasnya.

Sementara itu, Ida Ayu Made Wahyuni menuturkan penyelenggaraan bazar wisata halal ini bertujuan untuk memperkuat Kota Malang menjadi destinasi wisata halal unggulan disamping juga untuk menyemarakkan peringatan hari santri tahun 2019.

“Kami melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal bagi produk makanan khususnya oleh-oleh yang akan dikonsumsi wisatawan saat berkunjung ke Kota Malang” kata Ida Ayu. Saat ini Pemkot Malang sedang mengajukan legalitas halal bagi 30 dapur hotel dan restaurant di Kota Malang ke LPPOM Provinsi Jatim. (*yan)

Pusat Halal LP2M UM yang diresmikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI Prof. Ir. Sukoso, MSc, PhD ini akan menjamin produk halal dan pengembangan kelembagaan, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta peningkatan kualitas SDM.

Pemberian cinderamata. (rhd)

Rektor UM, Rofi’udin mengatakan, dilaunchingnya Pusat Halal LP2M UM adalah untuk menginfokan kepada masyarakat akan kehalalan suatu produk. Selain mendukung upaya pemerintah, Pusat Halal LP2M UM juga diklaim sebuah upaya untuk mendukung Kota Malang di ajang penghargaan nasional pada 2020.

“Tujuan ini tak lain merupakan salah satu darma bakti UM kepada masyarakat. UM harus hadir dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ini merupakan keharusan dari Kemenristekdikti bagi perguruan tinggi (PT) agar bisa mengabdi kepada masyarakat, salah satunya terkait halal tidaknya suatu produk. Kemudian juga membantu kinerja Pemerintah Kota Malang yang sudah jelas arahnya menjadi destinasi wisata halal. Sekaligus persiapan dalam ajang nasional 2020,” jelas Rofi’, sapaan akrabnya, usai MoU di Sasana Budaya, Jumat (8/2/2019).

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran sangat penting bagi pembangunan Kota Malang, sekaligus sebagai wujud bagian Pentahelix dalam sinergitas pembangunan Kota Malang.

 
Memontum Kota Malang – Kota Malang semakin meneguhkan misi mewujudkan Kota Malang sebagai destinasi Wisata Halal, mulai hotel halal, mall halal, kuliner halal, dan pasar Halal. Pemkot Malang menggandeng semua lini untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang dengan Halal Center Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam Bimbingan Teknik (Bimtek) dan Bazar Wisata Halal 2018, yang dihelat di Auditorium BAU UMM (Bimtek), dan pelataran lantai 3,5 Gedung Kuliah Bersama (GKB) 1 kampus III UMM, Senin (12/11/2018).

“Ini bukti kota Malang bersungguh-sungguh mewujudkan destinasi Wisata Halal. Halal tidak identik dengan miliknya Islam, namun halal ini Halal Aman Sehat (HAS), artinya prosesnya baik sesuai syariat, juga aman dan sehat bagi semua. Jadi saat non muslim makan, terjaga higienis dan aman dikonsumsi. Contohnya Jepang, sudah menggunakan konsep halal ini meski bukan negara muslim. Pemkot Malang juga sudah mempersiapkan pasar halal di kawasan pasar Klojen Malang yang akan diresmikan akhir tahun,” jelas Walikota Malang, Sutiaji, usai membuka Bazar Halal.

Bimtek dan Bazar Wisata Halal merupakan rangkaian program kerja 99 hari pasangan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko, usai dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Malang periode 2018-2023.

“Kita sasar Perguruan Tinggi, karena memiliki laboratorium, tenaga auditor, dimana MUI telah menunjuk Perguruan Tinggi untuk mempermudah sertifikasi halal. Hasil dari Bimtek ini, akan diketahui jumlah pelaku usaha yang siap memiliki sertifikat halal,” terang Sutiaji.

Diceritakan Sutiaji, ide destinasi wisata halal berawal ketika Sutiaji menjamu tamu untuk makan. Ternyata beberapa lapak makanan prosesnya tidak semuanya syar’i. “Pinginnya makan ayam. Ternyata dalam prosesnya, mereka hanya menusuk leher ayam hingga mati dengan sendirinya, dan ayam itu kan mengandung banyak penyakit. Akhirnya terbesit ide ini,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Sutiaji membeberkan bahwa konsep wisata halal akan meliputi semua destinasi wisata termasuk bagaimana hotel dan sentra kuliner bisa menyediakan sesuatu yang halal sesuai kaidah syar’i. Sedangkan rencana membangun Museum Quran sebagai respon positif Pemkot Malang atas ide Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim dalam pertemuan tersebut.

Pada hotel misalnya, lanjut Sutiaji, kedepan akan ada tempat sholat dan tempat wudhu yang sesuai syar’i dan harus ada Quran di setiap kamar, sehingga bisa digunakan untuk beribadah bagi umat muslim.

“Termasuk di Mall harus ada standar musholla yang bisa mewadahi banyak jamaah sholat dan tempat wudhu yang layak,” kata Sutiaji.

Khusus untuk kuliner, nantinya konsep wisata halal akan lebih kepada bagaimana makanan yang dijual halal, sehat dan aman. Hal ini penting, pasalnya di berbagai daerah lain yang tidak berbasis Islam, sudah menerapkan konsep wisata halal dan ini ditangkap oleh Kota Malang.