Hal itu disampaikan Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam audiensi bersama Forum Lumajang Sehat (FLS), menyusul keberhasilan Lumajang lolos verifikasi tingkat provinsi dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Pelaksanaan audiensi sendiri, berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Rabu (14/05/2025) tadi.

Diuraikan Bunda Indah, bahwa Lumajang menghadapi tantangan berat. Diantaranya, yakni terdapat penurunan skor pada empat tatanan utama, yaitu Permukiman, Pasar, Perkantoran, dan Pariwisata Sehat yang menjadi indikator krusial dalam penilaian nasional.

“Ini bukan hanya soal lolos atau tidak. Kita harus jadi contoh. Kita ingin rakyat merasakan manfaat dari kabupaten yang benar-benar sehat. Ini kerja lintas sektor dan kerja kolektif,” tegas Bunda Indah.

Pemerintah pun melakukan evaluasi menyeluruh dan menginstruksikan penyempurnaan data dukung, penguatan kelembagaan FLS, serta integrasi program dengan Satu Data Lumajang dan visi Asta Cita Nararya. Ia juga mendorong penguatan koordinasi dengan DPRD dan Sekda untuk memperkuat dukungan regulatif dan anggaran.

Baca juga :

Forum Lumajang Sehat, yang telah aktif sejak 2005, menjadi motor utama pelaksanaan KKS. Forum ini mengawal 136 indikator dalam 9 tatanan hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas perangkat daerah (PD).

Langkah konkret telah digerakkan, mulai dari pembinaan kecamatan dan desa, sosialisasi media, pelatihan lintas sektor, hingga dukungan teknis dari provinsi dalam pendampingan unggah data. Deadline nasional tinggal menghitung hari, yakni pada 15 Mei 2025.

“Tantangan kita sekarang bukan administratif semata, tapi bagaimana mewujudkan tata ruang dan perilaku hidup bersih yang nyata dirasakan warga,” lanjutnya.

Bunda Indah mengingatkan bahwa penghargaan tertinggi KKS ini harus dimaknai sebagai bukti bahwa pembangunan di Lumajang tidak hanya fisik, tapi juga mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup warganya.

Dengan semangat gotong royong dan evaluasi mendalam, Lumajang siap menegaskan diri kembali sebagai daerah yang bukan hanya sehat secara data, tetapi juga sehat dalam tindakan nyata. (kom/adi/sit)

Kepala Dinkes Kabupaten Situbondo, dr Sandy Hendrayono, mengatakan bahwa kegiatan ini digelar dengan mengacu pada surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 400.5.2/8208/bangda, perihal Penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional Tahun 2025. Maka, penghargaan KKS dilaksanakan setiap dua tahun sekali yang diberikan bersamaan dengan hari kesehatan nasional.

“Mengingat tahun 2025 merupakan tahun ganjil, maka akan dilakukan penilaian KKS tingkat nasional yang telah melaporkan pelaksanaan KKS selama dua tahun (2023 dan 2024, red) dan telah memenuhi kriteria penilaian. Di mana hal tersebut, bupati menugasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pembina KKS tingkat kabupaten, untuk pertama mengikuti penilaian KKS dengan persyaratan penilaian KKS tingkat nasional tahun 2025 dan kedua mengkoordinasikan penilaian mandiri bersama-sama dengan forum KKS di wilayahnya,” kata Kadinkes Situbondo.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, bahwa tujuan dari Rakor ini adalah tercapainya Kabupaten Situbondo Sehat dan diraihnya penghargaan Kabupaten Situbondo Kategori Swasti Saba Wistara. “Dalam Rakor ini menghadirkan tiga nara sumber. Yakni Bapak Sekretaris Daerah Situbondo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Situbondo, dan dari Dinas Kesehatan sendiri,” ujarnya.

Mantan Direktur RSUD Besuki ini menambahkan, Rakor bersama ini juga diikuti oleh jajaran OPD terkait. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Kemudian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Peternakan dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan sendiri,” terang dr Sandy. (her/sit)

Anugerah Anindhita Wistara Data diberikan, sebagai apresiasi dari BPS RI atas komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Kota Malang sendiri mendapat Indeks Pembangunan Statistik 3,12 dengan predikat baik dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024.

Atas raihan itu, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan rasa bangganya, karena keberhasilan itu tidak lepas dari kolaborasi bersama antara perangkat daerah di Kota Malang, yakni BPS Kota Malang serta stakeholder terkait. “Syukur alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan Hari Statistik Nasional dan Kota Malang mendapat penghargaan terbaik kedua dari Anugerah Anindhita Wistara Data 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Pemerintah Kota Malang, termasuk juga dari BPS Kota Malang atas dukungan dan dedikasinya, sehingga Kota Malang mendapat prestasi ini. Semoga prestasi ini bisa ditingkatkan dan dipertahankan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, menurut Pj Wali Kota Iwan, bahwa data yang valid menjadi sebuah keharusan dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya data memberikan gambaran bagi Pemerintah daerah menentukan arah pembangunan yang tepat.

Baca juga :

“Di era pemerintahan modern seperti sekarang, penting bagi kita punya data yang valid, ini instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Maka perlu saya tekankan, data yang kita punya sebagai lesson learn, tinggal bagaimana kita menganalisa policy yang akan diambil agar perencanaan pembangunan berada di arah yang tepat,” jelasnya.

Karena itulah, orang nomor satu di Pemkot Malang sangat mendukung penginputan data sektoral melalui e-Walidata untuk dihimpun dan diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia.

“Kota Malang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan e-Walidata, Satu Data Indonesia, serta data sektoral,” tambahnya.

Terakhir, Pj Wali Kota Iwan mengutip arahan presiden yang disampaikan Mendagri, Tito Karnavian, bahwa peran data merupakan jenis kekayaan baru bangsa Indonesia, yang kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga kedaulatannya harus diwujudkan.

“Harapan kami, seperti yang disampaikan dalam sambutan Pak Mendagri. Bahwa data menjadi hal yang sangat penting, sangat strategis. Data yang valid merupakan prioritas. Dan data valid bisa diibaratkan seperti lebih mahal dari minyak,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Atas raihan penghargaan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Malang, menyampaikan apresiasinya. Itu karena, ada peran serta semua pihak yang terlibat, di balik capaian tersebut. “Terima kasih atas prestasi luar biasa, yaitu terbaik I nasional kategori kabupaten/kota dari BPS. Tentunya, ini sebuah kebanggaan bagi kami dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan tentunya ini akan menjadi dasar kita dalam melangkah lebih baik lagi terkait data-data dan koordinasi yang mantap pula dengan BPS Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Penghargaan Anindhita Wistara Data tahun 2023, ujarnya, merupakan wujud apresiasi pembenahan yang telah dilakukan dalam lima domain Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Mulai dari pelaksanaan prinsip satu data indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan hingga statistik nasional.

Baca juga :

Terlebih, dalam raihan penghargaan tersebut Pemerintah Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi diantara kabupaten atau kota lainnya, yakni 3,35. Karena itu, ini menegaskan pentingnya untuk terus menghadirkan data yang baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di era digital saat ini.

“Kita tanpa data, kita tidak bisa melakukan apapun. Baik itu analisa ataupun putusan-putusan. Mudah-mudahan dengan prestasi ini, Pemkot Malang kedepan bisa mengambil kebijakan yang semakin didasari (kualitas) data,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, berharap penghargaan tersebut nantinya menjadi stimulus kinerja data sektoral dalam pelayanan publik. “Data saat ini makin bernilai. Semoga ini mampu menjadi stimulus. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan kami siap sesuai arahan pimpinan untuk terus berbenah demi lancarnya transformasi digital. Yang menjadi arah bijak nasional dan daerah,” ucap Widianto.

Senada dengan itu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, memastikan bahwa kerja kolaboratif bersama Pemerintah Kota Malang akan terus dirawat dan ditingkatkan. “Pemkot Malang luar biasa dukungannya dan perhatiannya pada statistik. Kita sangat terbantu tentu dan siap melanjutkan sinergi ini,” imbuh Umar. (pro/rsy/sit)

“Ini kita lihat dan saya mengucapkan terima kasih masyarakat Kayutangan, yang sangat luar biasa. Apa yang dahulu diinisiasi bersama-sama, tetep dipertahankan. Ini contohnya kalau dilihatkan bersih, kerja bakti tiap dua minggu sekali,” ujar Wali Kota Sutiaji, seusai keliling kampung tersebut.

Menurutnya, kampung tersebut terlihat bersih dan juga menjadi salah satu pilotting penanganan penataan perkotaan. Terlebih, pemerintah pusat pun juga menjadikan Kampung Kayutangan Heritage sebagai sampling dalam penataan selanjutnya.

Baca juga:

“Harapannya, mudah-mudahan kota sehat di sini masuk dalam predikat tertinggi Swasti Saba Wistara. Kalau saat ini, masih Swasti Saba Wiwerda,” ucapnya.

Kemudian, ditambahkan Sutiaji, jika yang perlu dilakukan pembenahan di dalam kampung tersebut yakni mulai dari tempat sampah yang berada di pintu masuk. Kemudian, lampu dan air langsung minum dari kran (Zamp).

“Tong sampah yang mungkin harus dibenahi. Karena problemnya itu belum ada penyerahan dari pusat ke kami. Kemudian lampu ini ada problem nanti kita sampaikan pada OPD terkait. Ini tusinya siapa sehingga bisa dinyalakan dan mekanismenya gimana. Lalu, air langsung minum dari Perumda Tugu Tirta itu juga,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Malang Kota Sehat (FMKS), Samsul Hadi, menyampaikan jika Kampung Kayutangan Heritage tersebut ditunjuk sebagai lokus pariwisata sehat, karena pernah meraih prestasi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di tingkat Nasional.

“Kita punya sembilan program kota sehat, yang salah satunya hari ini sudah dikunjungi oleh Pak Wali. Kemudian memenuhi data-data tentang kegiatan posyandu disabilitas dan peningkatan proporsi puskesmas untuk melayani masyarakat secara efektif,” tuturnya.

Berdasarkan jumlah penduduk perwilayah, itu menurutnya jumlah Puskesmas yang ada masih kurang. Sehingga, akan ditambah Puskesmas Pembantu dari Pemkot Malang, yang kemudian data tersebut akan dimasukkan kembali sehingga akan menambah skor.

“Nah, ini kita berupaya untuk memenuhi skor itu. Kita kemarin sudah mempersiapkan skor di atas 95. Kalau di atas angka 95, itu artinya kita sudah masuk kategori Wistara. Kita tahun ini optimis untuk dapat predikat Wistara. Jadi, tugas kami sebenarnya adalah mempersiapkan lokus dan mengkaji bersama dengan OPD, dan mengkoordinasikan antar OPD,” imbuh Samsul. (hms/rsy/sit)