Dalam sambutannya, Wabup Lathifah mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang memberikan apresiasi kepada Universitas Negeri Malang, atas kontribusinya dalam pengembangan Program Sekolah Unggulan. Program ini, dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

Pada tahun 2025 ini, tambahnya, Kabupaten Malang telah menetapkan 17 Sekolah Unggulan jenjang SD dan SMP, yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan, sebagai bagian dari pemerataan kualitas pendidikan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Negeri Malang serta seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan Program Sekolah Unggulan di Kabupaten Malang,” kata Wabup Malang.

Baca juga :

Program ini, tambahnya, menjadi salah satu ikhtiar Pemkab Malang untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing, demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di daerah. Melalui Program Sekolah Unggulan ini, Pemerintah Kabupaten Malang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sekolah-sekolah rujukan yang unggul, tidak hanya dalam prestasi akademik dan non akademik, tetapi juga kuat dalam pendidikan karakter.

Program ini, diharapkan mampu membentuk satuan pendidikan yang kokoh dalam nilai keimanan dan kebangsaan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tantangan global. “Saya berharap, workshop ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang objektif dan aplikatif, inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, penguatan manajemen sekolah yang profesional dan akuntabel, serta peningkatan kapasitas guru yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus berkomitmen untuk mendukung penguatan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, serta pengembangan sistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Keberhasilan Program Sekolah Unggulan, tidak hanya diukur dari ranking atau prestasi lomba semata, tetapi sejauh mana kita mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri dan mencintai daerahnya. (pro/sit)

Wakil Bupati Lathifah berharap, melalui kegiatan workshop ini dapat menjadi pedoman dalam rangka semakin mengembangkan sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Malang. “Sekolah unggulan ini merupakan cita-cita kita bersama, untuk memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Malang dan semakin meningkatkan dunia pendidikan di Kabupaten Malang,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang ini, lanjutnya, adalah untuk semakin meningkatkan dunia pendidikan, yang salah satunya dengan menghadirkan sekolah unggulan. Yang mana, sekolah ini dituntut untuk menghasilkan lulusan dengan nilai rata-rata 9.

“Sekolah unggulan ini merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Setelah lulus pendidikan di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), para siswa baru akan merasakan hasilnya,” tambah Wabup Malang.

Di akhir, Wabup Malang berpesan untuk dapat mengikuti workshop ini dengan sebaik mungkin dan ikhlas, demi mewujudkan dunia pendidikan di Kabupaten Malang, yang lebih baik lagi. “Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, mari kita saling memegang komitmen untuk meningkatkan pendidikan agar dapat memberikan yang terbaik bagi generasi penerus,” tegas Wabup Lathifah. (pro/mlg/sit)

Pelaksanaan yang dibuka Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, bertujuan untuk memberikan wawasan kepada peserta. Yang mana, bahwa lomba yang akan digelar bukan sekedar mengerahkan kemampuan menggambar, melainkan memahami teknik membatik dengan benar.

Sekedar diketahui, bahwa batik adalah wastra (kain tradisional) warisan budaya Indonesia, yang memiliki kekayaan makna dan keindahan. “Pada tahun ini workshop batik digelar sebelum pelaksanaan lomba, karena untuk memberikan wawasan teknik membatik sesuai kaidah bagi para peserta. Karena memahami teknik membatik juga bagian dari melestarikan warisan budaya,” kata Anang.

Baca juga :

Seperti yang dijelaskan nara sumber workshop batik, Lintu Tulistyantoro, bahwa batik Lamongan masuk kategori batik pesisir, karena memiliki ciri khas. Seperti ragam hias flora dan fauna yang natural, pilihan warna yang cerah dan beragam (terutama merah dan biru), serta motif yang terinspirasi dari lingkungan sekitar pesisir.

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan technical meeting kepada 180 peserta yang sudah mendaftar lomba desain motif batik 2025. Diantaranya, adalah peserta harus membuat desain motif tema makanan dan wisata Lamongan. Untuk kategori SD/MI (kelas 1 sampai 3) bisa menggambar secara langsung di Pendopo Lokatantra tanggal 16 September menggunakan pensil warna atau crayon. Sedangkan kategori SD/MI (kelas 4 sampai 6) dan SMP/MTs menggambar menggunakan cat air atau minyak secara langsung di Pendopo Lokatantra tanggal 16 September. Lalu untuk kategori umum (usia 15 sampai 50) bisa menggambar di rumah dan menyediakan tiga desain motif batik.

Semua desain motif batik itu, belum pernah ditampilkan pada semua jenis lomba lainnya. (kom/son/sit)

Dalam momen itu, tidak kurang dari 350 fotografer dan videografer dari berbagai penjuru tanah air datang dan hadir di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Senduro. Mereka datang membawa cinta pada visual, semangat berbagi pengetahuan dan hasrat mendalam untuk menangkap keajaiban yang sering luput dari mata biasa.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, membuka acara dengan senyum hangat dan harapan besar. Dirinya menyebut kegiatan ini sebagai momen emas untuk memperkenalkan keelokan Lumajang kepada dunia melalui medium paling jujur yakni gambar.

“Lewat lensa, kita tak hanya memotret, tapi juga merekam denyut kehidupan, membingkai kasih dan menyulam kenangan,” kata Bunda Indah, Sabtu (19/07/2025) tadi.

Menurutnya, fotografi dan videografi adalah bahasa universal yang mampu menerjemahkan keheningan alam, wajah tulus petani, hingga gerak sunyi air terjun dalam satu klik abadi. Suasana Glagah Arum selama dua hari penuh, pun berubah menjadi laboratorium kreatif terbuka. Peserta diajak menyelami filosofi di balik cahaya dan komposisi, belajar membaca dunia dengan kepekaan jiwa.

Bunda Indah berharap, gema acara ini bisa melahirkan gelombang baru semangat berkarya dan mempromosikan Lumajang sebagai tempat yang ramah bagi seniman visual. “Kita ingin Lumajang menjadi titik cahaya di peta kreativitas nasional,” tuturnya.

Salah satu peserta dari Bandung, Sari, menyebut pengalaman ini sebagai perjumpaan spiritual. “Saya belajar, foto yang paling kuat bukan yang paling tajam, tapi yang paling jujur,” ujarnya.

Tidak hanya belajar teknis dan estetika, para peserta juga diajak memahami konteks sosial di balik setiap objek. Bahwa di balik kerut wajah petani atau langit senja desa, ada narasi besar tentang perjuangan dan harapan.

Baca juga :

Tema ‘Wajah Indonesia dari Desa’ dipilih bukan tanpa makna. Lumajang, dengan wajah-wajah sederhananya, menawarkan lukisan nyata tentang Indonesia yang bersahaja, pekerja keras dan penuh pesona yang belum banyak diketahui publik luas.

Kehadiran UMKM lokal, yang membuka stan kuliner dan kerajinan di Food Court Buper Glagaharum menambah warna. Aromanya merangkul peserta dan rasanya membisikkan kisah-kisah dapur nenek moyang yang masih hidup dalam sebuah resep.

Presiden FAFI, Haris Dwi Utomo, menyebut bahwa Lumajang sebagai panggung yang sempurna. “Di sini, cahaya tidak hanya jatuh di daun, tapi juga di hati. Ini tempat dimana kreativitas bisa bertunas dan berbuah manis,” ungkapnya.

Sesi pemutaran video dokumenter dan pameran karya spontan dari hasil hunting selama acara sontak menyihir suasana. Beberapa foto viral di media sosial, menampilkan potret anak kecil memancing di sungai kecil dan lanskap kabut menyelimuti perbukitan seolah mengajak netizen ikut masuk ke dalam cerita.

Tidak hanya membawa oleh-oleh gambar, peserta juga membawa pulang pemahaman baru. Bahwa kamera bukan sekadar alat, tapi jendela untuk melihat kemanusiaan, medium untuk mengabarkan pesan dan cermin untuk berkaca pada siapa kita sebagai bangsa.

Dampak acara terasa nyata, hotel penuh, warung ramai dan penduduk lokal merasakan geliat yang jarang mereka jumpai. Glagah Arum menjadi tempat yang bukan hanya disinggahi, tapi dirindukan kembali. FAFI 2025 Lumajang telah menulis babak baru dalam kisah fotografi Indonesia. Menunjukkan bahwa dengan cahaya, komposisi, dan cinta pada budaya, sebuah daerah bisa berdiri sejajar di panggung nasional, bahkan dunia.

Dan ketika acara berakhir, peserta melangkah pulang bukan hanya dengan memori di kartu memori, tapi juga kesan mendalam di relung hati. Karena di Lumajang, mereka tak sekadar membidik, tapi juga menemukan. (kom/adi/gie)

“Pada 2023, Lumajang telah memiliki 60 desa mandiri. Jumlah ini, meningkat 62 persen dari 2022, yang pada waktu itu baru ada 37 desa berstatus mandiri dan pada 2024 ini, alhamdulillah 69 desa atau 35 persen desa di Lumajang telah berstatus desa mandiri,” kata Bunda Yuyun-sapaannya Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Disampaikan Pj Bupati Yuyun, bahwa capaian tersebut tidak lepas dari peran serta dan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi pemerintah desa yang selama ini telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan dengan meningkatnya IDM dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Dengan status mandiri tersebut, Pj Bupati Yuyun berharap dapat pula mendorong kemandirian desa dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI, Probowo Subianto, khususnya untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan kemajuan ekonomi melalui hilirisasi produk lokal, serta mengembangkan potensi wisata lokal. “Jadi semua potensi yang ada di desa merupakan amanah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” paparnya. (kom/adi/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, yang turut hadir menjadi keynote speaker dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang, dibutuhkan penguatan. Salah satunya, dengan melalui langkah-langkah strategis yang telah disiapkan oleh DLH Kota Malang.

“Teman-teman di DLH sudah melakukan studi banding atau pembelajaran terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan yakni di Kabupaten Badung, Bali. Kita ketahui, adatnya di sana sangat kuat dan masyarakatnya bisa mengikuti perubahan mindset dalam pengelolaan sampah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Hasil dari pembelajaran di Badung, menurutnya telah banyak memberikan inspirasi bagi Kota Malang. Salah satunya, mengenai keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan tepat waktu, sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

“Kami juga telah menghadirkan nara sumber dari Badung untuk memberikan gambaran kepada Kota Malang. Workshop ini, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU sebagai bentuk kolaborasi saling berbagi pengalaman dan informasi dalam penataan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Dalam hal ini, ditekankan pentingnya langkah strategis untuk mendampingi masyarakat melalui program berbasis komunitas. Salah satunya adalah Forum Pengelolaan Sampah, yang dirancang melalui program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP).

Baca juga :

“Mohon doanya, untuk itu kami masih berproses. Pada tahun 2025 nanti akan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan di tahun 2026 awal, diharapkan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Wali Kota Iwan juga menyampaikan, bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang, lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Sebab, TPA yang ada saat ini sudah memiliki fasilitas komposting dengan kapasitas 35 ton per hari, sanitary landfill, serta kawasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

“Beberapa kepala daerah yang telah berkunjung ke TPA Kota Malang mengapresiasi penataannya, karena di sana kan juga tidak menimbulkan bau. Namun, kelembagaan dan perubahan mindset masyarakat seperti di Badung masih perlu kita tingkatkan,” lanjutnya.

Pj Wali Kota Iwan juga menyoroti, mengenai tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah, yakni perubahan perilaku masyarakat. Karena di Kota Malang sendiri, menurutnya masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah sebelum dibuang.

“Ini yang perlu kita dorong. Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu, yakni perubahan mindset masyarakat agar disiplin membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Kita bisa belajar dari Badung bagaimana tokoh masyarakat dan adat berperan dalam memengaruhi perubahan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaja, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat, pelaku usaha, pelaku kegiatan, perguruan tinggi, lurah dan camat. Sehingga, diharapkan nantinya pengelolaan sampah dapat dipilah oleh masyarakat dari bawah.

“Jadi dari hulu nanti kita akan melakukan suatu bentuk komparasi dengan beberapa elemensi yang memang sudah menandatangani kerjasama itu saat ini, kita akan mencoba menerapkan yang harusnya itu di lakukan mulai dari hulu dan saat ini kita sedang mengupayakan untuk itu,” imbuh Rahman. (rsy/sit)

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Malang, dr Nur Syamsu Dhuha, dalam kesempatan itu menekankan beberapa poin penguatan kolaborasi yang harus dilakukan. Itu karena, akan menjadi bagian dari upaya promosi kesehatan di Kabupaten Malang.

“Sinergitas menjadi strategi penting dengan melibatkan semua stakeholder. Kami ingin meningkatkan pengetahuan, membangun sikap dan membentuk perilaku masyarakat secara sadar untuk mendukung upaya kesehatan,” kata Syamsu.

Tidak hanya itu, menurutnya promosi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta membentuk perilaku positif yang mendukung kesehatan masyarakat. Efektivitas advokasi juga dinilai akan lebih kuat, jika terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman yang memadai terhadap isu kesehatan yang diangkat.

Baca juga :

“Alat komunikasi dan jaringan yang digunakan juga harus sesuai dengan sasaran serta metode dan media yang dipilih harus tepat untuk mencapai masyarakat secara efektif. Semua pihak memiliki peluang untuk berkontribusi dalam promosi kesehatan sesuai peran masing-masing. Advokasi menjadi salah satu strategi yang kami gunakan, dalam promosi kesehatan dan untuk efektivitasnya. Sehingga, diperlukan kemampuan komunikasi yang baik serta kesadaran akan pentingnya kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Kabupaten Malang, Gunawan Djoko Untoro, menambahkan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam promosi kesehatan. Diantaranya, advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat.

“Advokasi untuk menjembatani dukungan kebijakan, bina suasana guna menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan penggerakan masyarakat agar berperan aktif,” ucapnya dalam sambutan.

Gunawan berharap melalui workshop tersebut, nantinya kolaborasi lintas sektor semakin kuat dan program-program kesehatan dapat lebih mudah diterapkan. Upaya promosi kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif juga diharapkan dapat mengurangi beban penyakit serta meningkatkan kualitas hidup di Kabupaten Malang.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan mengenai upaya promosi kesehatan bagi mitra dalam mendukung program prioritas bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur,  kemudian juga dukungan kemitraan yang dijelaskan oleh Bappeda Kabupaten Malang, perkembangan promosi kesehatan dan rencana tindak lanjut dari kegiatan tersebut. (rsy/sit)

Dalam arahannya, Pjs Bupati Trenggalek berharap kegiatan ini dapat memberikan pencerahan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan manajerial yang efektif, efesien dan profesional serta akuntabel bagi pemerintah desa. Salah satunya, dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan ini, seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek dapat memahami serta menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan desa. Agar kedepannya tidak menimbulkan tendensi, sehingga berakibat akan munculnya tanggapan, opini publik serta friksi yang negatif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan,” kata Pjs Bupati Dyah, Kamis (31/10/2024) tadi.

Workshop yang diikuti oleh seluruh unsur pemerintahan desa ini, juga merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Mengusung tema ‘Pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’, tujuan utama workshop ini tidak lain untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dalam pembangunan desa.

Pjs Bupati Dyah menyampaikan, bahwa saat ini masyarakat telah menaruh harapan tinggi agar desa dapat melakukan kinerja yang lebih baik. Terlebih lagi, desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan, dimana kepala desa harus dapat membuktikan harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Baca juga :

“Dan salah satunya melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, guna melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang bermarwah adil, maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Disampaikan perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Jatim ini, prinsip pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Karena, jika keuangan desa tidak dikelola secara tepat dan tertib administrasi, maka dapat menyebabkan kegagalan program pemerintah dan akan berhubungan dengan permasalahan hukum, sehingga tujuan kita mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai.

“Kepada kepala desa, saya tegaskan agar mengikuti workshop ini dengan serius, karena kita akan mendapatkan penjelasan secara detail dari para narasumber yang ahli dan berkompeten. Dan dipersilahkan bertanya jika ada permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di desanya masing-masing. Diskusikan apa-apa yang harus dipersiapkan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih baik, baik dari sisi kelengkapan data, kesesuaian pencatatan, hingga ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban,” tambah Pjs Bupati Dyah.

Terakhir, dirinya berharap agar para camat dan kepala desa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan serta pengalaman dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan pembangunan desa. Termasuk, bagaimana tata kelola keuangan yang memanfaatkan digitalisasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). (mil/sit)

Workshop ini digelar, untuk mendorong para kader PKK terlibat dalam pelayanan Posyandu. Selain itu, workshop ini untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan warga Jember dengan baik.

“Workshop ini akan memberikan edukasi kepada anda semua, bagaimana memberikan dan mendekatkan pelayanan yang lebih baik. Termasuk, bagaimana melayani warga Jember dan apa yang harus diberikan kepada masyarakat Jember,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Dirinya menargetkan tahun 2024, ILP sudah diterapkan di 50 Puskesmas yang ada di Jember. Bahkan kedepannya, ILP juga bergeser ke kader Posyandu. Sehingga, dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, karena kader Posyandu sudah bisa melayaninya di Posyandu.

Baca juga :

Bupati Hendy menyampaikan, tidak jika keberhasilan ILP sampai dengan 10 persen saja, maka sudah bisa mengurangi beban pemerintah. Dirinya mencontohkan, salah satu pelayanan yang diharapkan dari petugas Posyandu bersedia mendatangi langsung ke rumah warga yang sakit, untuk melakukan pelayanan, bahkan memberikan saran terkait makanan yang perlu dihindari.

Bupati Hendy berjanji, apabila target minimal ILP tercapai, maka honor kader Posyandu akan dinaikkan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 300 ribu perbulan. Bahkan, dirinya siap untuk memberikan honor sebesar Rp 2 juta perbulan dengan catatan, di wilayah kader Posyandu yang bersangkutan, tidak ada yang sakit selama sebulan berjalan.

“Saya berani memberikan honor Rp 2 juta, asal sebulan tidak ada warga yang sakit di wilayah anda. Sebab, anggaran daerah yang dikeluarkan untuk pengobatan masih akan lebih besar dibanding honor kader Posyandu dan Nakes,” tambahnya. (kom/rio/gie)