Menurut Subkhan, luasan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan WTP itu sekitar 1,3 hektar. Dengan biaya operasional sewa lahan yang diberikan yaitu Rp 500 juta. Namun, tetap ada proses negoisasi dengan pihak Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dan Perum Jasa Tirta I.

“Di mekanisme sewa itu ada proses negosiasi. Misalnya keberatan, itu bisa mengajukan keringanan pada penanggung jawab aset atau pada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan aset, yaitu Pak Wali Kota. Tentu melalui pengelola, kepada Sekretaris Daerah Kota Malang, dan yang memproses dari pejabat aset, yaitu kepala BKAD,” jelas Subkhan.

Kemudian, dikatakan jika sampai dengan saat ini sudah ada pengajuan keringanan biaya operasional dari pihak terkait, namun masih dalam proses. Berkaitan dengan aset yang dimiliki Pemkot Malang tersebut, menurutnya tidak ada masalah.

“Jalan aja, sambil proses administrasi ini kita selesaikan, proses fisik pengerjaannya, existingnya juga dikerjakan. Sehingga harapannya target untuk operasional sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Kalau tidak salah nanti di 17 Agustus 2023, mulai 100 liter per second (lps), kemudian desember 200 lps,” ucapnya.

Baca juga :

Dalam hal ini, pihaknya terus mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Perumda Tugu Tirta dan Perum Jasa Tirta I, karena untuk kepentingan masyarakat, mengenai pelayanan air bersih.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, mengatakan jika dalam pembangunan WTP tersebut memang aset milik Pemkot Malang. Namun, akses jalan atau yang dibuat mobilisasi alat-alat berat akan menyewa lahan milik masyarakat dan akan membangun jembatan.

“Ketika sudah selesai, itu butuh akses yang permanen. Ketika kami cek di sini, ternyata statusnya milik masyarakat. Nah, ini bisa jadi potensi masalah kalau tidak diselesaikan. Jadi kami mendapat data dari BKAD yang dapat kami manfaatkan untuk dijadikan perhatian khusus dari pihak pengelola dalam hal ini PJT I ataupun Perumda Tugu Tirta,” tutur Trio.

Lebih lanjut disampaikan, jika akses jalan kecil yang menuju ke arah perumahan itu, status tanahnya milik masyarakat, maka akan menjadi potensi kalah jika tidak segera diclearkan. Sedangkan, rencana mobilisasi alat berat, akan melewati jalan tersebut.

“Rencananya sewa lahan yang 600 meter persegi sama yang jembatan itu sewa punya TNI. Sedangkan rencana untuk jalan, ke akses dari fasilitas ini, kalau sudah selesai di bangun kan ditutup karena hanya menyewa sementara,” ucapnya.

Karena itu, pihaknya berharap kedepan pihak Perumda Tugu Tirta dan Perum Jasa Tirta I, bisa memberikan klarifikasi mengenai soal akses jalan di luar fasilitas milik Pemkot Malang. “Kalau ada yang di luar aset ini maka perlu dibicarakan, untuk wilayahnya kalau diikutkan sebagai proyek investasi pembangunan WTP,” imbuunya. (rsy/sit)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 Kabupaten Jombang, diberikan Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi, kepada Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, di Kantor BPK Jawa Timur, Kamis (08/06/2023) tadi.

Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022, ini terasa istimewa dengan mengusung tema ‘Harmoni’. Seluruh undangan yang hadir, pun mengenakan pakaian tradisional daerah masing-masing serta membuka Bazar icip-icip potensi UMKM masing masing kabupaten dan kota.

Sementara Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, didampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Inspektur Jombang, Abdul Madjid Nindyagung serta Kepala BPKAD Jombang, M Nashrulloh, hadir dengan mengenakan pakaian khas Kabupaten Jombang yaitu Jombang Deles. Selain itu, dalam kesempatan itu Jombang juga mengusung Kopi Wonosalam serta produk UMKM Khas Kabupaten Jombang.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Ini menjadi kado masa akhir jabatan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang, Sumrambah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi.

Baca juga:

Perolehan WTP 10 kali berturut-turut ini, ujarnya, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang, terjalin sangat baik.

“DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, begitupun Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD dalam memberikan masukan-masukan untuk pembangunan Kabupaten Jombang. Semoga, ini barokah kinerja kita semua” tambahnya.

Diuraikan Bupati Hj Mundjidah, bahwa opini WTP adalah menjadi harapan bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang. “Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas capaian kinerja yang mendapat apresiasi WTP dari BPK RI, Perwakilan Jawa Timur. Ini menjadi kado terindah, diakhir masa jabatan kami. Capaian ini adalah hasil kinerja kita bersama dan tentu saja kami bersama eksekutif dan legislatif akan terus berupaya untuk mewujudkan kinerja yang jauh lebih baik lagi,” imbuhnya.

Bupati juga berharap, agar perolehan opini WTP ini dapat mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sehingga, opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (azl/sit)

Atas capaian tersebut, Bupati Arifin mengaku bersyukur dan berharap ke depan semakin minim adanya temuan dalam pelaporan. Untuk tindak lanjut dari temuan sendiri, menurutnya sudah mencapai sekitar 96 persen.

“Bersyukur kita bisa mencapai WTP untuk yang ketujuh kalinya. Alhamdulillah dan semoga ke depan semakin minim temuan. Sehingga, kita secara tata kelola lebih baik,” kata Bupati Arifin Sabtu (27/05/2023) tadi.

Pria yang akrab disapa Mas Ipin menambahkan, jika fokusnya saat ini adalah soal tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Sekarang fokusnya kepada tindak lanjut, tindak lanjut dari temuan LHP kita sudah 96 persen. Sehingga semoga nanti bisa 100 persen terselesaikan,” imbuhnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Dirinya menyebut, bahwa capaian itu menjadi buah kerja keras dari semua pihak. Torehan yang diraih Trenggalek itu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dalam pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

“Kami berharap predikat Opini WTP ke 7 ini bisa terus dipertahankan. Artinya, kita secara tata kelola lebih baik. Semoga ini membawa dampak positif untuk Trenggalek ke depan. Ini harus dijadikan salah satu semangat kita untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya,” kata suami Novita Hardiny ini.

Dengan status WTP, pihaknya berharap segala sesuatu dapat berjalan transparansi. Jika seluruhnya transparansi, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tidak lupa, Bupati muda ini turut mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan mitra kerja pemerintah. Opini WTP merupakan wujud kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip akuntansi pengelolaan keuangan. Dengan begitu, penghargaan atas laporan keuangan daerah (LKPD) yang diraih Pemkab Trenggalek tersebut menandakan bahwa kepala daerah hingga organisasi perangkat daerah (OPD) setempat memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan tidak melanggar prinsip akuntansi.

“Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya memberikan dorongan spirit dan motivasi kepada OPD agar lebih konsisten dalam memberikan laporan keuangan instansinya masing-masing sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” paparnya. (mil/sit)

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menerima penghargaan WTP tersebut, Kamis (25/05/2023) lalu di Gedung BPK, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Hal tersebut, dikatakan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi, merupakan bukti dari kinerja pihaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan bersih dan transparan.

“Alhamdulillah, selama kepemimpinan saya berturut-turut Kota Probolinggo kembali meraih opini WTP. Ini menjadi bukti atas komitmen saya dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan. Temuan-temuan yang bersifat administratif, telah ditindaklanjuti sehingga opini WTP bisa diraih,” katanya, Sabtu (27/05/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengapresiasi raihan penghargaan tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat seperti pihak eksekutif dan legislatif yang berkolaborasi dengan baik. “Tentu apresiasi yang setinggi tingginya atas capaian opini WTP tersebut. Ini hasil dari kerja keras baik ekskutif dan legislatif selama ini dalam hal menjalankan roda pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga inilah hasilnya. Ke depan ini menjadi acuan bagi kita baik legislatif dan ekskutif untuk berpacu menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang” terangnya.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi, mengklaim pihaknya terus berkontribusi dan berkomitmen untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penganggaran dan pendapatan. Untuk itu BPK tidak ingin temuan-temuan (hasil pemeriksaan keuangan) berulang-ulang,” paparnya. (nun/pix/sit)

Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto, menyampaikan bahwa penghargaan yang sudah delapan kali berturut-turut diterima itu kali ini penyerahan laporan Opini BPK diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Karyadi. Prosesinya sendiri diberikan langsung kepada Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, yang didampingi Ketua DPRD Kota Batu, Sekda serta sejumlah OPD di Kantor BPK di Sidoarjo, Kamis (25/05/2023) kemarin.

Baca Juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Dikatakan Onny, dalam kesempatan itu Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa prestasi ini dapat diraih berkat kerja keras bersama seluruh pihak untuk menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kemarin, Pak Pj Wali Kota bersama Ketua DPRD juga Sekda serta beberapa OPD, menerima penghargaan dari BPK RI yaitu Opini WTP karena penyerahan laporan LKPD tahun 2022 yang dibuat Pemkot Batu tepat waktu. Dan, ini sudah delapan kali berturut-turut menerima penghargaan itu,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (25/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, Pj Wali Kota berharap semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan program-program prioritas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokusnya ke depan. “Yang jelas, usai menerima penghargaan itu. Poinnya, Pak Pj Wali Kota menekankan bahwa banyak hal yang memang perlu ditingkatkan dan dibenahi bersama dengan hasil LHP ini diharapkan semua OPD terus meningkatkan kualitas tugas dan tanggungjawab menjalankan program-program prioritas. Supaya, ke depan Pemkot Batu bisa meraih lagi penghargaan serupa dari BPK RI,” paparnya. (put/sit)

Raihan penghargaan opini WTP kali ini, merupakan yang ke delapan kali secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Situbondo. Bahkan, bupati yang akrab disapa Bung Karna, ini mengatakan bahwa predikat opini WTP ke delapan secara berturut-turut ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pegawai yang ada di OPD lingkungan Pemkab Situbondo.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Situbondo kemarin mendapatkan WTP dalam LKPD Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan yang ke delapan kali berturut-turut. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pegawai ASN maupun Non ASN, yang ada di Lingkungan Pemkab Situbondo,” kata Bupati Karna, Jumat (26/05/2023) tadi.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Lebih lanjut, orang nomor satu di pemerintahan Kota Santri Pancasila ini menyampaikan, bahwa nilai Opini WTP yang ke delapan kali ini mencapai 95,7. “Ini sangat luar biasa dan diapresiasi oleh BPK Perwakilan Jawa Timur, ” tegasnya.

Dirinya berharap, kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Situbondo, yang lebih baik lagi. Sehingga, prestasi demi prestasi terus diraih oleh Pemkab Situbondo

“Saya sampaikan juga kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga, Kabupaten Situbondo bisa terus meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional bahkan mancanegara,” bebernya.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso berharap, agar capaian yang luar biasa ini dapat dipertahankan. Lebih-lebih, bisa ditingkatkan. “Sehingga ke depan, kita bisa lebih baik lagi. Formulanya sederhana, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari pada hari,” tambahnya. (her/gie)

Bupati Hendy menyampaikan, bahwa Opini WTP ini merupakan buah manis kekompakan seluruh pejabat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan pelaporan serta tatakelola keuangannya pada OPD masing-masing. “Upaya sinergis ini akan kami lanjutkan sebagai bukti pembenahan sistem anggaran pemerintahan yang efektif, bersih dan transparan,” kata Bupati Hendy Siswanto, Kamis (25/05/2023) tadi.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo ini, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan seluruh bupat/wali kota dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, menerangkan bahwa Opini WTP ini merupakan kado yang sangat istimewa untuk masyarakat Jember. “2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama,” paparnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Dijelaskannya, bahwa jajaran DPRD selama ini memang memperketat pengawalan. “Saya juga pernah statement, kalau tidak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat tidak bakal WTP,” ujarnya.

Beruntungnya, upaya jajaran Pemkab Jember dinilai sangat luar biasa. Alhasil, opini WTP dapat diraih.

Tidak luput, Itqon Syauqi juga mengungkapkan sejumlah adanya hal unik saat mengawal persoalan. “Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 miliar itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun Piramida. Tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut berdasar data BPK Jatim, predikat Opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (kom/rio/gie)

“Saya dan Bunda Indah Masdar sejak awal berkomitmen, bahwa hasil pemeriksaan BPK bukanlah standart prestasi. Tetapi adalah keharusan dan kewajiban sebagai penyelenggara negara,” kata Cak Thoriq.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Bupati Lumajang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk menyajikan data keuangan yang baik. “Terima kasih, masyarakat Lumajang. Dan, juga terima kasih seluruh OPD yang bekerja keras menyajikan data yang valid sehingga memudahkan proses pemeriksaan BPK,” tambahnya.

Sementra itu, anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi, mengungkapkan bahwa kehadiran bupati atau wali kota dan Ketua DPRD merupakan political appointee dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 23. “Diberikanlah laporan hasil keuangan kepada dua mandatory rakyat. Kepada bupati diharapkan bisa menjadi evaluator dalam menjalankan rencana program. Sedang, untuk Ketua DPRD untuk fungsi pengawasan. Agar dalam menjalankan kegiatannya, bupati atau wali kota bisa terpantau dan meminimalisir hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya. (kom/adi/sit)

Raihan Opini WTP itu, langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Karyadi kepada Bupati Malang, HM Sanusi. LHP diserahkan BPK, sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Pemkab Malang.

Indikator Opini WTP diberikan oleh BPK RI, jika laporan keuangan telah disajikan memadahi dan handal atas pengungangkapan, kecukupan bukti, kepatuhan terhadap peraturan perundangan disajikan memadahi dan secara material memberikan keyakinan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Prestasi ini, merupakan pencapaian kesembilan kali berturut yang diraih Pemkab Malang.

“Capaian Opini WTP tersebut adalah sebuah penilaian secara nyata dari BPK terhadap kinerja Pemkab Malang selama ini. Artinya, melalui kerja keras seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam menggunakan dan mengelola keuangan negara secara efektif, transparan dan akuntabel,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

BPK menyerahkan LHP dengan Opini WTP, dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan BPK berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bupati Malang menjelaskan, bahwa ini adalah hasil kerja keras bersama.

“Tanpa kerja sama yang baik, mustahil kita mendapat Opini WTP ini,” ujarnya.

Ke depannya, Bupati Sanusi berharap Pemerintah Kabupaten Malang dapat mempertahankan Opini WTP ini, karena di setiap tahun selalu ada peningkatan dan TLHP sudah mencapai 97,16 persen. “Pondasi untuk mempertahankan Opini WTP ini dalam rangka penyajian, pengungkapan sistem kendali intern kita, maupun ketaatan terhadap perundang-undangan akan terus dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Target pertama setelah ini, adalah berusaha meraih dan mempertahankan kembali Opini WTP ini secara berturut-turut di tahun-tahun berikutnya dan di tahun ini Kabupaten Malang berada di urutan ke empat di Provinsi Jawa Timur,” terang Bupati Sanusi. (pro/gie)