Disampaikan AKP Totok, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada insan pers sekaligus ikhtiar memperkuat tali silaturahmi antara kepolisian dan awak media. “Kami ingin berbagi dengan semua kalangan, khususnya rekan-rekan wartawan. Tujuannya untuk menambah keakraban, sekaligus meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah SWT dan Rasulullah,” ujarnya.

Sosok yang pernah meraih Juara MTQ Tingkat Polda Jatim kategori Pama tahun 2022, itu menyebut bahwa momentum kurban tidak berhenti pada ritual keagamaan. Lebih dari itu, Idul Adha menjadi ruang untuk meneguhkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Bagi Polri, hal ini sejalan dengan semangat melayani dan merangkul seluruh elemen masyarakat.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolresta Malang Kota yang konsisten mendorong pendekatan humanis. Media dipandang sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga kondusifitas dan menyebarkan informasi yang menyejukkan.

“Arahan dari Bapak Kapolresta sangat jelas, kita harus lebih dekat dan memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat. Ini bagian dari ikhtiar Polresta Malang Kota untuk terus bersinergi dengan awak media. Kami berharap, kolaborasi yang sudah terjalin baik selama ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan,” tambahnya.

Melalui momen berbagi hewan kurban ini, diharapkan menjadi pemantik sinergi yang lebih solid di masa depan. “Harapannya ke depan, hubungan ini bisa semakin disinergikan lagi, terutama dalam momen kebersamaan seperti berbagi hewan kurban ini. Semoga ke depannya bisa terus berlanjut dan jumlahnya bisa lebih banyak lagi,” imbuhnya. (gie)

Kebijakan baru ini, dirancang untuk menyederhanakan birokrasi perjalanan wisata, sekaligus memberikan nilai efisiensi tinggi bagi para pelancong yang berkunjung ke Jember. Penggabungan akses ini, terbukti sukses menjadi daya pikat baru yang meningkatkan daya saing pariwisata daerah di tingkat regional.

Melalui satu kali proses pembayaran di pintu gerbang utama, wisatawan kini diberikan kebebasan penuh untuk mengeksplorasi keunikan tebing karang Watu Ulo, sekaligus menikmati hamparan pasir putih ikonik di Tanjung Papuma tanpa perlu mengantre kembali. Penerapan sistem tiket tunggal ini, juga menjadi momentum saat memasuki masa libur panjang. Dimana, pergerakan wisatawan antar kabupaten mengalami grafik kenaikan yang tajam.

Dengan tarif yang sangat terjangkau, yakni sekitar Rp 12.500, paket wisata lintas destinasi ini langsung menjadi pilihan utama bagi segmen pelancong keluarga maupun komunitas pencinta alam. Konsep integrasi ini, mendapat respons positif karena berhasil mengeliminasi keluhan klasik wisatawan terkait adanya biaya ganda (double charging) saat berpindah lokasi wisata yang lokasinya bersebelahan.

Baca juga :

Kebijakan ini, juga menjadi bukti nyata sinergi pengelolaan antara pemerintah daerah dan pihak pengelola kehutanan selaku pemangku kawasan Tanjung Papuma. Keindahan lanskap alam yang disuguhkan oleh kedua pantai ini pun tampak semakin hidup menjelang senja. Riuh wisatawan dari berbagai daerah berpadu dengan suara deburan ombak khas laut selatan dan hembusan angin pantai. Hamparan pasir putih, gugusan batu karang, serta cahaya matahari terbenam menciptakan panorama eksotis yang kerap disebut tak kalah dengan destinasi wisata kelas dunia.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini, dikonfirmasi langsung otoritas pemerintah tingkat kecamatan, yang mengawal wilayah administratif destinasi tersebut. Pihak birokrasi menilai, bahwa terobosan administratif seperti inilah yang dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan sektor hiburan dan pelesiran pasca pandemi.

Camat Ambulu, Fahrul Ansori, menyebut kebijakan ini sebagai langkah inovatif Pemkab Jember dalam mengembangkan sektor pariwisata. Menurutnya, integrasi tiket tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga berdampak signifikan terhadap lonjakan jumlah wisatawan yang melintasi jalur selatan Jember.

“Lonjakan wisatawan membawa dampak langsung bagi ekonomi warga. Pendapatan masyarakat meningkat signifikan, terutama saat musim liburan,” ujarnya, Kamis (28/05/2026) tadi.

Fahrul Ansori menambahkan, ke depan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal kelancaran fasilitas penunjang di area pantai. Dirinya juga berharap, promosi wisata terpadu ini terus diperkuat agar kawasan pantai selatan Jember semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional, sehingga menjadi motor penggerak utama dalam kalender pariwisata tahunan Kabupaten Jember. (rio/gie/adv)

Dalam prosesi pelepasan itu, Bupati Fawait memberikan pesan utama terkait penguatan aspek fisik dan efisiensi birokrasi pemberangkatan. Dirinya juga menekankan, bahwa kesuksesan ibadah haji merupakan kolaborasi antara kesiapan batiniah jamaah dan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Terlebih, kondisi iklim di Tanah Suci yang dinamis, menuntut stamina yang prima.

Sebagai bentuk motivasi, Gus Fawait – sapaan Bupati Jember, juga menceritakan disiplin almarhum ayahandanya dalam menjaga kebugaran. “Haji ini bukan hanya ibadah batin saja, tetapi ibadah fisik saudara-saudara. Maka saya teringat abah saya, almarhum Kyai Haji Khudori, kalau mau berangkat ibadah haji, beliau menjaga kesehatannya dengan baik,” ungkap Gus Fawait.

Lebih lanjut Bupati Fawait menyoroti mengenai aspek keberuntungan spiritual, yang harus dijaga dengan tindakan nyata, yakni kontrol kesehatan yang rutin. Dirinya memberikan analogi, bahwa kesiapan finansial dan jabatan bukanlah jaminan mutlak keberangkatan jika fisik tidak mengizinkan.

Baca juga :

“Maka saya titip, jaga kesehatan panjenengan. Hari ini sudah mulai dijaga, karena banyak orang yang ingin berangkat haji, harta sudah ada, jabatan sudah ada, bahkan saya punya teman, sudah pejabat mau berangkat haji ndak berangkat tahun ini karena kesehatan,” tambahnya.

Kebijakan formal lain yang menjadi sorotan, adalah revitalisasi titik kumpul pemberangkatan. Sejak 2025, Pemkab Jember telah menggeser pusat pemberangkatan ke Masjid Jami Tanggul, untuk mempermudah akses jamaah dari wilayah barat.

Kebijakan ini diambil, berdasarkan masukan para ulama agar jamaah tidak mengalami kelelahan berlebih akibat rute perjalanan domestik yang tidak efisien. “Berapa tahun yang lalu, pemberangkatan haji di Kabupaten Jember ditumpuk di tengah-tengah. Yang dari barat ke tengah, lalu ke barat lagi. Tapi dawuhnya kiai, kenapa nggak diberangkatkan dari barat biar ndak muter-muter. Maka saya setuju pemberangkatan kita pusatkan di Masjid Jamik Tanggul,” jelasnya.

Menutup prosesi pelepasan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, memberikan detail administratif mengenai jadwal kelompok terbang (Kloter) yang terbagi dalam tiga gelombang besar. “Kloter 90 dan 91 dijadwalkan berangkat pada 14 Mei 2026. Selanjutnya, Kloter 92 hingga 96 akan berangkat pada 15 Mei, disusul Kloter 97 dan 98 pada 16 Mei 2026,” jelasnya. (rio/gie/adv)

Dalam pertemuan strategis itu, rombongan diterima langsung Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, didampingi jajaran Deputi BKN. Diantaranya, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN, para Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya beserta jajaran.

Dalam ekspose itu, Bupati Sanusi memaparkan peta jalan (roadmap) transformasi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Paparan itu, menitikberatkan pada strategi implementasi manajemen talenta ASN, mulai dari proses identifikasi dan pemetaan talenta, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, hingga penerapan sistem penempatan ASN yang berbasis pada kualifikasi, potensi, serta kinerja yang terukur.

Bupati Sanusi menyampaikan, bahwa berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercatat sebanyak 20.999 orang. Terdiri dari 7.708 PNS dan 13.291 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang didominasi oleh tenaga guru dan tenaga kesehatan. Data tersebut bersifat dinamis, seiring adanya ASN yang memasuki masa pensiun, meninggal dunia, maupun mutasi keluar dan masuk daerah.

“Pemerintah Kabupaten Malang memiliki 43 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 259 Jabatan Administrator dan 581 Jabatan Pengawas. Berdasarkan data Sistem Informasi Menajemen Talenta (Simata) per April 2026, masih terdapat kekosongan jabatan sebanyak 4 JPT Pratama, 35 Jabatan Administrator dan 205 Jabatan Pengawas,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa implementasi manajemen talenta bukan sekadar mengikuti tren digital, melainkan merupakan langkah fundamental dalam membangun ekosistem birokrasi yang modern dan adaptif. “Manajemen talenta bukan sekadar persoalan aplikasi, tetapi perubahan paradigma dalam membangun birokrasi yang menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right person in the right place),” terang bupati.

Bupati Sanusi juga mengakui, bahwa penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, masih dalam proses penyempurnaan. Namun demikian, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan visi ‘ Malang Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif (Malang MAKMUR) berkelanjutan’ dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, kami berharap pelaksanaan ekspose ini menjadi momentum penting untuk memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari BKN dalam penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” tambahnya.

Menanggapi paparan tersebut, Kepala BKN RI, Prof Zudan memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Malang. Dirinya menyatakan dukungan penuh dan siap memberikan bimbingan teknis agar implementasi manajemen talenta di Kabupaten Malang menjadi percontohan yang berhasil.

“Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur. Manajemen talenta yang baik akan membantu menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing,” kata Zudan.

Pelaksanaan ekspose sendiri, ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Malang dan BKN dalam pengembangan manajemen talenta yang berkelanjutan. (pro/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang telah dilakukan Perumda Pasar Jaya. Dirinya mengaku, tidak menyangka bahwa ada bagian dari pasar seperti rooftop, yang bisa disulap menjadi tempat olah raga yang dapat disewakan. Mulai dari lapangan bulu tangkis, futsal, hingga yang terbaru fasilitas padel.

“Saya terima kasih disambut pada pagi hari ini. Kata orang Jawa, itu kita mau ‘ngangsu kaweruh’. Kita belajar, kita sama-sama pemerintah, panjenengan pemerintahan tingkat provinsi, kita tingkat kabupaten. Dan ternyata dari yang disampaikan Pak Sumanto saja, sudah banyak ilham yang masuk ke kita. Kita tidak menyangka, di sini pasar bisa jadi tempat bulu tangkis yang bisa disewakan, kemudian tempat futsal, atau bahkan yang terbaru padel,” kata Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Salah satu fokus utama kunjungan ini, tambahnya, adalah memahami fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah. Saat ini, pasar-pasar di Kabupaten Pasuruan masih berada di bawah pengelolaan Diskoperindag dan belum bisa mandiri secara finansial. Setiap kebutuhan revitalisasi atau perbaikan, masih mengandalkan anggaran APBD.

“Tujuan kami ke sini, ya itu tadi. Kita sharing, kita belajar core business Perumda Pasar Jaya. Dalam artian, kalau perusahaan daerah itukan untuk keuangannya lebih fleksibel pengelolaannya. Jadi kalau di tempat kita ini, pasar masih dikelola Disperindag. Di pasar itu masih dikelola Disperindag, masih belum bisa mandiri lah,” jelasnya.

Mas Rusdi juga menyampaikan, potensi produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, berbagai jenis sayuran hingga susu sapi segar. Dimana, Pasuruan merupakan penghasil susu terbesar kedua di Jawa Timur serta telur dari sektor peternakan lokal.

Mas Rusdi berharap, kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama pemasaran produk-produk tersebut di Jakarta. “Nah ini kita belajar, salah satunya nanti kita sharing-sharing terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan dari Perumda Pasar Jaya ataupun inovasi yang bisa diaplikasikan di tempat kita. Kalau syukur-syukur, nanti ada yang bisa dikerjasamakan. Produk-produk yang dari tempat kita, bisa dijual di Jakarta,” papar Bupati Pasuruan. (kom/puj/adv)

Secara formal, kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan di Bulan Ramadan. Melainkan, manifestasi dari Public-Private Partnership (PPP) yang bertujuan untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, termasuk komunitas ojek online, pedagang kaki lima dan petugas kebersihan.

Dalam sambutannya, Bupati Fawait memberikan apresiasi tinggi terhadap peran REI sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menekankan, bahwa sektor properti memiliki multiplier effect yang besar terhadap ekonomi daerah. Namun, di balik dukungan tersebut, Bupati Fawait memberikan garis bawah yang tegas mengenai kepatuhan regulasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember sedang berada dalam tahap finalisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kami menginstruksikan kepada seluruh pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjadikan dokumen ini sebagai panglima dalam setiap proyek pembangunan,” jelas Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Salah satu poin krusial yang ditekankan, adalah mitigasi bencana melalui tata ruang. Di sini, Bupati Fawait memperingatkan dengan tegas agar tidak ada lagi izin pembangunan hunian di area resapan air atau bantaran sungai. Hal ini, merupakan langkah preventif pemerintah untuk memutus rantai bencana banjir tahunan yang kerap menghantui wilayah pemukiman padat penduduk.

Selain aspek lokal, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional. Gus Fawait menyatakan kesiapan penuh Kabupaten Jember, dalam mengawal program strategis Presiden RI terkait penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat. Sinergi antara Pemkab Jember, REI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dianggap sebagai kunci utama dalam penyediaan lahan yang legal dan layak huni.

Ketua REI Jember, Cak Salam, dalam momen ini menyambut baik arahan tersebut. Dirinya menegaskan komitmen organisasi untuk bertransformasi menjadi pengembang yang lebih patuh aturan dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Kami sepakat bahwa hunian bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan hak dasar warga yang harus dijamin keamanan lingkungannya,” kata Cak Salam.

Pelaksanaan acara sendiri, ditutup dengan pembagian paket Sembako secara simbolis dan diskusi teknis mengenai percepatan perizinan yang transparan di lingkungan Pemkab Jember. (rio/gie/adv)

Kegiatan ini, dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan seluruh personel dalam mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026, untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya dalam momentum Bulan Ramadan dan libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Sementara kehadiran Bupati Malang dalam kegiatan itu, menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap sinergitas antar instansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malang.

Baca juga :

Dalam momen itu, Kapolres Malang membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 harus dilakukan secara optimal. “Hal tersebut bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik maupun arus balik masyarakat dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Selain itu, seluruh potensi kejahatan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekecil apa pun, harus dapat dicegah serta diantisipasi sejak dini,” katanya.

Apel gelar pasukan ini, dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Baik itu untuk dari aspek personel, sarana dan prasarana, maupun sinergitas antar instansi yang terlibat, seperti TNI atau Polri, pemerintah daerah, serta para mitra Kamtibmas lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Malang juga mengajak Bupati Malang beserta jajaran Forkopimda dan para undangan, untuk melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras (Miras) hasil sitaan selama Bulan Ramadan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis, dengan cara melindas botol-botol Miras menggunakan alat berat sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga ketertiban dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Malang. (pro/gie)

Komitmen tersebut, disampaikan Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Musrena Keren) 2026 di Pendopo Manggala Praja Nugraha. “Arah pembangunan daerah ini tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Trenggalek. Pada periode 2026 hingga 2027, pemerintah daerah bersama DPRD sepakat mengangkat tema Kota Atraktif dengan fokus pada penguatan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan iklim,” ungkap Doding saat dikonfirmasi, Kamis (05/03/2026) tadi.

Menurutnya, daya tarik kota tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui perencanaan matang, penataan ruang publik yang nyaman, serta pengembangan sektor pariwisata secara serius dan terarah. Konsep tersebut, diharapkan mampu menciptakan kota yang menarik sekaligus layak huni bagi seluruh masyarakat.

“Pembangunan atraktif ini juga harus inklusif, harus one for all. Satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya pembangunan itu harus merangkum aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

Doding mengungkapkan, sejumlah proyek strategis akan mendapat dukungan anggaran, di antaranya pengembangan Goa Lowo, Pantai Simbaronce, hutan kota, alun-alun, jogging track, hingga jalur pedestrian. Seluruh fasilitas tersebut, dirancang sebagai ruang publik yang ramah, aman dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Dirinya menilai, wajah kota yang tertata akan menumbuhkan rasa bangga masyarakat sekaligus meningkatkan minat kunjungan dari luar daerah. Dampak lanjutannya, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau warga bangga dan orang luar tertarik datang, ekonomi akan bergerak. Tanpa daya tarik, peningkatan ekonomi akan sulit dicapai,” terang Politisi PDI-Perjuangan itu.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Trenggalek itu juga menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dengan menggabungkan pendekatan top down dan bottom up. Aspirasi masyarakat dari tingkat kecamatan hingga kelompok rentan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh hanya berdasarkan keinginan pemerintah, tetapi juga suara masyarakat. Itulah kunci Kota Atraktif yang inklusif,” paparnya. (mil/sit)

Pendeta HKBP Malang, Melva Sitompul, menyampaikan bahwa pihak gereja menutup sementara sebagian besar jadwal ibadah, demi memberikan ruang dan kenyamanan bagi para peserta Mujahadah Kubro. “Biasanya kami ada ibadah Sekolah Minggu, lalu ibadah pukul 07.30, 10.00, 15.00 dan 17.00 WIB. Namun selama kegiatan Harlah NU ini, kami hanya membuka dua kali ibadah, yakni pukul 15.00 dan 17.00 WIB. Tiga ibadah lainnya, kami tutup sementara,” ujar Melva, saat ditemui Sabtu (07/02/2026) tadi.

Tidak hanya meniadakan ibadah, HKBP Malang juga membuka gereja sebagai tempat istirahat bagi jamaah NU. Gereja menyediakan ruang duduk, kamar mandi, hingga konsumsi ringan berupa snack dan air mineral.

“Kami membuka gereja sebagai tempat istirahat sementara bagi saudara-saudara kami dari NU. Kursi kami siapkan sekitar 300, jika kurang kami masih bisa membuka tempat lain yang lebih luas,” katanya.

Gerbang gereja akan dibuka mulai Sabtu sore dan ditutup sementara pada pukul 20.00 WIB, kemudian dibuka kembali Minggu pagi pukul 07.30 WIB. Melva menegaskan, bahwa hal itu dilakukan didasari semangat persaudaraan dan kebangsaan.

Baca juga :

“Kita ini saudara, satu NKRI. Boleh berbeda agama dan suku, tetapi kita hidup bersama. Kami juga pendatang di Kota Malang dan sudah diberi tempat, maka sudah sepatutnya kami juga membantu,” tuturnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Gereja Katolik Roma di bawah Keuskupan Malang. Uskup Keuskupan Malang, Mgr Henricus Pidyarto Gunawan, mengatakan sejumlah gereja Katolik di sekitar Stadion Gajayana turut meniadakan sebagian ibadah.

“Kami meniadakan dua kali ibadah Sabtu sore dan dua kali ibadah Minggu pagi. Ibadah hanya dilaksanakan Minggu sore pukul 16.30 dan 18.30 WIB atau menyesuaikan kondisi,” ucap Mgr Henricus.

Dirinya menyadari konsekuensi dari pengurangan jadwal ibadah tersebut, namun menilai hal itu sebagai bagian dari komitmen toleransi antar umat beragama di Kota Malang. “Ini event besar. Kami memahami dan dengan senang hati bekerja sama. Kerukunan umat beragama di Kota Malang selama ini terjaga dengan baik, dan ini salah satu wujudnya,” katanya.

Selain meniadakan ibadah, gereja-gereja Katolik juga menyiapkan dukungan logistik seperti air mineral, snack, toilet, tempat istirahat, hingga videotron. Petugas gereja pun disiagakan untuk membantu kebutuhan peserta Mujahadah Kubro.

“Kami memberikan apa yang kami punya. Ini bentuk partisipasi dan toleransi kami kepada warga NU yang merayakan 1 abad berdirinya NU. Kami ikut bergembira dan berharap seluruh rangkaian acara berjalan lancar,” imbuh Mgr Henricus. (rsy/sit)