Posko Angkutan Nataru ini ditetapkan berlangsung selama 18 hari, atau mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Ali Afandi menegaskan, bahwa seluruh jajaran KAI Daop 7 Madiun berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan kereta api.

“Kami memastikan seluruh aspek kesiapan, baik sumber daya manusia, sarana, prasarana, maupun sistem pelayanan, telah dipersiapkan secara optimal untuk melayani masyarakat selama masa angkutan Nataru,” kata Ali Afandi.

KAI Daop 7 Madiun memastikan, bahwa seluruh petugas operasional, termasuk masinis dan asisten masinis, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, bebas Narkoba, serta siap bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Petugas pelayanan seperti kondektur, prama atau prami dan customer service juga disiagakan untuk memberikan pelayanan yang informatif dan ramah kepada pelanggan

Untuk mendukung keselamatan perjalanan, Daop 7 Madiun menambah personel prasarana ekstra, terdiri dari 117 Petugas Penjaga Jalan Lintas (PJL), 30 Petugas Pemeriksa Jalur (PPJ), serta 6 Petugas Daerah Pemantauan Khusus (Dapsus). Selain itu, Alat Material Untuk Siaga (AMUS) ditempatkan di 15 titik strategis guna mengantisipasi kondisi darurat.

Baca juga :

Dari sisi keamanan dan ketertiban, KAI Daop 7 menyiapkan 310 personel Kamtib yang melibatkan internal KAI serta dukungan TNI dan Polri. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan aparat setempat, untuk meningkatkan pengamanan di stasiun, jalur KA dan daerah perhatian khusus.

Kesiapan sarana dan prasarana, tambahnya, juga turut menjadi perhatian utama. Melalui kegiatan ramp check bersama Kementerian Perhubungan, KAI memastikan kelaikan operasi lokomotif dan rangkaian kereta. “Daop 7 Madiun menyiapkan 10 lokomotif jenis CC 201 dan CC 203 serta 96 kereta siap operasi selama masa Nataru,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas pelayanan penumpang di stasiun dan di atas kereta, juga dipastikan dalam kondisi bersih dan nyaman, termasuk ruang tunggu, toilet dan area pelayanan lainnya.

Pada Angkutan Nataru 2025/2026, KAI Daop 7 Madiun menyediakan total 82.656 tempat duduk untuk KA Jarak Jauh Komersial, KA Jarak Jauh PSO dan KA Lokal PSO. Berdasarkan data hingga Rabu (17/12/2025) kemarin, sebanyak 51.325 tiket KA Jarak Jauh keberangkatan awal dari wilayah Daop 7 Madiun telah terjual, atau sekitar 78 persen dari total kapasitas yang tersedia.

Dalam menyukseskan angkutan Nataru, KAI juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, BNN, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, serta komunitas pecinta kereta api.

KAI Daop 7 Madiun mengimbau masyarakat, untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan layanan informasi resmi KAI melalui Contact Center 121, WhatsApp 081-122-233-121, email cs@kai.id, serta media sosial @KAI121. (hms/pan/sit)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam penyampaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (13/12/2023) tadi.

“Alhamdulillah, Pemkab Madiun dan Desa Pule, Kecamatan Sawahan menerima penghargaan atas kinerja terbaik di tahun 2023. Ini merupakan dari DIPA itu sudah kita jabarkan dan tentunya juga bagian dari saat ini adalah dana DD yang akan kita jabarkan di 158 Desa,” kata Pj Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya pengeluaran anggaran untuk memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. “Setiap tetes rupiah yang kita belanjakan harus memberi manfaat dan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Khofifah.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah, bupati dan wali kota dan elemen strategis di Jawa Timur atas komitmen, dukungan dan sinergi yang telah diberikan untuk kemajuan daerah. “Hari ini kita kembali bersama-sama membangun komitmen untuk melanjutkan seluruh proses pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” paparnya.

Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan penggunaan anggaran yang lebih cepat, cermat dan tepat. “Perlu ikhtiar bersama untuk menyinkronkan data. Jangan ada dispute, karena data itu pengaruhnya signifikan penggunaan anggaran terhadap sektor-sektor yang membutuhkan intervensi lebih besar,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid, berharap agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD 2024 dapat ditindaklanjuti dengan baik. “Ini penting agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal,” ujarnya. (kom/gie)

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), juga internet yang sehat dan benar, khususnya dalam melindungi anak di dunia online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Pemerintah Kabupaten Madiun akan menggelar diskusi literasi digital di Alun-alun Reksogati Caruban, Sabtu (05/08/2023) besok sekotar pukul 13.00 WIB.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarKabMadiun0508. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Jumat (04/08/2023) tadi.

Mengusung tema ‘Perlindungan Anak di Dunia Online”, diskusi dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, itu akan dibuka dengan sambutan oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, juga diisi dengan ceramah agama oleh ulama KH Ahmad Muwafiq. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian bupati terhadap kegiatan literasi digital pada umumnya, dan utamanya kepedulian terhadap anak-anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Berlangsung secara hybrid, luring dan daring, menggunakan media zoom meeting, diskusi kali ini akan menghadirkan empat nara sumber. Mereka adalah penyanyi sekaligus selebgram, Nelly Carey, influencer, Tya Yustia, musisi, Rio Alief, praktisi TIK Indonesia, Moh Rouf Azizi, dan Fitta Mamita selaku moderator. Diskusi rencananya juga akan diikuti lewat ‘Nobar’ di berbagai tempat.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, tidak pernah terbayang dibenak anak-anak, bahwa kenikmatan dan hidup nyaman dangan benda-benda mahal (gadget) di tangan akan membawa mereka ke sebuah nestapa. “Lewat media sosial, seseorang yang berniat jahat, memanfaatkan kerentanan mereka. Mereka dijanjikan kesenangan. Rayuan dan bujukan itu tidak mengetuk pintu, tidak melewati orangtua, tetapi langsung hadir di hadapan mereka di ruang pribadi lewat telepon genggam,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Menurut Kemenkominfo, gemerlap dunia maya juga menyimpan sisi gelap yang bakal menjerumuskan anak-anak. Di dunia yang gemerlap itu juga bersembunyi perundungan siber (cyberbullying), kejahatan dan pelecehan seksual (sexual harassment), bahkan prostitusi anak.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

”Ingat kasus prostitusi anak yang terjadi beberapa waktu lalu di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anak-anak berusia rata-rata 16-17 tahun itu dipaksa melakukan kegiatan prostitusi dan harus menggadaikan masa depannya. Mereka dimanipulasi dan diperdaya oleh dua orang dewasa dengan memanfaatkan teknologi,” beber Kemenkominfo.

Perlindungan anak di dunia digital, sambung Kemenkominfo, perlu dilakukan agar anak terjaga keselamatan masa depannya. Beberapa langkah kunci perlindungan anak di dunia digital, yakni dengan mengintegrasikan hak anak pada kebijakan korporasi dan proses manajemen secara memadai.

”Lalu, mewujudkan lingkungan online yang aman dan sesuai peruntukannya berdasarkan perkembangan usia, membangun proses standar untuk menangani konten yang mengandung pelecehan seksual anak, mendidik anak, orangtua dan guru tentang keamanan anak dan tanggung jawab penggunaan TIK, serta mempromosikan teknologi digital sebagai sarana untuk partisipasi publik dalam perlindungan anak,” paparnya.

Sekadar catatan, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, khususnya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program nasional yang berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Tidak hanya itu, sebagian sudah mulai pengerjaan dan sebagian lainnya masih proses penandatanganan. Saat ini, ada empat proyek dalam pengerjaan. Di antaranya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sembilan belas proyek menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wahyu Jatmiko, menjelaskan bahwa saat ini sedang dilaksanakan perbaikan di beberapa ruas jalan Kabupaten Madiun. “Ada empat ruas jalan menggunakan DAK yakni ruas jalan Muneng-Kenongorejo sepanjang 7,57Km, Kenongorejo-Dawuhan 3,48 Km, kemudian ruas jalan Bulu batas Bojonegoro 7,52 Km dan Ngujur batas Ponorogo 9,30 Km,” katanya, Kamis (20/07/2023) tadi.

Baca juga :

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, perbaikan jalan yang dilaksanakan saat ini bukan karena viral di media sosial. Akan tetapi, sudah berkomitmen sejak lama mengagendakan perbaikan. Bahkan, ada proses yang harus dilalui yakni perencanaan, lelang, baru pelaksanaan.

Sementara itu, untuk ruas jalan Muneng-Kenongorejo sepanjang 7,5 Km, diperbaiki dengan aspal sepanjang 3,5 kemudian rigid 1,1 Km. Ruas jalan tersebut memerlukan penanganan khusus, yakni timbunan tanah urug setinggi 60 sentimeter kemudian Lapis Pondasi Agregat (LPA) dan rigid dengan ketinggian 1 meter.

“Kami mohon masyarakat untuk bersabar karena akses jalan terganggu sampai perbaikan selesai,” ujar Wahyu. (kom/gie)

Sepasma dijadwalkan digelar mulai pukul 19.00 WIB. Diawali dengan seminar luring (offline) yang mengusung tema ‘Pemuda Berkarakter Pancasila Dalam Dunia Digital’ dan dipuncaki dengan penampilan Iwan Fals yang akan menggebrak setidaknya dengan 15 lagu andalan. Penonton bisa mengikuti rangkaian acara ini secara gratis, namun mesti mengisi daftar hadir terlebih dahulu.

“Seminarnya sendiri akan menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Bupati Madiun Ahmad Dawani Ragil Saputro, Dewan Pengawas Produksi Film Negara Rosarita Niken Widiastuti, dan staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta Novi Kurnia, serta Sisca Dianita selaku moderator,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Kamis (13/07/2023) tadi. 

Baca juga:

Kemenkominfo menjelaskan, Sepasma 2023 diinisasi dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, dengan target dihadiri setidaknya 50.000 peserta atau penonton. Sementara, seminar literasi digital yang digelar ‘chip in’ di arena Sepasma, mengusung sekurangnya empat tujuan.

“Pertama, meningkatkan literasi digital pemuda Madiun. Kedua, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Ketiga, membangun kesadaran terhadap bahaya dan keamanan digital. Keempat, mendorong kreativitas dan inovasi digital pemuda Madiun,” urai Kemenkominfo.

Terkait itu, Kemenkominfo memastikan, ketiga narasumber siap berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penggunaan teknologi digital secara bertanggung jawab. Juga, tentang keamanan digital, pencegahan penyebaran konten negatif, dan pentingnya karakter Pancasila dalam dunia digital.

Selain seminar dan konser musik, Sepasma juga akan disemarakkan dengan sejumlah kegiatan. Khusus terkait literasi digital, Pemkab Madiun akan menggelar workshop kreativitas digital, kompetisi literasi digital, dan pameran literasi digital. Itu di luar kegiatan lain di sepanjang bulan Juli seperti gelar produk unggulan Jawa Timur dan Madiun, pentas wayang kulit dan ludruk, bazar UMKM dan wisata kuliner, gebyar Muharram dan pasar rakyat, serta aneka lomba. 

Workshop kreativitas digital, lanjut Kemenkominfo, dilaksanakan dengan melibatkan pemuda Madiun. Workshop ini akan memberi kesempatan kepada pemuda untuk belajar tentang penggunaan teknologi digital dalam mengembangkan konten kreatif dan positif. Misal, pembuatan video, podcast, atau karya seni digital lainnya.

Kemudian, kompetisi literasi digital, akan mempertandingkan karya-karya digital, menggambarkan pemuda yang memiliki karakter Pancasila dalam penggunaan teknologi. Di sini, peserta diminta membuat karya-karya seperti poster, video pendek, atau kampanye sosial media yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Sedangkan pameran literasi digital, memamerkan karya-karya pemuda Madiun di bidang literasi digital. Pameran ini sekaligus menjadi platform untuk memamerkan karya-karya kreatif dan inovatif yang dibuat oleh pemuda. ”Juga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital,” papar Kemenkominfo.

Terpisah, Ketua Pelaksana Sepasma 2023 Sawung mengatakan, kehadiran Iwan Fals dalam acara ini diyakini bakal memberi nuansa yang lebih istimewa dan menyenangkan. Selain menghibur dengan lagu-lagu hits dan lirik yang bermakna, Iwan Fals juga memiliki pesan-pesan sosial yang kuat dalam karyanya.

”Hal ini sejalan dengan semangat perayaan ulang tahun Kabupaten Madiun, yang tidak hanya merayakan prestasi, tapi juga mengajak masyarakat untuk introspeksi, bertindak positif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Sawung.

Sebagai tambahan, seminar literasi digital yang merupakan bagian dari program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD) diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga 2024. Tahun ini, kegiatan #literasidigitalkominfo itu dilaksanakan sejak 27 Januari 2023.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Disampaikan Kejati, Andi dicopot karena diduga ketahuan mengkonsumsi Narkoba, setelah Kejati Jatim melakukan tes urine dan pengambilan sample rambut secara mendadak. Proses itu, berlangsung pada Kamis 12 Mei lalu. Dimana saat itu, pihaknya mendapatkan kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI. Momen itu, kemudian dimanfaatkan untuk mengumpulkan 39 Kajari di Jawa Timur.

Usai acara dengan Komisi III DPR RI, papar Mia, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Jatim, terkait pelaksanaan tes urine Narkotika. “Saya selaku Kajati Jatim berinisiatif untuk melaksanakan tes urine dan pengambilan sample rambut terhadap para Kajari se Jawa Timur. Saya mengutus anggota yang bisa dipercaya untuk menghubungi yang membidangi masalah test urine di Polda Jatim, untuk pelaksanaan tes urine,” tegasnya, Jumat (09/06/2023) tadi.

Ditambahkannya, begitu acara selesai, semua Kajari diperintahkan untuk tetap berada di tempat. Saat itulah, kemudian dilakukan tes urine dan pengambilan sampel rambut.

Baca juga :

“Saya perintahkan (Kajari) untuk tetap di tempat dan langsung dilaksanakan tes urine dan pengambilan sample rambut. Pelaksanaan tes urine dan pengambilan sample rambut, dilakukan secara bergantian dengan SOP dan ketentuan dari Tim Polda Jatim. Termasuk , pengambilan urine di kamar mandi, petugas juga ikut masuk ke dalam,” imbuhnya.

Ketika hasil tes urine dan pengecekan sample rambut sudah didapat, paparnya, satu orang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina. “Berdasarkan data yang kami miliki, kode peserta tes yang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina atas hasil pemeriksaan sample urine dan rambut tersebut adalah nama yang bersangkutan, dengan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun,” terangnya.

Dari hasil dan temuan itu, lanjut Mia, pihaknya pun melaporkan secara tertulis pada Kejaksaan Agung dan melakukan pencopotan terhadap yang bersangkutan. Bahkan, per 8 Juni kemarin, jabatan Andi sebagai Kajari Madiun telah dicopot dan posisinya digantikan oleh Reopan Saragih sebagai Plt Kajari Madiun, yang saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Pidsus Kejati Jatim.

“Saat ini Pak (Andi), mantan Kajari Madiun menjadi jaksa fungsional (non job) di Badiklat Kejaksaan RI,” terangnya. (mc/sit)

Raihan ini, pun meningkat dibanding penghargaan serupa sebelumnya. Sementara dalam penyerahan penghargaan itu, diberikan Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan diterima Wali Kota Madiun, Maidi di Surabaya, Kamis (08/06/2023) tadi.

Kota Madiun meraih Peringkat IV pemerintah kota tipe sedang, untuk Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian serta Kategori Pengembangan Kompetensi. Sementara untuk Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Kota Madiun berhasil meraih Peringkat II pemerintah kota tipe sedang.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan bahwa raihan ini sekaligus menjadi bukti baiknya manajemen birokrasi di Pemerintah Kota Madiun. Orang nomor satu di pemerintahan Kota Pendekar tersebut memberikan perhatian tersendiri dalam manajemen birokrasi dan ASN. Sebab, hal itu berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang baik, ujar Wali Kota Maidi, memang harus dimulai dari internal birokrasi yang juga baik. Karenanya, dirinya bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik terlebih dahulu. Komitmen itu juga, tertuang dalam visi Wali Kota Madiun. Yakni, Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Wali Kota juga berharap, tata pemerintah yang baik ini menjadi semangat untuk terus berbenah ke depan. “Kalau ingin masyarakat baik, pemerintahnya harus baik dulu. Pemerintah harus memberikan contoh. Karenanya, kita terus berupaya berbenah dan mewujudkan itu. Pemerintahan yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan baik pula,’’ ujar wali kota.

Wali kota juga mengapresiasi kinerja ASN hingga berhasil meraih tiga kategori sekaligus di tahun ini. Capaian tersebut meningkat dibanding penghargaan sebelumnya. Wali kota berharap kinerja baik tersebut untuk terus ditingkatkan. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat juga semakin meningkat.

‘’Jangan cepat berpuas diri. Karena, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kalau bisa, kita bisa meraih penghargaan di lima kategori sekaligus,’’ tegasnya. (kom/sit)

Puluhan petani porang dari berbagai desa di Madiun, itupun ditemui Bupati Madiun, Ahmad Dawami. Bupati dalam kesempatan itu kemudian mengajak para petani untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Seorang petani porang dari Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Wisdianto, mengatakan bahwa kedatangannya untuk berkeluh kesah terkait harga porang yang saat ini tidak menentu. Dirinya berharap, harga porang bisa kembali stabil. Sehingga, petani bisa mendapatkan keuntungan dari menanam porang.

“Kami tidak minta harga porang seperti yang dahulu. Tetapi kami berharap harga porang bisa di angka Rp 5 ribu perkg. Itu saja, petani sudah untung,” ujarnya.

Meski harga porang merosot, tambah Wisdianto, namun saat ini jumlah petani porang di desanya masih tetap banyak. Hal ini, karena tanaman porang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu komoditas andalan warga setempat.

Kepala Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Didik Kuswandi, menyampaikan serupa yaitu bahwa petani porang di desanya juga mengeluhkan harga yang tidak stabil. Harapan petani porang, pemerintah bisa memperbaiki tata niaga komoditas.

“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah memfasilitasi dan sudah menjembatani terkait permasalahan ini. Mudah-mudahan ke depan, tinggal menunggu tata niaga porang ini bisa berjalan dengan baik,” papar Kades.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Didik menambahkan, beberapa waktu lalu petani juga mengeluhkan hasil panen porang ditolak oleh salah satu pabrik pengolahan porang. Namun, setelah berkomunikasi dengan Bupati Madiun, kemudian ada solusi dan pihak pabrik mau menerima hasil panen tersebut.

Mendengar keluhan petani porang, Bupati Madiun, Ahmad Dawami, menyampaikan jika pihaknya telah memantau kondisi itu sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan ini.

“Kita sudah menyampaikan keluhan ini dan tim dari Jakarta (kementerian) akan turun terkait tata kelola ini,” paparnya.

Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini menegaskan, bahwa banyak kewenangan yang di luar kuasa bupati terkait permalasahan tata niaga porang. Untuk itu, pihaknya terus berkomunikasi dan memperjuangkan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat.

“Untuk kewenangan di sini, kami sudah berkomunikasi pabrik pengolahan porang yang ada di Madiun,” ujar Kaji Mbing.

Pemkab Madiun, papar Kaji Mbing, akan menurunkan tim pengawasan di lapangan untuk melihat masalah-masalah terkait tata niaga porang. Tim ini akan mencari data yang sebenarnya terkait masalah porang ini.

Apakah permasalahan ini terkait supply dan demand, atau ada permainan harga yang dilakukan mafia.

“Kalau ini kaitannya supply demand, tentu akan kami siapkan antisipasinya. Sedangkan kalau kondisi ini bentuk kesengajaan (ada permainan), kita jelas ada agenda untuk menyikapinya,” terang Bupati.

Mengenai harga porang yang anjlok, Bupati juga menjelaskan bahwa itu di luar kemampuannya. Hal ini, karena harga porang sangat bergantung dengan harga pasar internasional dan melibatkan banyak negara dan pengusaha besar.

Namun, dirinya mengajak para petani untuk selalu menjaga kualitas porang Madiun. Selain itu, para petani diminta untuk menjaga kedisiplinan dalam menguatkan kualitas. (kom/sit)

Dalam paparannya, Wali Kota Maidi, atau yang diwakilkan Wakil Wali Kota, Inda Raya Ayu Miko Saputri, menyampaikan penjelasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Madiun. Yaitu, tentang pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Terkait pajak dan retribusi daerah, disampaikan beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah. Diantaranya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, serta pajak air dan tanah,” ujarnya.

Sementara terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantsan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibahas tentang alur rehabilitasi yang akan difasilitasi oleh Pemkot Madiun. (kom/sit)