Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan pembukaan tempat-tempat wisata di Kabupaten Sumenep selama musim libur lebaran tersebut atas dasar keinginan dan aspirasi dari masyarakat demi pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa

“Setelah mempertimbangkan dari berbagai hal, tentunya dengan menampung aspirasi dari berbagai elemen. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap membuka,” sambung Bupati.

Menurut dia, pemerintah tidak akan melakukan penutupan daerah tujuan wisata Sumenep selama musim libur Lebaran. Pembukaan tempat-tempat wisata di Kabupaten Sumenep akan dilakukan secara serentak pada H+1 Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

“Sesuai dengan arahan Satgas Covid-19, nanti secara serentak,” kata Achmad Fauzi, Selasa (04/05).

Kendati begitu, lanjut Fauzi, bagi pengunjung dan pelaku usaha pariwisata ditekankan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai dengan anjuran pemerintah agar kasus Covid-19 dapat ditekan.

“Bagi pengunjung juga harus dibatasi hingga 50 persen dari kapasitas wisata,” terangnya.

Sebelum dibuka, pihak pengelola pariwisata diharuskan mengajukan surat permohonan pembukaan yang ditujukan pada Satgas Covid-19.

“Kemudian Satgas Covid-19 akan memverifikasi ke lapangan terkait kesiapan protokol kesehatan. Jika memenuhi syarat secara otomatis akan dibuka,” kata Bupati. (dan/edo/ed2)

Langkah strategisnya, salah satunya dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021, di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Senin (29/03).

• Baca juga: Usai Dilantik, Kasi Pidsus Kejaksaan Pasang Target, Bakal ada Tersangka Dugaan Korupsi

Bupati Sumenep mengatakan, tema pembangunan Kabupaten Sumenep 2022, yakni meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan derajat kesehatan masyarakat. Implementasi dari tema RKPD Kabupaten Sumenep 2022, dengan menetapkan tujuh skala prioritas pembangunan 2022.

“Meliputi penguatan UMKM dan industri olahan sebagai daya tarik pariwisata dan investasi daerah, untuk menyerap tenaga kerja dan mengakselerasi pertumbuhan. Termasuk, penyediaan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan pelayanan dasar sebagai pengungkit berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan daerah yang berwawasan lingkungan,” kata Bupati Milenial ini.

Priorotas lainnya, kata Fauzi, yakni pemenuhan standarisasi layanan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimum (SPM) yang berdaya saing.

Di samping, pelestarian nilai seni dan tradisi yang berazaskan agama dan budaya lokal serta peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan.

Suami dari Nia Kurnia Fauzi ini menambahkan, termasuk prioritas penanganan kemiskinan dan bencana secara terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Berikutnya, prioritas penyediaan layanan publik yang efekif dan efisien serta fasilitasi forum kerukunan antar umat bergama dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Politisi muda PDIP ini mengungkapkan, penyelenggaraan Musrenbang RKPD ini, bagian dari pelaksanaan perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat.

Selain itu, sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Permendagri No.86/2017, menyatakan penyusunan RKPD 2022 Kabupaten Sumenep harus merujuk kepada RKPD 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2022 serta RPJMD Kabupaten Sumenep.

“Runtutan arah kebijakan pembangunan tersebut dilakukan untuk mensinergikan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2022. Sehingga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat,” kata pria yang juga Ketua DPC PDIP Sumenep ini.

Sementara, tambahnya, capaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep, dapat digambarkan berdasarkan lima indikator makro. Diantaranya, meliputi indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan laju inflasi. (roz/edo/sit)

Rencananya, rekruitmen yang bakal dibuka sekitar Mei sampai Juni 2021 mendatang, diingatkan Bupati agar masyarakat tidak gampang menerima informasi.

“Jangan sampai, masyarakat menjadi korban calo CPNS maupun PPPK,” kata Bupati Sumenep, Sabtu (20/03) tadi.

Bupati Fauzi mengatakan, sekarang sistem dan pola rekruitmen sudah canggih dengan memanfaatkan teknologi. Jadi, tidak benar dan jangan percaya jika ada orang yang mengaku bisa meloloskan jadi CPNS maupun PPPK.

“Rekruitmen ini terbuka untuk umum, termasuk masyarakat Sumenep. Namun, tetap hati-hati kepada calo yang kabarnya sudah mulai gentayangan di bawah. Jangan sampai percaya, kepada siapapun untuk bisa lolos jadi CPNS maupun PPPK,” kata Ketua DPC PDIP Sumenep ini.

Baca juga: Usai Dilantik, Kasi Pidsus Kejaksaan Pasang Target, Bakal ada Tersangka Dugaan Korupsi

Dijelaskan lebih jauh, jika kerja calo itu semacam perantara atau makelar, yang menjanjian atau mengiming-imingi bisa meloloskan CPNS atau PPPK. Modusnya, biasa meminta uang untuk kepentingan meloloskan sebagai CPNS atau PPPK.

“Uang itu biasanya digunakan sebagai uang pelicin atau uang jaminan, jika CPNS yang dipegang calo itu lolos. Uang itu, tujuannya disetor lebih awal sebelum rekrutmen dibuka. Nanti kalau lolos, uang langsung dicairkan. Tapi kalau tidak lolos, biasanya uang kembali tapi tidak utuh,” kata Bupati Fauzi, mewanti-wanti agar masyarakat tidak percaya calo.

Sehingga, kata Fauzi, bagi warga yang mau ikut tes belajar sungguh-sungguh agar bisa menjawab soal dengan baik. Karena pola rekrutmen CPNS ataupun PPPK, sudah menggunakan komputerisasi secara online, sistemnya menggunakan CAT (Computer Asisted Test).

“Jadi, di sini kemampuan diri peserta CPNS ataupun PPPK benar-benar diuji dalam menguasai materi. Jangan percaya kepada siapapun yang mengaku meloloskan. Disamping itu, juga berdoa kepada Allah,” ujar suami Nia Kurnia ini.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, rekruitmen ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Sehingga, dipastikan tidak bisa dimainkan, karena yang bekerja sistem.

“Jadi, tidak urus mau anak siapa. Anak pejabat, punya uang banyak, tidak akan bisa meloloskan,” tegas orang nomor satu di Pemkab Sumenep ini.

Bupati menegaskan, apabila ada oknum yang menjadi calo apalagi meminta sesuatu segera dilaporkan kepada panitia, atau langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jadi, pelaksanaan tes ini nantinya terbuka. Kalau ada oknum ASN yang bermain, maka silahkan laporkan juga, pasti akan diberi sanksi,” tegas dia.

Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat untuk selalu hati-hati dengan modus penipuan meloloskan CPNS maupun PPPK. Tapi, persiapkan kemampuan diri untuk berjuang bisa lolos.

“Semoga rencana pemerintah ini berjalan sukses dan bisa melahirkan para abdi negara yang berkualitas dan berintegritas,” paparnya. (roz/edo/sit)

Untuk merealisasi itu, Bupati pun membentuk tim ahli guna menangani sektor-sektor yang masuk skala prioritas untuk sebuah perubahan.

Sekdakab Sumenep, Edy Rasiyadi, mengatakan bahwa Bupati muda ini memang memiliki ide brilian. Gagasan visionernya itu, mampu diterjemahkan guna merealisasikan target yang masuk skala prioritas.

Dibentuknya tim ahli ini, tambahnya, dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang sektor-sektor yang perlu digarap guna mempercepat realisasi visi-misi dan kebijakan bupati tentunya.

“Bapak Bupati mengangkat tim ahli yang berasal dari lintas perguruan tinggi di Jawa Timur. Saya pribadi, tidak memahami secara detail tupoksi tim ahli itu. Hanya saja, spiritnya memberikan bantuan pemikiran baik secara konseptual melalui kajian akademik, maupun gagasan yang lebih taktis dalam rangka memacu percepatan pembangunan Sumenep,” terang Sekdakab.

Baca juga: Menyoal Informasi Sekda Terima Mobil Bernilai Ratusan Juta, Berikut Pandangan Praktisi Sumenep

Mantan Kadis PU Bina Marga ini mengungkapkan, bahwa bupati memang kaya gagasan visioner. Namun demikian, perlu tenaga khusus untuk merancang dan memformulasikan, pikiran-pikiran bupati menjadi pertimbangan kebijakan progresif tentunya.

“Terdapat enam tenaga ahli dengan didampingi masing-masing 1 asisten. Tenaga ahli bidang pendidikan, ahli Bidang kesehatan, ahli Pariwisata, ahli hukum, ahli Pelayanan Publik, dan seterusnya,” ujarnya.

Tim Ahli Bupati itu, kata Edy, telah diperkenalkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (17/03) tadi. Kebijakan bupati mengangkat tim ahli itu direspon positif oleh aktivis pegiat anti korupsi, Bagus Junaedy.

Menurutnya, ini terobosan kebijakan yang belum pernah dilakukan, oleh Bupati-bupati sebelumnya. Dengan adanya tim ahli akan membuat formulasi kebijakan bupati lebih terarah dan terukur.

“Ini pertanda lahirnya rezim progresif dan visoner. Hanya pemimpin yang punya ide-ide brilian yang mampu menterjemahkan kebijakan dalam memompa percepatan pembangunan. Kemajuan Sumenep itu menjadi harga mati bagi duet pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini,” akunya bangga. (edo/sit)