“Hari ini Banmus kembali menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Mei dan Juni 2022. Agenda kita yang pertama adalah rapat-rapat komisi di dua minggu awal dan di minggu terakhir rapat Badan Anggaran (Banggar),” ungkap pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Selasa (17/05/2022) tadi.

Selain itu, tambahnya, Banmus juga mengagendakan persiapan nota LPJ sekaligus menunggu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terkait dengan audit atas APBD tahun 2021. Karena selama bulan ini, anggota DPRD Trenggalek tidak akan melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker).

“Kita puasa atau tidak Kunker dulu. Karena, kita ingin konsentrasi untuk pembahasan di Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2023 dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dengan harapan, proses pembahasan APBD, KUA PPAS sampai LPJ bisa kita selesaikan tepat waktu,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sedangkan di Juni mendatang, Banmus menargetkan pembahasan KUA PPAS tahun 2023. Meski di bulan Mei tidak ada kunjungan kerja, namun untuk bulan Juni kunjungan kerja akan dilakukan didalam daerah saja.

“Kalau untuk agenda rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota KUA PPAS tahun 2023 akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni. Dan untuk rapat paripurna terkait LPJ, kita belum bisa memastikan tetapi sudah diagendakan. Hanya saja waktunya menyesuaikan,” terang Agus.

Politisi PKS ini menyebut, untuk agenda kegiatan di sisa bulan Mei adalah Rapat Pimpinan (Rapim) terkait dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Mengingat didalamnya ada beberapa PR Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum diselesaikan.

“Kita akan bahas lebih lanjut terkait Raperda-Raperda yang belum terselesaikan ini masalahnya apa. Termasuk Raperda soal pembangunan rumah sakit tahun jamak. Jadi di sisa bulan Mei ini, lebih pada evaluasi kinerja kita,” paparnya. (mil/sit)

“Ada sejumlah agenda pokok di Februari 2022. Diantaranya, agenda Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Musrena Keren) dan juga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan,” ungkap Pimpinan Rapat yang sekaligus Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Rabu (02/02/2022).

Dijelaskan Agus, nantinya akan ada 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek, yang akan melaksanakan Musrenbang. “Untuk teknis pelaksanaannya, dalam setiap Daerah Pemilihan (dapil) akan ada dua kecamatan yang menggelar Musrenbang. Dan diharapkan dalam setiap kegiatan itu, anggota DPRD diwajibkan untuk hadir. Sehingga, nanti dalam sehari ada 1 kecamatan yang melaksanakan Musrenbang,” imbuhnya.

Selain agenda pokok yang disebutkan, Agus juga menyampaikan kegiatan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait dengan pengawalan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI). “Terkait dengan progres pinjaman daerah ini, komisi-komisi harus melakukan pengawasan khususnya pembangunan Rumah Sakit. Kita taju, jika hampir sebagian dana pinjaman difokuskan ke pengembangan Rumah Sakit dan juga sebagian lainnya untuk infrastruktur,” imbuhnya.

Agus juga menambahkan, agenda lain di bulan Februari adalah rapat paripurna tentang perubahan Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2022.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Disinggung terkait PR pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum terselesaikan di tahun 2021, politisi PKS ini menegaskan jika dalam waktu dekat Pansus DPRD akan segera menyelesaikannya. “Tadi sudah disampaikan juga dari sekretariat, untuk jadwal pembahasan Raperda sudah dibuat. Jadi, untuk Pansus I akan membahas Raperda apa, juga Pansus II sudah masuk finalisasi karena sebelumnya sudah melalui evaluasi dari Gubernur,” kata Agus.

Tidak hanya itu, untuk kunjungan kerja (kunker), Agus menuturkan di Februari ini akan dilakukan oleh komisi-komisi dan juga badan. “Untuk Kunker itu ada dua hari yang dilakukan oleh komisi. Dan dua hari lain Kunker dilakukan oleh badan kegiatan kunker ini nantinya juga akan dilakukan disela-sela Musrenbang,” terangnya.

Masih menurut Agus, kunjungan kerja dilakukan disela-sela Musrenbang, bukan tanpa alasan. Mengingat, jadwal Musrenbang sudah ditentukan oleh Bupati Trenggalek. Sehingga DPRD harus menyesuaikan jadwal tersebut.

Perlu diketahui, untuk Raperda yang belum terselesaikan di tahun 2021, Banmus DPRD Trenggalek sudah menjadwalkan rapat khusus untuk Pansus.

“Yang jelas, di minggu keempat bulan Februari ini akan difokuskan rapat-rapat Pansus dengan agenda penyelesaian Raperda sisa tahun sebelumnya,” papar Agus. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai rapat, Pimpinan Rapat Banmus DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan poin-poin yang akan menjadi agenda kegiatan di Bulan Oktober tahun ini. “Agenda Banmus hari ini ada beberapa poin yang menjadi bahan untuk dijadwalkan. Yang pertama, terkait dengan pembahasan beberapa Raperda. Kedua, tentang pembahasan KUA PPAS 2022 dan yang ketiga terkait dengan penyampaian nota Rancangan APBD tahun 2022,” ungkapnya, Senin (04/10/2021) siang.

Baca juga:

• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar
• BI Malang Sebut Lonjakan Harga Emas Dorong Inflasi di Februari 2026

Untuk pembahasan Raperda, imbuhnya, DPRD merasa jika produktivitasnya masih lemah. Terbukti, selama setahun terakhir, DPRD baru bisa menyelesaikan enam Raperda saja.

“Selama tahun 2021 ini, kita baru menyelesaikan 6 Raperda menjadi Perda. Sedangkan Pansus DPRD juga masih punya PR 11 Raperda lagi untuk diselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Agus, DPRD juga harus menyelesaikan terkait Perda penambahan modal ke PDAM. Karena ini ada kaitannya dengan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pusat dan kode etik juga Tata Beracara Badan Kehormatan.

“Secara berkala dijadwalkan untuk segera dibahas di tingkat Pansus. Harapannya, di tahun ini sisa 11 Raperda ditambah tiga Raperda bisa segera diselesaikan menjadi Perda,” terang Politisi Partai PKS ini.

Masih banyaknya Raperda yang belum terselesaikan ini, Agus menyebut jika kendalanya ada di dua pihak. Baik dari eksekutif yang belum secara matang mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan legislatif yang masih ada beberapa kesibukan di luar daerah.

“Harapan kita, 14 Raperda ini selesai di tahun ini. Kalaupun terpaksa tidak selesai, itu akan masuk ke Propemperda tahun 2022. Karena pembahasan Raperda ini bisa diselesaikan maksimal 2 tahun,” katanya.

Dari 14 sisa Raperda ini, lanjutnya, terdiri tiga inisiatif DPRD. Sedangkan sisanya, inisiatif eksekutif. Tapi untuk detail judul Raperda, dirinya mengaku tidak hafal secara menyeluruh. 

Ditanya untuk target penyelesaian di Oktober ini, Agus menyampaikan yakni Raperda penambahan modal ke PDAM. Karena ini nanti akan masuk dalam APBD induk tahun 2022. 

“Berharap ketika nota Rancangan APBD masuk, kita sudah menetapkan itu menjadi Perda untuk penambahan modal ke PDAM. Sehingga, nanti pembahasan RAPBD itu sudah masuk angka penyertaannya,” papar Agus. (mil/sit)