Deputi II KSP, Abetnego Tarigan, mewakili Kepala Staf Kepresidenan, mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan RA Summit 2024. Dirinya mengatakan, KSP secara aktif terlibat dalam penguatan kebijakan Reforma Agraria Nomor 62 tahun 2023 melalui serangkaian rapat koordinasi serta pantauan Sismonev, penyelesaian konflik reforma agraria melalui sinkronisasi aduan yang ada di istana hingga orkestrasi pemberdayaan masyarakat.

“Selama tahun 2014-2024, KSP turut melakukan pengawalan yang komprehensif dalam mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria,” ujar Abetnego, Sabtu (15/06/2024) tadi.

Adapun pelaksanaan RA Summit 2024, ujarnya, merupakan bentuk pengawalan keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN) RA dalam Perpres Nomor 62 tahun 2023.

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kesempatan itu menyatakan bahwa secara khusus RA Summit 2024 sebagai momentum evaluasi dan refleksi pencapaian reforma agraria selama periode 2014 sampai dengan 2024. Acara tersebut, juga bertujuan dapat menjawab tantangan dan peluang untuk keberlanjutan reforma agraria di masa depan.

Selain itu, salah satu target pembahasan RA Summit juga terkait evaluasi pelaksanaan Deklarasi Karimun 2023 yang telah disepakati oleh 9 kementerian pada GTRA Summit Karimun 2023.

Baca juga :

Dalam konteks penanganan konflik reforma agraria, Abetnego mengatakan, pada tahun 2023, KSP telah menyerahkan total 1.385 kasus atau aduan permasalahan agraria yang melibatkan Kementerian BUMN dan Kementerian LHK serta beberapa pihak lainnya ke Kementerian ATR/BPN untuk ditindaklanjuti. Saat ini, KSP juga secara aktif melakukan pengawalan terhadap penyelesaian permasalahan aset lahan BUMN, terutama yang termasuk dalam program strategis nasional seperti Bali Maritim Tourism Hub (BMTH).

“Kasus-kasus yang diserahkan merupakan kasus yang diterima KSP dari aduan dan audiensi sejak tahun 2014 hinggal Mei 2023,” tegas Abetnego.

Pada tahun 2023, pemberdayaan dikembangkan pada masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir. Dimana dalam integrasi pemberdayaan ini, 9 BUMN turut terlibat memberikan 78 program pemberdayaan bersama 4 Kementerian terkait lainnya.

Sinergi dan kolaborasi KSP dan Kementerian ATR/BPN juga dapat terlihat dari keberhasilan capaian kegiatan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang hingga akhir Mei 2024 telah terdaftar sebanyak 113,3 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 91,7 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat atau setara dengan 94,4 persen dari total target capaian 120 juta bidang tanah di tahun 2024.

Selain itu, keberhasilan capaian lainnya juga dapat dilihat dari keberhasilan capaian penataan aset reforma agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dari laporan Menteri ATR/BPN, secara keseluruhan, program penataan aset tanah telah melampaui target yaitu 12,5 juta hektar dari target 9 juta hektar pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2024, arau sekitar 138 persen.

Terhadap capaian ini, tambah Abetnego, KSP memberikan apresiasi penuh kepada Menteri ATR/BPN dan seluruh jajaran Kementerian. “KSP siap mendukung dan melakukan kolaborasi terhadap akselerasi pelaksanaan reforma agraria, terutama untuk memastikan keberlanjutan reforma agraria dalam program pembangunan nasional di pemerintahan berikutnya,” tambahnya. (hms/gie)

“Jadi, kami berikan sertifikat di tengah masyarakat secara door to door. Dan, penyerahan langsung 30 sertifikat ini karena ingin mengetahui secara langsung dari para penerima,” terangnya, saat berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

Sedangkan, ujarnya, sertifikat yang diberikan kepada rumah ibadah Pura Giri Arjuno, berada di atas lahan seluas 7.887 meter persegi. “Dan, mulai sekarang Pura Giri Arjuno ini sudah bersertifikat,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan terus berkomunikasi dan koordinasi dengan semua pihak. Karena, masih banyak lokasi-lokasi, khususnya di Jawa yang masih harus diredistribusikan sesuai dengan SK Biru yang sudah dikeluarkan.

Baca juga:

“Ini karena dari program PSN (Perhutanan Sosial Nasional) pemerintah sudah merencanakan melepas 4,1 juta hektar kawasan hutan untuk diberikan kepada masyarakat. Program ini sekarang sudah mencapai 8,7 persen dari target. Kami berkomitmen akan memacunya agar masyarakat bisa mendapat hak atas tanah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tulungrejo, Suliyono, mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih atas sertifikat yang diberikan secara langsung oleh Menteri ATR/BPN. “Yang jelas, sebagai masyarakat kami sangat berterimakasih dan bersyukur atas kepemilikan sertifikat rumah ibadah ini. Di sini, masyarakat yang beragama Hindu juga lebih nyaman beribadah di Pura Giri Arjuno ini,” jelasnya, Jumat (24/11/2023) tadi.

Lebih dari itu, dirinya mengungkapkan, Pura Giri Arjuno merupakan salah satu dari rumah ibadah yang sering dikunjungi Umat Hindu Bali, juga warga di luar Kota Batu. Bahwa, Pura tersebut menjadi destinasi wisata religi.

“Yang jelas, Pura Giri Arjuno adalah aset yang sangat berharga. Dengan memiliki sertifikat ini, maka nilainya juga sangat tinggi,” tegasnya. (put/gie)

Koordinator Substansi Seksi Pendaftaran ATR/BPN Situbondo, Heru, menjelaskan HUT ke-62 UUPA jatuh pada Sabtu (24/09/2022) kemarin. Namun, karena hari itu libur, maka upacara dilaksanakan kemarin hari Senin (26/09/2022) kemarin. “Sedangkan pada hari ini, diadakan pembagian sertifikat PTSL dan program lintas sektor yang dikemas dengan kegiatan bazar UMKM,” ujarnya.

Sasaran penerima sertifikat program lintas sektor, tambahnya, yaitu para UMKM, nelayan tangkap dan budidaya di Kabupaten Situbondo. Dalam penyerahan sertifikat tersebut, ATR/BPN Situbondo menggandeng dinas terkait dan pihak Perbankan yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Setiap ada pembagian sertifikat, pihak Perbankan selalu mengikuti kita untuk memberikan brosur-brosur. Barangkali sertifikat yang kita berikan bisa bermanfaat untuk permodalan pada masyarakat dengan diagunkan,” tambahnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Lebih lanjut Heru menambahkan, pada program tahun 2022 total ada sekitar 11.300 sertifikat dan penyerahannya dilakukan secara bertahap (paralel). Di HUT UUPA ini, pihaknya melaksanakan kegiatan penyerahan sertifikat selama tiga hari yang dimulai hari Selasa sampai Kamis di kantor pertanahan. Perharinya dijadwalkan ada 100 sertifikat yang akan dibagikan.

Ditempat terpisah, Kasi Survey dan Pengukuran, Dwi Wahyu, mengatakan ada berbagai rangkaian kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh ATR/BPN Situbondo pada peringatan HUT UUPA tahun ini. Seperti kegiatan lomba, bakti sosial, donor darah, gowes bareng di wisata Baluran dan nantinya saat penutupan akan digelar acara jalan sehat.                        

Selanjutnya, Dwi Wahyu menyampaikan pesan bagi penerima sertifikat untuk tidak merubah sendiri jika ada data yang tidak sesuai di sertifikat. “Mengingat sertifikat adalah tanda bukti yang paling akhir, tolong dijaga. Jangan dipinjamkan, kecuali atas nama sendiri dijaminkan ke bank untuk jadikan modal usaha. Setelah menerima sertifikat, dilihat lagi nama, tanggal lahir dan bidangnya. Jika ada ketidakcocokan tolong jangan dirubah sendiri, tetapi serahkan ke pihak pertanahan untuk diperbaiki. Karena di BPN ada data aslinya. Hak bapak dan ibu menerima sertifikat tetapi tidak berhak merubah isinya,” pesannya. (her/gie)

Moeldoko mengatakan, program pemberdayaan tersebut, hasil integrasi lintas Kementerian. Yakni, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Proses integrasi terjadi, berkat pengawalan intensif bersama antara Kantor Staf Presiden, Kementerian Bappenas, dan Kemenko Perekonomian,” kata Moeldoko.

Dirinya menyebut, ada 34 program pemberdayaan yang diserahkan kepada 692 kepala keluarga penerima manfaat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Mereka, para petani, nelayan, dan pelaku UMKM dari Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang, Desa Kadungrejo, Kabupaten Nganjuk dan Desa Tulungrejo, Kota Batu.

Moeldoko mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Reforma Agraria pada tiga desa tersebut, bukan hal yang mudah dan membutuhkan perjuangan selama puluhan tahun oleh berbagai pihak. Terlebih, dua diantaranya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan.

“Setelah perjalanan panjang pada masing-masing lokasi, saya sangat senang dan bersyukur bahwa hari ini, kita bisa melaksanakan tahapan terakhir dalam reforma agraria melalui penyerahan program pemberdayaan kepada bapak-Ibu semua,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan agar program redistribusi tanah tidak berhenti pada penyerahan sertifikat saja, melainkan juga dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Komitmen tersebut, sambung Moeldoko, telah diwujudkan dengan penyerahan 21 program pemberdayaan kepada masyarakat Desa Sumberklampok, Buleleng, Bali, pada 21 Juni 2022 lalu. “Setelah keberhasilan kolaborasi bersama melalui penyerahan 21 program pemberdayaan di Desa Sumberklampok, berikutnya coba kita replikasikan di Jawa Timur pada skala Kabupaten. Hal ini wujud komitmen Presiden dalam penguatan ekonomi rakyat melalui pelaksanaan program reforma agraria,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko berpesan, agar masyarakat penerima manfaat benar-benar memaksimalkan program-program pemberdayaan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga ke depan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa penerima manfaat Reforma Agrari lain di seluruh Indonesia.

“Saya optimis, upaya redistribusi dan pemberdayaan ini, memiliki multiplier effect (efek berganda), dan mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas hidup bapak ibu semua,” tutur Moeldoko.

Pada akhir sambutannya, Moeldoko juga menyampaikan apresiasinya kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang telah mewujudkan janji dan program prioritas Presiden dalam nawacita, yakni kebangkitan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan tanah yang produktif bagi masyarakat. “Saya titip pada pemerintah daerah untuk mengawal program ini. Semoga ke depan ini terus direplikasikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, penyerahan 34 program pemberdayaan untuk Reforma Agraria tersebut, rangkaian dari Hari Agraria dan Tata Ruang. Adapun 34 program pemberdayaan itu, yakni 16 kegiatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 6 kegiatan dari Kementerian Pertanian, 8 kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UKM, 2 kegiatan dari Kemendes dan PDTT, serta masing-masing 1 kegiatan dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK. Secara total, seluruh kegiatan pemberdayaan dengan nilai hampir mencapai Rp 10 miliar. (hms/ksp/gie)

Pada sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dalam membangun Kabupaten Malang sehingga Kabupaten Malang lebih maju lagi. “Selamat datang kepada Menteri ATR/BPN di Kabupaten Malang dan diharapkan kunjungan kerja ini nantinya Kabupaten Malang selalu mendapatkan dukungan dari Menteri BPN hingga mencapai prestasi yang lebih baik lagi, serta Kabupaten Malang semakin maju dan masyarakat semakin makmur,” harap Bupati Malang.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Menteri Agraria ATR/ BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, pada sambutannya mengatakan konflik agraria yang ada di Indonesia saat ini, pihaknya telah berupaya menyelesaikan secara administratif dengan cara mengeluarkan sertifikat dan memiliki kekuatan hukum. “Tujuan dari reform agraria dilaksanakan dengan meretribusikan tanah dengan penguatan sertifikat keseluruh plosok tanah air dan masyarakat yang memiliki tanah bersertifikat mendapatkan haknya,” ujar Menteri BPN.

Kasus-kasus yang telah terjadi memang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan berupaya menyelesaikannya agar tidak terus berlarut terjadi konflik. Saat di lapangan, khusus untuk sertifikat mandiri yang melibatkan aparat sehingga harus di awasi di mulai dari pengukuran.

Perhutani sosial, tambahnya, merupakan program yang bagus dan sampai saat ini yang memiliki prestasi paling baik adalah wilayah Jawa Timur. “Kita harus turun di lapangan, karena sejatinya kita harus benar-benar melebur bersama masyarakat, di harapkan seluruh jajaran di Jawa Timur agar turun kelapangan karena mencegah adanya Pungli, tugas kita masih banyak dan perlu dengan kerja keras karena kita harus mencarikan solusi dan berikan sosialisasi,” jelas Menteri BPN.

Pada kunjungan kerja ini Menteri BPN melanjutkan kunjungannya untuk melihat langsung di lapangan ke PTPN XII HGU No 2 Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. (pro/gie)

Menurutnya, selama ini tata kelola sumber daya alam, banyak mendapat sorotan publik. Karena dinilai tidak merata, transparansi serta memunculkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan.

“Presiden melihat dan mendengar fakta-fakta di lapangan tersebut. Sehingga, beliau melakukan realokasi kepada berbagai kepentingan pembangunan ekonomi berkeadilan dan keberlanjutan lingkungan,” kata Abetnego di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (07/01/2022).

Abetnego menilai, ketersediaan dan kepastian penguasaan tanah menjadi elemen penting untuk membangun iklim investasi yang baik. Maka dari itu, keputusan tegas Presiden mencabut berbagai izin, konsesi, HGU, dan HGB yang selama ini telantar diharapkan bisa menghasilkan multiplier effect.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dengan membuka ruang bagi pelaku ekonomi baik petani, lembaga keagamaan dan pelaku usaha yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lahan, justru akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Abetnego juga menuturkan, ketegasan pemerintah mencabut 2.078 izin tambang, 192 izin kehutanan, dan 34 ribu hektare izin perkebunan, menjadi modal untuk memastikan target-target reforma agraria dan perhutanan sosial bisa dapat tercapai.

Sejauh ini, jelas Abet, pemerintah telah melakukan redistribusi atas bekas HGU, tanah telantar, dan tanah negara lain sebanyak lebih dari 1 juta hektare, serta memberikan distribusi manfaat atas lebih dari 4,7 juta hektare luasan Hutan, yang dikelola secara langsung oleh 1 juta kepala keluarga di penjuru Indonesia.

“KSP akan terus mengawal agar tanah-tanah yang selama ini ditelantarkan atau tersandera oleh konflik agraria justru dapat menjadi booster pembangunan berkeadilan,” papar Abet. (hms/sit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang tentang penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.

Baca: Tanpa Menyertakan Pengguna Anggaran (Dinas), Belanja Studio Visual Hampir Rp 1 Miliar Lolos Lelang

Kepala Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kabupaten Malang, La Ode Asrafil menjelaskan didalam kebijakan itu, disebutkan penerbitan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat tanah yang sudah terdaftar sebelumnya berupa analog menjadi bentuk digital, saat di wawancara di depan Anusapati Pendopo Peringgitan Malang, Jumat (19/02) tadi.

Dengan beredarnya isu tersebut sangat dikuatirkan karena bisa saja dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku petugas BPN untuk melakukan penarikan sertifikat analog untuk diganti menjadi sertikat elektronik.

“Namun dengan diterbitkannya sertifikat tanah elektronik, tidak menuntut kemungkinan sertifikat analog ditarik oleh pemerintah. Berdasarkan pada pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang terbit pada awal tahun ini,” jelasnya.

Lanjutnya, kebijakan yang dirilis pada awal Januari 2021 itu merupakan rangkaian dari transformasi digital yang sedang bergulir di Kementerian ATR / BPN.

“Tahun lalu telah diberlakukan empat layanan elektronik yang meliputi hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, zona nilai tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah,” ucapnya.

Masih Asrafil, penerbitan sertifikat tanah elektronik nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali dan untuk tanah yang belum terdaftar.

“Jadi saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog ke elektronik atau terjadi peralihan hak atau pemeliharaan data, maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor digantikan oleh sertifikat elektronik,” tuturnya.

Alasan diluncurkannya sertifikat tanah elektronik yakni untuk mengefisiensikan pendaftaran tanah dan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

“Selain itu agar dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB),” jelasnya.

Baca Juga: Mengenal Sosok Almarhum Abdul Hamid, Mantan Bupati dan Wagub Jatim

Asrafil menambahkan, dengan adanya sertifikat elektronik ini dapat minimalisasi biaya transaksi pertanahan, dan dapat mengurangi dampak pandemi Covid-19.

“Dengan sertifikat elektronik ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi lebih baik dan lebih transparan pada simpul input, proses maupun output, sekaligus dapat mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan,” katanya. (cw3/ed2)

Kunjungan Bupati bersama DPRD Lumajang ke BPN Provinsi Jatim pada Rabu (23/09/2020) guna mendapatkan pedoman untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi terkait agraria di Lumajang.

Bupati menyampaikan berbagai masalah seperti mekanisme tanah timbul, tanah Hak Guna Usaha maupun mekanisme agraria lainnya. Dari berbagai permasalahan yang disampaikan, Bupati mendapat pedoman yang jelas yang dapat dijadikannya sebagai acuan mengambil kebijakan di Lumajang.

“Wawasan kami jadi terbuka, inventarisasi sengketa sekiranya sinkron dengan visi misi BPN tinggal mana langkah terbaik dengan kebijakan daerah dan DPRD sambung,” ungkapnya.

Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Provinsi Jawa Timur, Setiadjid menyambut baik kedatangan Bupati dan DPRD Lumajang dan siap membantu Pemkab. Lumajang dalam mengatasi permasalahan agraria.

Terkait permasalahan pelepasan kawasan hutan, Setiadjid menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan diawali dengan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu, terkait berbagai permasalahan tanah timbul, Setiadjid menjelaskan bahwa tanah timbul masuk dalam tanah negara. Oleh karenanya Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah tersebut ditekankan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. (adi/syn)