Hearing bersama PMII, DPRD Terima Masukan Tata Kelola dan Perbaikan Program MBG

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek mengelar rapat dengar pendapat (hearing) dari sekelompok mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek. Bertempat di Aula Kantor DPRD, audiensi tersebut membahas soal tata kelola dan perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek.

Dalam kesempatan yang juga menghadirkan pihak Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, DPRD dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, untuk memperbaiki tata kelola MBG di Kabupaten Trenggalek. “Hari ini kami melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan teman-teman mahasiswa, terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Trenggalek. Dalam audiensi itu ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah, untuk perbaikan pelaksanaan MBG,” ucap Doding saat ditemui, Senin (22/06/2026) tadi.

Menurutnya, salah satu poin penting yang muncul dalam pembahasan adalah perlunya peningkatan peran Satgas MBG, dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Utamanya, Satgas MBG harus lebih aktif lagi menjalankan tugasnya, termasuk memberikan penilaian terhadap dapur-dapur penyedia layanan MBG dan berbagai aspek lainnya.

Meski MBG merupakan program pemerintah pusat dengan pendanaan dan pelaksanaan yang berada di bawah kewenangan pusat, Doding menegaskan, DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan. “Untuk teman-teman DPRD kita juga ada hak pengawasan walaupun program ini dari pusat dan uangnya ada di pusat serta pelaksanaannya juga langsung ke pusat tetapi di DPRD itu ada hak melekat yaitu hak pengawasan. Karena itu kami siap lebih proaktif, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Trenggalek,” jelasnya.

Baca juga :

Untuk memperkuat pengawasan tersebut, DPRD turut melibatkan seluruh komisi dalam pembahasan hearing kali ini. Mulai dari Komisi I bidang pemerintahan, Komisi II bidang keuangan, Komisi III bidang infrastruktur, hingga Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

“Harapan teman-teman mahasiswa, DPRD bisa lebih proaktif untuk melaksanakan pengawasan. Makanya, dari semua yang hadir dalam hearing kali ini menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap program Makan Bergizi Gratis. Dan dari pihak korwil BGN oun juga siap untuk lebih proaktif lagi,” tutur Doding.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, bahwa perwakilan korwil BGN turut menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya terkait akses masyarakat terhadap informasi program MBG.

“Tadi disampaikan bahwa personel BGN di daerah jumlahnya cukup banyak, sekitar 72 orang dan belum memiliki kantor yang jelas. Sehingga masyarakat kesulitan mencari informasi. Namun ke depan mereka berkomitmen untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait usulan pembentukan forum pengawas yang melibatkan masyarakat sebagaimana disampaikan PMII, DPRD berencana meneruskan rekomendasi tersebut kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti. “Nanti rekomendasi itu akan kami sampaikan kepada eksekutif. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Satgas MBG, Pak Sekda, dan jajaran pemerintah daerah,” papar Doding. (mil/sit)