“Tentang KLB saya sudah membuat pernyataan. Saya mulai awal sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini negara religi, mengangkat benar masalah moral dan nilai-nilai kebaikan. Bentuk-bentuk apapun yang sekiranya tidak sesuai dengan moral itu harus kita hindari,” ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa (09/03) sore.

Berdasarkan keterangan Sutiaji, KLB sebenarnya sah saja dilakukan, namun harus melalui mekanisme yang semestinya diterapkan.

Baca Juga : Juni Dikbud Malang Rencanakan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

“Secara mekanisme mestinya kan harus internal, tidak ada orang-orang lain yang masuk. Dan yang namanya KLB dilakukan karena mungkin ada ketua yang tutup usia , mengundurkan diri. Itu di mekanismenya sudah ada,” tegas pemilik kursi N1 ini.

Orang nomor satu di Kota Malang yang juga merupakan politisi Partai Demokrat ini mengaku bahwa mayoritas anggota tidak menghendaki KLB.

“Kita masih solid, satu Jawa Timur dan saya. Tetap AHY,” tegasnya. (mus/ed2)

Berkaitan dengan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, yang juga politisi dari Partai Demokrat, menyuarakan komentarnya.

“Saya ini kader Demokrat, menurut saya apapun bentuknya pembajakan itu tidak benar, terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut. Dalam hidup bertata negara harus punya etika kemanusiaan, etika politik, dan di kehidupan ini harus berikan contoh. Apalagi para elit politik,” ujar pria nomor satu di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, Selasa (02/02) tadi.

Diakui Sutiaji, dirinya mengetahui kabar isu kudeta ini dari cuitan sosial media Twitter pribadi AHY.

“Saya memang taunya dari cuitan twitter ketika beliau membagikan konferensi persnya. Justru sebelumnya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selaku pembina pernah warning ada mengarah ke isu kudeta. Dan ternyata kemarin AHY konferensi pers, menyinggung juga tentang isu tersebut,” tambah Sutiaji.

Baca Juga: Ketua DPC Partai Demokrat Malang Meninggal Karena Covid-19

Lanjut pria berkacamata itu, kudeta adalah tindakan yang tidak etis. Tidak ada yang namanya hukum rimba, dimana yang kuat menghabisi yang lemah.

“Ibaratkan partai ini rumah tangga orang lain, lalu ada yang datang dan ikut campur, itu kan tidak etis. Saya melihat dari sisi etika ya, tidak hanya berpegang dari politiknya,” kata Sutiaji. (cw1/ed2)