“Semoga adanya Pamsimas ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di Sumberdadi. Hari ini, saya resmikan dan dapat dimulai penggunaannya,” katanya, Selasa (11/10/2022) tadi.

Dalam pelaksanaannya, Pamsimas dilakukan dengan pelibatan penuh masyarakat. Artinya, masyarakat memiliki peran aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan di bawah bimbingan tim fasilitator yang direkrut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tidak hanya itu, Pamsimas juga merupakan program kolaboratif antar stakeholder, yakni pemerintah pusat, daerah, hingga desa. “Harapannya, setelah diresmikan, maka masyarakat yang sudah mendapatkan tanggung jawab untuk memelihara Pamsimas ini nanti dapat benar-benar menjaga dan mengelola dengan baik, agar tidak terhenti dan dapat terus memberikan manfaat,” tambahnya.

Adapun kegiatan fisik yang dilakukan dalam program Pamsimas, ini berupa pembangunan sarana air minum, bangunan menara, jaringan perpipaan distribusi dan sambungan rumah. Pamsimas sendiri, program yang bertujuan untuk menciptakan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan program Pamsimas. Di Kabupaten Lamongan, pada tahun 2022 ini, program Pamsimas dilaksanakan pada enam lokasi.

Dari keenam lokasi ini, lima diantaranya merupakan program yang didanai menggunakan APBN. Sedangkan satu lokasi, menggunakan dana APBD. Adapun enam lokasi yang dipilih, yakni Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup, Desa Banjarwati Kecamatan Paciran, Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng, Desa Jubelkidul Kecamatan Sugio, Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, dan Desa Candisari, Kecamatan Sambeng. (zen/gie)

Tampak hadir dalam kegiatan ini, diantaranya perwakilan Komandan Kodim 0818 Malang Batu, Asisten Sekda dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sejumlah Camat dan 100 kepala desa /lurah. “Terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Kodim 0818/Malang-Batu serta semua pihak yang telah terlibat pada Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi Program Padat Karya Tunai Desa – Pemulihan Ekonomi Daerah. Sehingga, pada hari ini acara serah terima Program PKTD-PED tersebut dapat diselenggarakan. Mudah-mudahan program ini mampu memberikan kontribusi positif dan manfaat nyata kepada masyarakat luas,” jelas Bupati Malang.

Ditambahkannya, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan, juga layak dan aman bagi masyarakat. Hal tersebut, juga menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Guna memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi tersebut, diperlukan koordinasi dan kemitraan multi sektor, serta partisipasi seluruh masyarakat secara aktif. Walaupun harus diakui, bahwa pandemi Covid-19, telah memberikan dampak pada kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi layanan sanitasi yang layak dan aman secara swadaya. Sehingga, target menuju Kabupaten Malang Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Tahun 2022 menjadi tantangan yang berat untuk dicapai.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

”Guna menjawab tantangan tersebut, dan memperhatikan arahan Presiden dalam rapat tanggal 7 April 2020, bahwa pada dasarnya Pemerintah ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, serta menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin di perdesaan. Adapun upaya tersebut, dilakukan melalui dua cara yakni penyaluran program perlindungan sosial, dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai yang salah satunya juga diintegrasikan dengan sektor kesehatan. Program Padat Karya Tunai Desa Pemulihan Ekonomi Daerah sektor kesehatan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan stimulan sebagai percepatan masyarakat mendapatkan akses terhadap sarana sanitasi untuk percepatan menuju desa Stop Buang Air Besar Sembarangan,” tambah Bupati Malang.

Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi Program PKTD-PED di Kabupaten Malang, ujarnya, dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mampu untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan penyelesaian masalah sesuai potensi yang dimiliki, melaksanakan kegiatan, mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian masalah dengan cara yang mudah dan keberlanjutan. PKTD-PED juga bersifat produktif dengan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal.

Sehingga, mampu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menurunkan risiko lingkungan dan perilaku yang tidak sehat, sekaligus menjadi upaya untuk menurunkan angka stunting serta kejadian Covid-19. Alhasil, melihat manfaat besar dari Program PKTD-PED ini, saya berpesan kepada 100 Kepala Desa/Lurah yang menjadi sasaran Kegiatan PKTD-PED dan kepada penerima manfaat, agar bantuan ini dapat memacu kesadaran kita semua untuk mewujudkan desa Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF), serta mampu menjadikannya sebagai salah satu modal pemulihan ekonomi desa/kelurahan, sekaligus mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sehat. (pro/sit)

Wakil Bupati dalam sambutannya, mengatakan bahwa selama pandemi ini seluruh pihak dan masyarakat di Kabupaten Malang, hendaknya harus tetap optimis menatap masa depan. Termasuk, dalam menggerakkan roda pembangunan demi mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Bac Juga:

• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Kandang Ayam di Kabupaten Malang Alami Ambruk, Dua Pekerja Meninggal
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM

Ditambahkannya, dalam RPJMN, pemerintah mengarus-utamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki 17 tujuan beserta indikator target yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuh agenda pembangunan Indonesia ke depan.

“Salah satu target yang cukup menjadi sorotan, yaitu mengenai kepastian ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan, layak dan aman. Guna memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan sanitasi tersebut, diperlukan koordinasi dan kemitraan multi sektor, serta partisipasi seluruh masyarakat. Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, meluncurkan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang bertujuan merubah perilaku higiene dan sanitasi pada anggota keluarga dari perilaku berisiko terkena penyakit menjadi perilaku aman,” terang Wabup.

Caranya, ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini, dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Mengelola Air Minum dan Makanan di Rumah Tangga, Mengelola Sampah di Rumah Tangga, dan Mengelola Limbah Cair di Rumah Tangga. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang, diakuinya telah menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Malang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Bupati Malang tentang Gerakan Serentak Pembangun Jamban Keluarga untuk Penanganan Stunting dan Menuju Kabupaten Malang Stop Buang Air Besar Sembarangan atau dikenal dengan Genta Baja.

Meski demikian, ujar Wabup, dalam pelaksanaannya tidak dapat menutup mata bahwa sedikit banyak dampak pandemi Covid-19, telah mempengaruhi upaya menuju Kabupaten Malang Stop Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free pada Tahun 2021. Oleh karena itu, di situasi sulit yang sedang dihadapi ini, dapat dijadikan sebagai sebuah momentum untuk mengasah kemampuan adaptif termasuk melakukan transformasi sistem pelayanan dan pembangunan.

Pandemi ini, terangnya, merupakan masalah multidimensi. Oleh karenanya, diperlukan sebuah solusi yang mampu bergerak secara simultan agar mampu mempercepat penyelesaian masalah. Pemerintah akan berupaya mengimplementasikan melalui Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi Program Padat Karya Tunai Desa Pemulihan Ekonomi Daerah (PKTD-PED).

‘’Harapannya, melalui kegiatan ini selain menurunkan risiko dari lingkungan dan perilaku yang tidak sehat, juga mampu meningkatkan pendapatan serta mendorong perputaran ekonomi warga setempat. Karena kegiatan ini, bersifat produktif dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal. Adapun Desa/kelurahan yang menjadi sasaran Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi PKTD-PED Tahun Anggaran 2021 berjumlah 100 desa dengan penerima manfaat langsung minimal 1.500 keluarga atau lebih dari 5.000 jiwa,” paparnya.

Wabup menambahkan, dalam Kegiatan Pemenuhan Akses Sanitasi PKTD-PED ini, Pemerintah Kabupaten Malang akan bersinergi dengan Kodim 0818/Malang-Batu guna menyukseskan keberhasilan kegiatan yang berdampak langsung bagi kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah. Beliau pun sangat mengapresiasi peran TNI yang juga bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan Gerakan Masyarakat Membangun Satu Juta Jamban untuk Keluarga Indonesia (Gema Sang Juara) yang dilaksanakan sejak Tahun 2017.

Wabup pun berpesan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan harmonis maka seluruh jajaran Pemkab Malang mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan dapat bekerjasama secara baik dengan jajaran TNI mulai dari Kodim, Koramil hingga Babinsa. ‘’Sebagai panduan kegiatan, Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran telah menyusun buku petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak yang terlibat. Buku tersebut disusun dengan memperhatikan masukan berbagai pihak yang berkompeten melalui proses diskusi dan dialog yang produktif. Untuk itu, bagi seluruh pihak yang terlibat agar dapat menjadikannya sebagai pedoman lebih lanjut dalam melaksanakan kegiatan,” terang Wabup. (cw1/sit)