Selain menjadi sasaran aksi massa, HK juga mengalami sejumlah luka yang diduga dari senjata tajam alias bacok. Akibatnya, dirinya pun harus dilarikan ke rumah sakit oleh pihak kepolisian, guna mendapatkan pertolongan medis, karena banyaknya darah yang keluar.

“Maling ayam, mas. Dimassa dan ada yang membacok juga. Orangnya dibawa ke Puskesmas Klakah dan sepertinya dibawa ke Rumah Sakit Lumajang, karena mengalami luka parah,” kata pria yang mengaku bernama Mat, kepada memontum.com.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Diperoleh informasi, diduga remaja itu melakukan aksi pencurian ayam. Sementara korbannya, adalah tetangganya sendiri.

Kasatreskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon mengatakan jika saat ini terduga maling ayam sedang dalam perawatan medis di rumah sakit. Itu karena, kondisi lukanya cukup seriusnya sehingga yang bersangkutan harus dioperasi.

“Tadi malam dilakukan operasi. Kita sampai jam 02.00 bersama orang tuanya,” terang AKP Hari Siswanto, Rabu (09/11/2022) tadi. (adi/sit)

Ketua DPC GMNI Malang, Alan Landi, menjelaskan bawa poin utama dalam unjuk rasa yang dilakukan yakni mendesak kabinet Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Maruf Amin, mengevaluasi dan mencopot Menko menteri yang berkinerja buruk. “Delapan tahun Jokowi menjabat sebagai presiden, kami lihat sejak awal pandemi hingga saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya dikeluarkan di era krisis,” ujar Alan di tengah pengunjuk rasa, Senin (11/04/2022) tadi.

Tuntutan lain yang mereka suarakan, diantaranya adalah mengenai banyaknya kebijakan-kebijkan yang tiba-tiba muncul dan meresahkan masyarakat Indonesia. Salah satu yang dicontohkan, yakni kebijakan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qomas, yang mengatur tentang pengeras suara masjid dan musala.

“Itu malah menimbulkan kericuan bagi publik. Jadi, mereka-mereka ini mengeluarkan kebijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, massa juga menyuarakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga bahan pokok. Tidak hanya itu, yang menjadi tuntutan utama bagi seluruh massa aksi Demo 11 April di Indonesia, yakni menolak penundaan pemilu.

“Kami menolak penundaan Pemilu. Karena, ini tidak sesuai konstitusi itu sudah menciderai demokrasi. Dan kami menolak membebankan APBN untuk ibu kota negara baru,” ungkapnya.

Di tempat sama, terkait masalah pengamanan massa, Kabag Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, menyebutkan untuk pengamanan demo hari ini pihaknya telah menyiapkan 250 personel dari TNI maupun Satpol PP Kota Malang. “Kodim juga siap siaga 300an personel dan kami minta back up dari Polda untuk satuan Brimob ada 100 personel,” katanya.

Untuk pola pengamanan yang dilakukan, yakni mengerahkan ratusan personel, dan melakukan pengamanan yang baik. Seperti, pengamanan yang lebih humanis dan seluruh jajaran personel tidak diperkenankan membawa senjata api dalam penjagaan demo.

“Kita tetap laksanakan sesuai perintah Pak Kapolri, agar pengamanan benar-benar humanis. Kita anggap kita layani mereka, karena anak-anak kita, teman-teman kita dan kita perlakukan humanis,” terangnya. (cw2/sit)

Sebelumnya Kelompok yang menamakan dirinya Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim) telah mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Selasa tanggal 09 Februari lalu.

Dengan tuntutan yang sama kejelasan terkait dugaan pengadaan mobil Sehat Siaga Tanggap Peduli (Sigap) yang dinilai mangkrak.

Ketua aksi Famas, Abdus Marhaen Salam, mengkritik keras kalau di balik kasus pengadaan mobil Sigap ada campur tangan Bupati Pamekasan, “Tindakan orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan di anggap jadi biang kerok karna melemahnya penanganan pada proyek anggaran pengadaan mobil sigap senilai Rp 38 miliar yang sampai saat ini belum berani menentukan tersangka”.

Menurut Marhaen, tindakan Bupati Pamekasan secara tidak langsung memperkosa dan mencederai proses penegakan hukum. Pasalnya, sebelum mendapat intervensi dari bupati, kejaksaan sudah memastikan ada tersangka dalam kasus tersebut karena telah naik pada proses penyidikan.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Mobil Sigap, Jaka Jatim Lurug Kejari dan Minta Tidak Main Mata dengan Bupati

“Sudah jelas memenuhi unsur kerugian negara dari hasil penyelidikan Kasi Intel Kejari Pamekasan setelah dilakukan pemeriksaan mobil dan dipanggilnya beberapa saksi dintaranya Kepala Desa dan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pamekasan,” terangnya.

Marhaen menambahkan kasus tersebut sebenarnya sudah ada nama tersangkanya karena kasus tersebut sudah naik dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan. “Jika semuanya sudah selesai, sudah dipastikan tercantum kerugian negara, Tapi Kenapa kejaksaan Negeri Pamekasan Masih Malempem dan diduga ada kongkalikong jahat antara kejaksaan dengan Bupati,” teriak Marhaen Salam dalam orasi tunggalnya di depan gedung Kejari Pamekasan tersebut.

“Lebih baik kamu buka sepatu lepas seragam dan pulang ke kampung halaman, karena kamu tidak berguna di pamekasan,” timpalnya.

Sementara itu, dalam aksi tersebut, Kasi Pidsus, Ginung, menyampaikan tanggapan di hadapan peserta demonstran bahwa penyidikan dalam kasus Mobil Sigap ini tetap jalan.

”Jadi saya tegaskan persoalan kasus Mobil sigap ini terus berjalan,” terangnya. (fid/ed2)

Massa aksi ini mengatasnamakan Muslim Malang Bersatu (MMB) ini mencoba mendekat ke Mapolresta Malang Kota. Mereka menuntut agar imam besar FPI dibebaskan oleh Polri tanpa syarat.

Aksi massa ini berjalan kondusif, beberapa perwakilan dari mereka diperbolehkan masuk ke Polresta Malang Kota untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya.

Ir H Andi Kurniawan, koordinator MMB mengatakan bahwa aksi ini digelar bentuk belasungkawa atas meninggalnya 6 laskar FPI dalam tragedi di KM 50 pada tanggal 7 Desember 2020.

“Kedua mendesak Presiden dan DPR untuk membentuk tim gabungan mencari fakta yang independen terkait tewasnya enam warga negara Indonesia tersebut. Bebaskan ulama kami (HRS) tanpa syarat, stop kriminalisasi ulama dan diskriminasi hukum,” ujar Andi.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus saat menemui perwakilan massa aksi. (ist)

Perlu diketahui bahwa HRS ditangkap atas tuduhan pengumpulan massa berlebih di situasi pandemi.

Mereka meminta bahwa tragedi 7 Desember 2020, diusut tuntas. “Melihat konstitusi negara kita, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, itu yang benar benar menjadi pijakan kita dalam tragedi kemanusiaan, terutama dalam peristiwa 7 Desember 2020,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, jika tuntutan mereka tak didengar, mereka akan mengadakan koordinasi dengan jaringan mereka di pusat untuk mengambil langkah hukum. Baik lewat Komnas HAM Indonesia maupun Komnas HAM Internasional.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus Harapantua Simarmata Permata S Sos SIK MH bahwa pihaknya hanya menampung aspirasi.

“Kejadiannya di luar Kota Malang. Kami hanya menampung aspirasi mereka. Kita di Kota Malang tidak menangani kasus itu. Serahkan saja pada mekanisme hukum. Jangan sampai ada yang mencari diluar hukum,” ujar Kombes Pol Dr Leonardus. (gie)

Memontum Kota Malang – Gelombang unjuk rasa terkait statement Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengenai karikatur Nabi Muhammad SAW, juga digelar Senin (02/11) siang.

Dalam orasi dari sejumlah organisasi di Kota Malang, seperti Muhammadiyyah, Organisasi NU, Aliansi Malang Kondusif, dan anggota Tapak Suci, serta berbagai ormas lain, mereka menuntut agar produk-produk Prancis di Kota Malang, dilakukan pemboikotan.

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk meminta maaf. Sementara sebagai pengganti produk-produk Prancis, massa meminta pengembangan produk-produk lokal yang tidak kalah bagus kualitasnya dengan Prancis.

“Kita mampu untuk membuat produk sendiri, yang tidak kalah bagusnya dengan Prancis. Banyak UMKM yang sekarang berdiri dan berkembang. Kita dukung mereka (produk lokal),” kata Koordinator Lapangan, Hisa Al-Ayyubi.

Ditambahnya, bahwa Kota Malang bisa lebih baik tanpa adanya produk dari Prancis. Seperti salah satu seruan yang mereka sampaikan dalam orasi. “Tolak produk Prancis, bangkitkan produk lokal,” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana, dalam kesempatan itu mendukung penuh tuntutan aksi damai. Bahwa, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan ekonomi. Salah satunya, adalah dengan mencintai produk-produk dalam negeri.

“Memang banyak UMKM yang berkembang, mulai dari makanan, pakaian dan masih banyak lagi lainnya. Tapi, kita seringkali lebih memilih produk-produk luar. Ayo, kita sama-sama mulai mencintai dan membeli produk dalam negeri. Itu juga salah satu upaya agar ekonomi kita bisa semakin maju,” kata Made. (mg1/sit)