Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, melalui Kasat Lantas Polres Bondowoso, AKP Suryono, menerangkan bahwa selama operasi pihaknya berhasil mengamankan sekitar 50 kendaraan berknalpot brong, tidak memakai nomor polisi (Nopol) dan juga tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.

“Banyak pelanggar yang kami berikan sanksi. Rata-rata, usia remaja yang melakukan pelanggaran,” ungkap Kasat Lantas Polres Bondowoso, Sabtu (25/02/2023) tadi.

Ditambahkannya, razia dilakukan atas banyaknya aduan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan maraknya kendaraan roda dua yang berknalpot brong. Pihaknya akan berkoordinasi kembali untuk melakukan razia knalpot brong, di beberapa lokasi lainnya. Lokasi-lokasi yang sering untuk berkumpul kendaraan berknalpot brong.

“Knalpot brong ini mengganggu konsentrasi pengendara lain karena suaranya yang bising. Bahkan, knalpot ini juga mengganggu orang yang punya penyakit jantung. Maka, semua yang memakai knalpot brong akan kami tindak tegas sesuai dengan peraturan berlalu lintas,” tegas Kasat Lantas.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dirinya menambahkan dan menghimbau kepada masyarakat, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk tidak mengganti knalpot standar dengan brong. Karena selain mengganggu pengguna jalan lain dan masyarakat di sekitar lokasi, knalpot brong juga melanggar Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak mengganti knalpot kendaraannya dengan knalpot brong, sehingga dengan kedisiplinan warga dalam berlalu lintas akan tercipta Kamseltibcarlantas yang aman dan kundusif,” tuturnya.

Kendaraan yang kedapatan berknalpot brong, imbuhnya, dikenakan sanksi tilang dan mengganti knalpotnya dengan yang standart. “Semua kendaraan yang melanggar langsung kami tindak dengan memberikan surat tilang dan kendaraan langsung dibawa ke Unit Sat Lantas Polres Bondowoso untuk dilakukan tindakan lebih lanjut,” jelasnya. (zen/gie)

Padal Siaga Ton 2, Ipda Bobby Dwi S, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan lintas instansi. Sasarannya, adalah warga yang lalai Prokes dan belum vaksinasi.

“Tim ini terdiri dari anggota siaga Polres, Kodim, Satpol PP, Dishub dan BPBD,” jelasnya, Sabtu (18/12/2021).

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Petugas dalam operasinya, juga memberhentikan pengendara motor dan pejalan kaki. Setelah itu, baru dicroscek tentang vaksinasi.

“Pengendara motor diperiksa, apakah sudah vaksin atau belum. Jika menjawab belum, langsung diarahkan kepada petugas kesehatan,” tambahnya.

Dari sekian pengendara dan pejalan kaki yang terjaring operasi gerebek vaksin, tim mendapati sembilan orang yang belum divaksin. Sehingga, dilakukan penindakan dengan dilakukan vaksin di tempat. “Masing-masing, dosis satu enam orang dan dosis dua tiga orang,” ujarnya.

Selama proses itu digelar, tim juga mengimbau pada para pengunjung Alun-alun Bondowoso, untuk taat protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. (zen/sit)

Dalam pertemuan tersebut, Aries mengungkapkan, sebelumnya PKL sudah menyepakati MOU relokasi pada Januari 2020 dengan beberapa poin kesepakatan. Yakni meliputi kesepakatan pemenuhan fasilitas dan faktor keamanan.

“Kami mengingatkan perjanjian yang telah disepakati di Aston Jember lalu yang difasilitasi oleh Komnas HAM,” jelas Aris Agung Sungkowo mengingatkan kembali pada PKL. Kendati telah ditandatangani Mou, namun PKL tetap enggan direlokasi. Sebab, PKL menilai sejumlah fasilitas yang disiapkan dinilai belum layak untuk ditempati.

“Memang ada kesepakatan. Namun fasilitas yang disiapkan belum layak untuk kita tempati,” jegas Ketua Paguyuban PKL Mujiati.

Muji menjelaskan, adapun fasilitas yang kurang memadai diantaranya adalah ketersediaan los yang dinilai tidak bisa menampung seluruh PKL. Dari kebutuhan PKL sebanyak 125, Diskoperindag baru bisa menyediakan 96 los.

“Selain itu juga faktor keamanan. Kami mengalami penolakan dari warga sekitar yang merasa dirugikan dengan adanya wisata kuliner Ki Ronggo,” Tambah Mujiati.

Sementara pihak Diskoperindag telah memastikan semua permintaan PKL yang tertera di perjanjian telah dipenuhi dan siap untuk digunakan. Kendati masih tetap menerima penolakan dari PKL, pihaknya masih akan melakukan upaya lebih lanjut.

“Semua permintaan PKL telah kita siapkan. Semua keluhan ini saya akan disampaikan kepada Kepala Dinas,” Pungkas Sekretaris Diskoperindag, Dadan Kurniawan. (dul/yan)